Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Untuk melihat langsung proses belajar mengajar di satuan pendidikan di kota Banjarbaru, DPRD setempat melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah sekolah yang ada di kota ini. Seperti yang dilakukan Komisi I DPRD Kota Banjarbaru pada Kamis (27/10) pagi di SMPN 14 Kota Banjarbaru.

Kepada Abdi Persada FM, Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru Takyin Baskoro menyampaikan, kedatangan pihaknya ini sudah teragendakan, dengan tujuan untuk melihat lebih dekat proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

“Komisi I sudah menjadwalkan kunjungan di sejumlah satuan pendidikn di kota ini, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Nah hari ini kita ke SMPN 14 Banjarbaru. Tujuannya untuk melihat lebih dekat proses belajar mengajar di sekolah ini dan memastikan semua berjalan dengan baik,” ujar Baskoro.

Setelah berkeliling di lingkungan sekolah yang berlokasi di pinggir jalan Trikora, Kelurahan Guntung Manggis ini bersama rombongan, menurut Baskoro sudah terlihat bagus, namun pihaknya masih perlu melakukan diskusi lebih dalam, apakah SMP yang merupakan salah satu sekolah penggerak ini memiliki persoalan dalam menjalankan programnya.

“Secara fisik, kita lihat tadi sekolah ini luar biasa bagus. Dan harapan kami,  program yang disusun, dan dijalankan juga sama bagusnya seperti prakteknya yang kita lihat tadi,” pungkasnya.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Dedy Soetoyo, didampingi Kepala SMPN 14 Kota Banjarbaru Aidil Abdi Rachman menyampaikan, SMPN 14 adalah 1 dari 4 sekolah penggerak di tingkat SMP di Kota Banjarbaru yang melaksanakan program kurikulum merdeka. Oleh karenanya, ia berharap, hasil kunjungan legislatif ke sekolah ini dapat memberikan solusi permasalahan yang terjadi di sekolah ini.

“SMPN 14 ini adalah sekolah di level SMP yang melaksanakan program sekolah penggerak. Sehingga ada beban-beban yang harus dituangkan, termasuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Dengan dikunjunginya sekolah ini oleh pihak DPRD, harapannya permasalahan yang ada di sekolah ini dapat dicarikan solusinya, terlebih misalnya yang berkaitan dari sisi anggaran. Harapannya nanti dapat memperkuat sekolah-sekolah penggerak di kota ini,” ucap Dedy.

Untuk diketahui, selain dilakukan langsung oleh Ketua Komisii I Takyin Baskoro, kunjungan lapangan ini juga diikuti anggota komisi  I lainnya, seperti M. Subakhi, Windi Novianto dan Hindra Wahyudi. Serta dihadiri pula oleh Kabid Bina SMP Dinas Pendidikan kota Banjarbaru, Alamsyah.

Dalam kunjungan ini pula, para wakil rakyat ini diperlihatkan Tarian Kuda Gipang, dan pembudidayaan Jamur yang merupakan hasil dari proyek pembelajaran kurikulum merdeka. (RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menggelar Aksi Nasional Bergizi di SMP Negeri 1 Banjarbaru, aksi ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 yang digelar secara serentak pada Rabu (26/10).

Gelar Aksi Nasional bergizi (GERNAS) dihadiri oleh Wakil Walikota Banjarbaru Wartono, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Juhai Triyanti, serta Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Lia Astuti.

Kepada sejumlah wartawan, Wartono menyampaikan, aksi GERNAS ini tidak hanya diadakan di SMP Negeri 1 Banjarbaru, namun di seluruh SMP Negeri binaan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

“GERNAS di Kota Banjarbaru dilaksanakan dengan 3 cara, yakni sarapan dan minum tablet tambah darah bersama di sekolah setiap seminggu sekali, melakukan edukasi gizi dan selalu memantau perilaku siswa – siswi terkait pelaksanaan kegiatan ini,” ungkap Wartono.

Ia menambahkan, dengan adanya gerakan pembagian obat tablet penambah darah untuk para remaja, diharapkan dapat menurunkan kasus terjadinya anemia pada wanita di kota ini.

“GERNAS harus diimplementasikan melalui Pendidikan Kesehatan, pelayanan Kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat,” ucap Wartono.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Juhai Triyanti menyampaikan, pembagian obat tablet penambah darah kepada para remaja putri tingkat SMP di Kota Banjarbaru akan pihaknya salurkan, melalui Puskesmas UPT Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

“Dengan diberikannya obat tablet penambah darah disetiap SMP di Kota Banjarbaru, maka pemantauan pelaksanaan minum tablet penambah darah akan lebih mudah,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dua bulan terakhir, Indonesia digemparkan dengan adanya peningkatan kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6 bulan-18 tahun. Hingga beberapa hari yang lalu, Pemerintah mengumumkan, gagal ginjal akut misterius di Indonesia sudah tercatat sebanyak 241 kasus, dimana 131 di antaranya meninggal dunia.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Polres Banjarbaru bersama Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru melaksananakan pengecekan dan patroli ke setiap penjuru fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Idaman.

Kapolres Banjarbaru AKBP Dody Harza Kusumah melalui Kasi Humas Polres Banjarbaru AKP Tajudin Noor mengatakan, Polres Banjarbaru telah mengerahkan ratusan Personelnya yang tersebar dari mulai tingkat Polres hingga Polsek jajaran guna mengecek serta mengedukasi masyarakat untuk menghindari penggunaan obat sirup sementara waktu.

“Total ada sebanyak 165 Personel yang kita libatkan dalam kegiatan ini, bersama-sama dengan Dinkes Kota Banjarbaru sebagai motor penggerak, kami melakukan pengecekan sekaligus imbauan ke Rumah Sakit (RS), Apotek, Toko Obat, Klinik dan praktek mandiri tenaga kesehatan yang ada di Banjarbaru,” ujarnya.

Upaya tersebut menurutnya, merupakan tindak lanjut imbauan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang sebelumnya telah menginstruksikan agar menghentikan sementara penjualan obat dalam bentuk sirup dan drops kepada masyarakat. Bagi para tenaga kesehatan juga diminta tak lagi memberikan resep obat sirup kepada pasien.

“Kami bersama-sama turun melakukan edukasi dan pemantauan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang masih mengedarkan obat sirup berbagai merek yang mengandung Dietilen Glikol (DEG) dan Etilen Gliko (EG) yang telah ditarik dari peredaran oleh BPOM,” ujar Tajudin.

Sebagai informasi, dari pengujian yang dilakukan terhadap 39 bets dari 26 sirup obat sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022, ada 5 merek obat sirup yang dilarang dan ditarik perederannya oleh BPOM sebagai berikut :

1. Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @ 60 ml.
2. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @ 60 ml.
3. Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL7226303037A1, kemasan Dus, Botol Plastik @ 60 ml.
4. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml.
5. Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml.

“Imbauan itu dilakukan di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di daerah hukum Polres Banjarbaru agar sementara tidak menjual maupun menggunakan obat sirup yang sudah diumumkan oleh BPOM tersebut,“ tuturnya.

Tajuddin juga melanjutkan, dari hasil pengecekan dan pembinaan ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Banjarbaru, pihaknya mendapati, sebagian dari fasilitas pelayanan kesehatan yang didatangi sudah memasang imbauan larangan penggunaan obat sirup dan sudah menyimpan ketersediaan obat tersebut.

“Kedepannya, Dinkes dan Polres Banjarbaru akan terus bersinergi melaksanakan pengawasan dan penertiban melalui tindakan Preemtif dan Preventif terhadap Rumah Sakit (RS), Apotek, Toko Obat, Klinik dan praktek mandiri tenaga kesehatan yang masih mengedarkan obat sirup yang mengandung DEG serta EG, kami juga turut mengimbau kepada orang tua agar lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam memberikan obat kepada anak khususnya Balita terutama jenis sirup, pastikan obat yang diberikan sudah berdasarkan petunjuk serta resep dari dokter,” imbaunya. (POLRES.BJB-RDM/RH)

BANJARBARU – Wakil Walikota Banjarbaru Wartono melepaskan tim ekspedisi Seven Summit Indonesia Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Piranha Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK), Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di depan kantor Balai Kota Banjarbaru, Jumat (21/10) pagi.

Wartono mengatakan, dalam setiap perjalanan apapun hendaknya berhati-hati demi menjaga keselamatan diri. Tak luput Ia mengingatkan soal adab dan adat istiadat selama berada di kampung halaman orang lain.

“Harapan kami buat adik-adik yang melakukan perjalanan ke Puncak Bukit Raya ini pulang pergi dengan selamat,” Harap Wartono kepada Mapala Piranha.

“Kami berpesan karena yang dituju daerah baru untuk bisa menghormati dan menjaga adat istiadat masyarakat disana,” ujar Wakil Walikota.

Sementara itu salah satu pembina sekaligus senior Mapala Piranha Edy Budiono menambahkan, sebagai senior Mapala Piranha tentunya kerap mendukung penuh dengan adanya kegiatan ini dan kegiatan apapun..

“Sangat senang ya, kami sebagai senior tentunya mendukung penuh kegiatan ini dan juga memotivasi para pendaki yang akan pergi serta tidak luput dari para pihak sponsorship, media partner yang telah mendukung,” terang Edy Budiono

Ia membenarkan, ekpedisi pendakian tujuh puncak tertinggi di Indonesia tidak sampai tahun ini saja, tapi berlanjut ke tahun depan yang kemungkinan besar akan digelar di Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat dan Gunung Semeru di Jawa Timur, Malang.

Dalam upacara keberangkatan tim ekspedisi Seven Summit Indonesia yang dilepas resmi oleh orang nomor 2 di Kota Idmana Banjarbaru ini, turut dihadiri oleh sejumlah anggota dan senior Mapala Piranha serta pihak kampus yang diwakili oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan FPK ULM.

Pelepasan ditandai dengan penyerahan tas carrier dengan coverback berwarna orange oleh Wakil Walikota Banjarbaru Wartono kepada satu dari 5 orang tim ekpedisi yang berangkat, Edi Zulkarnain yang didampingi oleh Ketua Mapala Piranha Syaima Meliani. (RILIS-RDM/RH)

BANJARBARU – Setelah ditetapkan menjadi Ibukota Provinsi (IKP) Kalsel berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru terus melakukan koordinasi secara intensif, baik dengan Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mempersiapkan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di Banjarbaru sebagai IKP.

Mengingat perpindahan ibukota Kalsel ke Banjarbaru merupakan bagian dari rancangan agar Banjarbaru sebagai kota penyangga rencana pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.

“Insya Allah perencanaan ini akan kita follow up dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sehingga perencanaan tersebut dapat kita selesaikan, meskipun tidak mesti diselesaikan dalam satu, dua atau tiga tahun,” kata Walikota Banjarbaru, M Aditya Mufti Ariffin kepada Abdi Persada FM dalam program Topik Kita Hari Ini dengan tema ” Kesiapan Banjarbaru Menjadi IKP Kalsel”, edisi Selasa (4/10).

Aditya menjelaskan saat ini, Pemko Banjarbaru sedang menuntaskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tahun 2023. Kemudian dilanjutkan dengan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di tahun 2024. Termasuk juga perencanaan mitigasi banjir yang mulai dikerjakan pada tahun ini hingga tahun 2026 mendatang.

Selain itu, menurut Aditya, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk menyelesaikan permasalahan lahan dan menyiapkan lahan untuk pembangunan ke depannya.

“Ada landreform dan lain lain yang seharusnya sudah dieksekusi dari beberapa tahun yang lalu sehingga Pemda memiliki cadangan lahan. Hari ini sudah kita follow up kembali sehingga kita bisa menjamin ketersediaan lahan untuk pemerintah mengembangkan semua sarana dan prasarana di Banjarbaru,” tambahnya.

Aditya berharap Pemko Banjarbaru bisa bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Kalsel untuk mewujudkan Banjarbaru sebagai kota masa depan dan penyangga IKN di Kalsel.

Sementara itu, di acara yang sama, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar mengharapkan agar Pemkot Banjarbaru mulai memetakan rencana-rencana strategis untuk pengembangan kota. Salah satunya dengan memperhatikan persoalan ketersediaan lahan untuk instansi vertikal maupun pengembangan kota.

“Karena seiring waktu, harga lahan akan semakin tinggi dan kawasannya akan menyempit,” jelasnya.

Sehingga, menurut Fadli, sudah saatnya Pemkot Banjarbaru memperhatikan ketersediaan lahan untuk fasilitas publik seperti ruang terbuka hijau, rumah sakit, tempat-tempat usaha dan juga jalan-jalan yang memerlukan perluasan.

“Seperti jalan Trikora dan jalan Landasan Ulin karena nantinya akan menjadi jalan nasional,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kurangnya rambu lalu lintas dan tidak adanya penerangan jalan di beberapa titik di Kota Banjarbaru, dinilai sebagai penyebb tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kota ini. Hal ini dismpaikan Kapolres kota Banjarbaru AKBP Dody Harza Kusumah, di ruang kerjanya usai menghadiri syukuran dalam rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke – 67 Tahun 22, Kamis (22/9).

Meski menurut Dody, kawasan sepanjang jalan Trikora dan A Yani, adalah kewenangan Provinsi, namun pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Perhubungn Kota Banjarbaru, terkait dampak yang ditimbulkan akibat tidak adanya rambu dan PJU di kawasan tersebut.

“Memang sepanjang jalan Trikora, A Yani kawasan Cempaka itu, jalur provinsi. Tapi kami meminta kepada dishub kota, apakah dari dishub menyurati ke provinsi untuk minta penambahan rambu-rambu lalu lintas. Atau mungkin ada inovasi dari dishub, agar penerangan jalan di lokasi-lokasi tersebut, bisa menggunakan solar cell (energi matahari).

Menurut Dody, di kawasan seperti Cempaka Trikora, termasuk daerah yng rawan kecelakaan lalu lintas.

“Rata-rata di kawan tersebut korbannya meninggal dunia. Yang jelas banyak lah kejadian laka lantas di kawasan tersebut yang sudah memakan korban jiwa,” ucapnya.

Ditambahkan Kasat Lantas Polres Banjarbaru, AKP G. M Angga Satrya Wibawa, melalui momen peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke – 67 ini ia juga meneruskan pesan Kapolres, untuk menghimbau kepada masyarakat sebagai pengguna jalan, agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

“Seperti kita ketahui bersama, aktivitas sudah mulai normal pasca pandemi COVID-19, ini juga menjadikan aktivitas di jalan juga meningkat. Itu juga menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat sebagai pengguna jalan, agar selalu patuhi aturn lalu lintas, dan yang penting, selamat sampai tujuan,” tutupnya. (RDM/RH)

BANJARBARU – Sejak Senin 19 September 2022, seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tanah air mulai melaksanakan Asasmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), tak terkecuali di Kota Banjarbaru, Kalsel.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Dedy Sutoyo menyampaikan, ANBK untuk tahun kedua pelaksanaannya 2022 ini, sudah digelar di satuan pendidikan tingkat SMP di kota ini.

“Mulai 19 hingga 22 September ini, seluruh SMP di Banjarbaru mengikuti ANBK, dan nanti dilanjutkan jadwal pelaksanaannya untuk tingkat SD,” ujarnya, Senin (19/9) di rung kerjanya.

Persiapan untuk mengikuti ANBK oleh satuan pendidikan di Kota Idaman ini menurut Dedy, sudah sangat maksimal.

“Bukan hanya kesiapan peserta didik, tapi juga telah dilakukan simulasi dan pelatihan untuk para proktor (petugas berwenang menangani aspek tekhnis aplikasi pelaksanaan ANBK) di setiap satuan pendidikan, biar mereka siap menjalankan ANBK ini,” jelasnya.

Terkait kelistrikan dan jaringan internet juga menurut Dedy telah disiapkan sebelumnya, agar tak menjadi kendala saat pelaksanaan.

“Kami juga sebelumnya sudah berkoordinasi dengan PLN dan kominfo, untuk support dari jaringan dan kelistrikan, agar tidak terjadi pemadaman saat pelaksanaan,” ucap Dedy.

Ia berharap, pelaksanaan ANBK tahun ini, berjalan lancar, dan hasilnya memuaskan.

Seperti diketahui, ANBK adalah program evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan.

Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sebagai ganti dari Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Asesmen Nasional sendiri terdiri dari tiga instrumen, yakni Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. (RDM/RH)

BANJARBARU – Program pemberian voucher perpanjangan SIM C gratis yang merupakan inovasi langsung dari Kapolres Banjarbaru, AKBP. Dody Harza Kusumah untuk memudahkan dan membantu masyarakat yang tidak mampu dalam melakukan proses memperpanjang SIM C, terus dilanjutkan.

Kepada Abdi Persada FM, Kasat Lantas Polres Banjarbaru, AKP G. M Angga Satrya Wibawa menyampaikan pemberian voucher ini sudah dilakukan kepada 5 warga Kecamatan Cempaka pada 26 Agustus 2022 lalu, dan kedepan pihaknya akan melanjutkan program ini di kecamatan lainnya.

“Sesuai arahan kapolres, kegiatan ini dilakukan dua pekan sekali. Nanti kecamatan mana yang jadi sasaran, akan kami lakukan survey, bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas polsek, sebagai petugas pendata masyarakat, agar tepat sasaran,” ujarnya di ruang kerjanya, Senin (19/9).

Ditambahkan Angga, untuk biaya pembayaran perpanjangan SIM C yang dijadikan voucher ini, diperoleh dari hasil kegiatan Senin Berkah, yakni sumbangan sukarela dari personel di Polres Banjarbaru.

“Seperti yang disampaikan kapolres, program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu, maka mereka berhak mendapatkan voucher perpanjangan SIM C gratis. Nah, nantinya voucher tersebut digunakan untuk membayar biaya perpanjangan SIM C tersebut,” ujarnya lagi.

Untuk diketahui, program ini bersifat on the spot. Pelayanan menggunakan Bus Sim Keliling Satpas Polres Banjarbaru secara langsung mendatangi titik lokasi di mana masyarakat tersebut tinggal. (RDM/RH)

BANJARBARU – Rasyid Ridho resmi mengemban jabatan ketua pada Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Banjarbaru untuk periode 2022-2025. Terpilihnya Rasyid sebagai ketua dilakukan secara aklamasi pada Konferensi Kerja dan Konferensi PWI Kota Banjarbaru I, Jumat (16/9) siang, bertempat di Aula Trisakti Setdako Kota Banjarbaru.

Terpilihnya Rasyid Ridho sebagai Ketua PWI, secara otomatis menandai lahirnya PWI Kota Banjarbaru.

Usai terpilih, wartawan senior di Kota Banjarbaru ini bakal menggelar open rekrutmen anggota PWI Kota Banjarbaru.

“Yang pertama saya akan melakukan perekrutan anggota. Dan semua program kerja mengacu pada program kerja PWI Kalsel,” ucap Rasyid pada saat memberikan sambutannya dihadapan para peserta yang hadir.

Lebih lanjut, selain melaksanakan rekrutmen, nantinya, PWI Banjarbaru juga bakal meningkatkan pendidikan dan pelatihan wartawan yang ada di Kota Idaman.

“Kita harap PWI Banjarbaru bisa melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kalau tidak bisa tahun ini bisa tahun depan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie mengatakan, dengan adanya konferensi PWI ini merupakan sejarah baru bagi Kota Banjarbaru.

“Yang pertama ini merupakan sejarah bagi Kota Banjarbaru karena ini menandai pembentukan PWI Kota Banjarbaru. Dukungan yang adapun luar biasa dari Walikota Banjarbaru,” ungkap Helmie.

Selain adanya kemudahan dalam mengikuti Uji Kompetensi Wartawan, dengan bergabung di organisasi wartawan, para wartawan juga bakal terlindungi secara hukum.

“Wartawan tentu akan dilindungi semua haknya. Baik itu mengenai karyanya maupun tersangkut persoalan hukum,” jelas Helmie.

Helmie berharap, dengan adanya pembentukan PWI Kota Banjarbaru ini, dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) wartawan Kota Idaman.

“Tentu meningkatkan kompetensi kita dan sumber daya manusia wartawan. Kalau tidak didapat di perusahaan media, tapi di PWI ada,” tutupnya. (RDM/RH)