Komisi II DPRD Kalsel Sambut Baik Realisasi Pelabuhan Perikanan Batulicin

TANAH BUMBU – Komisi II DPRD Kalsel menyambut baik atas hasil kinerja Tahun 2022 yang dilakukan Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin. Pasalnya, realisasi kas pendapatan yang diberikan instansi ini melebihi target atau sekitar 138 persen.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengaku terkesan atas hasil yang diberikan pelabuhan ini. Apalagi, target penerimaan di PPI Batulicin tahun 2023 kembali dinaikkan.

Paman Yani (tengah) dan Burhanuddin (kiri) saat melakukan diskusi saat penyampaikan aset lahan dan realisasi PAD di PPI Batulicin

“Memang kalau bisa dikatakan terbesar karena pendaratan yang sering berlabuh tak hanya dari Kalsel saja melainkan dari Kalbar dan Kaltim ikut memasok atau mengambil ikan di sini. Terkadang Kalteng datang,” ujarnya, kepada awak media, usai melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin, Jumat (20/1) siang.

Politisi Golkar ini membeberkan, kalau Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin juga bakal mendapat suntikan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 dari pemerintah pusat yang peruntukkannya khusus sebagai pengembangan infrastruktur. Hal itu juga agar lokasinya lebih representatif lagi.

“Jalan juga, saya yakin ini akan bagus lagi. Cuman, infrastruktur yang kurang nanti akan kita tambah melalui APBD di Badan Anggaran (Banggar) yang mudah-mudahan menjadi pelabuhan besar di Kalsel sebagai rujukan utama,” paparnya.

Kendati demikian, menurut dia, Pelabuhan Perikanan Batulicin sudah mengalami banyak kemajuan. Bahkan, potensi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tak diragukan lagi.

“Tahun 2022 mereka (PPI Batulicin) bisa meyakinkan kita dan ternyata itu benar,” ucapnya.

Namun, ada hal yang saat ini masih menjadi target penyelesaian masalah baik tingkat legislatif atau pun pihak eksekutif yakni terkait lahan. Dimana, persoalan pelik itu ada dipihak ketiga.

“Ada keterkaitan aset, barang kali bisa dikoordinasikan dengan rekan dari Pelindo agar bisa diselesaikan,” ungkap Paman Yani (sapaan akrab) yang membidangi ekonomi dan keuangan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin, menyampaikan, dengan adanya kabar baik ini tentu dukungan terhadap Pelabuhan Perikanan Batulicin terus mengalir. Mendengar adanya realisasi yang melebihi dari 138 persen itu tentu juga jadi pencapaian luar biasa.

“Mereka perlu mendapat aplause. Saya kira pula ke depan perkembangan PPI Batulicin harus terus mendapat dukungan. Karena, dari informasi yang didapatkan hasil bongkar muat ikan di pelabuhan itu ada dari Pontiakan dan Samarinda bahkan sampai daerah lainnya,” jelas dia.

Terkait aset, dirinya terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel untuk segera menyelesaikan permasalahan aset lahan yang diketahui masih menyisakan 2.200 meter (m) dari total keseluruhan sebesar 2 Hektere (Ha).

“Alhamdulillah, aset yang sudah berhasil dikuasai itu sekitar 1,8 Ha. Jujur, saat ini surat kepemilikan tanah yang sebelumnya sudah diurus bersama Pelindo itu masih dengan saya dan harus segera ditelusuri agar bisa diselesaikan karena ganti rugi lahan sudah dibayarkan,” tuturnya.

Dilokasi yang sama, Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, menyebutkan, dari hasil realisasi penerimaan kas daerah (PAD) 138 persen tersebut tercatat target semula Rp245 juta untuk tahun 2022 terkumpul Rp335 juta.

“Pada 2023, kami ditargetkan sekitar Rp500 juta artinya kami harus mengembangkan lagi penerimaan di pelabuhan baik itu lahan, bangunan yang bisa menjadi potensi pendapatan,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan Syarwani, dalam memaksimalkan Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin, setidaknya pemerintah pusat telah mengalokasikan melalui DAK sebesar Rp2,6 Miliar.

“Itu untuk pemasaran ikan termasuk peningkatan lantai dermaga, drainase dan sebagainya. Bahkan, kami juga mendapatkan ABPD Murni untuk membangun APF dan Cold Storage,” bebernya.

Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Tanah Bumbu saat mengukur luas lahan di Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin

Selanjutya, ia bersama masyarakat akan melakukan penelusuran terkait tumpang tindih lahan yang disekitar lokasi lahan pelabuhan.

“Dengan adanya dokumen yang disebutkan pak Burhan tadi, nanti kita telusuri siapa yang terlibat dalam penyelesaian lahan ini,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Dukung Pemko, Atasi Kekurangan Beras

BANJARMASIN – Kalangan legislatif mendukung langkah Pemerintah Kota, menjalin kerjasama untuk mengatasi kekurangan stok beras.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada wartawan pada Jumat (20/1).

Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah

Awan menjelaskan, saat rapat dengar pendapat, dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin, terungkap untuk stok beras lokal mengalami kekurangan, disebabkan produksi panen tahun lalu terjadi penurunan, akibat serangan hama tungro, berdampak harganya tinggi di pasaran.

“Rata-rata harga beras lokal mencapai Rp20 ribu rupiah perliter,” katanya

Disampaikan Awan, dari hasil RDP dengan Disperdagin Banjarmasin mempersiapkan kerjasama khususnya ketersediaan beras, bersama Kabupaten Tanah Laut, Barito Kuala, dan Luar Daerah yaitu Provinsi Jawa Barat. Ia berharap adanya beras luar, warga di Kota ini tidak akan keberatan untuk mengkonsumsinya.

“Kita ingin perjanjian kerjasama hanya sebatas memenuhi kekurangan stok beras lokal, kalau sudah normal, kembali ke beras sendiri,” pinta politisi PKS DPRD Banjarmasin.

Lebih lanjut Awan menambahkan, langkah cepat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin, bekerjasama dalam rangka mendatangkan beras luar, juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya inflasi tinggi.

“Semoga inflasi di Banjarmasin dapat menurun hingga dibawah satu persen,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Raih Ketiga Kali Akreditasi Paripurna, RSUD Ansari Saleh Terus Tingkatkan Pelayanan

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moch. Ansari Saleh kembali mendapatkan akreditasi tingkat paripurna bintang lima dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Dengan demikian, RSUD Ansari Saleh berhasil mempertahankan akreditasi paripurna tersebut selama tiga kali berturut-turut.

Direktur Utama RSUD Ansari Saleh, dr. Among Wibowo menjelaskan kegiatan survey akreditasi dilaksanakan pada 16-19 November 2022 lalu dimana kegiatan tersebut dalam upaya memberikan evaluasi tentang pelayanan-pelayanan unggulan dan mutu di RSUD Ansal.

“Berdasarkan survey akreditasi tersebut, termasuk beberapa proses dokumentasi maupun survey di lapangan, RSUD Ansal sudah memenuhi standar pelayanan akreditasi dan berhasil mempertahankan predikat lulus tingkat paripurna bintang lima untuk ketiga kalinya,” katanya kepada wartawan, belum lama tadi.

Among menambahkan hasil akreditasi kali ini berlaku selama empat tahun ke depan yaitu sampai tahun 2026 mendatang.
Namun, ditegaskannya, pelaksanaan kegiatan akreditasi sudah menjadi budaya yang setiap hari dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Termasuk juga untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di lingkungan RSUD Ansari Saleh,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Jembatan Sulawesi 2 di Banjarmasin, Berganti Nama Dengan Masjid Jami

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan Jembatan Sulawesi 2, yang saat ini diberi nama Jembatan Masjid Jami.

Peresmian dilakukan langsung oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Jumat (20/1).

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina

“Atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin kami bersyukur atas diresmikannya Jembatan Sulawesi 2, serta dilakukan pemberian nama,” ungkapnya.

Pada awalnya, nama untuk Jembatan Sulawesi 2 tersebut ditawarkan, nama tokoh agama yang cukup terkenal dikawasan tersebut alm Guru Zuhdi, Tokoh Nasional Surgi Mufti, atau kebiasaan masyarakat sewaktu dulu menyembut Jembatan Sulawesi 2 dengan Jembatan Masjid Jami.

Karena, lanjut Ibnu, masyarakat setempat tetap menginginkan nama Jembatan Sulawesi 2 dengan sebutan Jembatan Masjid Jami.

“Maka, secara resmi Pemerintah Kota Banjarmasin menyematkan nama Jembatan Masjid Jami,” ucap Ibnu.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga meminta agar masyarakat dapat menjaga aset dari Jembatan Masjid tersebut. Jangan sampai alat alat pada Jembatan tersebut tidak dicuri dan lainnya.

“Kami berharap Jembatan Masjid Jami ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Dan, tidak lagi terjadi kemacetan,” ujar Ibnu.

Pada hari yang sama Walikota Banjarmasin ini juga meresmikan, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pressroom Balaikota Banjarmasin.

Ibnu Sina mengatakan, diresmikan ruang Pressroom Balaikota Banjarmasin ini, merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah Kota Banjarmasin, terhadap para media yang melakukan peliputan di Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Sedangkan, untuk peresmian pemanfaatan gedung baru, yang digunakan untuk Kantor BPBD Kota Banjarmasin. Saat ini sudah dapat menampung semua logistik yang dimiliki oleh BPBD Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

Pastikan Haul Berjalan Lancar, Dinkes Kalsel Siapkan 20 Posko Kesehatan dan Rumah Sakit Lapangan

BANJARMASIN – Tidak terasa, sepekan lagi gelaran Haul Akbar Guru Sekumpul akan dilaksanakan di kawasan Teluk Selong kabupaten Banjar. Tepatnya pada Kamis (26/1) mendatang. Berbagai persiapan sudah dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, untuk memastikan haul akbar pertama pasca pandemi COVID-19 ini, berjalan dengan lancar. Salah satunya dari segi kesehatan.

Kepada Abdi Persada FM baru – baru ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dr. Diauddin mengatakan, seperti pelaksanaan haul – haul sebelumnya, pihaknya selalu dilibatkan untuk memastikan kelancaran acara dari sisi kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kalsel

“Yang pertama dari segi konsumsi, kita akan pastikan seluruh makanan yang disajikan aman untuk dimakan jemaah yang hadir. Kita akan periksa semua makanan yang dibagikan, untuk memastikan tidak ada makanan basi, atau makanan yang terkontaminasi bahan berbahaya,” jelasnya.

Selanjutnya yang kedua, menurut mantan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Banjar ini, pihaknya juga akan mendirikan 20 posko kesehatan di sekitar lokasi kegiatan.

“Posko – posko ini nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah obat – obatan yang diperlukan saat kondisi darurat. Hal ini sebagai antisipasi jika ada jemaah yang tiba – tiba mengalami sakit,” urainya.

Tidak cukup sampai disitu, pada Haul Akbar kali ini, Dinas Kesehatan Provinsi juga mendirikan rumah sakit lapangan. Rumah sakit ini berfungsi sebagai tindakan penyelamatan pertama, apabila terjadi kondisi darurat.

“Berdasarkan pengalaman haul akbar sebelumnya, akan sangat sulit bagi petugas kesehatan untuk mengevakuasi jemaah yang memerlukan penanganan medis, untuk dibawa ke rumah sakit rujukan terdekat. Mengingat jalan darat akan sulit diakses, karena sesaknya jemaah yang hadir. Meski begitu, kita akan tetap siapkan jalur evakuasi di sungai, untuk membawa pasien ke rumah sakit rujukan terdekat,” tutupnya.

Pada haul akbar tahun ini, diperkirakan akan ada 300 tenaga kesehatan yang disiagakan selama acara berlangsung. Jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah, mengingat akan ada banyak tenaga kesehatan yang menawarkan diri menjadi sukarelawan, termasuk mereka yang berasal dari provinsi tetangga, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. (RIW/RDM/RH)

Optimalisasi Tupoksi, DPRD Kalsel Perpanjang MoU Dengan Kejati Kalsel

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan perpanjangan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kalsel.

Penandatanganan MoU tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut dilakukan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan Kepala Kejati Kalsel, Mukri bertempat di Aula Anjungan Papadaan Kejati Kalsel, Kamis (19/1).

Turut hadir mendampingi Ketua Dewan, yaitu Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas, Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Hasanuddin Murad, dan Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini beserta jajaran.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan MoU tersebut merupakan lanjutan kerjasama yang telah dijalani oleh DPRD Kalsel dan Kejati Kalsel selama tiga tahun terakhir ini.

“Melalui kerjasama ini, DPRD Kalsel merasa terbantu dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan TUN,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Supian HK, penandatangan MoU ini merupakan upaya DPRD Kalsel untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pokok masing-masing dalam memaksimalkan pembangunan di Provinsi Kalsel.

“Kami meyakini bahwa kerjasama ini dapat memperkuat sinergi kelembagaan, kemudian membawa manfaat bagi kemajuan kalsel,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Kalsel, Mukti memberikan apresiasi mendalam terhadap jajaran DPRD Kalsel atas kepercayaan yang telah diberikan. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini, lanjutnya, DPRD Kalsel dapat meminta bantuan hukum kepada jaksa dan pengacara negara dalam hal pendapat hukum maupun pendampingan hukum.

“Pendampingan dalam berbagai permasalahan hukum perdata dan TUN yang dihadapi oleh DPRD Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Dispar Kalsel Persiapkan Pelatihan Pokdarwis Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini tengah mempersiapkan pelatihan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di sekitar geosite, dalam rangka mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Geopark Meratus.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, di ruang kerjanya, kepada wartawan, Kamis (19/1).

Ia menjelaskan, pelatihan ini sebagai bentuk persiapan dalam penilaian Geopark Meratus oleh tim UNESCO Global Geopark.
Rencananya ada 50 Kelompok Sadar Wisata yang tersebar disejumlah titik geosite, mulai dari Kota Banjarbaru hingga Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Pelatihan akan kita mulai bulan Februari 2023 ini,” ucapnya

Syarifudin mengatakan, dalam pelatihan menghadirkan narasumber yang berkompeten, bahkan menggandeng narasumber dari Badan Pengelola Geopark Meratus. Puluhan Kelompok Sadar Wisata nanti, akan diberikan edukasi mengenai pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Setelah pelatihan, dapat meningkatkan pengetahuan Pokdarwis disekitar geosite Geopark Meratus,” pintanya

Lebih lanjut Syarifudin menambahkan, dengan dimiliki kompetensi profesional para Kelompok Sadar Wisata, tentu berdampak memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan yang berkunjung, baik dari dalam daerah, nusantara hingga mancanegara.

“Kalau nanti Geopark Meratus masuk dalam UNESCO, dipastikan banyak yang berkunjung, tidak hanya berwisata juga untuk meneliti sejarah bebatuan tersebut,” tutupnya. (NHF/RDM/RH) The article is sponsored by personal statements editor service

KPU Kalsel Gelar Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, menggelar Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalsel, di salah satu hotel Banjarmasin, pada Kamis (19/1).

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Sarmuji, kepada wartawan di sela acara menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilhan umum, dalam putusannya memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengatur Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi, dengan demikian KPU Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kalimantan Selatan, sebagai tahapan pengaturan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua KPU Kalsel, Sarmuji

“Kami menerima masukan dan tanggapan baik dari unsur akademisi, perwakilan PWI Kalsel, dan ormas, terhadap Rancangan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dalam Pemilu tahun 2024,” ucapnya

Disampaikan Sarmuji, berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, yakni sebanyak 4.141.533 jiwa, maka Provinsi Kalimantan Selatan berada pada Provinsi dengan jumlah penduduk antara 3.000.000 sampai dengan 5.000.000 jiwa, sehingga memperoleh alokasi 55 kursi. Jika mengacu kepada pembagian daerah pemilihan sebagaimana Pemilu sebelumya (2019) terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu Kabupaten dan Kota yang kursinya berkurang dan bertambah dibandingkan Pemilu sebelumnya.

“Usulan kesatu dan kedua penataan Dapil, yaitu susunan Dapil, sama Pemilu 2019, namun ada perubahan jumlah kursi menyesuaikan DAK Pemilu 2024,” katanya

Lebih lanjut Sarmuji menyampaikan, saat ini Kota Banjarbaru resmi menggantikan Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Kalimantan Selatan, sejak disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan pada 15 Februari 2022. Jika penamaan Dapil dimulai dari Ibukota Provinsi dan dilanjutkan dengan wilayah lain sesuai dengan arah jarum jam, maka akan ada perubahan dapil.

Foto bersama

“Hasil uji publik akan segera disampaikan ke KPU RI, penetapan Dapil pada Februari mendatang,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Maret 2023, Kalsel Siap Ikuti Pameran INACRAFT 2023 di Jakarta

BANJARBARU – Pameran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) yang menampilkan berbagai produk kerajinan hasil kreasi dari para pengrajin Tanah Air akan kembali digelar ditahun 2023 ini. Pameran industri kerajinan terbesar di Asia Tenggara INACRAFT 2023 direncanakan digelar mulai 1 – 5 Maret 2023 di Jakarta.

Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel beserta Dekranasda Provinsi Kalsel menggelar rapat koordinasi partisipasi pameran INACRAFT 2023 di ruang rapat sentra Industri Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Kamis (19/1).

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel Mahyuni mengungkapkan, rapat koordinasi dengan Kabupaten-Kota tersebut membahas rencana keikutsertaan dalam pameran INACRAFT 2023.

Pameran ini bagi Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel dan Dekranasda Provinsi Kalsel merupakan pameran yang sangat penting dikarenakan diikuti para pengrajin asal tanah air hingga luar Negeri. Sehingga pameran INACRAFT 2023 akan menjadi tempat promosi yang sangat penting untuk memperkenalkan berbagai hasil kerajinan banua.

“Pengunjungnya ada pedagang Internasional, Kolektor Internasional, termasuk dari pemerintahan yang ikut diundang, ” ungkap Mahyuni.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel Mahyuni

Dilanjutkan Mahyuni pada rapat koordinasi partisipasi pameran INACRAFT 2023, diketahui Kalsel akan memiliki Stand Pameran INACRAFT sebanyak 17 Stand yang diperuntukkan bagi masing-masing daerah kab/kota di Kalsel untuk memperkenalkan berbagai produk kerajinan hasil kreasi dari para pengrajin Tanah Air.

Hampir semua produk kerajinan diperbolehkan untuk ditampilkan pada Pameran INACRAFT 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Kalsel akan memperkenalkan berbagai kerajinan para pengrajin khas Kalsel, salah satunya kain sasirangan dan berbagai hasil olahannya, batu permata dan hasil olahannya yang juga sangat terkenal di Kabupaten Banjar, dan hasil olahan anyaman dari berbagai macam bahan yang selalu mendapat daya tarik saat mengikuti pameran.

“Itu yang perlu kita bawa untuk dipamerkan,” ucap Mahyuni.

Mahyuni menambahkan, pameran INACRAFT 2023 akan menjadi event promosi yang sangat luar biasa karena jumlah stand pameran INACRAFT menjadi yang terbanyak dari pameran – pameran lain, serta memiliki keunggulan diundang nya para Buyer, Kolektor, dan Pedagang tingkat Internasional. Sehingga menjadikan INACRAFT menjadi pameran yang sangat diunggulkan.

“Makanya penting pameran INACRAFT untuk diikuti,” tutup Mahyuni. (MRF/RDM/RH)

Hadiri HUT ke-44, Ini Pesan Paman Birin Untuk Sekolah Penggerak SMAN 5 Banjarmasin

BANJARMASIN – Sebagai salah satu alumnus SMA Negeri 5 Banjarmasin, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor selalu menyempatkan diri untuk hadir pada setiap kegiatan yang digelar sekolah penggerak tersebut. Termasuk pada peringatan HUT ke-44 tahun ini, yang diselenggarakan di lingkungan SMA Negeri 5 Banjarmasin pada Kamis (19/1).

Gubernur Kalsel (topi) memberikan potongan tumpeng pertama kepada Kepala SMAN 5 Banjarmasin

Pada kesempatan ini, tidak lupa Paman Birin (sapaan khas Gubernur) juga didapuk untuk memberikan arahan kepada para siswa. Dalam arahannya itu, Gubernur memotivasi para pelajar, agar terus meningkatkan prestasi belajar, sehingga bisa ikut berperan dalam pembangunan disegala bidang.

Gubernur Kalsel saat memberikan sambutan

“Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tentunya membuat persaingan lebih ketat dalam segala hal bagi daerah disekitarnya, termasuk Kalimantan Selatan. Hal ini tentunya harus disikapi dengan persiapan sumber daya manusia yang berdaya, khususnya SMAN 5 Banjarmasin. Lulusannya tidak boleh kalah bersaing dengan sekolah sederajat lainnya seperti di pulau Jawa.
Itu yang harus kita lakukan bila ingin sukses di Banua, meningkatkan kualitas manusia,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut Paman Birin menceritakan, diusianya yang hampir setengah abad ini, SMAN 5 sudah banyak mengalami perubahan.

“Sebagai alumni, saya tahu benar bagaimana kondisi sekolah ini sebelumnya yang juga mengalami masa sulit. Namun hal itu dapat dibenahi dan dibangun secara bertahap hingga seperti sekarang,” tambahnya.

Paman Birin mengakui, karena jasa para gurulah, Ia dapat berkarir di pemerintahan hingga terpilih sebagai orang nomor satu di Banua.

“Oleh karena itu, kalo mau sukses, kuncinya adalah patuh pada orangtua dan terus belajar”, tutupnya.

Pada kesempatan ini, Paman Birin didaulat melakukan pemotongan pertama tumpeng HUT ke-44 tahun SMAN 5 Banjarmasin. Kemudian Gubernur juga meresmikan penggunaan aula Paman Birin. Penamaan aula ini, diberikan sebagai apresiasi atas perhatian pihak sekolah kepada Paman Birin yang secara intens mendorong kemajuan SMAN 5 Banjarmasin. (RIW/RDM/RH)

Exit mobile version