Bulan: Januari 2023

BANJARMASIN – PGM (Persatuan Guru Madrasah) Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan aspirasi kepada Komisi IV DPRD Kalsel terkait persoalan kesejahteraan para guru honor di madrasah, Rabu (18/1).

Ketua Pengurus Wilayah PGM Indonesia Provinsi Kalsel, Pangeran Gusti Surian mengungkapkan gaji guru honorer di madrasah paling tinggi sekitar empat ratus ribu rupiah per bulan.

“Honor guru honorer paling seratus, dua ratus, dua ratus lima puluh, paling tinggi empat ratus. Dengan jumlah segitu, mengajar setiap hari dari jam tujuh sampai jam satu. Ini yang mungkin dibilang pahlawan tanpa tanda jasa,” keluhnya.

Sementara, pihak PGM Kabupaten Batola juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan bantuan insentif. Ditambah lagi jumlah siswa juga mempengaruhi gaji guru honorer.

Di sisi lain, pengurus PGM Kota Banjarmasin juga mengeluhkan bahwa para guru honor di madrasah Banjarmasin pernah tidak menerima gaji selama empat bulan dikarenakan dana BOS yang tidak “cair”.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin mengatakan pihaknya akan menjadwalkan kunjungan ke Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk memperjuangkan kesejahteraan guru honorer madrasah tersebut.

“Perjuangan Komisi IV dua periode agar sekolah madrasah bisa mendapatkan Bosda. Bulan depan bisa dijadwalkan ke Kemenag untuk memperjuangkannya,” jelasnya.

Lutfi juga menambahkan bahwa aspirasi terkait kesejahteraan guru madrasah ini sejalan dengan Perda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter.

“Aspirasi ini sejalan dengan Perda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter, namun ada hal-hal yang menjadi kewenangan pusat. Ini yang akan kita bawa ke Kementerian Agama yang mana harapan kita bahwa kesejahteraan guru madrasah ini khususnya di Kalsel ini bisa lebih terangkat lagi,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Perjuangan atas aspirasi masyarakat Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara untuk memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayahnya, akhirnya berbuah manis. Mengapa tidak, aspirasi tersebut telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammadun dan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin.

Dalam pertemuan antara Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel bersama Dewan Kelurahan Sungai Andai, Rabu (18/01), Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun menyatakan menyetujui usulan pembangunan SMK di Sungai Andai tersebut.

“Hal ini merupakan wujud kepedulian Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor kepada dunia pendidikan guna mencetak lebih banyak sumber daya manusia yang berkualitas,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin yang menyatakan siap mendukung secara totalitas sesuai kewenangan yang ia miliki, dari segi pengawalan anggaran.

“Kita akan masukkan dan kawal anggaran pada perubahan tahun 2023 ini. Mohon doa masyarakat semua agar kiranya rencana mulia ini akan diberikan kemudahan, sehingga impian kita memiliki SMK di Kelurahan Sungai Andai cepat terwujud secepatnya di tahun 2024,” harapnya.

Sedangkan, Lurah Sungai Andai Dedi Fernadi mengungkapkan masyarakatnya mengusulkan pembangunan SMK di Sungai Andai karena memang jumlah sekolah SMKN dan SDN tidak sebanding dengan kepadatan penduduknya yang berjumlah 41 ribu jiwa.

“Alhamdulillah Kami sangat menyambut gembira hasil pertemuan ini dan kami akan segera melakukan pertemuan bersama para ketua RT seluruh Sungai Andai untuk membahas lahan tempat SMK itu akan dibangun sembari menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi lainnya untuk diserahkan ke Disdik Kalsel,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima audiensi dari Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Kalsel mengenai permasalahan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Rabu (18/1).

Selaku pimpinan pertemuan, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan kedatangan pihak FSPSI ke DPRD Kalsel untuk mendesak pernyataan sikap Dewan atas Perpu yang dimaksud, apakah untuk ikut menerima atau menolak Perpu tersebut.

“DPRD Kalsel hari ini menerima aspirasi dari kawan-kawan yang mewakili pekerja di Kalsel kami terima dengan baik. Pada prinsipnya substansi yang disampaikan sudah kami pahami. Tadi juga disepakati bersama bahwa batas kewenangan DPRD Provinsi tidak ada kewenangan untuk menerima atau menolak, sebab, keputusan DPRD juga belum ada dan Perpu ini belum diundangkan,” jelasnya.

Namun, diakui Firman Yusi, selaku wakil rakyat, pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut secara persuasif maupun secara formal melalui mekanisme Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel kepada kolega-koleganya di DPR RI sebagai aspirasi dari masyarakat Kalsel terhadap lahirnya Perpu tersebut.

Sementara, Ketua FSPSI Kalsel, Sumarlan mengungkapkan alasan pihaknya menolak Perpu tersebut yaitu dalam Perpu tersebut dinilai tidak mengandung adanya kepastian kerja (Job Security), perlindungan pendapatan (Income Security) dan Jaminan Sosial (Social Security) yang tersirat maupun tersurat di dalamnya.

“Oleh karena itu, kami memohonkan tindak lanjut aspirasi kami kepada Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel untuk menolak Perpu tersebut dan lebih baik dikembalikan kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” harapnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, dengan banyaknya bantuan dan program yang diberikan untuk dunia pendidikan, selama tahun 2022. Terbaru, di awal tahun 2023 ini, Bank Kalsel memberikan beasiswa melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kepada ratusan mahasiswa Universitas Islam Kalimantan (Uniska) M Arsyad Al Banjari. Total beasiswa yang diberikan mencapai Rp812 juta, yang diberikan dalam dua tahapan. Tahap pertama Rp276 juta dan tahap kedua Rp536 juta.

Direktur Utama Bank Kalsel Hanawijaya menjelaskan, beasiswa ini sebagai kontribusi nyata Bank Kalsel pada dunia pendidikan.

“Uniska ini merupakan nasabah loyal kami dan sudah seharusnya kami ikut memajukan Uniska,” jelas Hanawijaya usai penyerahan simbolis beasiswa, pada Rabu (18/1).

Selain memberikan beasiswa, kedepannya Bank Kalsel juga akan berkolaborasi dengan Uniska, untuk program-program lainnya, termasuk program satu keluarga satu sarjana.

“Mudah-mudahan program satu keluarga satu sarjana dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim bisa segera dimulai,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor Uniska, Abdul Malik mengucapkan, terima kasih kepada Bank Kalsel yang peduli terhadap Uniska.

“Kami berterima kasih karena hampir sebagian besar mahasiswa Uniska adalah dari keluarga kurang mampu, sehingga beasiswa menjadi hal yang sangat diharapkan,” ujarnya.

Beasiswa Bank Kalsel ini, akan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria, terutama dengan latar belakang keluarga kurang mampu, namun berprestasi.

“Totalnya nanti ada 360 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Bank Kalsel ini, mudahan ke depan akan lebih banyak lagi mahasiswa kami yang mendapat bantuan beasiswa dari Bank Kalsel,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Banjar, mulai menyiapkan tandon air untuk keperluan wudhu dan cuci tangan jamaah haul Guru Sekumpul ke-18.

Kasubid Kedaruratan BPBD Kalsel, Muhammad Noor Jamaluddin mengatakan, sedikitnya ada 40 tandon air berkapasitas 1.200 liter yang disiapkan oleh pihaknya bersama BPBD Banjar, untuk keperluan jamaah mengambil air wudhu dan cuci tangan.

“Kita siapkan 10 titik di sekitar lokasi peringatan haul. Tandonnya memang sudah ada dari dulu,” ujarnya saat meninjau instalasi, di Jalan Kertak Baru Ulu, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Rabu (18/1).

Suplai airnya sendiri disebutkannya, akan dilakukan langsung oleh Balai Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula dan PTAM Intan Banjar.

“Kalau diperkirakan  40 tandon dengan kapasitas 1200 liter itu berarti ada sekitar 48 ribu liter air yang disediakan untuk wudhu dan cuci tangan,” bebernya.

Tak hanya itu, Jamaluddin juga mengaku akan menyiapkan tandon air untuk dapur umum.

“Kita masih menunggu jumlah permintaannya dulu ada berapa. Kalau sudah pasti nanti akan kami kirim,” tutupnya.

Untuk diketahui, sampai sekarang persiapan peringatan haul diinisiai oleh anak murid Guru Sekumpul ini terus dilakukan. Termasuk jumlah dapur umum yang ditambah menjadi sebanyak 37 dari sebelumnya 35 titik. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Kalimantan Selatan dan Tengah (DPD MAPPI Kalselteng), menggelar Musyawarah Daerah Ketiga, di salah satu hotel Banjarmasin, pada Rabu (18/1)

Kepada sejumlah wartawan, disela acara, Ketua DPN MAPPI Kalselteng Guntur Pramudiyanto, menjelaskan, dengan mengangkat tema “Wujudkan Undang Undang Penilai, Landasan Kuat, Profesi Penilai Hebat” Musda ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar MAPPI.

“Kegiatan digelar selama dua hari pada 18 dan 19 Januari 2023,” katanya

Disampaikan Guntur, dalam Musda III ini, berbagai kegiatan digelar melalui rangkaian pendidikan, untuk menambah wawasan dan kompetensi bagi profesi penilai. Dilanjutkan pemilihan Ketua DPD MAPPI Kalselteng periode 2023-2027, ia berharap dengan terpilih Ketua dan kepengurusan nanti, harus mampu memberikan pelayanan terbaik, bagi semua lapisan masyarakat.

“Pemilihan dilaksanakan Kamis 19 Januari 2023,” ucapnya

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Khatimah, usai membuka Musda ini mengatakan, pihaknya ingin teruslah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar memanfaatkan keberadaan profesi penilai, karena saat ini masih ada pangsa pasar yang tidak melalui analisis sesuai standar, padahal dapat merugikan dalam pemasaran.

“Hasil DPD Musda III dapat kesepakatan dan program oleh MAPPI Kalselteng, agar bisa meningkatkan eksistensi, dan juga dimanfaatkan pelaku pasar,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)