Bulan: Januari 2023

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, bakal menindak tegas apabila masih terdapat pelayanan di seluruh unit pendapatan daerah (UPPD) Samsat yang terbukti melakukan pungutan liar atau pungli.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat harus sesuai dengan tarif di dalam Peraturan Daerah (Perda),” ujarnya kepada awak media, usai melaksanakan Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) terkait Perda Pajak Daerah yang turut didampingi rekan UPPD Samsat Batulicin, Senin (16/1).

Secara tegas, dirinya kembali mengingatkan apabila masih ada yang melakukan perbuatan pungli tentu akan ditindak secara tegas. Apalagi, legislatif merupakan mitra yang juga sekaligus pengawas eksekutif dalam memberikan layanan.

“Kalau ada yang melebih-lebihkan langsung lapor ke kita karena pajak itu memang sewajarnya dibayarkan sehingga tidak ada pungli,” tegasnya.

Selain itu, dirinya berharap agar pelayanan kepengurusan kendaraan seperti Bea Balik Nama (BBN-KB) birokrasinya dapat lebih dikerucutkan ke tingkat kepolisian resort (Polres).

“Efesiensi waktu mereka juga bisa lebih baik, salah satunya yang ada di Tanbu dan penerimaan tunggakan juga berkurang. Kita lihat mereka juga punya aktivitas yang harus menghidupi kebutuhan mereka. Ditingkat Polsek kalau diperbolehkan kami sangat mendukung sekali,” harap Paman Yani (sapaan akrabnya).

Sementara itu, Kepala Desa Manurung Rusliyadi mengungkapkan, apabila pelaksanaan layanan di UPPD Samsat yang dijalankan baik, maka hasilnya pun bakal diterima dengan maksimal.

“Kami berharap dengan adanya perda yang tadi disampaikan baik dari Paman Yani dan Kepala Samsat Batulicin setidaknya layanan kepada masyarakat bisa optimal,” ucapnya.

Senada dengan legislatif Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, bahwa dengan dirubahnya aturan ini setidaknya dapat lebih mempermudah masyarakat dalam kepengurusan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBN-KB).

“Lebih efektif sebenarnya bayar di polres kalau memang ada yang bisa dipermudah kenapa dipersulit. Karena jaraknya juga dekat dan efesien waktu lebih membantu dan ini kami sangat mendukung sekali,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel berkomitmen turut mengentaskan permasalahan paham radikalisme. Termasuk menciptakan sikap rasa cinta terhadap tanah air sebagai landasan dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satunya yang dilakukan legislator dari Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Muhammad Yani Helmi, di Desa Manurung, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu.

Dari kegiatan tersebut, ia yang membagikan pengalaman sekaligus refleksi kepada warga di desa kaya akan hasil alamnya ini terus diberikan motivasi dan turut mengingat akan pentingnya sejarah dalam mempertahankan negara Indonesia.

“Dengan semangat persatuan ini semoga pemerintah dan masyarakat dapat terus bersinergi serta bisa dirasakan oleh seluruh kalangan,” ujarnya, kepada awak media, Jumat (13/1) sore.

Dia yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel itu turut mengapresiasi dengan adanya kekompakan warga di Desa Manurung. Apalagi, keakraban pun terlihat jelas.

“Dulu ada namanya mata pelajaran P4 (PPKN semasa orde baru) kalau tidak kita tanamkan nilai-nilai Pancasila sejak saat ini maka dikhawatirkan terkikis. Jangan sampai Pancasila hanya sebagai model tetapi tidak diamalkan, ini harus jadi perhatian,” ucap Paman Yani (sapaan akrab).

Sementara itu, Kepala Desa Manurung, Rusliyadi menuturkan, dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta membentuk rasa kekeluargaan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hal ini terus dijaga pihaknya bersama warga.

“Alhamdulillah masyarakat disini pada akur-akur, baik itu yang pekerjaan sebagai petani atau pun nelayan,” ungkapnya.

Dirinya pun berharap kekompakan warganya tetap terjaga dengan baik dan berkelanjutan seiring kekayaan alam yang dimiliki telah memperlihatkan mereka untuk memperkuat satu kesatuan yang didaulatkan di Bhinneka Tunggal Ika.

“Semoga petani dan penggiat tambak dapat terus sejahtera. Dengan harapan kesatuan NKRI selalu dijaga dengan baik,” tutupnya.

Sebagai apresiasi, anggota dewan yang membidangi ekonomi dan keuangan di Rumah Banjar ini juga tak lupa memberikan hadiah berupa goody bag kepada warga yang turut hadir dan berpartisipasi.

Kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Semangat Persatuan turut menghadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel, Harry Widhiatyatmoko serta Dewan Pengawas LPPL Abdi Persada, Arief Rahman Hakim. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melaksanakan Pasar Murah dalam rangka menekan angka inflasi dan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, bertempat di samping Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam Martapura, Selasa (17/1). Pada pasar murah tersebut, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Kalsel membagikan Paket beras gratis, yang langsung diserbu ratusan masyarakat hingga habis.

Selain Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, pasar murah juga diikuti berbagai Dinas Provinsi Kalsel dan Kabupaten Banjar. Diantaranya Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel.

Berdasarkan pantauan Abdi Persada FM di lapangan, kurang lebih satu jam setelah terlaksanakannya pasar murah yang diikuti antusias masyarakat sekitar, ribuan paket sembako yang disediakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPerindag) Kabupaten Banjar dan Pemprov Kalsel ludes terjual.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman yang juga merupakan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel menjelaskan, dengan adanya kegiatan pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang begitu murah.

“Misalkan saja, harga bawang merah yang semula 30 ribu rupiah, turun menjadi 20 ribu rupiah per kilogram, sementara bawang putih dari harga 15 ribu menjadi 5 ribu rupiah,” ungkap Syamsir.

Syamsir menambahkan sesuai arahan dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam rangka pengendalian inflasi, pihaknya berharap kepada instansi terkait bisa kembali melaksanakan Pasar Murah dan tak hanya terlaksana di Kabupaten Banjar saja. Kali ini pihaknya menyediakan sebanyak 4 ton beras bulog dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang akan dibagikan

“Paling tidak di enam bulan pertama, ini juga mengantisipasi dengan adanya kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan angka inflasi yang begitu tinggi,” lanjut Syamsir.

Syamsir melanjutkan, pasar murah sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Kerja sama ini juga diharapkan kepada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh provinsi Kalsel. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Tak berapa lama lagi Pergelaran Haul Guru Sekumpul akan kembali dilaksanakan, tepatnya 26 Januari 2023 mendatang. Haul yang diinisiasi oleh para murid-murid KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang akrab disapa Abah Guru Sekumpul tersebut akan dilaksanakan di kediaman Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang berlokasi di Kampung Keramat Martapura, Kabupaten Banjar.

Haul ini setiap tahunnya dihadiri oleh ratusan ribu bahkan jutaan warga. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalsel pun siap turut serta mensukseskan di bidang pengamanannya.

Hal ini disampaikan Sekretaris Satpol PP dan Damkar Provinsi kalsel Masruni, pada Senin (16/1).

Masruni menyampaikan pada rapat persiapan Haul Akbar ke-18 Syekh KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul yang dilaksanakan pada 13 Januari tadi. Telah disiapkan sekitar 700 lebih personil gabungan untuk mensukseskan pengamanan pelaksanaan Haul nantinya. Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel bersama Satpol PP Kabupaten Banjar dan Satpol PP Kota Banjarbaru akan turut berkolaborasi untuk menyiapkan pengamanan agar jemaah haul dapat lebih terayomi.

“Sebenarnya bukan hanya Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru yang sudah siap, namun Satpol PP Kabupaten Tapin, dan Kota Banjarmasin pun juga mengaku siap untuk turut serta mempersiapkan pengamanan Haul nantinya,” ungkap Masruni.

Masruni melanjutkan pintu masuk untuk tamu VIP pada Haul Guru Sekumpul ke-18 akan dibedakan menjadi dua jalur, Kedua jalur tersebut akan dijaga untuk kelancaran jemaah saat memasuki tempat Haul nantinya. Dua jalur tersebut yakni jalur sungai dan jalur darat di jalan keramat.

“Kami juga akan menyiapkan stand agar dapat memberikan informasi kepada para tamu undangan serta jemaah Haul serta untuk tempat personil kami nantinya,” tutup Masruni. (MRF/RDM/RH)

JAWA BARAT – Presiden Joko Widodo menyampaikan pujian dan ungkapan terimakasih kepada semua pihak atas keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Centre (SICC) Kabupaten Bogor pada Selasa (17/1).

Tampak hadir dalam rakornas ini para menteri, kepala daerah se-Indonesia serta pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin pun juga hadir dalam rakornas tersebut dan mengikuti arahan Presiden Jokowi.

Disebutkan Jokowi, saat COVID-19 melanda, semua pihak pontang panting mencari Alat Pelindung Diri (APD), mencari masker, vaksin dan terakhir saat serangan COVID-19 jenis Delta, mencari oksigen.

“Berkat kerja keras kita semua, kita mampu mengendalikan COVID-19,” ujar Presiden.

Selama COVID-19, terang Jokowi, di Indonesia telah menyuntikan 448 juta vaksin dan itu bukan hal yang gampang.

“Tetapi karena TNI/Polri juga ikut, seluruh gubernur, bupati, walikota sampai tingkat RT ikut kita bisa menyelesaikan COVID-19,” jelas Jokowi.

Menyikapi apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin bersyukur, upaya pencegahan COVID-19 masif dilakukan di Banua. Salah satunya dengan gerakan Vaksinasi Bergerak.

“Alhamdulilah. Apa yang telah dilakukan oleh semua daerah diapresiasi Bapak Presiden. Kita bersyukur, Kalsel melaksanakan Vaksinasi Bergerak yang menjangkau hingga pelosok kabupaten, kecamatan hingga desa se- Kalsel dalam membantu mencegah COVID-19,” kata Paman Birin.

Paman Birin pun menyebut, saat gerakan Vaksinasi Bergerak, semua pihak di Banua bersatu padu melakukan edukasi dan tentunya melakukan vaksinasi untuk semua lapisan masyarakat.

“Sifat gotong royong adalah budaya bangsa kita dan terus kita tanamkan di Banua dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk penanganan COVID-19,” jelas Paman Birin.

Selain menyampaikan arahan perihal upaya keberhasilan penanganan COVID-19, Jokowi juga menyampaikan berbagai arahan. Seperti penanganan pengendalian inflasi, penanganan stunting hingga menjaga keamanan dan ketertiban di tahun politik menjelang 2024. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pada tahun 2023 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan bibit udang windu, untuk Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono melalui, Kepala Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Wahdah mengatakan, bantuan bibit udang windu tersebut, diberikan kepada dua kabupaten tersebut, karena merupakan penghasil udang windu di Kalimantan Selatan.

“Tahun ini, bantuan bibit ikan atau udang tetap diberikan,” ungkap Wahdah, kepada Abdi Persada FM, baru baru tadi.

Menurut Wahdah, bantuan bibit tersebut diberikan berdasarkan, permintaan dari kedua Kabupaten tersebut.

“Dengan adanya bantuan bibit udang windu tersebut. Maka diharapkan produksi udang windu semakin meningkat lagi kedepannya,” ujarnya penuh harap.

Dalam kesempatan tersebut, Wahdah juga mengatakan, jika Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, hanya diizinkan untuk memberikan bantuan bibit ikan pada kawasan air payau dan laut.

“Untuk bantuan kepada air tawar bukan wewenang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi wewenang Pemerintah Daerah setempat, yang memiliki wilayah,” tuturnya.

Namun, lanjut Wahdah, bantuan tetap dapat diberikan kepada air tawar, apabila daerah tersebut melintasi beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis persentase penduduk miskin pada September 2022, setelah sebelumnya pada Maret 2022 melakukan hal yang sama. Berdasarkan rilis yang disampaikan Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalsel, Nurul Sabah, dalam keterangan pers virtualnya pada Senin (16/1), diketahui persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 4,61 persen, atau naik 0,12 poin dibanding Maret 2022.

“Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di Kalsel pada September 2022 sebanyak 201,95 ribu orang, bertambah 6,25 ribu orang dibanding Maret 2022, dan bertambah 6,19 ribu orang dibanding September 2021”, jelasnya.

Dalam keterangan persnya, Nurul memaparkan sejumlah peristiwa yang terjadi medio Maret-September 2022, yang menjadi pendorong terjadinya peningkatkan persentase penduduk miskin. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM.

“Pada awal September 2022, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM, yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar, terutama Pertalite hingga di atas 20 persen. Kenaikan harga ini, tentunya sangat berpengaruh pada pengeluaran masyarakat untuk transportasi. Selain itu, kenaikan ini juga berpengaruh pada transportasi barang dan jasa,” paparnya.

Kenaikan harga ini tentunya berdampak pula pada naiknya garis kemiskinan di Kalsel. Yakni dari semula Rp553.073/kapita/bulan pada Maret 2022, naik 5,09 persen menjadi Rp581.229/kapita/bulan pada September 2022.

“Komposisi garis kemiskinan terbesar adalah pada makanan sebesar Rp415.976 (71,57 persen) dan garis kemiskinan non makanan sebesar Rp165.253 (28,43 persen)”, tambah Nurul.

Sehingga jika dirata – ratakan, maka pada September 2022, rumah tangga miskin di Kalimantan Selatan dengan 4,93 orang anggota rumah tangga, garis kemiskinannya adalah Rp2.865.459/rumah tangga/bulan.

Secara umum, persentase penduduk miskin seluruh provinsi di Pulau Kalimantan pada September 2022, masih berada di bawah rata-rata nasional. Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Pulau Kalimantan, sementara persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Kalimantan Utara. Dari sisi jumlah, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang paling banyak penduduk miskinnya, sedangkan Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit di Pulau Kalimantan. Sedangkan secara nasional, persentase dan jumlah penduduk miskin di Kalsel, berada di posisi kedua terendah setelah provinsi Bali. (RIW/RDM/RH)