Desember 2022 – Laman 6 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DKP Kalsel Turut Serta Pada Pasar Murah TPID 2 Kalsel

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan kembali, turutserta pada Pasar Murah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2 di Kota Banjarmasin.

Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Wahdah mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan turutserta dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karena itu pihaknya ikut dalam pelaksanaan Pasar Murah TPID Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Siring Nol Kilometer, Kota Banjarmasin.

Menurut Wahdah, pada pasar murah kali ini, pihaknya membawa ikan patin sebanyak 75 kilo, serta produk olahan ikan siap saji.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan subsidi untuk, ikan patin serta produk olahan ikan tersebut sebesar Rp 10 ribu, untuk masing masing produk tersebut,” jelasnya kepada Abdi Persada, Jumat (16/12).

Dalam kesempatan tersebut, Wahdah juga mengatakan, ikan patin jadi primadona.

“Pada pelaksanaan Pasar Murah ini, warga antusias untuk membeli ikan patin yang kami bawa,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Wahdah, dalam waktu kurang lebih dari 30 menit ikan patin sebanyak 75 kilo tersebut, laku terjual.

“Untuk harga ikan patin dijual sebesar Rp15.000 per kilo, karena mendapatkan subsidi sebesar Rp10.000 perkilo, dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Wahdah. (SRI/RDM/RH)

Jelang Berakhirnya Pemutihan dan Diskon PKB, UPPD Samsat Martapura Berhasil Realisasikan 8,4 M

BANJAR – Menjelang berakhirnya pemutihan dan diskon denda pajak kendaraan bermotor (PKB) di UPPD Samsat Kabupaten/Kota, masyarakat Kalsel yang saat ini masih menunggak pajak kendaraan bermotornya diharapkan agar dapat memanfaatkan program dari Pemerintah Provinsi Kalsel untuk segera membayarkan pajak kendaraannya sebelum waktu berakhir pada 24 Desember nanti.

Kepada Abdi Persada FM Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli menyampaikan, pada program pemutihan dan diskon denda pajak kendaraan bermotor di wilayahnya, pihaknya sudah berhasil merealisasikan sebesar Rp8,4 Milyar. Realisasi tersebut dinilai tinggi di daerah kabupaten Banjar dengan rincian diskon/pengurangan denda sebanyak Rp4,3 miliar, dan pemutihan/pembebasan denda sebanyak Rp4,1 miliar.

“Program Pembebasan denda dan diskon di UPPD Samsat Martapura sampai dengan November 2022 sudah terealisasi dengan total 8,4 miliar rupiah,” ungkap Zulkifli, Rabu (14/12).

Diharapkannya, masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak diimbau agar sesegera mungkin memanfaatkan program pemutihan dan diskon denda pajak kendaraan bermotor. Agar masyarakat tidak membayar denda tunggakan PKB yang nominalnya terbilang cukup besar.

“Mumpung dendanya tidak dikenakan, jadi harus memanfaatkan waktu yang tersisa,” ajaknya.

Selain bagi masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor, Zulkifli mengungkapkan pada program tersebut juga memudahkan masyarakat yang taat membayar pajak, yakni mereka mendapatkan keringanan berupa diskon pengurangan Pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan persentase pengurangan pajak mulai dari 5 Persen, 7,5 Persen, hingga 10 Persen.

“Pelanggan taat pajak juga dapat memanfaatkan program ini karena ada diskon pengurangan pajak baik 10 Persen, 7,5 Persen, maupun 5 Persen,” tutup Zulkifli. (MRF/RDM/RH)

Salurkan Hak UMKM, Pemkab Banjar Kucurkan 10,5 M ke BPR Martapura

BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar menyertakan modal melalui APBD TA 2023 sebesar Rp10,5 miliar untuk Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Banjar Sejahtera Martapura.

Ini merupakan tindak lanjut menunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar melalui pengkreditan dengan suku bunga nol persen. Apalagi, saat ini UMKM masih menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Banjar melalui pemulihan ekonomi.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Ahmad Sarwani, mengatakan, dengan adanya penyaluran bantuan melalui tambahan penyertaan modal sedikitnya dapat memberikan ruang kesejahteraan bagi pelaku UMKM yang kini berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Ahmad Sarwani saat menyampaikan hasil paripurna penyertaan modal BPR Martapura

“Sudah tepat sasaran. Artinya BPR sudah menjalankan program ini dengan dengan berbagai dinas,” ujarnya usai mengikuti rapat paripurna penyertaan modal Pemkab Banjar untuk BPR Banjar Sejahtera Martapura, Kamis (15/12) sore.

Dari hasil evaluasi, ia menuturkan, penyaluran program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis (KURMA MANIS) yang dipinjamkan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Banjar Sejahtera Martapura berjalan cukup lancar.

“Meski sempat ada satu atau dua orang yang mengalami keterlambatan. Tetapi, dari sisi lain itu sudah suatu kebanggan karena memberikan fasilitas dengan cicilan bunga nol persen,” ucapnya.

Dirinya menjabarkan, untuk mendapatkan kredit usaha ini harus mendapat rekomendasi dari sejumlah instansi di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP), Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) serta Pertanian Kabupaten Banjar.

“Memang empat dinas ini yang memberikan rekomendasi pantas tidaknya atau disetujui untuk pencairan tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Dirut BPR Banjar Sejahtera Martapura, Ari Rosadi, mengungkapkan, sesuai yang disampaikan Bupati Banjar bahwa penyertaan modal yang diberikan oleh Pemkab bertujuan untuk membantu pelaku UMKM. Bahkan, fokus pemerintah adalah membangkitkan sektor ini.

Dirut BPR Banjar Sejahtera Martapura, Ari Rosadi, saat dikonfirmasi awak media soal penyertaan modal bagi UMKM di Kabupaten Banjar

“Selain itu, langkahnya juga bertujuan untuk meningkat PAD dan melakukan pemerataan bagi UMKM di Kabupaten Banjar,” bebernya.

Penyaluran kredit, dijelaskan Ari, tahap pertama pada 2023 dikucurkan senilai Rp4,5 miliar. Tahun 2024 – 2026 masing-masing sebesar Rp2 miliar yang ditujukan khusus bagi pelaku UMKM.

“Untuk syarat pengajuan tidak ada perubahan. Yang jelas berdomisili di Kabupaten Banjar,” tuturnya.

Adapun dari hasil data yang dihimpun, tercatat penerima bantuan melalui bank milik Pemerintah Kabupaten Banjar ini telah merealisasikan Rp923 juta untuk 174 nasabah yang memanfaatkan pengembangan dari usaha. (RHS/RDM/RH)

BBPOM Banjarmasin dan KPID Kalsel Awasi Iklan Obat dan Makanan

BANJARMASIN – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan, melakukan pengawasan terhadap iklan obat dan makanan.

Kepala Balai Besar POM Banjarmasin, Leonard Duma, kepada wartawan saat ditemui di salah satu stasiun televisi swasta di Banjarmasin, pada Rabu (14/12) Petang menjelaskan, untuk memperkuat sinergitas pengawasan iklan obat, dan makanan, pihaknya menjalin kerjasama dengan KPID Kalsel, dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

“Pengawasan program iklan tentang obat dan makanan di media penyiaran perlu dilakukan, untuk melindungi warga, agar menerima informasi yang objektif, tidak menyesatkan,” ungkapnya

Leonard menjelaskan, setiap iklan obat dan makanan harus memiliki keseimbangan antara kepentingan komersial dan unsur edukasi publik, sehingga kalau ada ditemukan promosi menyesatkan, maka akan ditindak takedown.

“Saat ini kita sudah take down ratusan lebih iklan yang bermasalah, tidak hanya obat dan makanan, juga kosmetik,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPID Kalimantan Selatan, Azhari Fadli menyampaikan, baru-baru tadi KPID Kalsel telah melakukan MoU dengan BBPOM di Banjarmasin terkait pengawasan iklan obat, jamu, suplemen dan kosmetik. Dengan adanya kerja sama ini, akan semakin gencar memberi sosialisasi kepada lembaga penyiaran, agar memperhatikan iklan yang boleh disiarkan.

“Iklan ini penting karena masyarakat yang menerima siaran,” ucapnya

Azhari mengimbau, kepada lembaga penyiaran untuk berhati-hati menerima iklan, seperti obat, jamu, suplemen dan kosmetik, dengan harus memastikan terlebih dahulu izin BBPOM.

“Kami tidak ingin ada oknum yang promosi dengan cara menyalahgunaan obat, jamu, makanan, dan suplemen lagi di masyarakat,” tutup Azhari. (NHF/RDM/RH)

Perkaya Materi, Pansus Raperda Koperasi dan UMKM di Kalsel Gelar Uji Publik

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggelar Seminar Uji Publik, Rabu (14/12).

Suasana Seminar Uji Publik Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di Kalsel

Uji publik itu dipimpin Ketua Pansus Raperda tersebut, Nor Fajeri di ruang rapat aula Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel, dihadiri antara lain, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifa’i, Dinas Koperasi dan UMKM tingkat Kabupaten/Kota, perwakilan beberapa koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten/Kota, serta tenaga ahli DPRD Kalsel Masrudi Muchtar.

Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Nor Fajeri menyampaikan uji publik ini digelar guna memantapkan draf materi Raperda yang telah disusun.

“Kesempatan kali ini sangat berharga sekaligus silahturahmi dan memperdalam Raperda terkait opini dari pegiat koperasi dan UMKM, selain dari draf yang kami buat,” jelasnya.

Nor Fajeri menilai koperasi dan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam kontek stabilitas pertumbuhan ekonomi.
Dalam kontek stabilitas pertumbuhan ekonomi yang kuat inklusif dan berkelanjutan, menurutnya, koperasi dan UMKM memiliki fungsi besar dan memiliki daya tahan yang terbukti sepak terjangnya dalam situasi COVID-19 maupun krisis ekonomi.

Lebih lanjut, Pansus bertekad akan segera menuntaskan draf Raperda ini menjadi sebuah Perda agar koperasi dan UMKM di Banua semakin tumbuh di era digital.

“Kedepannya kami akan lebih intens dengan Bank Kalsel untuk terus berkontribusi kepada UMKM serta koperasi kita di Kalsel. Kemudian setelah penyempurnaan draf ini, kita akan fasilitasi Raperda ke Kementerian Dalam Negeri untuk segera dijadikan perda,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Disdag Kalsel Gelar Rakernis Untuk Kendalikan Inflasi

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya mengendalikan inflasi, melalui Rapat Kerja Teknis Bidang Perdagangan di salah satu hotel di Banjarmasin.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, kepada sejumlah, di sela rapat mengatakan, dengan mengangkat tema “Sinergitas Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023” maka sangat penting berkolaborasi dari sekarang, dalam rangka mengendalikan inflasi di Kalimantan Selatan.

“Jalinan sinergi ini sangat penting, bersama jajaran Dinas Perdagangan baik Kabupaten dan Kota,” ucapnya, Kamis (15/12).

Disampaikan Birhasani, dalam pengendalian inflasi tidak hanya tanggung jawab Pemprov, namun juga melibatkan Pemerintah di Kabupaten/Kota, untuk terus mensejahterakan seluruh masyarakat di Kalsel, dalam bentuk upaya jangka pendek yaitu operasi Pasar Murah. Terbukti beberapa produk pangan semakin kecil tidak menjadi inflasi, selama di tiga bulan terakhir tahun 2022.

“Dinas Perdagangan Kabupaten dan Kota, mulai sekarang memiliki program Pasmur, ini diharapkan dapat digelar setiap bulan,” jelasnya

Sementara itu, Ketua Tim Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag RI Indra Wijayanto, menjelaskan, secara Nasional ketersediaan dan harga keperluan bahan pokok masih aman. Namun pihaknya tengah mempersiapkan perencanakan neraca komoditi, untuk mengetahui keperluan bapok di tahun 2023 mendatang, sehingga dapat diketahui sejak dini, penghitungan stok komoditi baik besaran yang akan diimport dan diproduksi dalam negeri.

“Untuk harga bapok stabil, memang ada beberapa yang mengalami kenaikan sedikit, seperti Cabe, Minyak Goreng dan Telor, maka perlu diwaspadai,” tutupnya

Untuk diketahui, Rapat Kerja Teknis Bidang Perdagangan, diselenggarakan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, dihadiri Perwakilan Kemendag RI, Pimpinan BI, dari Dinas Perdagangan Kabupaten dan Kota, pada Kamis (15/12), berlangsung di salah satu hotel Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Bakesbangpol Kalsel Gelar Sosialisasi Penanganan Konflik, Bersama Forkopimda dan Camat Kab/Kota

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Penanganan Konflik.

Suasana rakor Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Penanganan Konflik

Kegiatan berpusat di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, pada Kamis (15/12) pagi, dan diikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel serta Camat Kabupaten/Kota.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar berharap, kegiatan ini dapat membuat Forkopimda Kalsel menjadi semakin kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan, serta memberikan sumbangsih gagasan dan pemikiran untuk kemajuan Banua.

“Beberapa tantangan dan ancaman yang bisa menghambat kemajuan bangsa Indonesia, yakni masih adanya ancaman radikal, separatisme dan berbagai bentuk kejahatan lainnya termasuk konflik sosial,” ungkapnya.

Isu Prioritas pembangunan nasional terkait stabilitas sosial politik, menurutnya juga menjadi salah satu agenda penting yang diemban oleh Forkopimda.

Dalam kontek ini, lanjutnya, Forkopimda Kalsel sudah sepatutnya memiliki peran penting dan strategis dalam membangun pola hubungan yang harmonis antar unsur pimpinan di daerah, guna mendukung pelaksanaan program kebijakan prioritas pemerintah.

“Sesuai tema pertemuan pada hari ini, kita akan membahas berbagai isu dan dinamika yang relevan dengan kondisi daerah serta peran Forkopimda dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” bebernya.

Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah mengatakan, kegiatan ini sekaligus untuk meningkatkan kesiapan Forkopimda dan lembaga lainnya dalam menghadapi Pemilu serentak 2024 mendatang.

“Kita undang beberapa narasumber pada kegiatan ini termasuk Ketua KPU Kalsel, untuk lebih mematangkan persiapan menuju Pemilu serentak 2024,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)

Kalsel Kini Miliki PT TUN Banjarmasin Regional Kalimantan

BANJARMASIN – Saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan sudah tersedia Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Banjarmasin Regional Kalimantan.

Ketua PT TUN Banjarmasin Iswan Erwin mengatakan, kantornya berlokasi di Jalan A.Yani Kilometer 30, Banjarbaru.

Ketua PT TUN Banjarmasin Regional Kalimantan Iswan Erwin

“PT TUN saat ini sudah ada di Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan, sebelumnya tidak pernah ada,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Kamis (15/12).

Oleh karena itu, lanjut Iswan, dilaksanakan juga Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, serta Pejabat Struktural, untuk kelancaran operasional dan kemudahan bagi masyarakat di Kalimantan Selatan.

“Dengan adanya PT TUN Banjarmasin ini dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Maka dengan begitu, menurutnya, PT TUN Banjarmasin Regional Kalimantan sudah mulai beroperasi.

Menurut Iswan, PT TUN Banjarmasin ini membawahi Satuan Kerja, seperti Pengadilan Negeri Tata Usaha Banjarmasin, Pengadilan Negeri Tata Usaha Palangkaraya, serta Pengadilan Negeri Tata Usaha Pontianak.

“Saat ini untuk pengajuan banding lebih dekat di Provinsi Kalimantan Selatan, tidak lagi ke Jakarta,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iswan juga mengungkapkan jika pihaknya pada tahun 2024 mendatang juga menangani sengketa Pilkada.

Sedangkan, untuk kasus sengketa yang terbanyak diadukan masyarakat, yaitu kasus sengketa tanah.

“Selama tahun 2022 ini kasus yang banyak diadukan banding ke PT TUN Jakarta berupa kasus sengketa tanah, yang terbanyak,” ungkapnya lagi.

Kemudian disusul dengan, kasus sengketa perizinan serta kepegawaian. Berkas kasus kasus tersebut nantinya dilimpahkan ke PT TUN Banjarmasin, untuk disidangkan di Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/RH)

Peringati Hari Ibu ke-94, IWAPI Kalsel Gelar Aksi Kepedulian di Batakan Baru

TANAH LAUT – DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kalsel, memperingati hari ibu ke-94, dengan menggelar sejumlah kegiatan di Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan, Tanah Laut, pada Rabu (14/12).

Kegiatan ini dihadiri DPD IWAPI Kalsel, DPC IWAPI Tanah Laut, Tanah Bumbu, Banjarmasin, Banjarbaru, dan kabupaten Banjar, dan juga dihadiri Forkopimcam Panyipatan dan masyarakat desa Batakan Baru.

Dalam pengarahannya, Ketua Umum DPD IWAPI Kalsel Shinta Laksmi Dewi mengatakan, IWAPI sebagai partner pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melaksanakan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan dan bidang pariwisata serta lingkungan hidup.

“Stunting sebagaimana amanat Presiden RI merupakan tugas bersama untuk mencapai target penurunan angka stunting sampai 2024 menjadi 14 persen. Selain itu kami juga turut mengkampanyekan kepedulian terhadap kanker payudara dan kanker lainnya. Mengingat kanker merupakan “sillent killer”, kata Dewi (panggilan akrabnya) sekaligus membuka acara.

Pada kesempatan ini juga diberikan bantuan berupa
bingkisan untuk ibu hamil, anak-anak dan pasangan baru menikah, serta bantuan tempat sampah untuk Karang Taruna di lingkungan Pantai Batakan Baru.

Sementara pada peringatan hari ibu ke-94 tahun ini, IWAPI Kalsel juga menggelar sejumlah kegiatan. Yakni talkshow, yang mengangkat tema stunting, pencegahan perkawinan anak, dan kekerasan terhadap anak, dengan narasumber Lena Rosida Dosen Fakultas Kedokteran ULM.

IWAPI Kalsel juga menggelar talkshow deteksi dini dan pencegahan kanker Payudara oleh Nevyta Raihana Sari, serta pelatihan pembuatan bakso ikan dan nugget ikan. (IWAPIKalsel-RIW/RDM/RH)

Bank Kalsel Raih Penghargaan Top Corporate Finance Award 2022

BANJARMASIN – Bank Kalsel raih prestasi membanggakan pada ajang TOP CORPORATE FINANCE AWARD 2022 Special Achievement for Sharia Companies and Business Units oleh INFOEKONOMI.ID dan TRAS N CO INDONESIA, atas keberhasilan membangun corporate brand diranah digital dan memiliki kinerja keuangan yang baik di sektor bisnis syariah.

Penentuan TOP DIGITAL CORPORATE FINANCE AWARD 2022 ini dilakukan dengan metode desk survey yang mengacu kepada media digital berdasarkan 3 (tiga) aspek penilaian. Yaitu Digital Corporate Brand Awareness Aspect, Revenue Aspect dan Nett Profit Aspect. Penghargaan tersebut diterima Septian Reiswandy selaku Assisten Manager Corporate and Marketing Communication Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, mewakili Direktur Utama Bank Kalsel secara daring, pada Rabu (14/12).

Dalam kesempatan tersebut, Septian mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan.

“Penghargaan ini sangat membanggakan bagi kami, karena dinilai berhasil dalam membangun corporate brand diranah digital dan memiliki kinerja keuangan yang baik di sektor bisnis syariah, berdasarkan parameter yang ditetapkan,” ucap Septian.

Lebih lanjut, Septian berharap penghargaan ini dapat menjadi stimulus untuk semakin mengoptimalkan kinerja dan layanan perusahaan, sebagaimana tagline Bank Kalsel ‘Setia Melayani, Melaju Bersama’.

“Semua raihan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh insan Bank Kalsel, maupun dukungan serta kepercayaan dari seluruh Pemegang Saham dan nasabah setia Bank Kalsel. Semoga penghargaan ini menjadi stimulus bagi seluruh insan Bank Kalsel untuk semakin berkembang dan menjadi kontribusi positif dalam tujuan perusahaan secara keseluruhan,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)