BANJARMASIN – Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait asuransi kecelakaan lalulintas di jalan.
Suasana Sosialisasi Peraturan oleh Anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas
Lantaran, ia menilai, masih banyak masyarakat yang membayar asuransi tetapi belum mengetahui hak-hak mereka ketika terjadi kecelakaan lalulintas di jalan.
“Contohnya, warga yang mengalami kecelakaan lalulintas di jalan secara tunggal atau pejalan kaki yang kecelakaan di jalan bisa menggunakan hak untuk mendapatkan asuransi, tentunya disesuaikan peraturan,” katanya kepada wartawan, Rabu (19/10).
Suripno mengungkapkan para peserta sosialisasi sangat antusias mengikuti kegiatan yang menghadirkan narasumber yaitu Kepala PT Jasa Raharja Kalsel Benyamin Bob Panjaitan. Sehingga melalui kegiatan ini, warga mengetahui hak-hak mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
“Banyak pertanyaan yang dilontarkan para peserta, khususnya mengenai kasus-kasus kecelakaan lalulintas di jalan, apakah dapat diklaim asuransinya atau tidak,” tambahnya.
Suripno mengharapkan para peserta yang merupakan Ketua RT dan Ketua RW serta tokoh masyarakat di Banjarmasin ini juga dapat menyebarluaskan isi peraturan tersebut kepada masyarakat disekitarnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sebagai bentuk nyata dalam mendorong ekonomi dan keuangan digital, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KPwBI Kalsel) kembali menggelar Festival ANTASARI (Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Digital Terkini), dengan mengangkat tema “Banua Go Digital” yang diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan dan berlangsung selama satu bulan penuh. Yakni mulai 20 Oktober hingga 19 November 2022.
Pembukaan Festival Antasari dilaksanakan pada 20 Oktober 2022 bertempat di Kampus di Universitas Lambung Mangkurat, yang turut dihadiri Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Ahmad Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Yudi Firmanul Arifin serta perwakilan PJP yang berpartisipasi seperti Bank Kalsel, dan sejumlah bank lainnya.
Dalam sambutan pembukaan Festival ANTASARI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Imam Subarkah mengharapkan, kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan akseptasi dan pemahaman masyarakat akan pemanfaatan teknologi digital.
“Sehingga melalui kegiatan ini, dapat mendorong terbentuknya ekosistem keuangan digital di Kalimantan Selatan, “ujar Imam.
Senada dengan hal tersebut, KPwBI Provinsi Kalsel juga bersinergi dengan Himbara dalam melakukan digitalisasi Universitas Lambung Mangkurat. Kampus Digital ini, diresmikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Regional CEO Bank Mandiri Region IX Kalimantan, Wakil Pemimpin Bank BNI Wilayah 09 Kalimantan.
“Dengan diresmikannya Kampus Digital, diharapkan ULM bisa menjadi pelopor dalam membentuk ekosistem keuangan digital terutama di Kalimantan Selatan, ” harap Imam.
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan literasi dan pemahaman terkait dengan transaksi non tunai, diselenggarakan juga Seminar Transaksi Digital di Aula Lecturer Theater Building, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM. Dalam seminar ini disampaikan tentang interoperabilitas layanan Sistem Pembayaran.
Selain itu, perhelatan Festival Antasari akan terus berjalan dengan berbagai rangkaian kegiatannya lainnya. Diantaranya Antasari Cashless Days mulai 20 Oktober hingga 19 November 2022, dimana Bank Indonesia bersinergi dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) menyediakan promo diskon hingga 50 persen di ribuan merchant yang tersebar di Kalimantan Selatan, dengan syarat pembayaran menggunakan QRIS.
Selain diskon, terdapat pula perlombaan untuk merchant dengan frekuensi transaksi QRIS terbanyak dan juga user dengan transaksi QRIS terbanyak di masing-masing PJP. Keseluruhan informasi terkait dengan rangkaian kegiatan Festival Antasari tersebut dapat diakses lebih lanjut di Instagram @bank_indonesia_kalsel. (BIKalsel-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan (Muslam Kalsel) menggelar tradisi Baayun Maulid, di Halaman Muslam Kalsel, Kamis (20/10).
Baayun Maulid merupakan tradisi masyarakat Kalsel untuk mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Kegiatan yang diinisiasi oleh museum dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel ini tentu mendapat apresiasi tinggi dari Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, saat mencoba langsung tradisi Baayun Maulid di Halaman Museum Lambung Mangkurat Kalsel
“Saya ucapkan terimakasih kepada pihak panitia (Muslam Kalsel) yang sudah melaksanakan kegiatan budaya Kalsel ini,” ucap Paman Birin sapaan akrabnya.
Paman Birin juga mengapresiasi antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini. Pasalnya dari 150 peserta yang ditargetkan, nyatanya jumlah peserta yang mengikuti Baayun Maulid berjumlah sebanyak 155 orang.
Hal ini bahkan membuat Gubernur untuk lebih memeriahkan tradisi ini dengan meningkatkan jumlah peserta menjadi seribu orang di tahun yang akan datang.
“Ini harus kita kembangkan lagi. Kalau sekarang 155 peserta, kalau bisa nanti kita tambahkan jadi seribu peserta,” ungkapnya.
Menindaklanjuti permintaan orang nomor 1 di Kalsel tersebut, Kepala Museum Lambung Mangkurat, Suprihanto mengaku siap untuk lebih meningkatkan jumlah peserta pada penyelenggaraan tradisi ini di tahun depan.
“Nanti kita akan tingkatkan kualitas sarana prasarana juga untuk menunjang kenyamanan peserta,” ujarnya.
Tradisi Baayun Maulid di museum ini diselenggarakan secara gratis. Peserta hanya membawa tapi bahalai (sarung panjang) sebanyak 3 lembar, serudung atau selendang 3 lembar, foto peserta dan mengisi formulir.
Peserta tertua pada kegiatan ini berusia 83 tahun, sedangkan yang termuda berusia kurang lebih 2 pekan. Sementara yang terjauh berasal dari Kabupaten Tabalong. (SYA/RDM/RH)
TANAH LAUT – Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan mendorong Pemerintah Daerah, melakukan gotong royong mengentaskan stunting di banua, melalui pengoptimalan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Suasana Penelaahan Reviu Program Bangga Kencana dan PPS tingkat Provinsi Kalsel
Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan, pada Rabu (19/10) mengatakan, pihaknya menyelenggarakan kegiatan Rapat Penelaahan (Reviu) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, diantaranya diskusi panel dengan topik meliputi, kinerja Program Bangga Kencana Semester I TA 2022, Rencana Kerja Semester II, Kinerja Program Percepatan Penurunan Stunting terkait capaian 5 tematik Stunting, serta Best Practice Penyerapan Anggaran BOKB.
“Kita ingin fokus pada akselerasi percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS),” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan, Kepala Pusdiklat Kependudukan dan KB BKKKBN, Lalu Makrippudin, menurutnya dalam upaya BKKBN mendorong percepatan penurunan stunting di daerah melalui penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), DAK NonFisik (BOKB) tahun 2022 sebesar 1,37 triliun, khusus untuk provinsi Kalimantan Selatan DAK NonFisik (BOKB) tahun 2022 sebesar 48,1 miliar.
“Realisasi DAKNon Fisik Tahun 2022 di Kalsel belum sampai 40 persen, hal ini mengindikasikan belum optimal kegiatan percepatan penurunan stunting,” jelasnya
Sementara itu, Bupati Tanah Laut diwakili Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Noor Hidayat menyampaikan, khusus untuk Tanah Laut telah dilakukan berbagai upaya dalam memerangi stunting di wilayahnya. Dengan jalinan sinergitas Dinas P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut beserta stakeholder terkait melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencegahan stunting.
“Kami secara berkala monitoring dan memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, sosialisasi pernikahan cukup umur, pemberdayaan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat melalui Kampung KB, GENRE, dan lain-lain,” tutupnya.
Foto bersama Penelaahan Reviu Program Bangga Kencana tingkat Provinsi Kalsel
Untuk diketahui, kegiatan reviu ini diikuti sebanyak 70 orang, terdiri Kepala Pusdiklat, Pembina Wilayah Kalsel, Korem 101 Antasari, Ketua TP.PKK Prov Kalsel, Kadinkes Prov Kalsel, Kepala Dinas OPD KB dari 13 Kab Kota, Kabid KB/KS, Kabid Dalduk, serta 12 orang Satgas Percepatan Penurunan Stunting, kegiatan yang berlangsung di Balairung Kediaman Bupati Tanah Laut, pada Selasa (18/10). (BKKBNKALSEL-NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sebanyak 10 penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB), dibahas Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular DPRD Banjarmasin.
Kepada sejumlah wartawan Ketua Pansus Raperda Penanganan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, DPRD Banjarmasin Mudah, pada Rabu (19/10) mengatakan, dalam rapat perdana ini, untuk judul terlebih dahulu dibahas yaitu persamaan persepsi, kemudian pemetaan sepuluh penyakit di kota seribu sungai yang berpotensi dikhawatirkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).
Ketua Pansus Raperda Penanganan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, DPRD Banjarmasin, Mudah
“Kita buat aturan ini hampir dua tahun telah terjadi penularan COVID-19, maka menjadi pelajaran bersama, agar siap menghadapi bencana penyakit menular,” ucapnya
Disampaikan Mudah, dari sepuluh penyakit yang dinilai wabah atau bisa menyebabkan KLB diantaranya Malaria, Diare Akut, Demam Berdarah Dengu, flu dan COVID-19, apalagi tatanan geografis di Banjarmasin lebih banyak rawa, sehingga mudah muncul penyakit tersebut.
“Sebelumnya kita dulu memiliki Perda nomor 5 tahun 2017 tentang sistem kesehatan, namun tidak mengatur secara khusus, terkait wabah penyakit menular untuk penanganan dan pengendalian, sehingga ini terobosan baru,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bandiyah, menyampaikan, kehadiran Raperda ini bertujuan sebagai pedoman untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat wabah penyakit menular, karena sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah melindungi masyarakat.
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Banjarmasin, Bandiyah
“Ini baru tahap awal pembahasan, kita perlu pendapat dan saran untuk kesempurnaan Raperda ini setelah menjadi Perda,” tutupnya.
Untuk diketahui, pembahasan Rapat Pansus tentang Raperda Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Banjarmasin, dipimpin Ketua Pansus Mudah, bersama anggota Gusti Yuli Rahman, Arufah Arif, Mathari dan Sukrowardhi. Dihadiri Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bandiyah, Kabag Hukum Jefri Fransyah, serta Kabid Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Banjarmasin, Marzuki. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pergelaran MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan yang diselenggarakan sejak 12 -18 Oktober 2022 berjalan dengan lancar, baik secara teknis maupun non-teknis. Bahkan, MTQ Nasional ini dibuka langsung oleh wakil presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin yang dilanjutkan dengan memperlombakan 12 cabang yang semua nya terlaksana dengan baik.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Binmas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI Kamaruddin Amin, belum lama tadi.
Kamaruddin amin menyampaikan, pergelaran MTQ Nasional ke – 29 di Kalimantan Selatan dapat berjalan sesuai dengan agenda yang telah disiapkan. Hal ini merupakan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota. Sehingga besar harapan, para khafilah yang telah berlomba pada ajang MTQ Nasional dapat kembali menjadi perwakilan Indonesia pada ajang MTQ Tingkat Internasional.
“Event MTQ ini diharapkan dapat menghasilkan Khafilah yang dapat berlaga pada ajang MTQ Internasional kedepannya. Sehingga Indonesia dapat kembali mengirim perwakilannya, untuk event MTQ Internasional tingkat dunia, ” ungkap Kamaruddin.
Ia menambahkan, para khafilah di Indonesia, dikenal oleh negara lain dengan capaian nya yang selalu menjadi juara pada ajang MTQ tingkat Internasional, sehingga besar harapan, MTQ Nasional ke 29 menjadi ajang untuk memilih perwakilan para Khafilah, yang akan berlomba pada ajang tingkat Internasional.
“Insya Allah mereka memiliki akhlakul karimah serta wawasan keislaman dan kebangsaan yang baik, sehingga layak menjadi duta Indonesia dalam event MTQ internasional di luar negeri, ” tutup Kamaruddin. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, sejak dua bulan lalu, telah membuka layanan pendaftaran pasien secara online.
Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar mengatakan, pihaknya saat ini telah membuka layanan pendaftaran pasien secara online.
“Pendaftaran pasien secara online tersebut telah dibuka sejak dua bulan lalu,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.
Menurut Izzak, dengan adanya pendaftaran online ini, maka masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke RSUD Ulin Banjarmasin, untuk mengambil nomor antrian di rumah sakit, cukup mendaftar secara online.
Dengan adanya pendaftaran secara online ini, maka akan berdampak positif terhadap pelayanan terutama, untuk mengurangi calo di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Izzak juga mengungkapkan, bahwa RSUD Ulin Banjarmasin setiap hari melayani 1.000 pasien lebih, untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tersebut.
“Untuk jumlah kunjungan pasien di RSUD Ulin Banjarmasin setiap hari sebanyak seribu pasien lebih,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Izzak, pihaknya berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien pasien tersebut.
Menurut Izzak, pihaknya juga menerima keluhan keluhan dari para pasien, serta berusaha untuk memberikan solusi terhadap keluhan yang disampaikan oleh pasien.
“RSUD Ulin Banjarmasin berusaha untuk menekan seminim mungkin, adanya keluhan dari pasien terhadap pelayanan yang diberikan,” ucap Izzak. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Provinsi Jawa Timur (Jatim) berhasil meraih juara umum pada gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXIX di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Foto bersama penyerahan piala juara umum MTQ Nasional XXIX yang diraih Provinsi Jawa Timur
Kepastian kemenangan Kafilah Jatim, disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Hakim, Said Agil Al Munawar pada penutupan MTQ Nasional XXIX di Astaka Utama Kiram Park, Kabupaten Banjar, Selasa (18/10) malam.
Sementara penyerahan piala dilaksanakan sehari usai penutupan, tepatnya di Ruang H. Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (19/10), oleh Wakil Menteri Agama RI, Zainut Tauhid Sa’adi.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, melalui Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar mengucapkan selamat dan sukses kepada Jatim yang kembali berhasil menjadi juara umum pada gelaran MTQ Nasional setelah hampir 4 dekade.
“Dengan keberhasilan kafilah Jatim sebagai juara umum, menegaskan bahwa MTQ Nasional di tahun ini merupakan sejarah dan kebanggaan (bagi Jatim), karena setelah penantian selama 37 tahun Jatim kembali menjadi juara umum,” ucapnya.
Dengan penyelenggaraan MTQ ini, diharapkan generasi Qur’ani dapat terus lahir silih berganti sebagai penerus bangsa di masa yang akan datang.
“Semoga kedepan kita dapat memperbaiki segala kekurangan, sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa, banua, dan negara tercinta kita,” tuturnya.
Meski merasa kecewa penyerahan piala dilakukan secara terpisah, namun Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Jatim, Gatot Soebroto mengaku bangga dengan prestasi yang telah diraih oleh peserta Jatim.
Bagaimana tidak, dari 54 peserta Jatim yang dikirim untuk mengikuti MTQ Nasional XXIX di Kalsel, hanya 8 peserta yang tidak meraih juara.
“Yang pasti dari seluruh rangkaian kegiatan ini kita bersyukur diberikan anak-anak dan peserta terbaik, sehingga memberikan hasil terbaik untuk MTQ kali ini,” ucapnya.
Dengan torehan 14 medali emas, 4 medali perak dan 5 medali perunggu, Jatim berhasil mengungguli DKI Jakarta yang mengumpulkan 8 emas, 7 perak dan 7 perunggu. Sementara selaku tuan rumah, Kalsel hanya mampu menempati juara ketiga dengan 8 emas, 6 perak dan 4 perunggu.
Kemenangan Jatim pada MTQ tahun ini merupakan kali ketiganya diajang MTQ Nasional, setelah sebelumnya berhasil meraih juara umum pada tahun 1974 dan 1985. Kemenangan ini sekaligus menjadi kado Hari Jadi Jatim ke 77 pada 12 Oktober lalu. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Risdianto Haleng HB secara resmi dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Pelantikan PAW Anggota DPRD Kalsel, Risdianto Haleng HB dalam rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin
Pelantikan itu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, Rabu (19/10).
Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 161.63-5826 tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022.
Pengucapan sumpah janji tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, dan disaksikan Gubernur Kalsel yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kalsel, Nurul Fajar Desira, anggota DPRD Kalsel, pejabat SKPD lingkup Pemprov dan Forkopimda.
PAW Anggota DPRD Kalsel, Risdianto Haleng HB mengatakan dirinya akan lebih memfokuskan permasalahan di bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya di Tanah Bumbu dan Kotabaru yang merupakan daerah pemilihannya.
“Permasalahan di Tanah Bumbu yang bisa diangkat nanti, tentu dari pendidikan sesuai dengan posisi kami sebagai anggota DPRD Kalsel di Komisi IV lebih kepada pendidikan dan kesehatan,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)
KOTABARU –Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengunjungi Desa Sesulung, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, yang merupakan wilayah terujung Provinsi Kalimantan Selatan.
Yani Helmi saat menyampaikan isi dalam perda Nomor 05 Tahun 2011 tentang pajak daerah provinsi Kalsel
Tujuan kedatangannya tersebut untuk mensosialisasikan peraturan perundang-perundangan (Sosper) Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kalsel.
“Informasi ini tidak hanya diterima oleh masyarakat di perkotaan saja. Tetapi, daerah pelosok juga harus kita perhatikan. Meski jauh namun apabila dijalani pasti akan sampai juga dan perlu diketahui Desa Sesulung sangat dekat dengan Kaltim bahkan mereka mempunyai hak untuk mendapat sosialisasi yang sama seperti di perkotaan,” ujarnya kepada awak media, Rabu (19/10).
Penyelenggaraan Sosper Pajak Daerah ini juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan Kepala Desa Sesulung
Meski harus menempuh jarak berjam-jam melalui jalur darat dan laut dengan total kurang lebih 700 KM dari Banjarmasin, Yani Helmi berharap, sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman terhadap mereka terkait pajak daerah sebagai sumbangsih untuk pembangunan.
“Nah, itulah yang menjadi hak dasar bagi mereka untuk bisa mendapatkan informasi sepanjang silaturahmi juga berjalan,” imbuhnya.
Selain itu, legislatif membidangi ekonomi dan keuangan ini juga turut mensosialisasikan program diskon penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang berlaku untuk seluruh jenis baik roda dua, tiga atau pun empat.
“Dengan adanya program diskon penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) ini tentu dapat memulihkan ekonomi rakyat,” papar Paman Yani (sapaan akrab) asal Daerah Pemilihan VI Kotabaru dan Tanah Bumbu itu.
Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Kotabaru, Muhammad Fahmi Arif, menyampaikan terkait program relaksasi penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang sampai saat ini masih berjalan hingga 24 Desember 2022 dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
“Ini adalah momen yang tepat untuk melakukan pembayaran pajak roda dua, tiga dan empat karena Bakeuda Kalsel melalui UPPD Kotabaru sedang menerapkan program relaksasi penghapusan pajak 10 persen, 7,5 persen dan 5 persen apabila menunggak maka dibebaskan,” bebernya.
Ia menjabarkan, dari diskon pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) ini tentu disesuaikan atas keterlambatan dalam mengurus perpanjangan STNK tahunan.
“Pertama, 30 hari saat jatuh tempo diskonnya sebesar 5 persen. Untuk 31-60 hari itu sekitar 7,5 persen. Terakhir, 61-90 hari sebesar 10 persen,” beber Kepala UPPD Kotabaru, Fahmi.
Di lokasi yang sama, Kepala Desa Sesulung Badrun, sangat berterima kasih atas informasi yang diberikan. Mengingat, mereka sama sekali belum mengetahui keberadaan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.
“Jujur, kalau tidak diinformasikan tentu sampai saat ini kami belum mengetahui adanya program penghapusan denda pajak kendaraan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas sosialisasinya baik dari Paman Yani maupun Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel,” ucapnya.
Desa yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur itu juga turut memberikan apresiasi atas disahkannya perda pajak daerah yang dikeluarkan oleh DPRD di tingkat Provinsi Kalsel.
“Ini sangat bermanfaat bagi kami khususnya warga di Desa Sesulung,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
