BANJARBARU – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto, menyambut kepulangan personel Satuan Brimob Polda Kalsel yang telah selesai melaksanakan tugas BKO di Polda Papua, Selasa (25/1) siang.
1 SSK Personel Brimob ini ditugaskan di Polda Papua dalam rangka operasi pengamanan daerah rawan di wilayah hukum NKRI, sejak Maret 2021 hingga Januari 2022.
Suasana saat penyambutan personel Brimob Polda Kalsel
Penyambutan para personel itu, dilakukan dengan upacara penerimaan pasukan yang dipusatkan di Lapangan EOC Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarbaru, yang dipimpin langsung Kapolda Kalsel dan dihadiri Irwasda Polda Kalsel, Dir Samapta Polda Kalsel, Dir Pamobvit Polda Kalsel, Kabid Propam Polda Kalsel, Dansat Brimob Polda Kalsel, dan Kapolres Banjarbaru.
Ucapan selamat datang dan selamat bergabung kembali ke Bumi Lambung Mangkurat, disampaikan Kapolda Kalsel kepada personel Sat Brimob Polda Kalsel serta ucapan belasungkawa atas gugurnya 2 orang personel Brimob Polda Kalsel, pada saat melaksanakan tugas BKO di Polda Papua. Yakni atas nama Bharatu (Anumerta) Supian dan Bharatu (Anumerta) Zulkipli.
“Saya sampaikan terimakasih dan bangga serta haru kepada seluruh personel penugasan yang telah melaksanakan tugas mulia itu dengan penuh dedikasi serta rasa tanggungjawab, bahkan tanpa terjadi pelanggaran yang dapat mencoreng nama kesatuan Polda Kalimantan Selatan,” ucap Kapolda.
Keberhasilan yang diraih, kata Kapolda Kalsel, tentunya didapati dengan semangat juang, dedikasi serta disiplin yang tinggi dan loyalitas kepada negara dan pimpinan.
Hal ini telah membuktikan, bahwa Satuan Brimob merupakan satuan terlatih yang dapat diandalkan dalam menanggulangi kejahatan berintensitas tinggi, yang merupakan satuan pamungkas Kepolisian Republik Indonesia.
Pada kesempatan itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. juga mengalungkan karangan bunga kepada Komandan Kompi penugasan perwakilan Brimob Polda Kalsel, sebagai tanda penghargaan dan ucapan selamat datang kembali di Bumi Lambung Mangkurat. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing terhadap penggunaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia (RI), Senin (24/1).
Suasana Kunker Komisi II DPRD Kalsel ke Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI di Jakarta
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Dewi Damayanti Said selaku ketua rombongan mengungkapkan bahwa kedatangannya bersama Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalsel untuk melakukan koordinasi awal terkait dengan rencana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel membentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Alsintan.
“Jadi tujuan kami adalah untuk konsultasi terkait rencana Pemprov Kalsel membentuk UPT Alsintan sebagai upaya dalam peningkatan terhadap pelayanan dan pengelolaannya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman menilai kunjungan kerja ini menunjukkan adanya keterpaduan antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama meminta dukungan kepada Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian RI agar membantu terbentuknya UPT Alsintan.
“Kami sangat berterima kasih kepada Komisi II DPRD Kalsel yang sudah mensuport dan membantu kami semua. Saya yakin untuk rakyat Kalimantan Selatan yang terbaik adalah di sektor pertanian, karena batubara sudah lewat, kayu sudah tidak ada, tinggal pangan saja. Kita membutuhkan pangan untuk perut sampai nanti ke depan,” jelasnya.
Dengan pembentukan UPT Alsintan nantinya diharapkan agar pengelolaan alsintan yang ada di Kalsel bisa bermanfaat secara keseluruhan. Selain itu, juga diharapkan dapat memberi kemudahan kepada para petani dan memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi penggunaan Alsintan. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengancam akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II dan Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel setelah menciduk penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin, Tanah Bumbu, yang amburadul.
“Semua hasil yang sebagaimana kita bicarakan tadi akan disampaikan ke Komisi II melalui rapat internal akan dinaikan ke forum yang lebih tinggi lagi,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, usai melaksanakan kegiatan Monitoring Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Senin (24/1) siang.
Ancaman yang diajukan pun, lanjut Wakil Ketua Fraksi dari Partai Golkar di DPRD Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan itu adalah penyelenggaraan RDP bersama dengan stakeholder yang menanggungjawabi keberadaan BLUD tersebut.
“Sehingga, kami ingin mengetahui secara keseluruhan sudah sejauh mana progres BLUD ini kalau pun ada hambatan ya sama-sama dirampungkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin, Tri Tono Subagio berkilah, menyebutkan, selama ini yang menjadi kendala utama dalam penerapan BLUD adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang diakui belum begitu maksimal. Sehingga, hal tersebut juga sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas dalam kinerja.
Kasubbag TU Pelabuhan Perikanan Batulicin, Tri Tono Subagio (baju sasirangan) saat menjawab pertanyaan wartawan.
“Nanti akan kami tingkatkan, dikarenakan belum mengetahui tata kelola keuangan dalam penerapan BLUD jadi ke depan akan diagendakan untuk kegiatan pengembangan khususnya bagi SDM,” bebernya.
Salah satu langkah kongkrit, tutur Tono tentu melakukan studi banding atau kunjungan kerja (kunker) ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang secara penuh berhasil menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kalsel.
“Selain untuk menambah wawasan, diharapkan pula SDM kami bisa menggali potensi yang ada serta mengasah tata pengelolaan dan sebagainya,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BARITO KUALA – Puluhan siswa SMP Negeri 1 Mandastana, Batola, berjejer di kanan kiri jalan masuk menuju sekolah mereka. Mereka sengaja berjejer rapi, untuk menyambut kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Raudatul Jannah Sahbirin Noor. Kehadiran istri Gubernur Kalsel yang biasa disapa Acil Odah ini, adalah untuk kegiatan peringatan Hari Gizi Nasional ke-62 tingkat Provinsi Kalsel tahun 2022, yang mengambil tempat di sekolah kawasan Mandastana tersebut, pada Senin (24/1).
Ketua TP PKK Kalsel saat menjelaskan program Isi Piringku kepada salah seorang siswa SMPN 1 Mandastana Batola
Kehadiran Acil Odah, turut didampingi sejumlah kepala SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalsel. Diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Bappeda Kalsel.
Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel menyebutkan, kasus kurang gizi dan kelebihan gizi, masih menjadi persoalan yang harus dituntaskan. Karena dua masalah ini, kedepannya dapat mengurangi kualitas Sumber Daya Manusia di Kalsel.
“Masih banyak anak dan remaja Kalsel yang kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Data Riskesdas tahun 2018, kasus stunting akibat kurang gizi di Kalsel, masih 33,48 persen, atau masih di atas rata-rata nasional, 24,4 persen. Begitu juga untuk kasus obesitas, angka kita adalah 2,95 persen berdasarkan data tahun 2021,” jelas Acil Odah.
Terkait hal ini, menurut Raudatul Jannah Sahbirin Noor, Tim Penggerak PKK Provinsi sudah melakukan berbagai upaya, dengan bersinergi bersama pemerintah daerah, untuk menekan stunting dan obesitas di Banua.
“Sesuai hasil komitmen bersama pada Deklarasi Loksado, maka kami sudah melakukan berbagai upaya. Diantaranya dengan revitalisasi Posyandu, peningkatan kapasitas kader PKK maupun Posyandu, serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi,” paparnya kepada wartawan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim mengatakan, secara nasional kasus stunting dan obesitas di Kalsel masih terbilang tinggi.
“Namun secara progress setiap tahunnya kasus stunting dan obesitas terjadi penurunan yang cukup signifikan, meski belum memenuhi target nasional. Ini membuktikan bahwa upaya dan komitmen bersama selama ini, sudah sesuai track menuju pengetasan kasus kurang gizi dan kelebihan gizi ini,” ujarnya.
Hari Gizi Nasional, diperingati pada 25 Januari setiap tahunnya. Khusus di provinsi Kalsel, peringatannya dimajukan sehari lebih cepat. Tahun ini, Hari Gizi Nasional mengangkat tema, “Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas”. Peringatan Hari Gizi Nasional di Kalsel, diisi dengan sejumlah aksi, diantaranya penebaran 400 benih ikan Papuyu di kolam milik SMP Negeri 1 Mandastana Batola, kemudian pemberian bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil, serta mengenalkan program Isi Piringku, dan Gemar Minum Susu (Gerimis) serta Gemar Makan Telur. (RIW/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Suasana makin menegangkan, saat anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyemprot dua orang pegawai struktural di kantor pelayanan Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin dikarenakan konsep aturan BLUD yang dikembangkan tak sesuai.
Yani Helmi memanas saat mengetahui penerapan BLUD bermasalah di ruang rapat PP Batulicin.
Hal ini terlihat saat kegiatan Monitoring Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Senin (24/1) siang, secara dadakan ke kantor Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
“Semestinya menurut saya saudara berdua itu lebih mendalami BLUD yang sebelumnya sudah terlebih dahulu berdiri sebut saja seperti kunjungan kerja (kunker) ke RSUD Ulin Banjarmasin,” cetusnya
Tak segan, Yani Helmi yang merupakan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan ini menemukan adanya kejanggalan di dalam pengelolaan perubahan status tersebut.
“Ada kekurangan sedikit-sedikit boleh, tapi tidak banyak gitu loh, ini harus bidani benar-benar untuk urusan administrasi ada instansi yang membidangi silahkan dikoordinasikan, jangan cuma satu saja yang bekerja agar realisasi BLUD terbentuk, ketiganya harus sama-sama jalan biar sinergi juga terlihat,” tegasnya.
Anggota DPRD Kalsel kerap disapa Paman Yani itu, meminta kepada kedua pegawai struktural di Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin hendaknya dalam pelaksanaan BLUD harus dijalankan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
“Apabila semua urusannya sudah selesai langsung datang ke Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, saya masih ingat ada 12 UPTD yang dijadikan BLUD. Apabila kita anggap ada puluhan berstatus BLUD setidaknya ada satu contoh instansi yang bisa dilihat sebagai potensi besar dalam keberhasilan ini,” paparnya.
Ia mengingatkan kepada dua orang pejabat tersebut agar tidak terlalu bertumpu seutuhnya dengan PLT Kepala Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin. Mengingat selama ini yang dia ketahui hanya pimpinannya saja yang melakukan penyelesaian proses peralihan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Saya juga menekankan jangan ditumpuk semuanya ke pimpinan, kerja harus sama-sama dan sinergis. Mana ada cerita, sampai saat ini kepalanya cuma berjuang sendiri untuk bisa mendirikan BLUD. Mulai sekarang, saya minta seluruh pegawai Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin harus bersinergi menjadi tim yang solid. Ini sudah instruksi Kepala Daerah jangan dianggap remeh, peruntukkannya demi rakyat untuk pelayanan dan kesejahteraan juga pasti bagi instansi tersebut,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, mengapresiasi dibukanya kembali Kuliner Wasaka Mawarung Baimbai, setelah sebelumnya Kuliner Arabian Food yang ada di kota ini.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, kepada wartawan pada Sabtu petang (22/1) menjelaskan, memang sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, semua pelaku usaha merasakan dampak, terutama yang masih usahanya kecil dan mikro, mereka telah banyak mengalami kesulitan, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar.
“Melandainya kasus dan gencar gerakan bervaksin, beberapa kuliner sudah mulai berani untuk buka, alasannya meningkatkan perekonomian,” katanya
Yamin meminta, seluruh pengunjung dan penjual, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, mulai menjaga jarak, wajib memakai masker, serta membiasakan mencuci tangan diair mengalir dengan sabun. Selain itu pihaknya meminta pengelola kuliner, harus menyediakan masker ganti.
“Kita tidak ingin ada klaster baru, akibat kuliner mulai ada yang buka,” pintanya
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman mengatakan, dengan dibuka tempat Kuliner Wasaka Mawarung Baimbai, berlokasi di Jalan Kampung Kenanga, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, samping museum Wasaka, gabungan dua pokdarwis Kampung Banjar dan Wasaka Baiman, dan Kuliner Arabian Food di Jalan Antasan Kecil Barat Kecamatan Banjarmasin Tengah, sebagai salah satu upaya untuk kembali bangkit dalam memulai usaha mereka, serta berharap ke depannya akan mampu menarik kunjungan para wisatawan.
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman
“Kami minta Lurah dan Pokdarwis terus menjalin koordinasi, dengan sudah mulai dibukanya kuliner baik khas Banjar dan khas Arab,” tutupnya
Suasana meninjau kuliner khas Banjar, Sekda Kota Banjarmasin, didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Sekretaris Camat Banjarmasin Utara, Lurah Sungai Jingah, dan Ketua Pokdarwis Sungai Jingah.
Seperti diketahui, Kuliner Wasaka Mawarung Baimbai, digelar setiap dua kali dalam satu pekan, yaitu hari Selasa dan Sabtu, jam 14.00 – 21.00 WITA. Sedangkan Kuliner Arabian Food buka satu pekan saja, yakni hari Jumat pada jam 16.00 – 18.00 WITA. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kasus kekerasan terhadap anak yang nyaris menjadi korban pemerkosaan di Kabupaten Tanah Bumbu yang terjadi pada Jum’at 21 Januari 2022 mendapatkan perhatian khusus dari Anggota DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi.
Suasana Anggota DPRD Kalsel, M. Yani Helmi menjenguk Korban Kekerasan Anak
Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani didampingi istrinya Yuana Dewi dan perwakilan RSUD Ulin menjenguk korban yang berinisial F (5) yang dirawat di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Ulin Banjarmasin, Minggu (23/1) siang.
Ia menyampaikan rasa prihatinnya kepada keluarga korban. Apalagi korban merupakan warga dari daerah pemilihannya kabupaten Tanah Bumbu.
“Kami datang kesini untuk memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya. Hal ini bentuk tanggung jawab secara moral kami sebagai wakil rakyat,” katanya kepada wartawan.
Selain memantau kondisi korban yang saat ini sudah mulai sadarkan diri dan menjalani perawatan intensif, Paman Yani juga memastikan siap mengawal korban hingga sembuh secara fisik dan mental.
“Saya mendengar katanya pasien sempat ditolak di RSUD Ulin. Saya pastikan kabar itu tidak benar dan tidak terjadi. Ketika pasien tiba di RSUD Ulin, Alhamdulillah ditangani dengan cepat dan sebelumnya juga sudah berkomunikasi dengan RS di Tanbu tempat korban dirawat sebelumnya sehingga kondisinya mulai membaik,” tegasnya.
Paman Yani mengimbau kepada Pemprov melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) untuk turut serta memantau perkembangan dan melakukan pendampingan secara psikis terhadap korban yang masih anak-anak agar traumanya bisa hilang usai mengalami kekerasan.
Terkait pelaku, Paman Yani menyatakan mengutuk keras pelaku kekerasan terhadap anak itu dan minta agar dihukum setimpal dengan perbuatannya.
“Supaya ada efek jera sehingga diharapkan kasus-kasus kekerasan anak bisa diminimalisir,” ucapnya.
Di akhir pertemuan, Istri Paman Yani, Yuana Dewi memberikan bantuan berupa uang tunai yang diserahkan kepada ibu korban. Diharapkan bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga korban. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, telah memulai pelaksanaan vaksinasi booster lansia di kota ini.
Pelaksanaan vaksin booster lansia ini dilaksanakan di puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin. Salah satunya, di Puskesmas Cempaka, Senin (24/1).
Salah satu lansia yang mendapatkan suntik vaksin booster lansia Mukhyar mengatakan, setelah mendapatkan informasi adanya pelaksanaan vaksin booster lansia ini, maka ia pun mengikutinya.
“Berdasarkan arahan dari Pemerintah Kota Banjarmasin mengenai vaksin booster tersebut, maka kami pun melaksanakan arahan tersebut,” ungkap Mukhyar.
Menurut Mukhyar, alasan ia mau mengikuti vaksin booster lansia ini, untuk kesehatan bersama.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin saat ini telah menyetop penggunaan vaksin Sinovac, untuk vaksin pertama bagi warga dewasa.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi mengatakan, untuk vaksin Sinovac hanya digunakan untuk vaksin anak anak serta vaksin kedua saja.
“Untuk vaksin pertama bagi orang dewasa sudah tidak digunakan lagi. Untuk menggunakan vaksin Sinovac tersebut,” ucapnya.
Machli mengatakan, vaksin COVID-19 di Kota Banjarmasin, untuk vaksin pertama hanya untuk vaksin AstraZeneca serta Pfizer saja.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Banjarmasin terus mengajak para lansia yang ada di Kota Banjarmasin, untuk mengikuti vaksinasi COVID-19, dalam rangka meningkatkan capaian angka vaksinasi lansia di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Sorotan masyarakat atas kerusakan Jalan Nasional di Desa Pulau Salak Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, menjadi perhatian Rudy M. Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.
Suasana saat kunjungan lapangan BPKP provinsi Kalsel
Proyek yang dikeluhkan masyarakat tersebut merupakan bagian dari Proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan. Yaitu pekerjaan preservasi Jalan Kp. Asam-Asam – Kintap – Sebamban – Pagatan – Batulicin, di Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan sepanjang 148 kilometer.
Proyek dengan nilai Rp172 milyar ini menggunakan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan merupakan pekerjaan multiyears berdurasi kurang lebih 25 bulan sejak Juli 2021 sampai dengan Agustus 2023, dengan kontraktor pelaksana KSO PT Adhi Karya dan PT Kanca Mulia Jaya Group.
Proyek ini adalah penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan, yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu-lintas sehingga umur jalan yang ditetapkan dapat tercapai.
Proyek pada prinsipnya menambal lubang (patching) untuk kemudian dilapisi aspal 1 sampai dengan 3 lapis, termasuk melakukan rekonstruksi dan pelebaran jalan, pada segmen tertentu yang diperlukan.
Sub lingkup pekerjaan proyek untuk segmen efektif adalah Pemeliharaan Rutin Preventif (target 7,1 kilometer, terdiri dari 19 segmen), Rehabilitasi Minor Jalan (0,30 kilometer, 2 segmen), Rehabilitasi Mayor Jalan (0,1 kilometer, 1 segmen), Pelebaran Jalan Menuju Standar (21,58 kilometer, 35 segmen), Rekonstruksi Jalan (5,3 kilometer, 24 segmen), dan Penanganan Dranise (3,45 kilometer).
Untuk segmen non-efektif adalah Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan/patching sepanjang 148 kilometer. Selain itu, Pemeliharaan Rutin Jembatan (2,15 kilometer) dan Rehabilitasi Jembatan (0,5 kilometer).
Menurut BPJN, setelah 6 bulan pengerjaannya, capaian proyek adalah Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan/patching telah diselesaikan di tahun 2021, Pemeliharaan Rutin Preventif mencapai 4,22 kilometer, Pelebaran Jalan Menuju Standar 10,59 kilometer, Rekonstruksi Jalan 3,14 kilometer, Penanganan Dranise 1,05 kilometer, Pemeliharaan Rutin Jembatan 2,15 kilometer, dan Rehabilitasi Jembatan 0,044 kilometer. sedangkan Rehabilitasi Minor Jalan dan Rehabilitasi Mayor Jalan akan dikerjakan di tahun ini.
Pentahapan yang dilakukan, pekerjaan aspal mulai Asam-Asam terlebih dahulu, karena dekat dengan AMP yang berlokasi di Bati-Bati. Sedangkan untuk keperluan pekerjaan aspal dari arah Batulicin, kontraktor telah melakukan instalasi AMP sejak September 2021, berlokasi di Desa Betung, dan mulai beroperasi sejak 26 Desember 2021.
Menurut keterangan dari pihak BPJN Kalimantan Selatan, hasil pekerjaan selama ini jadi rusak lagi karena beberapa bulan terakhir truk tambang dan pengangkut hasil perkebunan yang berkapasitas kurang lebih 30 ton, melintas di jalan jalur proyek, yang seharusnya kapasitas Jalan Nasional ini hanya 8 ton.
Hasil monitoring BPKP Kalsel di lapangan, pada Minggu (23/1), menemukan kemajuan pekerjaan sampai dengan 21 Januari 2022 adalah 34,94 persen dari target 35,42 persen. Artinya, terdapat deviasi sebesar 0,48 persen. Saat monitoring di lapangan, BPKP Kalsel menemukan kontraktor tetap bekerja. Memerhatikan kondisi cuaca yang makin kondusif untuk pelaksanaan pekerjaan dan kontraktor dianggap kapabel, BPKP Kalsel menyarankan Kepala BPJN Kalimantan Selatan untuk melakukan akselerasi kemajuan pekerjaan, memperbaiki metode pekerjaan, serta melakukan pemantauan lebih intensif di lapangan.
“Atas proyek yang menelan investasi cukup besar senilai Rp172 milyar ini, agar dikerjakan secara merata di sepanjang ruas paket 148 kilometer, sehingga masyarakat tidak terlalu terdampak akibat proyek ini,” kata Rudy.
Proyek diminta dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwal demi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Manajemen proyek juga harus mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul, sekaligus merancang rencana mitigasinya sebagai perwujudan pengelolaan keuangan negara yang efektif serta akuntabel.
Khusus di Ruas/Link 10 (Sebamban-Pagatan) Desa Pulau Salak STA 25+850 sepanjang 400 meter, jalan selalu bergelombang walau telah dipreservasi berkali-kali selama bertahun-tahun. Hal itu karena penyebab tanah di bawah jalan yang labil.
Atas hal itu, BPKP Kalsel menyarankan rekonstruksi dengan jalan tipe rigid beton, daripada dengan metode pengaspalan yang telah diterapkan selama ini, agar tidak terulang permasalahan ini.
“Mengenai permasalahan truk yang melintas di jalan umum melebihi kapasitas jalan, saya sarankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serius menegakan peraturan, yaitu Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012,” tutup Rudy. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, menekankan pemanfaatan sosial media untuk kesiapan pemilu tahun 2024.
Syaifullah menyebut, PPP merupakan salah satu partai yang belum memaksimalkan penggunaan media sosial sepanjang tahun 2021.
“Media sosial menjadi sarana paling efektif untuk berkampanye mulai saat ini,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI ini dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I 2022 PPP Kalsel di salah satu hotel kota Banjarbaru, Sabtu (22/1).
Dalam Mukerwil yang dilaksanakan selama dua hari tersebut, Syaifullah mengharap agar dapat menyepakati pemaksimalan sosial media oleh seluruh DPC PPP Kalsel.
“Ini penting kalau kita ingin memenangkan pemilu yang akan datang, jadi semua Caleg, semua Kader Partai harus mencermati. Saya akan cek satu per satu, ” tegasnya.
Senada, Ketua DPW PPP Kalsel, M Aditya Mufti Ariffin, mengharap Mukerwil ini dapat memberikan pemikiran dan terobosan baru menjelang pemilu tahun 2024.
“Kita ingin Kader PPP di isi dengan kaum milenial, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman, kemajuan teknologi dan sosial budaya lainnya,” ungkapnya.
Sebagai hasil musyawarah cabang (muscab) pada akhir tahun lalu, pada kegiatan tersebut juga diserahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan periode 2021-2026 kepada 13 DPC PPP se Kalsel.
“Kita minta kepada seluruh Kader, seluruh pengurus yang baru saja terpilih, agar segera melakukan konsolidasi dan proses menuju pemilu yang akan datang,” tutup pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Banjarbaru. (SYA/RDM/RH)
