Bulan: Januari 2022

BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2021-2026 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan Perda tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan dihadiri Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, anggota dewan, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Forkopimda, Rabu (26/1).

Dalam tanggapan akhirnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD merupakan kewajiban bagi Pemprov dan Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Keberhasilan kita mencapai titik sepakat dalam penyusunan RPJMD tahun 2021-2026, menunjukkan suatu kemajuan yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kalsel,” katanya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam membangun daerah lima tahun ke depan karena di RPJMD ini diletakkan visi dan misi pembangunan, yang telah disepakati.

Ia juga menegaskan RPJMD yang disusun ini telah memenuhi prosedur dan substansi, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu telah mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Selain itu, juga mempedomani ketentuan pasal 91 ayat (2) huruf b, peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, yang menentukan bahwa Raperda RPJMD ini harus memenuhi mekanisme evaluasi dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

“Semoga Perda RPJMD ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” harap Paman Birin. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dimanfaatkan dengan baik oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Rachmah Norlias untuk menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (26/1) di Gedung Idham Chalid, Komplek Perkantoran Gubernur Kalsel.

Pokir tertulis dalam map putih berlogo rumah wakil rakyat Kalsel tersebut, diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa, yang saat itu dipercaya selaku pimpinan rombongan Panja Komisi II DPR RI sebanyak 11 orang, yang diketuai oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Dalam pertemuan tersebut, Rachmah Norlias mengatakan, bahwa pokir tersebut merupakan saran-saran tertulis hasil pembahasan Komisi I DPRD Provinsi kalsel terkait RUU tentang Provinsi Kalsel. Pada intinya, pihaknya mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan keseimbangan anggaran khususnya untuk daerah-daerah di Kalsel yang berbatasan dengan Ibukota Negara (IKN).

“Kalau boleh kami minta untuk Kalsel agar diberikan semacam semi otonomi khusus, agar ada keseimbangan anggaran pembangunan antara pulau Jawa dan Kalimantan,” tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

Secara terpisah, Anggota Komisi II DPR RI, Rifqizamy Karsayuda, menyatakan bersyukur mendapatkan banyak sekali masukan yang sangat penting dalam rangka pembahasan dan penyusunan draf RUU ini menjadi Undang Undang.

Untuk itu, politisi PDI-P Dapil Kalsel 1 ini mendorong agar segala kebutuhan kedua provinsi (Kaltim dan Kalsel) sebagai penyangga IKN bisa diatur sebaik mungkin di dalam RUU Kalsel dan RUU Kaltim. Sedangkan RUU tentang Kalbar memerlukan pengaturan yang lebih tegas terkait posisinya sebagai provinsi yang berbatasan dengan negara lain, ucapnya.

“Kami berharap dalam masa sidang (RUU) ini bisa selesai. Karena itu sinergitas dengan ketiga provinsi ini menjadi sangat penting. Jangan sampai setelah kami putuskan nanti ada riak dibelakangnya,” pungkasnya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sambut hari ulang tahun yang ke-58, Bank Kalsel menggelar Sayembara Desain Gedung Baru 2 Kantor Pusat. Secara resmi, Bank Kalsel membuka pendaftaran peserta melalui pengumuman di akun instagram @bankkalsel dan website resmi di www.bankkalsel.co.id, sejak 17 Januari 2022 lalu. Dengan total hadiah sebesar Rp275 juta, kegiatan yang menghadirkan 5 juri profesional dan ahli di bidangnya ini, tanpa memungut biaya pendaftaran sama sekali alias gratis.

Mengutip acara talkshow OBLIGASI Bank Kalsel di instagram @bankkalsel baru – baru ini, Mitra Damayanti selaku Head of Supporting Group Bank Kalsel, menyampaikan bahwa Sayembara Desain Gedung 2 Bank Kalsel ini diadakan karena kapasitas kantor pusat yang ada saat ini tidak lagi dapat menampung bertambahnya pegawai kantor pusat.

“Seiring dengan semakin besarnya bisnis, bertambahnya sumber daya manusia (SDM) dan semakin banyaknya nasabah Bank Kalsel, sehingga perlu adanya gedung tambahan. Bank Kalsel memerlukan gedung tambahan yakni Gedung 2 di samping Gedung 1 (Gedung Kantor Pusat Bank Kalsel saat ini). Dengan gedung baru nanti kami ingin memberikan kenyamanan yang lebih kepada nasabah,” ungkap Mitra.

Mitra Damayanti menambahkan, dengan dibukanya sayembara ini dimungkinkan untuk menemukan ide dan gagasan desain yang beragam dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

“Kami berencana membangun gedung baru nanti dengan 15 lantai, sehingga desain yang terbaik tentunya yang kami harapkan juga akan menjadi ikon bangunan di Banjarmasin khususnya,” tambah Mitra.

Di kesempatan berbeda, Ayatullah Hasbi selaku Kepala Bagian Pengadaan Aset Divisi Umum Bank Kalsel mengatakan, bahwa antusiasme besar ditunjukkan dari jumlah peserta yang mengikuti sayembara ini. Terhitung hingga hari kedua pendaftaran pada 18 Januari 2022, jumlah peserta telah mencapai 30, baik secara tim maupun perorangan yang tersebar di berbagai kota se-Indonesia.

“Persyaratan untuk menjadi peserta adalah arsitek profesional baik perorangan maupun secara tim, dimana hingga hari kedua telah mencapai 30 peserta. Peserta berasal dari berbagai daerah mulai dari Banjarmasin, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Manado, Padang dan Bali. Alhamdulillah, target awal kita 50 peserta namun kami yakini akan melampaui target, tentunya semakin banyak peserta semakin bagus,” ungkap Ayat.

Disamping itu, Ayatullah juga menyampaikan gedung baru nanti mengambil konsep Green Building dengan efisiensi energi yang dilengkapi berbagai fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah dan pegawai.

“Kami merencanakan l, gedung baru nanti akan dilengkapi space parkir yang lebih luas dan nyaman, food court,
Kantor Cabang Utama yang baru, ruang olahraga ataupun gym serta masjid,” jelas Ayatullah.

Bank Kalsel membagi hadiah Rp275 juta tersebut untuk 6 pemenang, dengan rincian 5 pemenang dari hasil penjurian dan 1 pemenang favorit berdasarkan jumlah likes terbanyak oleh followers instagram @bankkalsel. Pendaftaran sayembara ini dibuka sejak 17 Januari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022. Untuk informasi lebih lengkap mengenai tata cara pendaftaran, pengisian formulir maupun alur sayembara dapat langsung mengunjungi website Bank Kalsel dan selalu mengikuti instagram @bankkalsel. (Adv-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menegaskan, fokus pembangunan Kalsel pada RPJMD 2021-2026  adalah langkah konkret upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Sahbirin Noor pada rapat terbatas terkait pelaksanaan program prioritas pada RPJMD 2021-2026, di Ruang Rapat PM Noor, Perkantoran Setda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (25/1).

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin, mengingatkan seluruh SKPD di jajaranya, untuk terus bergerak  bersama dalam melanjutkan pembangunan. Terlebih dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan.

“Alhamdulillah, ratusan penghargaan berhasil kita raih di periode pertama di tahun 2016-2021, sehingga kembali diberi amanah di periode kedua. Fokus kita adalah lebih terukur dalam upaya  kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Di awal masa kedua kepimpinannya yang kali ini bersama Wakil Gubernur, Muhidin, sejumlah prestasi berhasil diraih. Salah satunya menjadikan Kalsel sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Kalimantan, bahkan di Indonesia dengan angka 4,56 persen di bulan September 2021.

Dari segi lingkungan, pada tahun 2021, IKLH Kalsel berhasil mencapai angka 70,92 atau naik dari 2020 sebesar 68,43. Capaian angka ini membuat Kalsel termasuk dalam kategori kualitas lingkungan sangat baik.

“Kita bersyukur berkat kerja keras semua pihak, khususnya dalam program lingkungan, IKLH Kalsel berhasil naik drastis menjadi kategori sangat baik,” ungkapnya.

Paman Birin berharap, prestasi ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Khusus terkait lingkungan, parameter penilaian dalam IKLH yang meliputi indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas air laut (IKAL), indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas lingkungan (IKL) dan indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG), harus terus dijaga dan ditingkatkan.

“Kita harus tetap memperhatikan kondisi pencemaran air berupa kadar e-coli, dan sampah rumah tangga, sehingga dapat memperbaiki indeks kualitas air,” sebutnya.

Paman Birin juga memberikan catatan penting terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Prov Kalsel. Dimana IPM Kalsel masih berada di bawah rata-rata nasional.

“Capaian IPM perlu menjadi perhatian kita, sektor kesehatan, permasalahan stunting menjadi konsen kita, sektor pendidikan, dan juga peningkatan ekonomi,” tegasnya.

Dihadapan peserta rapat yang dihadiri Sekdaprov Kalsel, jajaran Staf Khusus Gubernur, dan Kepala Bappeda Prov Kalsel, Paman Birin menegaskan agar program pembangunan dapat terus dilaksanakan dan diselesaikan.

“Segala program yang telah kita rencanakan, terutama program prioritas dapat dikerjakan dan diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Nurul  Fajar Desira menjelaskan arah pembangunan di Kalimantan Selatan telah tercantum dalam dokumen RPJMD 2021-2026.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah dan pedoman dasar kegiatan seluruh SKPD. Dimana RPJMD sendiri disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJM Nasional. (BIROADPIM/SYA/RDM/RH)