LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Dalam upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat dan mempertemukan antara dunia industri dengan para pencari kerja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), kembali menggelar Job Fair tahun 2025.

Kegiatan yang berlangsung di mal terbesar di Banjarmasin ini, secara resmi dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, pada Jumat (24/10) sore.

Dalam sambutannya, Ariadi Noor menyampaikan apresiasi, atas terselenggaranya kegiatan Job Fair tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mempertemukan dunia kerja dengan para pencari kerja, sekaligus membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Banua.

“Saya menyambut baik dan mengapresiasi atas terselenggaranya pelaksanaan Job Fair ini. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mempertemukan dunia kerja dengan para pencari kerja, sekaligus membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Banua,” ujar Ariadi Noor.

Ia menambahkan, di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, kompetensi dan keterampilan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Karena itu, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) dinilai sangat strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, siap kerja, dan berdaya saing.

“Melalui kegiatan Job Fair ini, saya berharap akan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan atau pelatihan, untuk bersama-sama menyiapkan generasi pekerja yang produktif dan profesional,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjut Ariadi Noor, terus berkomitmen untuk mendukung berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, termasuk melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta penyelenggaraan event seperti Job Fair yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kepada para pencari kerja, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan semangat, kepercayaan diri, dan kemampuan terbaik kalian. Ingatlah bahwa pekerjaan bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga berkontribusi bagi kemajuan Banua dan bangsa,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan, Fatmasari Said menyampaikan, bahwa Job Fair tahun ini diikuti ebih dari 25 perusahaan dari berbagai sektor di Kalimantan Selatan, dan berlangsung selama tiga hari, mulai 24 hingga 26 Oktober 2025.

“Kami mengajak untuk seluruh masyarakat agar datang dan berhadir, karena pada job fair tahun ini diisi dari berbagai sektor perusahaan di Kalsel serta ratusan lowongan kerja yang tersedia” ujar Fatmasari.

Ia berharap, pelaksanaan Job Fair ini dapat menjadi wadah yang efektif bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi, serta bagi perusahaan dalam menemukan tenaga kerja yang berkualitas dan siap kerja.

“Melalui Job Fair ini, kami berharap dapat membantu masyarakat Banua untuk lebih mudah mengakses peluang kerja,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, membantu mengatasi, konflik antar nelayan di perairan Banua.

Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono, diwakili Kabid Tangkap Dislutkan Kalsel Fajar Pramono mengakui, masih terjadi gesekan antara nelayan luar dengan nelayan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Gesekan atau konflik antara nelayan terjadi lumayan banyak, karena laut merupakan sumber daya yang dimanfaatkan bersama,” ungkapnya, belum lama tadi.

Sehingga, lanjutnya, ada juga nelayan luar yang ikut berusaha di sekitar laut Kalimantan Selatan. Sehingga konflik tidak dapat dihindarkan.

“Dalam mengatasi konflik antar nelayan, Dislutkan Kalsel turut menfasilitasi atau membantu untuk mengkomunikasikan bersama,” ujarnya.

Agar, tambahnya, konflik antara nelayan tersebut tidak berkepanjangan.

“Apabila terjadi gesekan maka kami segera membantu untuk melakukan penyelesaian masalah,” ucapnya.

Karena itu, tuturnya, nelayan diminta untuk taat aturan tangkapan di wilayah masing masing.

“Kementerian Kelautan RI telah mengatur wilayah tangkap pada masing masing daerah,” ujarnya.

Karena, jumlah nelayan di Banua cukup banyak, hampir mencapai 50 ribu jiwa. Kondisi ini tentunya dapat memicu konflik dengan nelayan luar, yang mencari ikan di perairan Kalsel.

“Karena itu, para nelayan diminta mentaati peraturan tangkap yang telah ditentukan Kementerian Kelautan tersebut,” jelasnya.

Aturan daerah tangkapan ini terus disosialisasikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, dibantu organisasi nelayan yang ada di Banua.

Seperti diketahui, aturan menangkap ikan di laut Indonesia termasuk di Kalsel, diatur peraturan pemerintah yang salah satunya membagi wilayah laut menjadi zona zona berdasarkan ukuran kapal dan jenis alat tangkap yang boleh digunakan.

Pembagian zona tangkap berdasarkan ukuran kapal, yakni Jalur 1 (0 – 5 GT), diizinkan untuk kapal berukuran 0 – 5 GT. Kapal berukuran lebih besar tidak boleh masuk ke jalur ini untuk melindungi nelayan kecil.

Jalur 2 (5 – 12 mil laut), diperuntukkan bagi kapal berukuran 5 – 30 GT. Kapal ini juga dilarang turun ke jalur 1.

Jalur 3 ( diluar 12 mil laut), zona ini meliputi perairan di luar 12 mil laut dan zona ekslusif (ZEE). Hanya kapal berukuran di atas 30 GT yang diizinkan beroperasi di jalur ini.

Nelayan tradisional dengan kapal kecil yang tidak memiliki izin atau memiliki izin dengan ukuran GT tertentu, diizinkan untuk mencari ikan di wilayah yang sesuai dengan ukuran kapal mereka. (SRI/RIW/EYN)

BANJARBARU – Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi insiden keamanan siber, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang diikuti perwakilan agen siber dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Banjarbaru, Kamis (23/10).

Rakor dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar. Dalam sambutannya, Sucilianita menyoroti lonjakan ancaman siber di wilayah Kalsel.

“Pada September 2025 tercatat sebanyak 19.701 insiden siber, jumlah tertinggi dalam satu tahun terakhir. Meskipun tingkat kematangan keamanan informasi Kalsel sudah tinggi, bahkan melampaui target nasional, potensi serangan justru semakin besar,” ujar Sucilianita.

Sucilianita menambahkan, bahwa beragam jenis serangan seperti phishing, malware, dan kebocoran data kini juga menyasar institusi pemerintahan.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam keamanan informasi menjadi prioritas mutlak bagi Pemprov Kalsel.

“Melalui rapat ini, kami berharap peserta dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan CSIRT di daerah masing-masing, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber daerah,” jelasnya.

Kalimantan Selatan tercatat sebagai provinsi kedua di Indonesia yang membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT), yang terwujud berkat kerja sama lintas kabupaten/kota.

Pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat peran CSIRT agar lebih tanggap dan efektif menghadapi ancaman siber yang kian kompleks.

“Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah praktis untuk memperkuat koordinasi antar-CSIRT daerah, peningkatan kapasitas SDM, serta mekanisme respons yang lebih cepat dan terintegrasi demi melindungi layanan publik dan data pemerintahan di Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI, Achmad Ridho, serta dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Alif Akbar Arifin, yang memberikan paparan terkait penguatan keamanan siber di lingkungan pemerintahan. (BDR/RIW/EYN)

BANJARBARU – Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat upaya perlindungan dan pemberdayaan anak melalui berbagai program pembinaan komprehensif.

Selain memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, panti ini juga aktif membantu klien anak untuk memperoleh identitas diri sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi.

Kepala PPRSAR Mulia Satria, Sacik Kartikowati mengungkapkan, bahwa pihaknya secara berkelanjutan melakukan penelusuran keluarga dan program reunifikasi bagi anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki dokumen kependudukan, atau terpisah dari keluarganya.

“Kami membantu klien anak untuk mendapatkan dokumen identitas seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak, karena itu menjadi dasar bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, dan hak-hak sosial lainnya,” ujar Sacik di Banjarbaru, Rabu (22/10).

Selain membantu administrasi kependudukan, lanjut Sacik, pihaknya juga memberikan pendampingan psikososial, berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial kabupaten/kota.

“Langkah ini sekaligus menjadi pintu awal bagi proses reunifikasi anak dengan keluarganya, agar mereka bisa kembali tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang,” tambahnya.

Sacik menegaskan, PPRSAR Mulia Satria tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mengedepankan aspek emosional dan sosial agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih percaya diri dan mandiri.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, PPRSAR Mulia Satria juga memberikan bimbingan belajar tambahan, bagi para klien di luar pendidikan formal yang mereka jalani di sekolah.

“Anak-anak di sini tidak hanya kami berikan fasilitas sekolah formal, tetapi juga bimbingan tambahan agar mereka mampu bersaing secara akademik ketika kembali ke lingkungan masyarakat,” jelas Sacik.

Bimbingan tersebut mencakup berbagai pelajaran seperti matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia, serta pembinaan agama dan sosial.

Para anak juga dibekali dengan keterampilan praktis seperti komputer, bengkel, menjahit, dan memasak untuk memperkuat kesiapan mereka menghadapi kehidupan mandiri.

“Bimbingan agama dan sosial menjadi penting, karena kami ingin mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara mental dan spiritual. Ini bekal untuk masa depan mereka,” tutup Sacik.(SYA/RIW/EYN)

BANJARBARU – Serapan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat telah mencapai lebih dari Rp5 triliun. Angka ini menunjukkan tren positif dalam penyaluran KUR di daerah, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal usaha.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor mengatakan, bahwa capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya minat dan kepercayaan pelaku UMKM terhadap program pembiayaan yang difasilitasi pemerintah melalui KUR.

Pemerintah Provinsi Kalsel juga terus berupaya mempercepat penyerapan KUR dengan menggandeng pihak perbankan dan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.

“Serapan dana KUR ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mendorong peningkatan daya saing sektor UMKM di Kalimantan Selatan,” ujar Ariadi, baru – baru ini.

Dari total penyaluran tersebut, sektor pertanian menjadi penerima terbanyak dengan nilai mencapai Rp1,51 triliun atau sekitar 40,9 persen dari keseluruhan penyaluran KUR di Kalimantan Selatan.

Menurut Ariadi, dominasi sektor pertanian menunjukkan bahwa masyarakat Kalsel masih sangat bergantung pada sektor pangan dan perkebunan, sebagai sumber utama penghidupan. Melalui dukungan pembiayaan KUR, diharapkan produktivitas petani dapat meningkat, ketahanan pangan daerah semakin kuat, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor pertanian, termasuk petani kecil dan pelaku agribisnis. Kami juga akan memperkuat sinergi dengan perbankan dan lembaga keuangan agar penyaluran KUR berjalan optimal dan tepat sasaran,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EYN)

BANJARBARU  – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mengakui, teknologi tangkap yang dimiliki nelayan di Pulau Jawa, lebih canggih dibanding nelayan Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, melalui Kepala Bidang Tangkap Dislutkan Kalsel Fajar Pramono menjelaskan, eksplorasi lautan di Pulau Jawa, sudah sangat banyak dilakukan sejumlah pihak. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Selatan masih sedikit.

“Nelayan bisa melakukan migrasi dari Laut Jawa, Selat Makasar, serta melewati perairan Kalimantan Selatan, dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang melakukan eksplorasi di Pulau Jawa sudah sangat banyak, sedangkan dari Kalsel masih sedikit,” ungkap Fajar, kepada sejumlah wartawan, Kamis (23/10).

Sementara, lanjut Fajar, teknologi penangkapan jauh lebih canggih yang digunakan nelayan Jawa.

“Sehingga wajar, jika teknologi penangkapan yang dipakai nelayan Jawa, lebih canggih dibanding nelayan Banua,” ucap Fajar.

Karena kurang canggihnya alat tangkap nelayan tersebut, maka menurut Fajar, pemanfaatan ikan dari laut Kalsel pun, masih kurang optimal.

“Pemanfaatan ikan di lautan tersebut lebih sedikit dimanfaatkan oleh nelayan kita, karena kekurangan yang dialami tersebut,” jelas Fajar.

Maka dengan begitu, tuturnya, terdapat kesenjangan hasil pemanfaatan, maka menjadi daya tarik bagi nelayan luar, yang mempunyai teknologi lebih canggih, untuk menangkap ikan di laut Kalsel.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan, sosialisasi serta pelatihan kepada para nelayan di Banua.

“Salah satunya sosialisasi alat tangkap, Jaring Hela Dasar (JHD) dan Jaring Tarik Berkantong, kepada nelayan Desa Hilir Muara, Kabupaten Kotabaru,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat antara nelayan dan Komisi II DPRD provinsi, beberapa waktu lalu.

“Sosialisasi ini, tidak hanya berupa pemaparan materi, tetapi juga dilengkapi dengan praktik penggunaan alat tangkap, agar nelayan dapat memahami cara pengoperasian yang benar,” ucapnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan berharap, para nelayan di Banua, dapat menggunakan alat tangkap JHD sesuai arahan pada sosialisasi yang diberikan serta memahami aturan yang berlaku oleh kementerian Kelautan dan Perikanan. (SRI/RIW/EYN)

BANJARBARU – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan,  melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata Geopark Meratus 2025, bertempat di kantor Kelurahan Palam Kota Banjarbaru, Rabu (22/10)

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady, melalui rilis yang disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, Dispar Kalsel, Musrefinah Ledya mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis memperkuat potensi lokal, khususnya melalui pengembangan produk purun yang menjadi ciri khas kawasan Geopark Meratus.

Dimana, produk purun tidak sekadar hasil kerajinan tangan, tetapi juga merupakan simbol keberlanjutan dan kearifan lokal masyarakat Banua.

“Tanaman purun yang tumbuh alami di lahan basah dimanfaatkan warga untuk membuat berbagai produk anyaman ramah lingkungan, seperti tas, tikar, dan keranjang,” ucapnya

Lediya menyampaikan, produk purun juga mengurangi penggunaan bahan plastik, pemanfaatan purun juga turut menjaga keseimbangan ekosistem alam. Oleh karena itu, kerajinan purun menjadi sarana pelestarian budaya anyaman tradisional Banjar yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Melalui keterampilan menganyam, nilai-nilai budaya lokal tetap hidup dan kini semakin dikenal hingga ke pasar modern.

“Dari sisi ekonomi, produk purun memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar kawasan Geopark Meratus. Kampung Purun menjadi contoh nyata bahwa pelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, 0lahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Banjarbaru, diwakili Kasi Pembinaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Disporabudpar,  Silfiana Wahidah Hilmi

menambahkan, pihaknya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, yang merupakan bagian penting dari upaya bersama dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pelaku pariwisata, khususnya dalam pengelolaan kawasan Geopark Meratus sebagai salah satu destinasi unggulan Kalimantan Selatan.

“Geopark Meratus, yang kini telah mendapat pengakuan dari UNESCO merupakan warisan alam dan budaya yang sangat berharga. Tidak hanya menyimpan keunikan geologi dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya lokal yang patut kita jaga dan lestarikan,” katanya.

Lebih lanjut Silfiana menambahkan, Kota Banjarbaru sebagai salah satu pintu gerbang menuju kawasan Pegunungan Meratus memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan geopark ini.

Kampung Purun merupakan salah satu dari 3 Cluster yang masuk Geopark Meratus yang ada di Kota Banjarbaru.

Oleh karena itu, pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja dibutuhkan SDM yang terampil, peka terhadap kearifan lokal, dan mampu mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan.

“Pelatihan ini, para peserta dapat menyerap pengetahuan dan keterampilan praktis tentang bagaimana mengelola destinasi wisata berbasis geopark secara profesional, kreatif, dan bertanggung jawab,” tutupnya.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata Geopark Meratus 2025 di Kota Banjarbaru,  menghadirkan narasumber praktisi pariwisata Novyandi Saputra, menyampaikan materi tentang peningkatan kapasitas pengelolaan produk di kampung purun. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/EYN)