Anjangsana ke Mantan Gubernur, Pemprov Kalsel Perkuat Silaturahmi dan Kesinambungan Pembangunan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menjaga silaturahmi dengan para mantan kepala daerah sebagai bagian dari upaya merawat sejarah dan kesinambungan pembangunan di Banua.

Momentum tersebut diwujudkan melalui kegiatan anjangsana ke kediaman mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Anjangsana yang menjadi agenda rutin tahunan ini melibatkan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel bersama pejabat eselon III Dinas Sosial Provinsi Kalsel.

Suasana kunjungan Pemprov Kalsel ke kediaman mantan Gubernur, Rudy Ariffin.

Salah satu kunjungan dilakukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, bersama jajaran Dinas Sosial Kalsel ke kediaman mantan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin di Banjarbaru, Senin (10/8).

Rudy Ariffin merupakan Gubernur Kalsel yang menjabat selama dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015. Kedatangan jajaran Pemprov Kalsel disambut hangat Rudy Ariffin.

Muhamad Muslim mengatakan, anjangsana tersebut menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan salam dari Gubernur Kalsel Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman.

“Kita mewakili beliau untuk berkunjung, bersilaturahmi dan memberikan penghormatan kepada keluarga Gubernur Kalsel terdahulu. Alhamdulillah beliau sehat dan kita juga disambut dengan hangat,” ujar Muslim.

Menurut Muslim, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk mengenang gagasan serta berbagai hasil pembangunan yang telah dirintis para pemimpin Kalsel terdahulu.

Ia menyebut, sejumlah pembangunan yang telah dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya masih menjadi bagian penting dalam perkembangan daerah hingga saat ini. Salah satunya kawasan perkantoran terpadu yang menjadi salah satu legasi Rudy Ariffin.

“Kami sangat bersukacita bertemu dengan Gubernur Kalimantan Selatan terdahulu yang sebelumnya banyak memiliki ide dan telah menghasilkan berbagai pembangunan. Termasuk di antaranya perkantoran terpadu yang saat ini merupakan salah satu legasi beliau,” katanya.

Muslim berharap berbagai program dan kebaikan yang telah dilakukan para pemimpin terdahulu dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh pemerintahan saat ini.

Ia juga mendoakan agar Rudy Ariffin senantiasa diberikan kesehatan dan tetap dapat beraktivitas serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, Rudy Ariffin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel beserta jajaran Pemprov Kalsel yang masih memberikan perhatian kepada para mantan kepala daerah.

“Kami sebagai mantan gubernur mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Gubernur, Wakil Gubernur serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas perhatian dan kepeduliannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua,” tutur Rudy.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga mengapresiasi sejumlah program pembangunan yang kembali dilanjutkan Pemerintah Provinsi Kalsel, salah satunya pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Menurutnya, keberlanjutan pembangunan jembatan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Kalsel dan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap konektivitas serta perkembangan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah program pembangunan jembatan itu sudah mulai dikerjakan lagi. Semoga selesai pada 2027 atau 2028. Kita harapkan juga program-program yang lain dapat dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.

Memasuki usia ke-76 tahun, Rudy berharap pembangunan Kalsel terus berjalan secara berkesinambungan dengan tetap melanjutkan berbagai program yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya.

Ia menegaskan dukungannya terhadap program Pemerintah Provinsi Kalsel di bawah kepemimpinan Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman serta berharap seluruh program pembangunan dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

“Ke depan kita mendukung apa yang menjadi program pemerintah provinsi ini. Program-program yang lalu juga mudah – mudahan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Bapak Muhidin saat ini,” pungkasnya. (BDR/RIW/EYN)

Tekan Angka Anak Tidak Sekolah, Komisi IV Dorong Solusi Terpadu hingga Pelosok Kalsel

Banjarmasin – Upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Tidak sekadar mengejar angka partisipasi pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalsel bersama DPRD Kalsel kini mendorong penanganan yang lebih menyeluruh, mulai dari akurasi data, akses pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, hingga pemerataan tenaga pendidik.

Persoalan tersebut menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Senin (10/8).

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengatakan, persoalan Anak Tidak Sekolah tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun atau menambah fasilitas pendidikan.

Menurutnya, ada persoalan lain yang harus diurai secara bersamaan, terutama faktor ekonomi keluarga, kondisi geografis, keterbatasan transportasi, serta minimnya motivasi untuk kembali melanjutkan pendidikan.

Karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu menjangkau anak-anak yang berada di wilayah terpencil, pesisir, maupun pelosok Kalsel.

“Komisi IV siap mendukung penuh keberlanjutan program Disdikbud Kalsel, baik dari sisi pengawasan maupun penganggaran, agar persoalan Anak Tidak Sekolah ini dapat tuntas dan akses pendidikan merata hingga ke pelosok,” ucapnya.

Menurut Jihan, langkah pertama yang harus diperkuat adalah pendataan ATS secara akurat. Data yang valid dinilai menjadi fondasi penting untuk menentukan intervensi yang tepat, karena setiap daerah memiliki karakteristik dan penyebab ATS yang berbeda.

Selain persoalan ATS, Komisi IV juga menyoroti pemerataan tenaga pendidik. Tantangan tersebut masih ditemukan di sejumlah sekolah, khususnya yang berada di kawasan pesisir dan pelosok.

Keterbatasan guru pada mata pelajaran tertentu, termasuk guru Agama Non-Islam, menjadi salah satu persoalan yang perlu dicarikan solusi agar seluruh peserta didik mendapatkan hak pendidikan yang setara tanpa memandang lokasi maupun latar belakang.

“Kita tidak hanya melihat tantangannya, tetapi berfokus pada solusi konkret, seperti skema guru tamu, hingga opsi kolaborasi dengan yayasan keagamaan daerah,” jelas Jihan.

Lebih lanjut Jihan menambahkan, pemerataan pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, sekolah, keluarga, masyarakat, hingga berbagai lembaga terkait perlu mengambil peran agar tidak ada anak di Kalsel yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi, jarak, atau fasilitas.

Pihaknya mendorong berbagai alternatif yang dapat diterapkan secara fleksibel. Salah satunya melalui skema guru tamu, serta membuka peluang kolaborasi dengan yayasan – yayasan keagamaan yang ada di daerah.

“Pendidikan bukan hanya tentang memastikan anak masuk sekolah, tetapi memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk terus belajar dan meraih masa depan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Hari Jadi Kalsel, Anjangsana ke Tokoh Banua Jadi Ruang Silaturahmi dan Kolaborasi Pembangunan

Banjarmasin – Peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan sejarah Banua, tetapi juga menjadi ruang untuk merawat silaturahmi dan menghargai kontribusi para tokoh yang pernah mengemban amanah dalam pemerintahan daerah.

Semangat tersebut diwujudkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui kegiatan anjangsana ke kediaman para pemimpin terdahulu, Senin (10/08).

Kegiatan tahunan yang diinisiasi Gubernur Kalsel Muhidin bersama Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Kalsel ini, menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi atas jasa dan pengabdian para mantan kepala daerah maupun tokoh senior Banua.

Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini.

Melalui Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini bersama jajaran Dinas Sosial Kalsel menyambangi kediaman Wakil Gubernur Kalsel periode 2005–2010, Rosehan Noor Bahri. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa dalam pertemuan tersebut.

Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk perhatian dan penghormatan kepada para pemimpin Kalsel terdahulu.

Pada kesempatan itu, Jaini menyerahkan tali asih dan bingkisan khusus yang merupakan titipan dari Gubernur Kalsel.

“Kami menyerahkan bingkisan titipan dari Bapak Gubernur. Kegiatan anjangsana ini memang agenda rutin tahunan untuk menyapa para Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel periode terdahulu,” kata Jaini.

Menurutnya, silaturahmi dengan para tokoh senior memiliki nilai penting. Selain menjaga hubungan kekeluargaan, pertemuan tersebut dapat menjadi ruang bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan dan arah pembangunan Banua.

Para pemimpin terdahulu dinilai memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi bagian dari masukan bagi pemerintah saat ini dalam melanjutkan pembangunan Kalimantan Selatan.

“Anjangsana tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara pemimpin daerah yang sedang menjalankan amanah dengan para tokoh senior yang memiliki pengalaman panjang dalam perjalanan pemerintahan dan pembangunan Kalsel,” ungkapnya.

Kunjungan tersebut pun mendapat sambutan hangat dari Rosehan Noor Bahri. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian jajaran pimpinan daerah yang terus menjaga tradisi anjangsana setiap tahun.

Rosehan juga menitipkan pesan agar Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Kalsel terus menjaga kekompakan dalam menjalankan amanah pemerintahan.

“Terima kasih dan menyampaikan salam hormat kepada Pak Gubernur, Pak Wagub, serta Pak Sekda atas kunjungan yang selalu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kami berharap beliau bertiga senantiasa kompak dalam mengemban amanah,” tutur Rosehan.

Rosehan menilai, keberlanjutan pembangunan Kalsel membutuhkan sinergi dan pengawasan bersama. Terlebih, dirinya saat ini juga kembali menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.

Foto bersama

Karena itu, Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pembangunan agar setiap kebijakan dan anggaran yang digulirkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kebetulan saat ini ulun bertugas di DPRD, jadi mari kita kawal bersama – sama pembangunan ini agar penggunaan anggaran benar-benar efektif, efisien, serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” tutupnya.

Pesan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa semangat Hari Jadi Kalsel tidak berhenti pada kegiatan peringatan semata. Momentum tersebut dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan Banua merupakan proses yang membutuhkan kesinambungan, kolaborasi, serta keterlibatan seluruh elemen.

Pengalaman para tokoh terdahulu menjadi bagian penting dari perjalanan Kalsel. Sementara generasi pemimpin saat ini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan pembangunan dengan menyesuaikan kebutuhan dan tantangan zaman. (ADV-NHF/RIW/EYN)

PMD Kalsel Berikan Penghargaan BUMDesa Terbaik Tahun 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan penghargaan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap BUMDesa, yang mampu mengembangkan usaha, mengelola potensi lokal, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Kepala DPMD Provinsi Kalsel saat memberikan penghargaan BUMDesa terbaik 2026.

Kegiatan pemberian penghargaan dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Selasa (11/8), dan dihadiri unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola BUMDesa, serta pemangku kepentingan terkait.

Kepala DPMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, dalam sambutannya mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada BUMDesa yang mampu menjalankan kegiatan usaha secara baik, inovatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Iwan, BUMDesa memiliki peran strategis menggerakkan perekonomian desa. BUMDesa dapat menjadi wadah mengelola berbagai potensi yang dimiliki desa sekaligus membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap BUMDesa yang mampu menjalankan usaha dengan baik, inovatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, pengembangan BUMDesa tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu memberikan dampak terhadap masyarakat melalui penciptaan lapangan usaha, pengembangan produk unggulan, serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal.

“Setiap desa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Karena itu, pengelolaan BUMDesa diharapkan dapat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di masing – masing wilayah, baik sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, pariwisata, maupun sektor ekonomi lainnya,” lanjutnya.

Selain pengembangan unit usaha, Iwan juga menekankan pentingnya tata kelola BUMDesa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan yang baik dinilai menjadi salah satu faktor penting agar BUMDesa mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, terdapat 10 BUMDesa yang masuk dalam daftar terbaik.

Peringkat pertama diraih BUMDesa Meranti Jaya, Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan total nilai 1.727.

Posisi kedua ditempati BUMDesa Sumber Mas, Desa Masingai I, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, dengan total nilai 1.570. Sementara itu, peringkat ketiga diraih BUMDesa Bauntung Batua, Desa Tambak Sari Panji, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan total nilai 1.534.

Masuknya 10 BUMDesa dari berbagai kabupaten tersebut menunjukkan adanya perkembangan pengelolaan usaha desa di Kalimantan Selatan.

Masing-masing BUMDesa memiliki potensi dan karakter usaha yang berbeda sesuai dengan kondisi serta sumber daya di wilayahnya.

Iwan berharap, penghargaan BUMDesa terbaik Tahun 2026 tidak berhenti sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan pengelola, tetapi dapat menjadi motivasi bagi seluruh BUMDesa di Kalimantan Selatan untuk terus melakukan inovasi.

Ia juga mendorong BUMDesa yang berhasil mengembangkan usaha agar dapat menjadi contoh dan berbagi pengalaman dengan BUMDesa lainnya.

“BUMDesa yang telah berhasil diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lainnya, terutama dalam mengembangkan potensi lokal, menciptakan produk unggulan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Iwan, keberhasilan BUMDesa juga sangat bergantung pada kemampuan pengelola dalam membaca peluang usaha dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat.

“Oleh karena itu, inovasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam pengembangan BUMDesa ke depan,” tutup Iwan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui DPMD juga akan terus mendorong pembinaan dan pendampingan agar BUMDesa mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha.

Dengan tata kelola yang semakin profesional, BUMDesa diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi di tingkat desa. (MRF/RIW/EYN)

Resmi Berakhir, Pamor Borneo 2026 Catatkan Investasi 64 Miliar

Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan mitra strategis menutup rangkaian Pamor Borneo 2026 yang berlangsung pada 7–9 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan melalui tiga fokus utama. Yaitu penguatan investasi, peningkatan daya saing UMKM, serta perluasan akseptasi pembayaran digital.

Pada sektor investasi, dari 15 proyek yang ditawarkan selama pelaksanaan forum, 12 diantaranya berhasil memperoleh 32 Letter of Interest (LoI) dari 15 investor dengan nilai Rp64,45 triliun.

Selain itu, investor juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan one-on-one meeting bersama pemilik proyek dan kunjungan langsung ke sejumlah lokasi proyek investasi.

Capaian tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong realisasi investasi secara konkret di Kalimantan.

Penguatan pengembangan UMKM menjadi bagian penting dari Pamor Borneo 2026. Lebih dari 50 UMKM unggulan hasil kurasi berpartisipasi menampilkan produk kriya, ready to wear, wastra, dan kuliner.

Selama penyelenggaraan Pamor Borneo 2026, tercatat penjualan UMKM mencapai Rp377 juta, seangkan fasilitasi business deals perdagangan dalam negeri dan ekspor mencapai Rp2,2 miliar.

Dari sisi akses pembiayaan, tercatat komitmen pembiayaan UMKM sebesar Rp1,05 miliar.

Pamor Borneo 2026 turut menghadirkan pameran potensi pariwisata Kalimantan yang menarik sekitar 300 pengunjung.

Selain itu, Pamor Borneo 2026 mendorong masyarakat berwakaf mendukung program wakaf produktif, seperti produksi daging olahan untuk kemandirian pesantren, wakaf produktif kandang ayam untuk pemberdayaan masyarakat, dan wakaf uang untuk dana abadi pendidikan.

Total nominal wakaf yang berhasil terkumpul senilai Rp14,46 juta dari 924 transaksi wakaf masyarakat menggunakan QRIS.

Di sisi sistem pembayaran, Pamor Borneo juga menjadi momoentum untuk memperluas akseptasi dan penggunaan pembayaran digital.

Selama penyelenggaraan kegiatan Pamor Borneo 2026 tercatat lebih dari 3.200 transaksi QRIS.

Penguatan literasi masyarakat turut dilakukan melalui aplikasi Buku Saku Edukasi Digital (BUDI) Bank Indonesia kepada lebih dari 1.500 masyarakat yang berpartisipasi.

Antusiasme masyarakat terhadap Pamor Borneo 2026 juga tercermin pada kanal digital dengan catatan respons positif hampir satu juta dan lebih dari 100 ribu reach akun di media sosial.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar menyampaikan, bahwa capaian Pamor Borneo 2026 mencerminkan kuatnya sinergi Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Dekranasda, OJK, perbankan, instansi vertikal, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Sinergi ini perlu terus dilanjutkan setelah berakhirnya kegiatan untuk memperkuat akselerasi perekonomian dan digitalisasi pembayaran di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dalam mendorong peningkatan daya saing UMKM, pemberdayaan masyarakat, serta digitalisasi pembayaran, Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin diperkenalkan sebagai Bunda QRIS Kalimantan Selatan.

Peran tersebut diharapkan semakin memperkuat perluasan akseptasi pembayaran digital di tengah masyarakat.

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui fasilitasi investasi, pemberdayaan UMKM, dan akselerasi digitalisasi.

Melalui kolaborasi tersebut, perkonomian Kalimantan Selatan dan wilayah Kalimantan diharapkan semakin tumbuh tinggi, inklusif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan dan wilayah Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara. (BIKalsel-RIW/EYN)

71 Personel Satpol PP Banjar Dikerahkan Amankan Banjar Berselawat

Banjar – Sebanyak 71 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Banjar Berselawat bersama Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf Assegaf di Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura, Senin (10/8) malam.

Pengamanan ini untuk memastikan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Banjar berlangsung aman, tertib, dan kondusif, mengingat kegiatan diperkirakan dihadiri ribuan jemaah dari berbagai wilayah.

Kepala Satpol PP Banjar Yuana Karta Abidin

Personel Satpol PP ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar lokasi kegiatan. Pengamanan difokuskan pada pengaturan akses keluar-masuk jemaah, sterilisasi kawasan, pengamanan area VIP dan panggung utama, hingga penataan pedagang kaki lima (PKL).

Kasatpol PP Kabupaten Banjar, Yuana Karta Abidin mengatakan, pengerahan personel dilakukan secara bertahap sejak siang hari.

“Sebanyak 31 personel lainnya sudah kita turunkan sejak siang untuk sterilisasi Jalan Kenanga, khususnya untuk akses VIP dan penataan PKL di sekitarnya,” ujarnya.

Sementara pada malam hari, sebanyak 30 personel disiagakan mulai pukul 18.00 WITA hingga kegiatan selesai. Ditambah 10 personel yang secara khusus ditempatkan di area panggung utama dan VIP.

Dengan demikian, total 71 personel Satpol PP Banjar dilibatkan dalam pengamanan kegiatan tersebut.

Yuana menegaskan, pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Koordinasi dengan unsur TNI/Polri serta relawan juga terus dilakukan untuk mengantisipasi berbagai situasi selama kegiatan berlangsung.

“Kita mengedepankan pendekatan persuasif. Niat kita sama untuk membaca selawat. Dengan niat yang baik, insyaallah jalannya juga baik. Mari semua pihak sama-sama menjaganya,” katanya.

Selain aspek keamanan, Satpol PP Banjar turut memberikan perhatian terhadap kebersihan kawasan. Hal ini mengingat banyaknya jemaah yang hadir dan berpotensi menghasilkan sampah selama kegiatan berlangsung.

Yuana mengimbau masyarakat menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Ia berharap seluruh rangkaian Banjar Berselawat berlangsung tertib hingga selesai, tanpa mengurangi kekhidmatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut.

“Semoga bisa datang barasih, bulik barasih,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Sambut Hari Jadi dan HUT RI, Dispora Kalsel Kembali Gelar Lomba Gerak Jalan

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga – Dispora Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Lomba Gerak Jalan kategori SKPD serta Dewasa Putra, di kawasan Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Minggu (9/8).

Lomba dibuka Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Tenaga Ahli Gubernur Nurul Fajar Desira, didampingi Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, serta Kabid Pembudayaan Olahraga Muhammad Anugrah.

“Lomba gerak jalan ini diikuti 8 tim, untuk nomor dewasa putra, dengan menempuh jarak 25 kilometer. Sedangkan kategori SKPD diikuti 31 tim, dengan menempuh jarak 5 kilometer,” ungkap Fajar.

Menurutnya, lomba ini digelar, salah satunya agar masyarakat mengikuti dengan rasa gembira, karena adanya perayaan kedua hari besar tersebut.

“Sedangkan sehari sebelumnya, juga dilombakan kategori SD, SMP dan SMA, serta dewasa putri,” ucap Fajar.

Pihaknya melihat peserta mengikuti kegiatan ini dengan meriah, serta bersemangat.

“Kami mewakili Gubernur Kalsel Muhidin serta Pemprov Kalsel, mengucapkan terimakasih atas keterlibatan teman teman pada kegiatan ini, sehingga terlaksana dengan lancar dan sukses,” ujar Fajar.

Sementara itu, Kadispora Kalsel Pebrian Hapiz mengaku bersyukur lomba gerak jalan tahunan ini terlaksana dengan baik.

“Alhamdulillah lomba gerak jalan ini dapat terselenggara dengan baik,” ungkapnya penuh rasa syukur.

Apalagi, lanjut Pebriadin, jumlah peserta meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Antusiasme peserta ini membuktikan para peserta bersemangat memeringati HUT RI dan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, dengan jiwa kebangsaan,” ucapnya.

Pihaknya berharap, peserta yang mengikuti lomba gerak jalan ini tidak meski berpikir harus menang, yang terpenting adalah partisipasinya memeriahkan kegiatan.

“Kegiatan ini merupakan wujud perhatian dari Gubernur serta Wakil Gubernur Kalimantan Selatan kepada masyarakat,” ucap Pebriadin.

Untuk menciptakan masyarakat yang bugar, masyarakat yang berbudaya olahraga, Dispora Kalsel mencoba untuk mengolahragakan masyarakat, dan dapat menjadikan budaya hidup sehat dengan berolahraga. (SRI/RIW/EPS)

Kemnaker: Integrasi Data Lintas Instansi Tingkatkan Kualitas Layanan Ketenagakerjaan

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat integrasi data lintas instansi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis data.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital Kemnaker dalam menjawab tantangan perkembangan artificial intelligence (AI), otomatisasi, dan era Society 5.0 yang mengubah lanskap dunia kerja.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, perubahan yang berlangsung sangat cepat menuntut birokrasi mampu beradaptasi agar pelayanan publik tetap relevan dengan keb utuhan masyarakat dan dunia usaha.

“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan,” ujar Anwar pada siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (9/8).

Menurut Anwar, upaya tersebut selaras dengan arah kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui konsep Life Journey 2025–2029.

Konsep ini mengintegrasikan layanan pemerintah berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, termasuk pada fase memasuki dunia kerja, sehingga layanan publik dapat diberikan secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Kemnaker mengembangkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) sebagai ekosistem digital yang menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja, serta berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform yang terintegrasi.

Anwar menjelaskan, SIAPkerja tidak hanya b erfungsi sebagai aplikasi layanan, tetapi juga menjadi ekosistem digital yang menghimpun talent profile angkatan kerja dan company profile pemberi kerja.

Integrasi tersebut membuat proses pelayanan menjadi lebih efisien sekaligus menghasilkan data ketenagakerjaan yang semakin komprehensif.

“SIAPkerja bukan sekadar aplikasi tunggal, tetapi ekosistem digital yang menghimpun profil angkatan kerja dan pemberi kerja secara menyeluruh. Kekuatan utamanya terletak pada integrasi data yang terus diperluas,” katanya.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, SIAPkerja telah terhubung dengan berbagai instansi, antara lain Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta dinas ketenagakerjaan di berbagai daerah.

Integrasi l intas instansi tersebut menjadi fondasi pembentukan Big Data Pasar Kerja yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas job matching, menyediakan informasi pasar kerja yang lebih akurat, serta mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data (evidence-based policy). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan semakin tepat sasaran dan sesuai dengan dinamika pasar kerja.

Sejalan dengan penguatan sistem informasi tersebut, Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan World Bank melalui proyek Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour Market Flexibility.

Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan sistem informasi pasar kerja, peningkatan fleksibilitas tenaga kerja, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap menghadapi perubahan dunia kerja.

Anwar menambahkan, transformasi digital di lingkungan Kemnaker bertumpu pada lima prinsip utama, yakni membangun digital mindset, memperkuat budaya kerja berbasis data, meng integrasikan layanan lintas unit, menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat, serta mendorong inovasi secara berkelanjutan.

“Implementasi kelima prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sebagai indikator kematangan transformasi digital di lingkungan Kemnaker sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan,” tutupnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Diskominfo Kalsel dan UNBL Jajaki Kolaborasi Peningkatan SDM dan Komunikasi Publik

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menjajaki kerja sama strategis dengan Universitas Borneo Lestari (UNBL) dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur serta penguatan komunikasi publik.

Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi dan silaturahmi UBL bersama jajaran Diskominfo Kalsel yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Jumat (7/8).

Sejumlah peluang kolaborasi dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendukung yang belum menempuh pendidikan Strata 1 (S-1).

Selain itu, turut dibahas program penerimaan mahasiswa baru melalui kelas karyawan berbasis daring serta pertukaran pengetahuan terkait pengelolaan kehumasan antara perguruan tinggi dan pemerintah.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, didampingi Kepala Bidang Komunikasi Publik dan para kepala seksi, menyambut baik inisiatif kerja sama yang ditawarkan UBL.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas SDM sekaligus memperkuat penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

“Kami menyambut baik dan sangat terbuka atas inisiatif kolaborasi ini. Pendidikan merupakan fondasi penting, dan kami siap mendukung publikasi program – program pendidikan agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas,” ujar Muhamad Muslim.

Ia menjelaskan, Diskominfo Kalsel juga siap mendukung strategi komunikasi publik melalui agenda setting yang diselaraskan dengan berbagai program edukatif.

Dukungan tersebut termasuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru dan program kelas karyawan berbasis daring kepada aparatur pemerintah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1.

Muhamad Muslim menambahkan, hasil penjajakan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis agar bentuk kerja sama yang disepakati dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Saya berharap langkah ini dapat melahirkan kolaborasi berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas SDM aparatur pemerintah, tetapi juga memperkuat strategi komunikasi publik di bidang pendidikan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Melalui sinergi tersebut, Diskominfo Kalsel dan UBL diharapkan dapat membangun kemitraan yang berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM serta memperkuat penyampaian informasi pendidikan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Pemprov Kalsel Dorong Penempatan ASN Berdasarkan Kompetensi dan Kinerja

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong perubahan dalam pengelolaan karier aparatur sipil negara (ASN), dengan menempatkan kompetensi, kinerja, dan disiplin sebagai bagian penting dalam menentukan posisi jabatan.

Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan manajemen talenta yang tengah disiapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Ket : Gubernur Muhidin saat menyampaikan sambutan pelantikan

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Muhidin, usai melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 10 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (7/8).

Gubernur Muhidin, meminta pemetaan talent pool ASN segera dilakukan secara menyeluruh. Pemetaan akan menggunakan sembilan matrix box manajemen talenta untuk mengetahui posisi setiap ASN berdasarkan kompetensi dan kinerjanya.

“Saya ingin BKD menyiapkan pemetaan database talent pool ASN, termasuk pejabat struktural, ke dalam sembilan matrix box manajemen talenta. Setiap matrix box menunjukkan kompetensi ASN, mulai dari level tertinggi sembilan hingga level terendah satu,” ujar Muhidin.

Muhidin menegaskan, sistem tersebut diperlukan agar proses rotasi, mutasi, maupun pengisian jabatan dapat dilakukan secara lebih objektif.

“ASN akan dinilai melalui sistem asesmen kinerja dan disiplin ke dalam sembilan kategori. Pejabat yang berada pada kategori tinggi memiliki fleksibilitas untuk ditempatkan pada berbagai jabatan,” kata Muhidin.

Sementara itu, Kepala BKD Kalsel, Noryadi, menegaskan bahwa sistem merit melalui manajemen talenta memberikan peluang yang sama bagi ASN untuk mengembangkan karier sesuai kemampuan yang dimiliki.

“Penempatan ASN tidak hanya mempertimbangkan golongan, tetapi juga berdasarkan hasil pemetaan kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dengan begitu, setiap ASN memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan sesuai kompetensi dan potensinya,” ujar Noryadi.

Menurut Noryadi, penerapan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan objektif.

Ia menjelaskan, apabila pemetaan manajemen talenta belum menghasilkan kandidat yang memenuhi kriteria jabatan tertentu, maka mekanisme seleksi terbuka tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Pemprov Kalsel berharap penerapan manajemen talenta mampu menghasilkan penempatan aparatur yang lebih tepat, sekaligus mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik. (BDR/RIW/EPS)

Exit mobile version