LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Hadapi Tantangan Digital, Diskominfo Kalsel Perkuat Manajemen Risiko Informasi

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi penguatan tata kelola keamanan informasi berbasis manajemen risiko, secara daring dari ruang rapat Kepala Dinas Kominfo di Banjarbaru, Rabu (15/4).

Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar.

Ket : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar saat membuka kegiatan

Sosialisasi diikuti seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Kominfo kabupaten/kota, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar mengatakan, penguatan tata kelola keamanan informasi berbasis manajemen risiko, menjadi langkah penting dalam menghadapi berbagai potensi ancaman di era digital.

“Meskipun sistem keamanan informasi saat ini sudah cukup baik, namun identifikasi dan pengelolaan risiko tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.

Ia menjelaskan, melalui sosialisasi ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memahami berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi, baik di tingkat SKPD maupun di lingkungan Diskominfo.

Hal tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem keamanan informasi ke depannya.

“Data itu sangat penting dan memiliki nilai yang tinggi, sehingga perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Sosialisasi ini juga menjadi langkah awal sebelum implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sucilianita menambahkan, pendekatan manajemen risiko dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman yang dapat terjadi.

Dengan begitu, setiap instansi dapat memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko serta langkah penanganannya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, seluruh peserta dapat lebih memahami potensi risiko yang ada, sehingga mampu melakukan langkah – langkah pencegahan secara optimal.

“Tantangan dalam menjaga keamanan informasi memang semakin besar, namun hal ini bukan menjadi hambatan, melainkan upaya berkelanjutan yang harus terus dilakukan demi menjaga keamanan data dan informasi,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

DPRD Kalsel Bahas Antisipasi El Nino dan Banjir, Perkuat Ketahanan Pangan Berbasis Inovasi

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah strategis, menghadapi potensi bencana iklim, khususnya El Nino dan ancaman banjir, dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Pembahasan ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama mitra kerja terkait, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi. Selain itu, hadir pula Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, pada Selasa, (14/4).

Fokus utama rapat adalah kesiapan daerah, menghadapi dampak kemarau panjang akibat El Nino yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian serta stabilitas pasokan pangan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian menegaskan, bahwa langkah antisipatif harus dilakukan secara terencana dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Salah satu strategi utama yang didorong adalah penguatan adaptasi petani terhadap perubahan iklim.

“Penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap cuaca ekstrem menjadi sangat penting. Selain itu, pola tanam juga harus disesuaikan, termasuk dengan sistem tanam kombinasi yang lebih adaptif,” katanya.

Menurutnya, komoditas seperti jagung dapat menjadi alternatif strategis, karena memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kondisi kekeringan.

Pola diversifikasi tanaman ini diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus meminimalisir risiko gagal panen.

Salah satu Anggota DPRD Kalsel, Dewi Raisha Aprillia, saat bertanya, sumber humas DPRD Kalsel

Tak hanya berfokus pada tanaman pangan, DPRD Kalsel juga mendorong pendekatan ekologis melalui penanaman vegetasi penahan air.

Pohon seperti gayam dan aren dinilai efektif dalam menjaga cadangan air tanah, serta mendukung keseimbangan ekosistem pertanian.

“Inisiatif ini bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pertanian kita,” tambah Jahrian.

Jahrian menegaskan, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan riset dan inovasi di sektor pertanian. Dinas Pertanian diminta untuk meningkatkan kapasitas laboratorium sebagai pusat pengembangan teknologi pertanian daerah.

Laboratorium ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak inovasi, mulai dari penelitian bibit padi unggul, pengembangan pestisida ramah lingkungan, hingga produksi pupuk organik berbasis potensi lokal.

Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas petani juga dinilai penting untuk mempercepat transfer teknologi dan penerapan inovasi di lapangan.

“Tantangan El Nino dan perubahan iklim tidak dapat dihadapi dengan pendekatan konvensional semata. Diperlukan sinergi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi aktif petani untuk menciptakan sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan,”
pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Pansus I DPRD Kalsel Matangkan Rekomendasi LKPj 2025, Libatkan Tiga Mitra Strategis

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan penyusunan rekomendasi, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat bersama sejumlah mitra kerja strategis yang digelar di Rumah Banjar, Selasa (14/4).

Tiga instansi yang hadir pada rapat tersebut, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Muhamad Muslim, saat rapat LKPj 2025

Kehadiran mereka dinilai penting untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program dan kinerja pemerintah daerah.

Sekretaris Ketua Pansus I, Ilham Noor menjelaskan, bahwa pertemuan ini bertujuan menggali data dan informasi secara komprehensif dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi yang tepat sasaran.

“Kami mengharapkan laporan dan informasi dari SKPD dapat menjadi bahan penting bagi Pansus I dalam merumuskan rekomendasi yang relevan,” ujarnya usai rapat.

Ilham menjelaskan, dalam pembahasan, Pansus I menyoroti sejumlah aspek penting, mulai dari peningkatan kinerja, optimalisasi program, hingga dukungan sarana dan prasarana yang menunjang efektivitas tugas masing-masing instansi.

Menurut Ilham, hasil dari rapat ini tidak hanya akan menghasilkan rekomendasi yang bersifat evaluatif, tetapi juga mengedepankan solusi konkret bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.

Foto : suasana rapat di ruang Komisi I, sumber humas DPRD Kalsel

“Harapannya, rekomendasi yang kami susun benar-benar menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.

Lebih lanjut Ilham menambahkan, dengan pendekatan kolaboratif ini, Pansus I optimis, rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, melainkan mampu menjadi pijakan strategis, untuk mendorong kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

“Dengan ini nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Serapan Anggaran Rendah, Wali Kota Yamin Minta SKPD Percepat Realisasi

Banjarmasin – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2026, di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (15/4). Rapat dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Plt Sekda Kota Banjarmasin Dolly Syahbana.

“Realisasi kita masih rendah. Ini harus jadi perhatian bersama, karena sekarang sudah April, seharusnya program sudah mulai berjalan, bukan lagi tahap persiapan,” tegas Yamin usai rapat.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

Ia menilai lambannya serapan bukan semata karena faktor teknis, tetapi juga karena kurangnya akselerasi di tingkat pelaksana.

Namun, Wali Kota tetap membuka ruang dialog dengan seluruh SKPD untuk mengurai kendala secara bersama.

Menurutnya, ada beberapa persoalan yang menjadi faktor penghambat, mulai dari anggaran yang belum cair, perubahan perencanaan, hingga minimnya penyedia dalam proses pengadaan.

Bahkan, tidak jarang paket kegiatan sudah ditayangkan, tetapi tidak ada pihak yang mengambil.

“Kendalanya di mana, kita bahas bersama. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.

Ia pun menargetkan, April hingga Mei 2026, menjadi titik awal seluruh program “landing” atau benar – benar berjalan di lapangan.

Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh SKPD sebagai bentuk komitmen, sekaligus konsekuensi tegas jika target tidak tercapai.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana menambahkan, bahwa peran staf ahli kini diperkuat sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pemberi masukan strategis.

“Staf ahli ini bukan pelengkap, tapi mereka punya pengalaman panjang. Kita dorong mereka aktif memberi masukan dan ikut mengawal program, termasuk kegiatan fisik,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, bahwa Inspektorat ikut mengawasi secara ketat progres pelaksanaan sesuai timeline yang telah disusun.

Dari sisi pelaksanaan, ungkapnya lagi, kendala terbesar saat ini masih berada pada proses pengadaan, khususnya di sektor pekerjaan umum.

Sekitar 43 persen kegiatan masih berada dalam tahap pemilihan penyedia atau lelang. Proses ini kerap berulang karena ketidaksesuaian kriteria atau minimnya peserta.

Dampaknya, sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, terancam mundur hingga akhir tahun. Meski demikian, pemerintah tetap optimis, target penyelesaian mayoritas program dipatok pada triwulan ketiga atau sekitar September – Oktober 2026.

“Harapan kita, Oktober sudah selesai, sehingga akhir tahun bukan lagi mulai, tapi tinggal peresmian atau minimal peletakan batu pertama,” kata Dolly.

Dengan pengawalan ketat, evaluasi berkala, serta dorongan percepatan dari pimpinan daerah, Pemko Banjarmasin berupaya memastikan roda pembangunan tidak lagi tersendat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Kalsel Dorong Sinkronisasi Kebijakan Reforma Agraria Dukung Ketahanan Pangan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan, atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2026.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang penting, untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria di daerah berjalan secara optimal.

“Rapat ini menjadi titik awal untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan tahun ini berjalan baik, terarah, dan terukur keberhasilannya,” ujar Ariadi Noor, usai menghadiri rapat koordinasi awal gugus tugas reforma agraria tahun 2026, yang dilaksanakan di Aula BPN Provinsi Kalsel, Selasa (14/4) siang.

Ia menegaskan, reforma agraria merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang bertujuan menata kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks daerah, lanjutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kalimantan Selatan, khususnya untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas lahan, serta membuka akses ekonomi bagi masyarakat.

Adapun tema yang diangkat dalam rapat koordinasi kali ini, adalah Sinkronisasi dan Integrasi Kebijakan Reforma Agraria Melalui Mekanisme Pemberian Hak Berjangka Waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL) Atas Nama Badan Bank Tanah, Bersumber dari Pelepasan Kawasan Hutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan.

Menurut Ariadi, tema tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama antara bidang pertanahan, kehutanan, dan sektor pertanian.

“Oleh sebab itu, pekerjaan ini menjadi tanggung jawab bersama. Diperlukan sinkronisasi kebijakan dan integrasi lintas sektor agar pemanfaatan lahan dapat berjalan optimal,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ariadi juga menekankan beberapa hal penting kepada seluruh pihak terkait. Pertama, perlunya penyamaan persepsi dan langkah kerja antarinstansi agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kedua, pelaksanaan reforma agraria harus memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Ketiga, memastikan bahwa lahan yang tersedia benar-benar produktif dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah.

Sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi, pihaknya memandang forum ini harus mampu menghasilkan arah kerja yang jelas, termasuk penetapan lokasi prioritas, pembagian peran antarinstansi, serta rencana tindak lanjut yang terukur.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diminta untuk terus diperkuat agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

“Dengan kerja bersama dan komitmen yang kuat, kami yakin program reforma agraria ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/EPS)

Tingkatkan Efesiensi Pembibitan, BBTPH Kalsel Kembangkan Inovasi Hidroponik Pembenihan Cabai

Banjarbaru – Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya menghadirkan inovasi di sektor pertanian, salah satunya melalui pengembangan metode hidroponik untuk pembenihan cabai rawit dan tomat.

Kepala BBTPH Kalsel, Sigid Sarsanto mengungkapkan, bahwa inovasi ini merupakan langkah perdana yang dilakukan pihaknya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pembibitan tanaman hortikultura.

“Ini merupakan inovasi perdana kami dalam pembenihan cabai rawit menggunakan sistem hidroponik. Kami mencoba varietas Vanita Rawita F1 untuk melihat potensi pertumbuhannya tanpa menggunakan media tanah,” ujar Sigid, baru baru ini.

Menurutnya, penggunaan metode hidroponik menjadi alternatif di tengah keterbatasan dan penurunan kualitas lahan tanah. Dengan sistem ini, tanaman diharapkan dapat tumbuh lebih optimal karena nutrisi yang diberikan dapat terkontrol dengan baik.

Saat ini, tanaman cabai yang dikembangkan melalui metode hidroponik tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Bahkan, dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, diperkirakan sudah mulai memasuki fase berbunga.

“Kalau sesuai perkiraan, sebulan ke depan tanaman ini sudah mulai berbunga. Nanti akan kami evaluasi kembali untuk pengembangan tahap selanjutnya,” lanjut Sigid.

Selain cabai rawit, BBTPH Kalsel juga mulai mengembangkan pembenihan tomat dengan metode serupa. Namun, untuk tanaman tomat masih berada pada tahap persemaian sehingga belum dapat dipindahkan ke tahap berikutnya.

“Untuk tomat, saat ini masih dalam tahap persemaian. Pertumbuhannya masih awal, jadi belum bisa dipindahkan. Namun, ini menjadi bagian dari pengembangan ke depan,” tutup Sigid. (MRF/RIW/EPS)

CDOB Tanah Kambatang Lima, Siap Diparipurnakan Bulan Depan

Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mematangkan tahapan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Tanah Kambatang Lima. melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang digelar di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Senin (13/4). Dimana sejumlah aspek krusial dipastikan telah memenuhi syarat.

Rapat ini menghadirkan unsur pimpinan DPRD, Komisi I, serta perwakilan dari Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, BRIDA, hingga Sekretariat DPRD. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan menyeluruh sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, turut memperkuat optimisme tersebut. Ia menyebut, mayoritas indikator bahkan telah melampaui batas minimal yang ditentukan dalam regulasi. Oleh karena itu,
tidak ada kendala berarti.

“Dari sisi cakupan wilayah, persyaratan minimal lima kecamatan sudah terlampaui, karena ini mencakup dua belas kecamatan,” jelasnya.

Disampaikan Supian HK, tidak hanya aspek administratif, faktor geografis juga menjadi pertimbangan strategis. Jarak wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan dinilai menjadi alasan kuat perlunya pemekaran, guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut, seluruh pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan untuk melangkah ke tahap berikutnya, yakni penjadwalan rapat paripurna. DPRD Kalsel akan segera mengirimkan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat.

Proses ini akan terus dikawal Komisi I hingga ke tingkat kementerian, sebagai bagian dari komitmen memastikan kelancaran pembentukan daerah otonomi baru.

“Kami sepakat, bulan depan akan dijadwalkan paripurna persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Syaripuddin menegaskan, bahwa forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi terakhir sebelum masuk tahap pengambilan keputusan politik di parlemen.

“Kami ingin memastikan seluruh kesiapan, baik dari sisi kajian, administrasi, hingga dukungan teknis lainnya, sebelum dijadwalkan ke paripurna,” katanya.

Lebih lanjut Syaripudin menambahkan, hasil paparan dari perangkat daerah menunjukkan bahwa usulan pemekaran dinilai layak secara komprehensif.

Kajian yang disusun BRIDA menjadi landasan penting dalam menilai kelayakan CDOB tersebut.

Dengan kesiapan yang kian matang, CDOB Tanah Kambatang Lima kini selangkah lebih dekat menuju realisas membuka peluang pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat di wilayah.

“Secara studi kelayakan dan administrasi, hasil kajian BRIDA menunjukkan Tanah Kambatang Lima sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

129 PNS Pemprov Kalsel Diambil Sumpah, Sekda Tegaskan Komitmen Moral dan Profesionalitas

Banjarbaru – Sebanyak 129 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengikuti pengambilan sumpah/janji, yang digelar di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Selasa (14/4).

Momentum tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menegaskan pentingnya integritas sekaligus memberikan peringatan serius terkait bahaya judi online di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menegaskan, bahwa sumpah/janji PNS bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen moral yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Ini bukan hanya ucapan biasa, tetapi merupakan pernyataan dan janji yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di hadapan institusi, tetapi juga di hadapan Tuhan. Dengan berpegang teguh pada sumpah tersebut, saya yakin karier saudara akan berkembang dengan baik, serta mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar aturan maupun nilai-nilai moral,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap PNS memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku serta menjaga sikap profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Menurutnya, ASN harus mampu menunjukkan kinerja terbaik dan menjadi bagian dari generasi baru birokrasi yang berintegritas.

“Tunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik saudara sebagai abdi negara. Jadilah ASN yang mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, menjaga nama baik institusi, serta terus meningkatkan kompetensi diri dalam menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Syarifuddin juga memberikan perhatian khusus terhadap maraknya praktik judi online yang kini mulai menyasar kalangan pegawai negeri.

Ia mengingatkan bahwa keterlibatan dalam judi online tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga dapat merusak kinerja dan karier ASN.

“Saya ingatkan hindari judi online dalam bentuk apapun. Saat ini sudah banyak contoh pegawai yang terjebak, hingga akhirnya berdampak pada kinerja, keuangan, bahkan kehidupan keluarga. Jika ini sampai mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai ASN, tentu akan ada konsekuensi dan sanksi yang harus diterima,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa praktik tersebut juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

“Judi online bukan hanya pelanggaran disiplin, tetapi juga dapat merusak integritas pribadi dan mencoreng citra pemerintah. Oleh karena itu, saya minta seluruh ASN benar-benar menjauhi praktik ini dan fokus pada tugas utama sebagai pelayan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Indera Malik mengatakan, sebanyak 129 peserta yang mengikuti pengambilan sumpah/janji tersebut merupakan CPNS formasi tahun 2025 yang resmi diangkat dan dilantik sebagai PNS pada tahun 2026.

Ia menjelaskan bahwa proses pengambilan sumpah/janji ini merupakan tahapan penting dalam perjalanan karier ASN setelah melalui berbagai proses seleksi dan pembinaan.

“Sehingga pada tahun 2026 ini mereka resmi diangkat menjadi PNS. Ini menjadi momentum penting sebagai awal pengabdian secara penuh kepada negara dan masyarakat,” ujarnya.

Indera juga menekankan bahwa para PNS yang baru dilantik diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang optimal serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

“Kami berharap para PNS yang baru diambil sumpahnya ini dapat bekerja secara profesional, disiplin, dan berintegritas tinggi. Mereka diharapkan tidak hanya mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi, tetapi juga terus meningkatkan kompetensi serta menjunjung tinggi nilai-nilai ASN, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Gelar Bimtek Koperasi Merah Putih Angkatan 1, Ini Harapan Pemko Banjarmasin

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkoperasian Bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih Angkatan ke 1, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Selasa (14/4). Bimtek dibuka Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja, Banjarmasin, Machli Riyadi.

Ananda menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya, kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin atas pelaksanaan kegiatan ini, serta kepada semua pihak yang telah berperan memperkuat gerakan koperasi di Kota Banjarmasin, khususnya melalui program Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Ket foto : Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda

“Teriring ucapan terima kasih kami sampaikan atas terselenggaranya kegiatan Bimtek ini,” ungkap Ananda.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia, pemerintah ingin menekankan pentingnya koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat dan pilar ketahanan pangan nasional.

“Alhamdulillah, sejak 12 Mei 2025, Pemerintah Kota Banjarmasin telah membentuk satuan tugas percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih,” jelas Ananda.

Dan, lanjutnya, hingga Juni 2025, seluruh 52 kelurahan di Kota Banjarmasin telah
memiliki akta pendirian koperasi yang telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum.

“Bahkan, Kota Banjarmasin juga berhasil meraih penghargaan sebagai daerah tercepat kedua dalam pembentukan Koperasi Merah Putih se-Kalimantan Selatan,” ucap Ananda.

Ini bukan hanya capaian
administratif, tapi bukti nyata, bahwa semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi di Kota Banjarmasin terus bertumbuh dengan baik.

Karena itu, bimtek ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengelola koperasi, agar mampu menjalankan organisasi sesuai prinsip koperasi yang baik.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan Bimtek bagi pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kita ingin mereka menjalankan koperasi secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan prinsip koperasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini berlangsung selama dua hari dengan total peserta dari 52 kelurahan. Hari pertama diikuti 26 kelurahan, dan sisanya dijadwalkan pada hari berikutnya.

“Saya berharap, seluruh peserta bimtek dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, mempraktikkan ilmunya, dan menjadi penggerak ekonomi di kelurahan masing-masing,” ucap Ananda.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Machli Riyadi menyebut, bimtek ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam membina Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan.

“Sejak awal kita ingin membekali mereka dari sisi pengetahuan, keterampilan, hingga strategi entrepreneurship dalam mengelola koperasi,” jelasnya.

Ia menegaskan, pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada kemampuan menggali potensi lokal dan membangun jaringan usaha.

“Kita tidak ingin koperasi hanya menunggu bantuan dari APBN atau APBD, tetapi mampu mandiri dengan menggali potensi di wilayah masing-masing serta membangun networking,” katanya.

Selain itu, terdapat delapan koperasi yang telah mulai beroperasi, meskipun masih perlu penguatan agar dapat berkembang lebih optimal.

“Kita optimis, meskipun baru delapan yang berjalan, ke depan seluruh koperasi bisa aktif. Kami akan terus mengawal dan membantu mengatasi kendala yang mereka hadapi,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa koperasi diharapkan mampu bersaing dengan memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalin kerja sama dengan distributor.

Melalui Bimtek ini, para peserta juga mendapatkan materi terkait tata kelola organisasi, keuangan, perpajakan, serta penguatan jiwa kewirausahaan. (SRI/RIW/EPS)

Empat Tahun Berturut – Turut Bintang 5, Bank Kalsel Kukuhkan Diri di TOP BUMD Awards 2026

Jakarta – Bank Kalsel kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih sejumlah penghargaan pada ajang TOP BUMD Awards 2026 yang diselenggarakan Majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-OTDA), serta berbagai lembaga dan konsultan bisnis nasional.

Acara puncak penghargaan yang berlangsung di Jakarta pada Senin (13/4) tersebut, dihadiri sejumlah kepala daerah, direksi BUMD, serta pemangku kepentingan sektor keuangan daerah. Hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Firmansyah, serta Kepala Divisi Perencanaan dan Kinerja Deddy Setiawan.

Keterangan foto: Momen Bank Kalsel menerima penghargaan bergengsi pada TOP BUMD AWARD 2026

Keikutsertaan Bank Kalsel dalam ajang ini tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan penilaian yang komprehensif dan independen. Proses tersebut meliputi seleksi administrasi, pengisian kuesioner kinerja, hingga sesi presentasi dan wawancara penjurian yang diikuti langsung jajaran manajemen Bank Kalsel.

Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, Bank Kalsel berhasil meraih sejumlah penghargaan, yaitu Medali Golden Trophy (Bintang 5 selama 4 tahun berturut-turut), TOP Pembina BUMD 2026 (Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin), TOP BUMD Awards 2026 BPD Bintang 5 (Bank Kalsel), TOP CEO BUMD 2026 (Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin).

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan, bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan Bank Kalsel serta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pemegang saham.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi layanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Fachrudin.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut meraih penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026.

Penghargaan tersebut menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi ke-76 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekdaprov Syarifuddin menilai capaian ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Ia juga mengharapkan penghargaan ini dapat semakin mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah, serta menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.

Ajang TOP BUMD Awards 2026 mengangkat tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan”, yang menekankan pentingnya peran BUMD, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan .

Partisipasi Bank Kalsel dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat positioning dan meningkatkan brand awareness di tingkat nasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.

Dengan capaian ini, Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh sebagai bank daerah yang kompetitif, inovatif, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EPS)