Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung dengan upaya pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Yang mana menurut UU 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Dalam UU tersebut hak-hak penyandang disabilitas yang terkait literasi antara lain hak di bidang pendidikan, aksesibilitas (literasi Braille, pendengaran, dan sebagainya), pelayanan publik, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Kalsel Syarifah Norhani menyebut, dalam pemberian informasi terutama pembangunan di Banua, pihaknya telah bekerjasama dengan sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Banjar.

“Kita sudah berkoordinasi dengan SMK SLB 3 Banjar untuk menyampaikan bahasa isyarat dalam kegiatan,” ujarnya Jumat (3/12).

Syarifah juga mengungkapkan, pada tahun ini Diskominfo Kalsel melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah berhasil meraih predikat cukup informatif, yang mana salah satu faktornya adalah melalui penyebarluasan informasi kepada kaum berkebutuhan khusus.

“Dalam acara itu kita ada penayangan tentang keterbukaan informasi. Kita juga menggunakan bahasa isyarat agar informasi dapat tersampaikan kepada penyandang disabilitas ini,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada 3 Desember merupakan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) atau International Day of Persons with Disability (IDPD). Hari Disabilitas Internasional diperingati untuk menghilangkan stigma, memberi dukungan atas hak-hak untuk meningkatkan martabat, dan kesejahteraan yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

Pada tahun ini Hari Disabilitas Internasional 2021 memiliki tema “Kepemimpinan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Menuju Tatanan Dunia yang Inklusif, Aksesibel dan Berkelanjutan Pasca COVID-19″. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Bencana banjir masih menggenang dibeberapa Kabupaten di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel pertanggal 2 Desember, bencana banjir telah merendam lima kabupaten.

“Yang masih terendam HSS, HSU, HST, Tabalong dan Balangan,” ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalsel Abriansyah Alam, Jum’at (3/12).

Dari 5 kabupaten ini, lanjut Alam, ada 35 kecamatan yang terdampak banjir dengan 137 desa/kelurahan.

Dari data ini juga disampaikan Alam, jumlah KK yang terdampak sebanyak 10.685 KK dengan 31.193 jiwa.

“Jumlah rumah terdampak ada 9.495 rumah, terdapat 3.133 orang telah memilih untuk mengungsi. Korban jiwa hingga saat ini belum ada laporan,” katanya.

Terkait dampak banjir yang kian meluas ini, Pemprov Kalsel juga telah mengambil langkah-langkah strategis, terutama di Kabupaten HST yang telah menetapkan status tanggap darurat.

“Kita sudah melakukan beberapa upaya, yakni pembangunan posko induk, evakuasi, assessment, membangun tenda pengungsian serta dapur umum,” paparnya.

Ia menyebut, saat ini kembali mengirimkan personil BPBD Kalsel untuk membantu kabupaten terdampak yang dilengkapi dengan beberapa peralatan berupa mobil, perahu karet, perahu bermesin serta keperluan lainnya.

“Yang baru dikirim adalah tim kedua menggantikan tim pertama. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebugaran personil,” ujarnya.

Alam juga menambahkan, jika diakumulasikan, banjir di Kalsel sepanjang tahun 2021 ini tercatat 12 Kabupaten Kota telah merasakan bencana banjir yang merendam 172.902 rumah ini.

“Hanya Kabupaten Kotabaru yang tidak mengalami banjir pada 2021 ini,” terangnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalsel menyambut baik Surat Edaran Gubernur Kalsel Sahbirin Noor terkait penetapan PPKM level 3 mulai berlaku sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi kepada wartawan, belum lama tadi.

“Penerapan PPKM Level 3 di Kalsel sesuai kebijakan pemerintah menjelang natal dan tahun baru (Nataru) 2022,” katanya.

Firman Yusi mengaku sependapat dengan kebijakan tersebut mengingat tujuan dari kebijakan tersebut untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Dimana pasca Idul Fitri lalu, Kalsel kembali mengalami peningkatan jumlah kasus COVID-19 dan hunian rumah sakit jadi tinggi karena adanya kegiatan yang dilakukan sebelum dan setelah Idul Fitri. 

Maka dari itu, kata Firman pemberlakuan PPKM Level 3 ini akan mencegah terulangnya peningkatan kasus COVID-19.

“Dengan diberlakukannya PPKM Level 3 dapat meminimalkan mobilisasi orang sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita tekan,” jelasnya.

Apalagi, kata Politisi PKS itu, vaksinasi Kalsel juga belum memenuhi capaian yang masih di bawah target 70 persen hingga akhir tahun 2021.

“Sampai dengan hari ini capaian vaksinasi kita belum tercapai,” ungkapnya.

Firman menilai dengan pemberlakukan PPKM tersebut masyarakat dapat menerima dalam tengang waktu yang ditentukan pemerintah agar tidak terulang lonjakan COVID-19 karena yang dicegah merupakan pergerakan seluruh orang di Indonesia.

Meskipun seperti Kota Banjarmasin telah berada di Level II namun kata Firman pemberlakuan PPKM Level 3 ini dapat meningkatkan prokes khususnya bagi orang yang masuk keluar Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Isian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022. Alokasi anggaran  sebesar Rp25,07 triliun diserahkan kepada pejabat berwenang Kementerian/Lembaga dan Bupati/Wali kota, Jumat (3/12) di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2022 tersebut terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp8,18 triliun dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp16,8 triliun.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam sambutannya mengingatkan, dalam penggunaan APBN melalui DIPA dan TKDD 2022 tersebut agar sejalan dengan program pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat sesuai arahan Presiden RI Jokowi.

“Saya berharap seluruh dana dapat segera berjalan dan tepat sasaran, serta dapat terserap secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing”, sebutnya.

Dengan demikian tujuan dari pelaksanaan APBN dan APBD dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat dapat tercapai.

Paman Birin, berpesan kepada Bupati/Wali Kota dan Pimpinan satuan kerja SKPD, segera lakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan  anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana yang telah disusun.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah mengatakan, alokasi dana APBN untuk provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 berjumlah sebesar Rp25.07 tnliun dengan rincian untuk belanja pemenntah pusat sebesar Rp8,18 triliun dan belanja TKDD sebesar Rp16,89 triliun.

Sulaimansyah, mengungkapkan, dukungan pemerintah pusat kepada Kalsel stabil walau di masa pandemi.

“DIPA yang diserahkan hari ini berjumlah 541 DIPA dengan nilai Rp8,18 triliun,” kata Sulaimansyah.

Untuk belanja TKDD di Kalsel tahun 2022, terdapat 10 Pemerintah Daerah yang mengalami kenaikan alokasi sementara 4 daerah mengalami penurunan. Totalnya sebesar Rp16,89 trilyun dengan rincian alokasi untuk dana bagi hasil Rp4,3 triliun, DAU sebesar Rp7,49 triliun, DAK Fisik sebesar Rp1,28 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp2,30 triliun, dana insentif daerah Rp91,21 miliar dan dana desa sebesar Rp1,43 triliun.

Adapun pokok-pokok APBN tahun 2022 adalah ekspansif untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga keseimbangan antara countercyclical dengan pengendalian risiko dan sustainabilitas.

Reformasi struktural untuk perbaikan fondasi ekonomi melalui pembangunan SDM dengan mengakselerasi reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan untuk menciptakan daya saing dan produktivitas.

Reformasi perpajakan, dan reformasi penganggaran, dengan mendorong belanja menjadi lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus program prioritas berbasis hasil, serta antisipatif terhadap ketidakpastian. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BARITO KUALA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin terus berupaya mengembangkan potensi pemuda di Kalimantan Selatan untuk berperan aktif dalam lingkungan masyarakat serta berkontribusi dalam setiap perkembangan kemajuan bangsa dan negara. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 tetang Kepemudaan bertempat di salah satu Rumah Makan di kawasan Handil Bakti, Kamis (2/12).

Menurut Wakil Rakyat yang akrab disapa Bang Dhin ini, dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi aktivitas kepemudaan. Sehingga pemuda-pemuda di Kalimantan Selatan bisa memperbanyak sinergi dalam setiap inovasi dan kreasi.

“Generasi muda wajib bersemangat, bersatu dan bergotong-royong. Menjaga kredibilitas, profesional, dan dewasa dalam berpolitik.” ucapnya.

Dijelaskan Bang Dhin, bahwa peran pemuda sangatlah penting dalam melakukan terobosan-terobosan kreativitas dan inovasi sehingga diharapkan dapat membangkitkan sektor-sektor yang terdampak pandemi saat ini.

Turut berhadir dalam kegiatan tersebut sebagai nara sumber yaitu Akademisi Muhammad Faisal Akbar dan Muhammad Abdan Syakura yang juga memberikan paparannya terkait Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Sosper kali ini diikuti oleh para peserta yang berasal dari IKM (Ikatan Keluarga Mahasiswa) Batola dan IKMABAN (Ikatan Mahasiswa Banjarmasin). (NRH/RDM/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, disambut Tilah Bambu  pada momen perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Hulu Sungai Selatan (HSS), Jumat (3/12), di Lapangan Lambung Mangkurat Kandangan.

Lanting yang dimaksud bukan mengarungi sungai, melainkan diarak di tengah lapangan oleh para penari.

Rakit bambu tersebut merupakan bagian dari pertunjukan Tari Tilah Paring, atraksi kesenian yang sempat meraih juara di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Wakil Gubernur Muhidin dan Bupati HSS Achmad Fikry dipersilakan menaiki lanting, sebagai bentuk penghormatan puncak perayaan HUT ke-71 HSS.

Untuk diketahui, lanting atau rakit bambu identik dengan destinasi wisata Loksado di HSS. Populer dengan bamboo rafting-nya, Loksado kerap menjadi incaran para wisatawan.

Wakil Gubernur Muhidin menghadiri Hari Jadi HSS bersama istri, Fathul Jannah Muhidin. Turut mengiringi, Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan serta alim ulama.

Muhidin dalam sambutannya membeberkan, kebetulan pekan lalu Ia meluncurkan Kalender Pariwisata Kalimantan Selatan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu yang dipromosikan adalah objek wisata Loksado.

“Ulun memperkenalkan wisata Loksado, yaitu belanting. Ini luar biasa. Banyak wisata arung jeram, tetapi tidak ada yang dengan uniknya menggunakan paring (bambu),” ujarnya.

Adapun peringatan Hari Jadi HSS kali ini digelar di tempat terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan, serta berlangsung secara virtual.

“Kesederhanaan tidak mengurangi makna peringatan. Justru kesederhanaan mencerminkan kedewasaan kita dalam merespons setiap keadaan yang terjadi di banua,” kata Muhidin, membacakan sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

“Dalam perjalanan ini, kiranya Hulu Sungai Selatan makin tangguh dalam menghadapi persoalan daerah sekaligus mampu memanfaatkan potensi dan peluang daerah baik di sektor ekonomi, pendidikan, dan pembangunan lainnya,” ujarnya.

Secara terpisah, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor memberikan ucapan selamat melalui video berdurasi singkat.

“Mari kita kembali bangkit dan tangguh meski pandemi belum usai. Dengan semangat dan disiplin protokol kesehatan, pemerintah bersama rakyat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif,” tutur Sahbirin Noor.

Sementara itu, Bupati HSS Achmad Fikry memaparkan beberapa pencapaian daerah yang dipimpinnya selama beberapa tahun belakangan.

“Di antaranya penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka yang mengecil, Opini WBK yang delapan kali kita terima Wajar Tanpa Pengecualian, nilai SAKIP kita juga semakin baik,” terangnya.

Ia juga menyebutkan Visi RPJMD Hulu Sungai Selatan, yakni cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat.

“Tagline Banua Rakat Banua Babarkah mengandung makna bahwa keberhasilan pembangunan di Hulu Sungai Selatan adalah berkat pelaksanaan program yang terintegrasi pada semua sektor, dan didukung oleh semua pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” terangnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan, mengikuti pasar murah yang diselenggarakan dari kerjasama Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.

Kepada Abdi Persada FM Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan Heri Purwanto, pada Jumat (3/12) mengatakan, dalam kegiatan pasar murah pihaknya selalu terlibat, terlebih dimasa masih pandemi COVID-19. Dalam membantu warga tidak mampu ini, disediakan sebanyak 200 paket, dengan harga yang tebus cuma Rp 50 ribu rupiah.

“Kami bantu dengan cara menjual satu paket, berisi beras 3 liter, mie intans 5 bungkus, gula 1 kilogram, teh 1 kotak dan minyak goreng 1 liter,” katanya

Disampaikan Heri Purwanto, dari 200 paket ini diperuntukkan 200 kupon, untuk teknis diserahkan ke Kelurahan setempat, yang diakomodir Ketua RT masing-masing, karena lebih mengetahui kondisi warga tidak mampu tersebut.

“Kegiatan membantu warga yang tidak mampu akibat terdampak pandemi COVID-19. Kita gelar juga dalam pasar murah di Kabupaten lain,” jelasnnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Rizki Adhani Fadila, sangatlah mengapresiasi kegiatan pasar murah ini diikuti berbagai pihak diantaranya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan, Bulog, beberapa ritel modern hingga puluhan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Banjarmasin.

“Pasmur ini digelar menjelang Natal dan Tahun Baru, dengan tujuan menjaga kestabilan harga di pasaran, apalagi harga minyak goreng masih tinggi sejak satu bulan lalu,” ucapnya

Lebih lanjut Rizki Adhani Fadila menambahkan, untuk di Kota Banjarmasin kegiatan pasar murah diselenggarakan melalui kerjasama Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, selama dua hari yaitu pada 2 – 3 Desember 2021, bertempat di halaman kantor Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan di bawah jembatan kembar Basirih Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sedangkan bagi 11 Kabupaten masing masing satu kali.

“Semuanya berjalan lancar dengan tetap ketat menerapkan protokol kesehatan, seperti disediakan tempat mencuci tangan, jarak masuk pembeli diatur, serta wajib memakai masker,” tutupnya

Untuk diketahui, pasar murah menjelang Natal dan Tahun Baru, dimulai di Kabupaten Balangan, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tapin, Tabalong, Tanah Laut, Batola, dan terakhir di halaman kantor Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan pada 15 Desember mendatang. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan KOPRI Kalsel menggelar Kejuaraan Bulutangkis Bergerak Antar SKPD Dalam Rangka HUT KORPRI ke 50 Tahun 2021, di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin Banjarmasin, Jumat (3/12) dan, dibuka Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Syaiful Ansyari.

Gubernur mengharapkan atlet KORPRI Kalsel cabang olahraga bulutangkis mampu berprestasi hingga tingkat nasional.

“Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memberikan pembinaan olahraga dikalangan ASN,” ucapnya.

Sehingga, lanjut Gubernur, kebugaran ASN dapat terjaga dan ASN juga dapat meningkatkan prestasi mereka.

“Pada kejuaraan bulutangkis bergerak ini diminta seluruh ASN dapat menjaga sportifitas mereka dalam bertanding, serta dapat meraih prestasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, saat ini pihaknya menggelar Kejuaraan Bulutangkis Bergerak Antar SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka memeriahkan HUT KORPRI.

“Pada kejuaraan ini merupakan upaya dari pihak agar ASN dan Tenaga Kontrak dapat terus berolahraga dalam rangka menjaga kebugaran meski dalam suasana pandemi COVID-19,” ujarnya.

Sedangkan Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan mengatakan, pada momentum Kejuaraan Bulutangkis Bergerak ini, pihaknya mencari talent talent dari KORPRI dalam bidang olahraga.

“Kejuaraan Bulutangkis Bergerak Antar SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, diharapkan lahir atlet atlet ASN yang handal,” ujarnya.

Pada Kejuaraan Bulutangkis Bergerak Antar SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini mempertandingkan nomor ganda putra dan ganda campuran, dar perwakilan dari 35 SKPD. (SRI/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi apabila penerimaan program relaksasi 50 persen hingga 21 Desember 2021 yang dijalankan Pemprov Kalsel mampu terealisasi sesuai target penetapan.

“Kalau memang tercapai ya Alhamdulillah, artinya dorongan melalui sosialisasi yang digelar juga berdampak besar terhadap penerimaan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya kepada wartawan, usai menggelar Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) Perda Nomor 5 Tahun 2011 terkait Pajak Daerah, di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (3/12) sore.

Tak bisa dipungkiri, program relaksasi yang diberlakukan mulai dari 9 Agustus – 9 Oktober 2021 lalu memberikan respon positif meski merangkak. Akan tetapi, dilanjutkan 21/21 Bauntung, secara bertahap pergerakannya pun sudah mulai terlihat membaik.

“Maka dari itu, kita sebagai anggota DPRD Kalsel sebenarnya turun gunung untuk menyampaikan sosialisasi ini terkait program relaksasi agar mendorong masyarakat untuk memaksimalkan penerimaan yang berlaku hingga 21 Desember 2021 mendatang,” beber Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel yang akrab disapa paman Yani itu.

Tentu, menurut Yani Helmi, yang membidangi ekonomi dan keuangan di Komisi II DPRD Kalsel itu bahwa inisasi program Pemprov Kalsel melalui Gubernur, Sahbirin Noor, merupakan langkah tepat sebagai pendukung utama optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi ini.

“Kita harapkan program 21/21 Bauntung yang dijalankan ini mampu berjalan maksimal,” tutupnya.

Sekedar diketahui, Pemprov Kalsel telah menetapkan realisasi penerimaan secara total keseluruhan pada Desember 2021 mencapai Rp100 miliar dengan pendapatan sementara sudah sekitar Rp58 miliar.

Terbaru, data Badan Keuangan Daerah (Bakeuda)  Kalsel melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan telah terealisasi sebanyak Rp15 miliar secara akumulasi. Sehingga apabila ditotalkan sebesar Rp73 miliar.

Agar mampu tercapai sekitar Rp100 miliar di akhir tahun. Setidaknya, Pemprov Kalsel harus menutupi sisa kekurangan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp27 miliar. (RHS/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 yang digelar di Kelurahan Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu, selain diharapkan optimal, penerimaan lainnya pun mampu terealisasi dengan baik.

Kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah masyarakat hingga pejabat kelurahan tersebut, diselenggarakan di lobi depan Kantor Kelurahan Gunung Tinggi, Jumat (3/12) sore.

Pelaksanaan yang berisi tentang penyampaian rincian informasi pajak daerah Provinsi Kalsel ini juga masih dalam suasana program kebijakan relaksasi yang berlaku hingga 21 Desember 2021 nanti.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyampaikan, dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong serta meningkatkan minat masyarakat Kalsel khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu untuk melunasi kewajibannya.

“Saya tidak akan bosan-bosannya untuk mensosialisasikan ini, bahkan usaha tersebut merupakan dorongan agar warga dapat memanfaatkan program 21/21 Bauntung,” ujarnya kepada wartawan, usai menggelar kegiatan Sosper Perda tentang Pajak Daerah Provinsi Kalsel.

Ia yang membidangi ekonomi dan keuangan itu, mengungkapkan, manfaat program relaksasi kebijakan yang berlaku hingga 21 Desember nanti, diakui banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat apabila realisasi ini mampu berjalan secara baik dan optomal.

“Gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Relaksasi ini hanya tinggal 20 hari lagi bahkan tak sampai lagi, jadi kepada warga di Tanah Bumbu, ayo bersama-sama ke Samsat Batulicin, karena pajak untuk kita semua menuju pembangunan yang lebih baik,” harap Ketua Fraksi dari Partai Golkar di Komisi II DPRD Kalsel yang sering disapa paman Yani.

Disamping itu, dia mengatakan, selain pajak daerah yang berbentuk kendaraan, diharapkan pendapatan di sektor lain seperti air permukaan (PAP) dapat terus digali. Sehingga, pendapatan asli di provinsi Kalsel mampu seimbang.

“Inilah yang selalu kita dorong terkait banyaknya optimalisasi penerimaan dari pajak daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Lurah Gunung Tinggi, Yudhi Hanna, menyebutkan, meski penerimaan pajak kendaraan mengalir ditingkat Pemprov Kalsel. Namun, diakuinya, juga akan berdampak besar terhadap pembangunan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

“Makin banyak pajak yang dibayarkan, maka, pembangunan di Tanah Bumbu baik ditingka Kelurahan ataupun di pemerintahanya mampu ikut berkembang,” imbuhnya.

Pelaksanaan Sosialisasi Perundang-undangan terkait pajak daerah Provinsi Kalsel yang diikuti puluhan warga dan kelurahan, setelah ba’da Jumat itu, diketahui tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang dianjurkan Satgas COVID-19 Kalsel. (RHS/RDM/RH)