Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Realisasi panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2021 di Kalimantan Selatan, mencapai 254,26 ribu hektar, atau turun sekitar 35,57 ribu hektar (12,27 persen) dibanding 2020 yang mencapai 289,84 ribu hektar. Namun pada tahun 2020 dan 2021, puncak panen padi terjadi pada bulan yang sama, yaitu Agustus dengan luasan sebesar
57,97 ribu hektar pada Agustus 2021, dan sebesar 83,63 ribu hektar pada Agustus 2020.

Pada rilis bulanannya di awal Maret 2022, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Yos Rusdiansyah juga menjelaskan, luas panen padi pada Januari 2022 mencapai 0,55 ribu hektar. Sehingga potensi
panen sepanjang Februari hingga April 2022, diperkirakan seluas 55,23 ribu hektar.

“Dengan demikian, total luas panen padi pada Subround Januari-April 2022 diperkirakan mencapai 55,78 ribu hektar, atau mengalami kenaikan sekitar 16,21 ribu hektar (40,96 persen) dibanding
luas panen padi pada Subround Januari-April 2021 yang sebesar 39,57 ribu hektar,” papar Yos pada rilis virtual melalui akun media sosial BPS Provinsi Kalsel.

Lebih lanjut Yos mengatakan, produksi padi di Kalimantan Selatan sepanjang Januari hingga Desember 2021, mencapai
sekitar 1,02 juta ton gabah kering giling (GKG), atau turun sekitar 133,99 ribu ton GKG (11,65 persen) dibanding 2020 yang sebesar 1,15 juta ton GKG. Produksi padi tertinggi pada
2021, terjadi pada Agustus, yaitu sebesar 219,64 ribu ton GKG. Sementara produksi
terendah terjadi pada Desember, yaitu sebesar 2,63 ribu ton GKG.

“Pada tahun sebelumnya, produksi padi tertinggi juga terjadi pada Agustus dan produksi padi terendah terjadi pada Januari,” jelas Yos.

Berdasarkan data BPS, penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2021 terjadi dibeberapa wilayah seperti
Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Utara, dan Tanah Laut. Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota justru mengalami peningkatan produksi padi, seperti Kabupaten Balangan dan Kota Banjarbaru.

Tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2021 adalah Kabupaten Barito Kuala, Banjar, dan Hulu Sungai Tengah. Sementara tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah adalah Kabupaten Balangan, Kota
Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.

“Jika melihat perkembangan produksi padi selama tahun 2021 menurut Subround, terjadi penurunan produksi padi secara berturut-turut pada Januari-April 2021 dan Mei-Agustus 2021. Yaitu masing-masing sebesar 3,01 ribu ton GKG (1,60 persen) dan 139,26 ribu ton GKG (23,69 persen), dibanding periode yang sama pada 2020. Penurunan produksi padi tersebut disumbang penurunan luas panen yang terjadi pada Januari-April sebesar 7,11 ribu hektar (15,22 persen) dan Mei-Agustus sebesar
38,66 ribu hektar (25,06 persen),” tambah Yos.

Disisi lain, peningkatan produksi padi hanya terjadi pada Subround September-Desember 2021, yaitu sekitar 8,27 ribu ton GKG (2,21 persen) dibanding periode yang sama pada 2020.
Pada Januari 2022, produksi padi diperkirakan sebesar 2,47 ribu ton GKG, dan potensi produksi padi sepanjang Februari – April 2022 mencapai 256,68 ribu ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada Januari-April 2022 diperkirakan mencapai 259,15 ribu ton GKG, atau naik 74,50 ton GKG (40,35 persen) dibanding
2021 yang sebesar 184,65 ribu ton GKG.

Tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi (GKG) tertinggi pada Januari hingga April
2022 adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tapin, dan Tabalong.

Sedangkan, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah pada periode
yang sama adalah Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Banjar.
Sementara itu, Kota Banjarmasin diperkirakan tidak ada produksi padi.

Selanjutnya menurut Yos, jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka
produksi padi sepanjang Januari hingga Desember 2021 setara dengan 601,33 ribu ton beras,
atau turun sebesar 79,28 ribu ton (11,65 persen) dibanding 2020 yang
sebesar 680,61 ribu ton. Produksi beras tertinggi pada 2021 terjadi pada Agustus, yaitu sebesar 129,96 ribu ton dan produksi beras terendah terjadi pada Desember,
yaitu sebesar 1,56 ribu ton. (RIW/RDM/SA)

BANJARBARU – Kebutuhan guru SMA/SMK/SLB di Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai 3.831 orang. Sebab itu sebanyak 2.230 guru honorer Kalsel akan diusulkan kembali dalam usulan kebutuhan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022.

“509 diantaranya sudah mengikuti seleksi PPKPK tetapi tidak lolos,” ucap Kabid GTK Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, baru baru tadi.

Formasi yang dibuka pada seleksi PPPK Pemprov Kalsel tahap 1 dan 2 diungkapkan Rahim ada 1.690 orang, sementara yang lulus hanya sebanyak 1.181 orang.

“Jadi sisanya ada 509 formasi yang belum terisi, dan ini yang kita usulkan bersamaan dengan kebutuhan kita yang tidak dipenuhi oleh pusat,” ujarnya.

Rahim berharap di tahap tiga nanti sisa kebutuhan PPPK ini bisa diakomodir, tujuannya agar Kalsel tak kekurangan guru.

“Karena setiap tahun selalu ada guru yang pensiun dan harapan kita semua guru dapat terangkat,” harapnya.

Rahim mengingatkan, guru yang layak mengikuti seleksi PPPK yakni guru honorer K2, guru honorer di sekolah negeri maupun swasta, serta telah memiliki sertifikat pendidik.

“Selain PPPK untuk guru, kita berharal agar PPPK juga bisa disediakan bagi tenaga kependidikan,” tutupnya. (SYA/RDM/SA)

BANJARBARU – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Nafarin, menyebutkan ada wajah baru yang mengisi deretan lima besar negara dengan nilai investasi tertinggi di Kalsel pada tahun 2021.

Komitmen Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam menarik dan memberikan kemudahan berinvestasi di Kalsel dinilainya memiliki peran paling besar dalam hasil pencapaian ini.

Jika sebelumnya Penanaman Modal Asing (PMA) Kalsel selalu di dominasi oleh negara asia yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Korsel dan Cina. Di tahun 2021 lalu diungkapkannya, PMA Kalsel sudah mulai diduduki oleh negara eropa seperti Jerman dan Belanda.

“Kita merasa bangga dengan adanya dinamika baru ini, mudah mudahan nanti akan ada wajah baru (negara) lain yang berinvestasi di tempat kita,” ungkapnya baru baru tadi.

Berdasarkan urutannya, Jerman berada di urutan kedua di bawah Malaysia dengan nilai investasi sebesar Rp300,539 miliar atau 40,91 persen dari total PMA Kalsel di tahun 2021.

“Mereka (Jerman) bergerak di sektor pertambangan di Kabupaten Tanah Laut,” jelasnya.

Selain Jerman dan Belanda, lanjutnya, Kalsel juga akan kedatangan investor dari Oman yang berencana membangun perusahaan kilang minyak di Kabupaten Kotabaru.

“Kalau kita hitung kemarin nilai investasinya kurang lebih Rp10 triliun,” tambahnya. (SYA/RDM/SA)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, mempersiapkan pemilihan duta wisata tahun 2022 ini.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan
Selatan Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan belum lama tadi menjelaskan,
saat ini pihaknya mulai mempersiapkan tahapan pelaksanakan pemilihan Duta Wisata Kalimantan Selatan tahun 2022, sebagai upaya meningkatkan promosi wisata di Banua.

“Sebelumnya kami gelar putri pariwisata, tahun ini diganti namanya duta wisata, karena dibuka kategori putra,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, untuk di tingkat Kabupaten dan Kota, sebagian besar sudah ada yang melaksanakan di bulan Februari, sedangkan ditingkat Provinsi rencananya setelah perayaan hari raya idul fitri 1443 H atau tepatnya Bulan Mei 2022 mendatang. Ia berharap para peserta yang ingin ikut berpartisipasi mendaftar, maka bisa dari sekarang mempersiapkannya.

“Dengan adanya putra pariwisata dapat semakin membantu kemajuan destinasi wisata di tiga belas kabupaten dan kota, agar lebih berkembang lagi dan dikenal hingga ke mancanegara,” tutur mantan Pjs Bupati Kotabaru itu.

Lebih jauh Syarifuddin menyampaikan, setelah nantinya berjalan lancar dalam pelaksanaan pemilihan Duta Wisata Kalimantan Selatan, pihaknya juga akan mempersiapkan bagi Duta Wisata yang terpilih sebagai pemenang, akan diikutkan ke tingkat nasional.

“Kita punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan Duta Wisata, agar bisa maksimal ikut dalam kompetisi itu,” tutupnya. (NHF/RDM/SA)

BANJARMASIN – Menyikapi program Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI) dalam rangka menyongsong Zero Over Dimensi Over Load ( ODOL) Tahun 2023, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi komparasi terkait keselamatan jalan darat dan laut di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jumat (4/3).

Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah dan diikuti beberapa anggota Komisi III lainnya serta didampingi Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalsel. Gusti Abidiansyah mengatakan tujuan kedatangan pihaknya ke Dishub Jatim guna menggali terkait penerapan program ODOL yang ada di Jatim yang dinilai sudah cukup baik.

“Harapannya hasil pertemuan ini dapat menjadi masukan agar penerapan rencana ODOL ini tahun 2023 di Kalsel bisa berjalan baik,” jelas Politisi Partai Demokrat itu melalui telepon, usai kegiatan, Jum’at (4/3).

Selain itu, Gusti Abidinsyah menyatakan Komisi III DPRD Kalsel menyambut baik rencana pembukaan penyeberangan ke Kalsel di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.

“Kami akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk menjembatani persiapan rencana penyeberangan tersebut nantinya,” ucapnya.

Untuk diketahui, rombongan Dewan Kalsel itu diterima oleh Sekretaris Dishub Jatim, Padelan berserta jajarannya. (NRH/RDM/SA)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan agar Bank Kalsel Cabang Pelaihari dapat meningkatkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Dewi Damayanti Said kepada wartawan, belum lama tadi.

Menurutnya, dari paparan Kepala Bank Kalsel Cabang Pelaihari di hadapan Komisi II DPRD Kalsel ketika rombongan wakil rakyat tersebut berkunjung kesana pada beberapa waktu lalu, terungkap bahwa penyaluran KUR masih minim dan perlu ditingkatkan.

“Padahal program pembiayaan tersebut sangat bermanfaat bagi para petani dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM),” jelasnya.

Oleh karena itu, Srikandi Dewan dari Fraksi Golkar ini menyatakan Komisi II DPRD Kalsel yang membidangi perekonomian dan keuangan siap membantu agar program penyaluran KUR tersebut dapat berjalan optimal.

Untuk diketahui, Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Imam Suprastowo melakukan monitoring ke Bank Kalsel Cabang Tanah Laut di Pelaihari pada Selasa (1/3) lalu. Kedatangan rombongan Dewan tersebut diterima Kepala Bank Kalsel Cabang Tanah Laut, Muhammad Hanafi beserta jajarannya. (NRH/RDM/SA)

BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) segera membuat Peraturan Daerah (Perda), terkait pemungutan retribusi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Regulasi ini dibutuhkan sebagai dasar Pemda memungut retribusi terhadap penerbitan PBG, yang merupakan perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menjelaskan, perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG merupakan respons atas terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Maka pilihan kebijakannya bagi kawan-kawan daerah adalah segera mengubah Peraturan Daerah-nya agar segera bisa memungut kembali retribusi IMB tersebut yang sekarang namanya PBG,” kata Suhajar dalam sosialisasi secara virtual, surat edaran bersama empat menteri tentang percepatan pelaksanaan retribusi persetujuan bangunan gedung, yang dihadiri Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, pada Jumat (4/3).

Suhajar menuturkan, keberadaan Perda yang membolehkan Pemda memungut retribusi merupakan kebutuhan yang perlu segera dipenuhi. Sebab, apabila pungutan retribusi itu tak memiliki dasar hukum, seorang kepala daerah akan dapat dikenakan sanksi.

Disisi lain, Ia juga menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja juga tak membatalkan pasal-pasal di dalamnya, sehingga tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

“Hari ini kami menyampaikan draf akhir Instruksi Mendagri kepada seluruh gubernur dan bupati, yang intinya kira-kira yang saya sampaikan tadi sesuai dengan arahan Presiden, bahwa seluruh kegiatan-kegiatan yang telah berjalan ini, tentang PBG tetap harus dijalani, diteruskan, termasuk perubahan Perda dan sebagainya, karena UU Cipta Kerja yang digugat di MK dan telah diputuskan itu tidak satu pun membatalkan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja itu,” jelas Suhajar.

Dia juga mengapresiasi sejumlah Pemda yang telah membuat Perda terkait retribusi terhadap penerbitan PBG. Ke depan Dia berharap, Pemda bersama DPRD dapat bekerja sama untuk merampungkan payung hukum pungutan atas retribusi PBG tersebut.

“Saya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan daerah yang saat ini telah menyelesaikan Perdanya, jadi Perda tentang PBG ini. Diharapkan kepada daerah yang belum agar segera menyelesaikan, karena pemda tidak boleh memungut kalau tidak ada perda, nanti jatuhnya pungli,” pungkas Suhajar.

Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan pihaknya akan langsung menindak lanjuti serta menanggapi instruksi tersebut.

“Apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung, yang telah diundangkan pada 2 Februari 2021 lalu,” ucap Roy.

Kemudian, terkait surat edaran bersama yang dikeluarkan pada 25 Februari 2022 dan ditandatangani oleh empat menteri, meliputi  Mendagri Menkeu, Menteri PUPR, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM, maka pemerintah provinsi Kalsel akan melakukan koordinasi sebagai langkah tindak lanjut. (BIROADPIM-RIW/RDM/SA)

BANJARMASIN – Dalam rangka menjalankan program kerja serta meningkatkan prestasi Sambo di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Perkumpulan Sambo Indonesia (Persambi) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Musyawarah Provinsi Tahun 2022, di salah satu hotel berbintang di kota Banjarmasin, Jumat (4/3).

Ketua Harian Perkumpulan Sambo Indonesia (Persambi) Sambo Kalsel Yayat Hadiat mengatakan, dilaksanakannya kegiatan Musyawarah Provinsi Kalimantan Selatan Sambo ini, untuk menjalankan program kerja Sambo Provinsi Kalimantan Selatan dan rencana untuk pelaksanaan Kejurprov Sambo mendatang.

“Pada pelaksanaan Musprov ini kami membahas rencana pelaksanaan Kejurprov Sambo, sebelum dilaksanakannya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ujarnya.

Sedangkan, waktu pelaksanaan sendiri rencananya menurutnya, akan dilaksanakan pada Mei mendatang.

Menurut Yayat, untuk tempat pelaksanaan Kejurprov Sambo rencananya, akan dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai.

“Mengapa direncanakan di kabupaten tersebut, mengingat Sambo baru pertama kali mengikuti Porprov,” ucapnya.

Sehingga, pelaksanaan Kejurprov di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus sebagai ajang uji tempat dan pengenalan lapangan.

Yayat mengatakan, pada pelaksanaan Kejurprov Sambo mendatang. Pihaknya tidak mensyaratkan sebagai kewajiban untuk mengikuti Porprov.

“Kami tidak mewajibkan atlet diharuskan untuk mengikuti Kejurprov sebagai syarat untuk bisa mengikuti Porprov,” ungkapnya.

Menurut Yayat, pihaknya bersikap fleksibel dalam memberikan persyaratan tersebut.

“Siapa tahu atlet tersebut sedang berhalangan, sehingga tidak bisa mengikuti Kejurprov, dan baru bisa mengikuti Porprov,” ujar Yayat.

Sedangkan, tuturnya, untuk hasil Musprov yang mereka laksanakan ini, akan dikirim ke pusat. Seperti telah terbentuknya Kepengurusan Sambo di kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/SA)