Kategori: Provinsi Kalsel

BANJAR – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memberikan dukungan terhadap upaya penambahan modal Bank Kalsel, ditunjukkan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banjar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Kamis (2/6).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari dan Akhmad Zacky Hafizie dengan dihadiri para Anggota Dewan, beserta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Bupati Banjar Saidi Mansyur menerangkan, dukungan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 12/POJK.03/2020 yang mewajibkan Bank Kalsel memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun, paling lambat 31 Desember 2024.

“Dukungan terhadap Bank Kalsel dilakukan sebagai upaya mendukung penguatan struktur permodalan, daya saing dan kinerja Bank Kalsel, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, aksesibilitas masyarakat terhadap layanan perbankan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui perolehan dividen,” terangnya.

Pada kesempatan ini, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Fachrudin, dengan didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Kepala Cabang Martapura, Suriadi dan Iwan, turut hadir secara langsung untuk mendengarkan penyampaian Raperda tersebut.

Selepas kegiatan, Fachrudin mengamini adanya kewajiban yang harus dipenuhi atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator.

Atas hal ini, telah dibuat skenario pemenuhan modal yang telah disampaikan kepada seluruh Pemegang Saham dan tetap menjaga porsi pada masing-masing Pemegang Saham.

“Khusus untuk Kabupaten Banjar, berdasarkan skenario yang telah kami susun, perhitungan porsi minimal penambahan modal yang harus dipenuhi adalah sebesar Rp15 miliar. Namun, dengan adanya komitmen yang kuat dari Pemkab Banjar, terutama dari Bupati Banjar untuk meningkatkan porsi ini, Alhamdulillah pada hari ini sudah diajukan ke DPRD Banjar untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp38.250.000.000,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Total penyertaan modal tersebut akan diberikan setiap tahunnya, terhitung dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024,” ungkap Fachrudin.

Disamping penyertaan modal yang dilakukan melalui anggaran daerah, Pemkab Banjar juga akan melakukan penyertaan modal melalui aset yang dimiliki oleh daerah.

“Penambahan modal juga dilakukan melalui penyertaan aset daerah, yang mana saat ini sedang dalam proses apraisal oleh Pemkab. Banjar. Apabila dikalkulasi, jumlah penyertaan modal Kabupaten Banjar tentunya jauh melebih porsi skenario minimal yang ditetapkan,” tambahnya.

Saat ini, posisi Modal Inti Bank Kalsel per 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp1,94 triliun, menunjukkan progres yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Komitmen yang ditunjukkan oleh Pemkab Banjar tentunya patut disyukuri dan menjadi angin segar yang menambah optimisme Bank Kalsel untuk mewujudkan kewajiban pemenuhan Modal Inti Minimum yang ditetapkan regulator.

“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Pemkab Banjar atas komitmen dan dukungan yang diberikan kepada Bank Kalsel. Tak terkecuali juga kepada seluruh Pemegang Saham serta DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang senantiasa menjaga asa Bank Kalsel dalam upaya pemenuhan kewajiban yang ditetapkan regulator. Besarnya dukungan ini akan kami tindaklanjuti dengan komitmen memberikan layanan terbaik, sebagaimana tagline kami Setia Melayani, Melaju Bersama,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Menurut perkiraan BMKG, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun ini, tidak lebih ekstrem dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap mengerahkan 20 helikopter guna membantu penanganan karhutla di provinsi ini.

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Mujiyat mengungkapkan jumlah tersebut lebih besar di banding tahun 2021 lalu yang hanya sebanyak 16 buah.

“Tahu lalu kan hanya 12 (helikopter) water bombing dan 4 patroli, nah sekarang ditambah menjadi 16 water bombing dan 4 patroli, artinya ada hitung-hitungannya tersendiri oleh BNPB,” ungkap Mujiyat baru-baru tadi.

Ia mengakui bantuan helikopter tersebut masih dalam tahap perencanaan, karena dirinya juga berharap karhutla di Kalsel tidak menimbulkan dampak besar.

“Mudah-mudahan karhutla tahun ini makin ringan dari tahun-tahun sebelumnya,” harapnya.

Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Kalsel, mencatat 21 kali kejadian karhutla di Kalsel sejak Januari hingga 30 Mei lalu dengan luasan lahan terbakar sebesar 42 hektare.

Berdasarkan wilayah Mujiyat membeberkan, Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala sangat berpotensi mengalami karhutla dalam waktu dekat, akibat arah angin yang saat ini lebih condong ke kabupaten tersebut.

“Dari data BMKG dua kabupaten tersebut harus segera menetapkan status siaga karhutla karena ancamannya sudah sangat mendekati,” ucapnya.

Mujiyat menambahkan, pihaknya juga akan segera menetapkan status siaga karhutla Kalsel, jika kedua kabupaten tersebut telah terlebih dahulu menetapkan status siaga. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan turut serta memperkenalkan pariwisata, dengan menggelar gowes bareng (Gobar) bersama komunitas sepeda di Kota Banjarbaru dan Martapura.

Kasi Pengembangan Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Budiono mengatakan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan komunitas sepeda masyarakat di Banjarbaru dan Martapura, untuk menggelar gowes bareng dikawasan Bukit Batu, Aranio, Kabupaten Banjar.

“Pelaksanaan kegiatan tanggal 5 Juni 2022 mendatang. Dengan star dilaksanakan pada jam 6 pagi. Dengan finis di kawasan Bukit Batu,” jelas Budiono, kepada sejumlah wartawan, Kamis (2/6).

Menurutnya, kawasan Bukit Batu merupakan tempat wisata yang saat ini banyak dikunjungi oleh warga.

“Sedangkan saat ini untuk peserta sudah mendaftar sebanyak 300 orang,” ujarnya.

Ini menurut Budiono, langkah turut serta mempromosikan tempat wisata dengan kegiatan olahraga.

“Dalam rangka turut serta mempromosikan tempat-tempat wisata di Kalimantan Selatan, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kegiatan olahraga di tempat wisata tersebut,” tuturnya.

Dengan adanya kegiatan olahraga di tempat wisata ini, maka diharapkan pariwisata di Kalimantan Selatan akan semakin maju dan semakin dikenal oleh masyarakat. (SRI/RDM/RH)

KOTABARU – Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, hingga kini belum memiliki Base Transceiver Station (BTS) sebagai sarana telekomunikasi. Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan ternyata daerah tersebut merupakan kategori blank spot.

Salah seorang warga Pulau Sembilan Gisman memaparkan selama ini fasilitas jaringan untuk mengakses agar bisa berkomunkasi belum juga bisa dinikmati oleh pihaknya.

“Kami akui memang Pulau Sembilan bisa dikatakan jauh dari sentral karena jaraknya juga cukup terpencil dan berharap bisa menikmati layanan internet agar informasi secara digital mampu terpenuhi dengan baik,” paparnya usai mendapat kunjungan dari Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi di stand produk UMKM Setdakab Kotabaru, Rabu (1/6) malam.

Dengan adanya fasilitas telekomunikasi ini, dirinya berharap selain akan membantu sektor pendidikan jaringan ini tenru juga mampu memperlancar kegiatan memasarkan usaha mereka.

“Jujur saja, di daerah kami itu sulit mengakses internet apalagi SMA yang ada di Kecamatan Pulau Sembilan sampai saat ini masih susah mendapatkan sinyal contohnya ujian sekolah memaksa penggunaan jaringan otomatis mereka harus ke desa seberang,” jelas Gisman.

Dia menginginkan pulau yang cukup jauh dari sentral perkotaan itu dapat setara seperti kecamatan lainnya di Kotabaru.

“Pulau Sembilan Kotabaru ini jangan juga dianggap terlalu jauh atau terpencil kami berusaha ingin menjadi kecamatan yang maju,” harapnya.

Menanggapi itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi meminta Pemkab Kotabaru bisa menghibahkan sebidang tanah untuk bisa ditanamkannya satu batang BTS agar akses jaringan internet dapat dinikmati oleh warga Pulau Sembilan secara maksimal.

“Tahun 2018 silam saya pernah mendorong Pemkab Kotabaru untuk memberikan tanah untuk dipasang BTS supaya daerah tersebut tidak ketinggalan teknologi dan informasi penting,” ucapnya.

Terlebih, menurutnya, jaringan internet di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru hanya bisa diakses di satu wilayah saja yakni terdapat di pulau marabatuan.

“Ini menjadi perhatian kami di DPRD dan DPR RI yang jelas terus diperjuangkan oleh kami sebagaimana Pemkab Kotabaru bisa merealisasikannya supaya blank spot seperti Pulau Sembilan bisa terakses baik,” kata politisi dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel itu.

Seiring digalakannya Smart Kampung, dia menegaskan agar setidaknya pemkab setempat bisa segera memfasilitasi keinginan dari warga yang diakui sudah puluhan tahun belum bisa menikmati jaringan internet.

“Sekarang penggunaan teknologi tak hanya sebagai akses pendidikan saja melainkan cakupannya sudah luas contohnya saja peningkatan sektor pemulihan perekonomian dalam menjualkan produk UMKM melalui akses internet dan harus didukung pemerintah apakah itu kabupaten, provinsi bahkan pusat karena dananya dari APBN,” urainya.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ariadi Noor mengungkapkan ada lima kabupaten/kota di Kalsel yang dianggarkan pemerintah pusat untuk penyediaan BTS ini melalui koordinasi Diskominfo dan Kemen Kominfo RI.

“Tahun 2023 sudah kami usulkan ke APBN yang tidak masuk dalam daftar tetapi ada komitmen dari dua provider ternama yang rencananya dibangun di beberapa daerah terpencil dan menjadi skala prioritas mereka karena pengguna smartphone di Kalsel tercatat cukup tinggi,” bebernya.

Dengan adanya BTS, lanjut Ariadi, tak hanya memudahkan akses dalam mempromosikan sektor pariwisata melainkan dapat menumbuhkan masa lama mengenyang pendidikan.

“Tentu hal positif yang didapatkan oleh mereka adalah mengenal lebih jauh tentang teknologi dan ini menjadi perhatian pemerintah,” imbuhnya.

Kendati apabila tak masuk daftar dari Kemen Kominfo RI akan diusulkan melalui alokasi anggaran APBD Pemprov Kalsel.

“Kalau tidak dianggarkan di APBN, maka, akan kita diusahakan melalui APBD,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

KOTABARU – Festival Budaya Saijaan (FBS) 2022 di Kabupaten Kotabaru resmi dibuka, Rabu (1/6) malam. Kegiatan yang sekaligus juga sebagai tanda Hari Jadi kabupaten ke 72 ini mendapat perhatian lebih dari ribuan warga yang menonton pertunjukan tersebut meski sempat dilanda hujan deras.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Staff Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan mengharapkan, kegiatan yang berlangsung hingga 10 Juni 2022 selain bakal membuka peluang ekonomi di Kalsel juga sebagai kebangkitan sektor pariwisata berskala nasional.

“Ini harus kita jadikan makna sebagai energi positif dalam mendorong, mewujudkan serta kemakmuran hingga kesejahteraan rakyat di Kalsel khususnya yang ada di Kotabaru ini,” ujarnya.

Dihadapan ribuan warga, Gubernur juga mengapresiasi terlaksananya kegiatan itu mengingat lebih dari dua tahun pertujukan tersebut baru bisa digelar seiring terkendalinya COVID-19.

“Kami menyambut baik komitmen Pemkab Kotabaru untuk memprioritaskan sektor pariwisata sebagai salah satu unggulan dan potensi daerah,” ucapnya.

Diakuinya, Kotabaru merupakan daerah yang memiliki kekayaan besar terhadap pemulihan perekonomian kerakyatan dengan memanfaatkan segudang keindahan alam.

“Secara administratif Kotabaru berbatasan langsung dengan Kaltim. Oleh karenanya, daerah ini memiliki potensi besar dalam membangun perekonomian baru, terlebih, seiring prediksi Bappenas RI dengan berpindahnya IKN maka salah satu daya tariknya adalah berbagai macam pilihan wisata disetiap lokasi,” paparnya.

Sementara itu Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alaydrus mengungkapkan, sejalan dengan rangkaian pemulihan ekonomi, kegiatan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri. Yang mana, penyelenggaraannya masuk dalam deretan program dari pemerintah secara nasional.

“FBS ini akan terus kami dengungkan dalam kharisma event nusantara yang telah disusun. Bahkan, Pemkab Kotabaru patut berbangga dengan masuknya penyelenggaraan ini ke tingkat nasional,” ucapnya di atas panggung.

Didampingi Wakil Bupati Kotabaru Andy Rudi Latif, dirinya menyebut, pagelaran yang menghadirkan artis nasional dan sejumlah penggiat seni Kalimantan Selatan itu turut mendukung penuh agar wisata dapat kembali bangkit.

“Ini sangat luar biasa dan kami sangat berterima kasih atas semuanya termasuk kementerian serta seluruh warga yang turut mendukung dalam memajukan ekonomi di Kotabaru,” jelasnya.

Di lokasi stand UMKM, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi berpendapat dengan adanya Festival Budaya Saijaan (FBS) 2022 dipastikan dapat mendorong kebangkitan ekonomi menyusul banyaknya pilihan wisata di Kotabaru.

“Ini adalah suatu bentuk kebangkitan ekonomi. Selain itu, efektivitas pariwisatanya pun mampu terdorong positif dan ini salah satu keinginan bersama,” ungkapnya. (RHS/RDM/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) diresmikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Selasa (31/5). Diharapkan kehadiran MPP ini dapat mempercepat pelayanan bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya pelayanan terpadu melalui MPP, masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk mengurus perizinan maupun administrasi.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengingatkan para jajarannya, untuk terus melakukan inovasi dan terobosan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Menurutnya pembangunan MPP kabupaten HSS dapat dijadikan momentum, untuk memotivasi penyelenggara layanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik, mudah, cepat, aman, transparan, dan akuntabel. Disamping itu kami terus mendorong dan mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga berkomitmen untuk terus memacu kabupaten dan kota untuk segera membangun MPP.

Sampai saat ini Kalimantan Selatan telah memiliki tiga MPP yaitu di Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo hadir secara virtual pada peresmian MPP Kabupaten HSS, Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hari ini Deputi bidang Pelayanan Publik bersama jajaran Kementerian PANRB hadir untuk menyaksikan sekaligus meresmikan. Saya yakin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya,” ucap Tjahjo Kumolo.

Gagasan utama MPP adalah memadukan berbagai layanan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, daerah, BUMN/D, dan swasta. Hadirnya MPP merupakan sebuah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada percepatan dan pengintegrasian seluruh pelayanan, baik ditingkat provinsi Kalimantan Selatan maupun Kabupaten HSS.

Pembangunan MPP di daerah merupakan bagian dari tindak lanjut visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam fokus reformasi birokrasi. Lahirnya MPP memberikan kecepatan proses perizinan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan perekonomian yang ada di daerah.

“Saya atas nama pemerintah pusat menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas lahirnya MPP Hulu Sungai Selatan. Jaga dan berikan layanan yang terbaik untuk masyarakat dengan ramah dan senyum, yang penting kecepatan sehingga masyarakat puas dengan kinerja aparatur sipil negara,” tambah Tjahjo.
.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry menyampaikan, MPP HSS menjadi sebuah terobosan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan MPP memberikan kecepatan pelayanan sekaligus untuk mengubah pola pikir ego antar-perangkat daerah.

“Pada era digitalisasi saat ini, memberikan pengaruh besar untuk menyinergikan program pemerintah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” pungkasnya. (MenpanRB-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2022. Upaya ini diwujudkan dengan mendatangi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud), Senin (30/5)

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saipuddin mengatakan kedatangan pihaknya ke Kemdikbud RI untuk memperjuangkan DAK untuk SMA dan SMK di Kalsel. Selain itu, juga membicarakan isu yang berkembang pada saat dalam rapat terkait kondisi latar belakang pendidikan tenaga kerja di Kalsel yang masih sangat rendah.

“Tenaga kerja di Kalsel yang berlatar pendidikan Diploma dan S1 hanya 12 persen. Sedangkan sisanya sebesar 88 persen di tingkat pendidikan SD dan SMP. Hal ini tentu yang harus kita perjuangkan bahkan mungkin bisa menjadi sebuah revolusi pendidikan,” kata Lutfi.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor berharap dalam bidang pendidikan ini, ada politik anggaran yang berpihak ke Kalsel untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru agar bisa lebih sukses lagi.

“Karena mau tidak mau suka tidak suka, Kalsel menjadi bagian dari pembangunan ibu kota baru itu. KAlau tidak dilakukan mulai sekarang saya rasa nanti masyarakat Kalsel hanya sebagai penonton saja bukan sebagai pelaku, karena memang daya saing pekerja kita lulusan kita masih rendah. sehingga kami berharap bagaimana pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan kalsel agar pembangunan IKN bisa lebih sukses lagi,” harapnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggali informasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana air limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad menyampaikan kegiatan tersebut untuk memperbanyak materi terkait pengelolaan sarana dan prasarana air limbah sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Air Limbah di wilayah Kalsel.

“Pertama menyangkut masalah regulasi, kedua terkait substansi apa saja yang menjadi materi dalam rangka upaya kami memenuhi substansi yang akan dibuat dalam Peraturan Daerah,” katanya kepada wartawan, Selasa (31/5).

Hasanudin berharap ke depan, dengan adanya Perda tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di Kalimantan Selatan terkait pentingnya upaya bersama dalam rangka menjaga lingkungan.

Untuk diketahui, rombongan Komisi III DPRD Kalsel yang didampingi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel diterima oleh Wakil Kepala Dinas PUP ESDM Kusno Wibowo beserta jajarannya, Senin (30/5). (NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk melakukan persiapan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang, Senin (30/5).

“Kunjungan kali ini dalam rangka silaturahmi sekaligus konsultasi terkait pelaksanaan pemilu serentak, yang rencananya akan dilaksanakan pada Februari tahun 2024 mendatang,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rachmah Norlias.

Politisi Partai Amanat Nasional tersebut juga mengungkapkan rasa optimisnya bahwa jumlah partisipasi pemilih di Pemilu nanti bisa meningkat, bahkan menyamai persentase pemilih nasional. Hal ini tentunya harus didukung dan kolaborasi semua stakeholder terkait.

“Pada pemilu yang lalu, persentase pemilih di Kalsel sudah mencapai 64 persen dari target yang di tetapkan pemerintah pusat sebesar 79 persen. Dengan kolaborasi semua stakeholder, kami optimis dapat meningkatkan jumlah partisipan untuk mendekati jumlah partisipasi pemilih nasional sekitar 81 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Kalsel Sarmuji disela-sela pertemuan mengatakan, ada kendala yang dihadapi KPU Kalsel saat ini, diantaranya perpindahan status Ibukota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

“Menurut aturan, kantor KPU Kalsel juga harus berada di ibukota provinsi, sementara saat ini kita tidak mempunyai kantor di Banjarbaru,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik menyatakan KPU RI siap membangun kantor KPU Kalsel, akan tetapi dalam hal ini akan lebih optimal apabila pemerintah daerah yang bersedia membangunkan gedung baru tersebut.

“Selain itu, menurut arahan Presiden, KPU diharapkan fokus pada elektoral proses, Kemendagri akan berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah untuk mensupport kebutuhan KPU di daerah, demi kelancaran gelaran pemilu di tahun 2024 mendatang, tambahnya.

Idham menambahkan Presiden RI juga berpesan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.

Selain DPRD Kalsel dan KPU Kalsel, pertemuan kali ini juga menghadirkan perwakilan Pemprov Kalsel yaitu Kepala Kesbangpol Kalsel, Heriansyah. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2022, di Ruang Iberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (31/5).

Gubernur Kalsel dalam sambutannya yang disampaikan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, BMKG telah memprediksi karhutla di Kalsel akan terjadi sepanjang pertengahan Mei hingga Agustus 2022.

Meski karhutla di tahun ini diprediksi tidak separah tahun-tahun sebelumnya, namun menurut Roy kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus tetap dilakukan dengan menyiapkan personel serta peralatan fasilitas pendukung lainnya.

“Mari kita bergerak untuk mencegah karhutla, tingkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membakar hutan dan lahan,” ucapnya.

Ia juga meminta setiap perorangan maupun badan hukum yang terlibat dalam kegiatan pembakaran hutan dan lahan, agar di tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Koordinir sebaik mungkin semua unsur yang terlibat dalam pengendalian hutan dan lahan,” lanjutnya.

Sementara itu Plt Kepala BPBD Kalsel, Mujiyat mengungkapkan, rakor yang diikuti oleh lintas SKPD dan TNI-Polri serta LSM ini, bertujuan untuk membangun harmonisasi dalam mencegah karhutla di Kalsel.

“Ini adalah upaya kita bersama, mudah-mudahan nanti saat kita menangani bencana karhutla, itu tidak ada yang saling menyalahkan,” ungkapnya.

Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Kalsel, telah terjadi sebanyak 15 kali karhutla di Kalsel sejak Januari hingga 20 Mei lalu. Kendati demikian Mujiyat mengaku sampai saat ini masih belum menetapkan status siaga karhutla Kalsel.

“Langkahnya dari kabupaten kota dulu, kalau sudah ada minimal 2 kabupaten kota yang menetapkan siaga karhutla, baru level siaganya sudah ke tingkat provinsi,” jelas Mujiyat. (SYA/RDM/RH)