Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Sukseskan program NIK sebagai NPWP, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) hadir dalam sosialisasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digelar secara tatap muka di Aula Aberani Sulaiman, Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Senin (6/2). Kegiatan yang dipimpin Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dan Kepala Bakeuda Kalimantan Selatan Subhan Nor Yaumil ini, dihadiri seluruh kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Kalselteng, Lena Hayati.

Lena mengatakan, bahwa DJP akan secara efektif dan menyeluruh menerapkan implementasi NIK menjadi NPWP mulai 1 Januari 2024.

“Seluruh wajib pajak diimbau untuk melakukan pemadanan NIK-NPWP melalui laman pajak.go.id, sehingga kedepannya wajib pajak dapat melakukan administrasi perpajakan hanya dengan menggunakan NIK,” ujar Lena.

Pada hari yang sama, dilakukan juga sosialisasi pemadanan NIK-NPWP dan pelaporan SPT Tahunan secara daring melalui Ruang Command Center Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diikuti oleh seratus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sosialisasi ini, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Kalselteng menjelaskan, bahwa integrasi NIK dan NPWP ini guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak, dalam menerima dan mengakses layanan perpajakan, memberikan kesetaraan, serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Dijelaskan pula bahwa dengan berlakunya kebijakan ini, tidak menjadikan seluruh masyarakat secara otomatis sebagai wajib pajak. Kewajiban perpajakan dikenakan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Melalui sosialisasi ini, Kanwil DJP Kalselteng berharap para wajib pajak memahami dan melakukan pemadanan NIK-NPWP sebagai dukungan terhadap peraturan pajak terbaru ini.Pemadanan NIK-NPWP dan pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak secara mudah, cepat, tanpa harus ke kantor pajak. Yaitu dengan mengakses laman pajak.go.id. Apabila wajib pajak memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi terkait perpajakan, dapat menghubungi layanan berbasis digital Kanwil DJP Kalselteng melalui Whatsapp pada nomor 081-1500-240 (Kantania). (DJPKalselteng-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan, memerlukan langkah konkret dalam wujud rencana aksi agar pelaksanaannya lebih terencana, terukur, dan tepat sasaran. Kesimpulan ini mengemuka pada High Level Meeting (HLM) atau pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se provinsi Kalimantan Selatan, disalah satu hotel berbintang di Banjatmasin, pada Selasa (7/2). Pertemuan ini dibuka langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.

Pertemuan TPID kali ini, mengangkat tema “Rencana Aksi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam kerangka Peta Jalan Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan”. Fokus utama rapat koordinasi tingkat tinggi TPID kali ini, adalah mengesahkan rencana aksi pengendalian inflasi di Kalsel, dengan strategi 4K.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam sambutannya menegaskan, inflasi perlu dikendalikan guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat Kalsel. Apalagi akhir tahun lalu, Kotabaru, salah satu kota yang melakukan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), menjadi daerah dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia, hingga di atas 8 persen.

“Oleh karena itu, pada hari ini, TPID Provinsi Kalsel bersama TPID kabupaten/kota se-Kalsel menyepakati Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, supaya menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam upaya pengendalian inflasi di Kalsel,” sebut Gubernur yang biasa disapa Paman Birin tersebut.

Secara khusus, Paman Birin juga mengapresiasi upaya Bank Indonesia yang telah menyumbangkan pemikiran dan menginisiasi seluruh rangkaian proses penyusunan rencana aksi.

Sementara itu, dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyu Pratomo menyampaikan, rencana aksi ini sejalan dengan kebutuhan dan kesimpulan yang mengemuka dari rangkaian rapat koordinasi TPID yang telah dilaksanakan sepanjang Januari 2023.

“Tentunya, rencana aksi ini dilandasi dengan kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, serta menjadi bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah bergulir sejak 2022,” tutur Wahyu.

Wahyu juga menyebut sinergi TPID yang terus diperkuat mulai membuahkan hasil. Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi Kalsel pada Januari 2023 tercatat sebesar 0,15 persen, lebih rendah dibanding Desember 2022 maupun rata-rata historis tiga tahun terakhir.

“Dengan upaya ekstra dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, Bank Indonesia memperkirakan inflasi Kalsel pada tahun 2023 dan 2024 akan mengalami perlambatan dan berada pada kisaran sasaran yang ditetapkan,” tutup Wahyu.

Sebagai tanda sepakat dan kesiapan implementasi, rencana aksi tersebut kemudian ditandatangani 8 SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalsel. Yakni Biro Perekonomian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Prosesi penandatanganan kesepakatan rencana aksi tersebut disaksikan langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, serta dihadiri TPID dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Ke depannya, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi degan pemerintah daerah dalam kerangka TPID dan GNPIP, untuk memastikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1 persen pada semester II 2023. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan berbagai inovasi layanan kesehatan pada tahun 2023.

Hal tersebut dilakukan selain untuk memberikan layanan prima bagi pelanggan, juga dalam rangka mencapai target pendapatan daerah sebesar Rp10 Miliar pada tahun 2023 ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Labkesda Kalsel sekaligus Kepala Seksi Mikrobiologi, Zainal Firdausy mengatakan ada beberapa inovasi yang dilaksanakan, seperti melakukan sistem jemput bola pengambilan sampel medik dan lingkungan.

“Layanan Labkes tidak terbatas pada on site saja, namun masyarakat yang tidak bisa langsung datang tetap akan dilayani dengan sistem jemput bola ini,” katanya kepada wartawan, Selasa (7/2).

Selain itu, lanjut Zainal, Labkesda Kalsel juga memiliki Layanan One Stop Health Centre, dimana layanan terpadu ini akan mempermudah masyarakat, mulai dari konsultasi gratis dokter, jenis pemeriksaan yang semakin lengkap yaitu pemeriksaan medik dan Medical Check Up (MCU) serta konsultasi hasil gratis.

“Kedepan, juga resep obat dari dokter spesialis, serta layanan apotik,” terangnya.

Di tahun 2023 ini, pihaknya juga melakukan optimalisasi Labkesda sebagai Laboratorium Rujukan TB Regional Kalimantan serta memaksimalkan layanan Mobil Analisis Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat (Monalisa).

Zainal menambahkan pihaknya juga menerima program Praktik Kerja Lapang (PKL), Magang, Penelitian untuk mahasiswa/mahasiswi yang ingin menerapkan apa yang mereka dapatkan di kampus secara langsung.

“Hal ini mengingat sarana dan prasana di Labkes cukup memadai,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rachmah Norlias kembali melaksanakan reses pada di Mesjid Muhammadiyah Sungai Miai Dalam, Senin (6/2).

Reses kali ini diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan ceramah agama. Peserta yang hadir didominasi oleh ibu-ibu warga Sungai Miai Dalam serta jamaah Majelis Muhammadiyah.

Dalam kegiatan tersebut, Rachmah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat setempat, antara lain program bedah rumah untuk warga yang kurang mampu dan kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu, warga juga meminta adanya pelatihan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Mereka minta adanya pelatihan-pelatihan untuk UMKM dalam rangka meningkatkan produk produk rumah tangga,” ungkapnya.

Rachmah menjelaskan berbagai aspirasi dalam kegiatan reses ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

“Kalau memang masuk dalam ranah kota, pasti akan kami sampaikan ke Pemko Banjarmasin dan juga ke rekan-rekan kami yang ada di DPRD Kota Banjarmasin. Kalau aspirasi ini masuk wilayah provinsi, akan disampaikan melalui pokir di DPRD Kalsel,” jelasnya.

Rachmah berharap reses yang akan dilakukan selama sepekan kedepan di 16 titik ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya yakni Banjarmasin.

“Harapan saya semoga adanya reses ini disini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian supaya lebih maju, dan keamanan ketertiban lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Pol Andi Rian Djajadi, memimpin upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2023 di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (7/2).

Membacakan amanat Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Kapolda Kalsel mengucapkan selamat atas keberhasilan para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan menjadi peserta didik pada program pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang I T.A 2023

“Selamat datang di lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, tempat para siswa sekalian akan dididik, ditempa dan dilatih untuk menjadi insan Tribrata yang profesional, bermoral serta memiliki mental dan integritas yang baik,” ucapnya.

Diktuk Bintara Polri tahun 2023 akan dilaksanakan sebanyak 2 gelombang yang masing-masing gelombang menjalani pendidikan selama 5 bulan.

Gelombang pertama yang dibuka pada hari ini diselenggarakan secara serentak di Sepolwan, Pusdik Brimob, dan Pusdik Polair Lemdiklat Polri, serta 31 sekolah polisi negara Polda dengan jumlah peserta didik sebanyak 9.112 orang. Di SPN Polda Kalsel, jumlah peserta yang mengikuti Diktuk sebanyak 268 orang Bintara tugas umum.

“Saya harap seluruh peserta menjalani Diktuk dengan maksimal, sebab kemampuan dan perilaku para Bintara di lapangan akan menentukan wajah Polri dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisinya,” tuturnya. (SYA/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Sebanyak 75 persen penduduk di Desa Api-Api, Kusan Tengah, Tanah Bumbu, berprofesi sebagai petani. Sayang, puluhan hektare lahan persawahan saat ini tak tergarap dengan baik (tidur). Apabila dibiarkan, maka inflasi beras lokal bakal meluas.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, saat menyerap aspirasi sejumlah warga di Kecamatan Kusan Hilir dan Tengah, Minggu (5/2) sore, menyebutkan, dari hasil rilis resmi data Badan Pusat Statistik (BPS) daerah Kalsel yang mengalami inflasi beras selain Tanjung (Tabalong) adalah Kotabaru.

“Di Banjarmasin saja, saya sebutkan mayang itu tembus Rp16 ribu. Bahkan, pedagang berani menaikan harga hingga Rp18 ribu. Sehingga, perlu keseriusan Dinas Pertanian untuk melakukan pengendalian ini,” ungkap legislatif dari Dapil VI Tanbu dan Kotabaru.

Ia juga mendorong agar sektor pertanian di Tanah Bumbu terutama wilayah penghasil beras yakni Kecamatan Kusan Hilir dan Tengah, dapat terus mempertahankan. Mengingat, saat ini harga beras dibeberapa daerah mengalami kenaikan secara drastis.

“Maka dari itu, beras lokal harus tetap menjadi yang utama. Agar impor beras tidak terjadi, karena bagaimana pun beras Banjar (lokal) tetap nomor satu serta enak dikonsumsi,” papar Paman Yani (sapaan akrab) yang juga membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Selian itu, wilayah yang sektor mata pencaharian utamanya dari hasil bertani di Tanah Bumbu juga terdapat di Desa Pakatellu.

“Apabila ada yang menginginkan adanya jalan usaha tani dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sesuai dengan keuangan daerah. Tentu, ini harus didukung karena kita telah dipilih dari rakyat untuk rakyat,” beber politisi dari partai berlambang, beringin (Golkar) itu.

Tercatat desa seperti Api-Api dan Pakatellu diketahui memang mayoritas petani. Akan tetapi, 25 persen masih memilih untuk berkebun dan 5 persennya lagi adalah nelayan.

“Makanya, apabila akan ada lagi Musrenbang. Saya harap bisa dilibatkan agar aspirasi yang disampaikan bisa terealisasi. Karena, sektor pertanian seperti beras itu sangat penting. Tentu ini juga merupakan langkah agar inflasi tidak terjadi serta harus bisa dikendalikan termasuk komoditi lainnya,” ucapnya.

Soal lahan tidur, dirinya berharap, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui dinas pertanian bisa memberikan perhatian atas dampak ini. Pasalnya, sektor pertanian sangat penting bagi keberlangsungan hidup.

“Harusnya diperhatikan, karena ini kewenangan Pemkab Tanbu. Maka dari itu Kades juga ikut menyuarakan dan tentu saya juga ikut mendorong agar lahan persawahan yang puluhan hektar tertidur bisa dibangkitkan lagi. Sebenarnya tidak untuk kita tetapi sebagai masa depan semuanya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa Api-Api, Husnul Huluki, menuturkan, pihaknya terus berbenah dan mencari cara agar komoditi beras di wilayahnya tetap surplus.

“Malah berharap komoditi yang kami tanam ke depan tak hanya bisa dijual di pasar tradisional melainkan dapat diperdagangkan di retail modern. Jangan hanya beras luar saja tetapi khas lokal diutamakan,” harapnya.

Namun, ia menuturkan, saat ini aliran drainase persawahan mulai tertata dengan baik. Hanya saja harus dilakukan pelaksanaan yang baik agar tak terjadi kesalahan. Termasuk mengalami kerusakan dan serangan tungro.

“Apabila berhasil perekonomian warga berjalan baik dan padi kami pun dapat meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Organisasi Berani Energi Dahsyat Amanah (B.E.D.A) menggelar, sosialisasi pencalonan Ketua Umum PSSI di Kalsel.

Perwakilan Organisasi B.E.D.A Tsamara Amany mengatakan, kedatangan mereka di Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Kota Banjarmasin, untuk mensosialisasikan terhadap pencalonan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2023-2027.

“Kedatangan kami di Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Kota Banjarmasin, untuk mensosialisasikan terhadap pencalonan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketum PSSI,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Minggu (6/2).

Menurut Tsamara, pencalonan tersebut disosialisasikan kepada para perwakilan supporter sepakbola yang hadir pada acara tersebut.

“Kota Banjarmasin ini merupakan Kota ke 2 di Indonesia, yang mereka datangi, untuk memberikan dukungan terhadap pemilihan Ketua PSSI yang akan digelar pada 16 Februari 2023 mendatang,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, lanjutnya, B.E.D.A mengajak seluruh supporter sepakbola yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat turutserta mengawal pemilihan Ketua PSSI tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, dari Perwakilan lain dari Organisasi B.E.D.A Pangeran Siahaan menambahkan, supporter sepakbola merupakan, pemegang saham terbesar dari Persepakbolaan di Tanah Air ini.

“Oleh karena itu, diperlukan komunikasi antara Supporter dengan pengurus, agar suara dan pendapat dari supporter ini dapat didengar,” ucapnya.

Menurut Pangeran Siahaan, dengan adanya komunikasi yang baik antara Supporter dengan pengurusan sepakbola tersebut, maka diharapkan kedepannya olahraga sepakbola di Tanah Air semakin membaik. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan acara silaturahmi bersama Gubernur Kalsel ynag dalam rangkaiannya juga ada tausyiah bersama KH. Wildan Salman atau Guru Wildan di Aula Idham Khalid Kantor Sekretariat Daerah pada Minggu (5/2) siang. selain dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Acara ini dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suparno dan Kepala Bakeuda Subhan Nor Yaumil, serta seluruh karyawan dan karyawati Bakeuda yang berjumlah kurang lebih 1.200 orang yang terdiri dari 400 ASN dan 800 tenaga kontrak.

Pada Kesempatan tersebut, Subhan Yaumil menyampaikan capaian target pendapatan pajak Pemprov Kalsel mencapai 108,16 persen. Dan capaian tersebut langsung diapresiasi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor,

Paman Birin (sapaan akrab gubernur) mengatakan, sebuah pemerintahan, yakni pertama Pemerintah itu sendiri, kedua para pengusaha atau pelaku ekonomi dan ketiga adalah Ulama. Konsep keberhasilan pengelolaan sebuah pemerintahan tersebut dengan mencontohkan jayanya Kerajaan Banjar salah satunya hadirnya penasihat kerajaan yakni Datu Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kala itu, yang selalu memberikan inovasi dalam membangun sebuah daerah sebagai partner pemerintahan.

“Peran serta ulama sangat penting, kalau dulu zaman Kerajaan Banjar Datu kelampayan, beliau menjadi penasehat kerajaan dan itulah kenapa hari ini kita semua mendapatkan tausyiah dari Guru dan Alim Ulama,” ungkap Sahbirin Noor.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel Subhan Yaumil mengatakan, dari sektor pajak mampu meningkatkan kinerja dari target capaian. Di antaranya dari pajak PKB, BBN-KB, pajak air permukaan, PBB-KB dan pajak rokok. Capaian ini menurutnya, menunjukkan perubahan dibanding realisasi pajak tahun sebelumnya yang hanya mencapai 93,94 persen.

“Alhamdulillah, capaian pajak tahun kemarin melebih target yang dibebankan,” ungkap Subhan. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Kantor Wilayah Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Selatan (Kalsel) turut serta dalam pemasangan 1 juta patok batas yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia, Jumat (3/2).

Kepala Kanwil ATR/BPN Kalsel, Alen Saputra, mengatakan pemasangan ribuan patok ini untuk mendukung upaya peningkatan kesadaran untuk menandai bidang tanah miliknya melalui program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS).

Pemasangan patok batas yang dilakukan di seluruh Indonesia ini tercatat di rekor MURI. Pusat kegiatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sementara di Kalsel, kegiatan dipusatkan di Kelurahan Palam, Banjarbaru.

“Dengan penanaman patok bidang tanah ini, saya harap dapat mengurangi sengketa tanah,” ucap Alen.

Alen mengungkapkan selain di Banjarbaru, pemasangan patok juga dilakukan di 13 Kabupaten Kota di Kalsel.

“Setiap Kabupaten/Kota kita pasang seribu patok batas,” ungkapnya.

GEMAPATAS sendiri merupakan program untuk melawan mafia tanah yang sering mengganggu warga masyarakat. Sebab menurutnya, mafia tanah seringkali memanfaatkan ketidakjelasan tanda batas kepemilikan tanah.

“Kalau benar-benar dijaga tanda batasnya otomatis mafia tanah pasti tidak akan bisa,” tegas dia.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Asisten I Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira sangat mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah melalui program ini.

“Dengan adanya program ini, dapat mengurangi konflik di lingkungan masyarakat terkait pertanahan,” sebutnya.

Dia berharap pemasangan patok tanda batas tanah ini tidak hanya terbatas 1.000 patok saja, melainkan terus dilanjutkan untuk masyarakat.

“Dengan adanya program ini dapat memberikan kepastian hukum buat pemilik lahan,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Muhammad Aditya Mufti Ariffin. Ia turut mengapresiasi program GEMAPATAS ini.

“Dengan adanya pemasangan batas tanah ini, kepastian kepemilikan tanah menjadi semakin lebih jelas,” imbuhnya.

Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan sertifikat aset tanah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru.

Hadir pula pada kegiatan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Ketua DRPD Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar, Forkopimda Kalsel serta pejabat di tingkat provinsi dan kota Banjarbaru lainnya.(SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan pupuk bersubsidi tercukupi ke seluruh petani yang berada di 13 kabupaten/kota. Para petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi diharapkan dapat bergabung dalam kelompok tani maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di setiap desa masing-masing. Dengan bergabungnya petani ke dalam kelompok tani, akan banyak keuntungan maupun manfaat yang diperoleh, salah satunya adalah kemudahan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, karena bagi petani yang belum masuk kedalam kelompok tani akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi karena namanya belum terdaftar.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Syamsir Rahman, melalui Pelaksana Pembagian Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi, Radiansyah menyampaikan bahwa untuk alokasi ketersediaan pupuk bersubsidi, di lima tahun terakhir di Provinsi Kalsel selalu tercukupi bahkan lebih. Dari 13 kabupaten-kota yang mendapatkan pupuk bersubsidi, ada 3 kabupaten-kota yang serapannya paling sedikit yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“Dan yang paling banyak Ada di Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Tabalong, dikarenakan luasnya lahan pertanian di wilayah tersebut,” ungkap Radiansyah.

Radiansyah menambahkan, kota Banjarmasin dan Banjarbaru menjadi serapan pupuk bersubsidi paling sedikit, dikarenakan sudah banyak lahan pertanian yang tidak ada, dan diubah menjadi banyak pembangunan.

Untuk pupuk bersubsidi saat ini sesuai dengan Permentan Nomor 10 tahun 2022 yang ditetapkan pada bulan Juli lalu, hanya tinggal 2 jenis saja untuk Kalsel yaitu NPK dan UREA. Selain jenis pupuk bersubsidi yang berkurang, jenis komoditasnya pun juga berubah menjadi 9 komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Kesembilan komoditi tersebut terdiri dari tiga komoditi subsektor tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedelai serta cabai, bawang merah, bawang putih untuk subsektor hortikultura. Sedangkan komoditi subsektor perkebunan yang mendapatkan pupuk bersubsidi adalah tebu, kopi dan kakao,” lanjut Radiansyah.

Pembagian pupuk bersubsidi ini langsung dilakukan di kabupaten/kota dengan para kelompok tani yang ada di sana. Dan sampai saat ini, para kelompok tani merasa selalu tercukupi saja dengan pupuk yang bersubsidi yang telah disediakan. Kalaupun terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, biasanya dikarenakan ada petani yang tidak tergabung dalan kelompok tani.

“Karena syarat untuk membeli pupuk bersubsidi harus ikut dalam kelompok dan tani dan memiliki kartu tani,” lanjut Radiansyah.

Selain itu, apabila ada kelangkaan pupuk bersubsidi, biasanya para kelompok tani langsung melapor ke Pemerintah Daerah setempat, sehingga pihaknya akan mengalihkan ketersediaan pupuk bersubsidi dari Kabupaten-kota dengan serapan pupuk paling rendah. (MRF/RDM/RH)