Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan Perda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila, Rabu (11/1).

Dalam pendapat akhirnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan dalam rangka memenuhi keseimbangan gizi masyarakat di Kalsel diperlukan ketersediaan pangan hewani yang dapat terpenuhi.

Untuk mendukung hal tersebut, menurutnya diperlukan kepastian berusaha di bidang peternakan yang mengedepankan kesehatan hewan ternak berkelanjutan agar para pelaku usaha ternak dapat menghasilkan hasil ternak yang berkualitas.

“Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian berusaha usaha peternakan dalam menghasilkan hewan ternak yang sehat di Kalsel maka dibutuhkan Perda yang mengakomodir hal tersebut,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Orang Nomor Satu di Kalsel yang akrab disapa Paman Birin, Perda ini penting khususnya untuk mencegah perkembangan hewan ternak yang dapat mengancam perkembangan penyakit hewan ternak yang dapat mengancam ketersediaan pangan hewani di Kalsel.

“Maka melalui koordinasi dan sinergi yang kokoh dalam pengendaliannya, kita harus lebih waspada karena kejadian penyakit hewan dapat muncul kembali di kemudian hari,” terangnya.

Paman Birin menambahkan dengan ditetapkannya Perda Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan ini adalah bukti keseriusan pihak eksekutif dan legislatif untuk menjadi pedoman bagi daerah dalam menjaga agar terkendalinya suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Raperda tersebut, Aris Gunawan menjelaskan substansi Perda ini berkaitan dengan konsideren dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Hal tersebut adalah roh filosofis dalam Raperda ini dan kita semua harus konsisten dalam menjalankannya,” pungkasnya.

Selain Raperda Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPRD Kalsel juga menetapkan dua Raperda lainnya menjadi Perda yaitu Raperda Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalsel dan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan akan segera membangun rumah kemasan, yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2023 ini. Rumah kemasan merupakan inovasi untuk membantu masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengemas produk hasil UMKM agar terlihat lebih menarik dan dapat meningkatkan harga jual, terutama dalam menumbuh kembangkan perekonomian dimasa pandemi.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai menyampaikan, dalam pembangunan rumah kemasan di Kalsel, pihaknya bersama anggota komisi II DPRD Kalsel, dan Perwakilan Bank Kalsel telah melakukan studi komparasi ke UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Studi tersebut diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait tata cara pengelolaan rumah kemasan untuk meningkatkan mutu produksi UMKM di Kalimantan Selatan.

“Kita rumah kemasan sudah ada tempatnya yang dibangun di kawasan Balai Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan di jalan Ahmad Yani Km 18 Banjarbaru,” ungkap Yanuar Rifai pada Selasa (10/1) tadi.

Yanuar menambahkan pihaknya mengharapkan di akhir tahun 2023 mendatang rumah kemasan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sudah dapat terealisasi. Hal ini dikarenakan rumah kemasan sangat membantu sekali dalam rangka perbaikan pengepakan dan sebagainya untuk UMKM yang ada di Kalsel.

“Mudah-mudahan di akhir tahun 2023 kita sudah memiliki rumah kemasan,” lanjutnya.

Meskipun sudah memiliki tempat pembangunan serta terbangunnya secara bertahap rumah kemasan. Namun Ia mengakui bahwa pihaknya masih terkendala terkait peralatan – peralatan rumah kemasan. Sehingga pihaknya bersama Komisi II DPRD Kalsel akan meminta bantuan kepada Bank Kalsel untuk ikut serta dalam membantu penyediaan peralatan rumah kemasan.

“Jadi nanti kami dengan Komisi II DPRD Kalsel meminta supaya Bank Kalsel bisa membantu peralatan disana,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas tahun 2023, yang bertempat di halaman Kantor Diskominfo usai apel rutin pada Rabu (11/1). Penandatanganan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim, bersama dengan seluruh jajaran eselon III di lingkup Diskominfo Kalsel.

Kepada wartawan Muslim menyampaikan, penandatanganan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja jajaran Diskominfo Kalsel guna mewujudkan visi misi Gubernur Kalsel sesuai dengan tugas pokok Diskominfo.

“Kita punya tiga urusan yang harus dikawal, yakni urusan informasi dan komunikasi, urusan persandian, dan urusan statistik. Tiga urusan tersebut menjadi urusan wajib. Untuk itu awal tahun ini kita berkomitmen bersama, jadi semua pejabat dan seluruh karyawan memiliki komitmen tinggi dalam mencapai target yang ditetapkan,” ucap Muslim.

Muslim menambahkan sebagai bentuk tindak lanjut penandatanganan tersebut, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya dari para pejabat.

“Kita akan monitoring dan evaluasi, dimana setiap bulannya pejabat akan melaporkan target capaiannya,” tutup Muslim. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, bakal didaulat menjadi Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Pusat.

Hal tersebut disampaikan Irianto Lambri, Ketua Tim Formatur usai audiensi bersama Gubernur yang akrab disapa Paman Birin tersebut di kediaman pribadi Gubernur, Selasa (10/1) malam.

Irianto Lambri yang notabene mantan Gubernur Kalimantan Utara ini didampingi tim formatur seperti Noor Alamsyah (Ketua KBB Jawa Timur), Muhammad Arfani (Ketua KBB Kepulauan Riau) dan Taufik Arbain (Staf Khusus Gubernur Kalsel). Irianto mengatakan, usai audiensi dan persetujuan Paman Birin sebagai Ketua Umum KBB Pusat, rencananya Paman Birin akan dilantik sebelum 26 Januari 2023.

“Jadi beliau (Paman Birin) tadi meminta agar pelantikan sebelum tanggal 26 Januari atau sebelum Haul Guru Sekumpul,” katanya.

Ia menjelaskan, momentum haul abah sekumpul tersebut bagi Bubuhan Banjar dapat sekaligus berkumpul dan berziarah.

“Jadi beliau ingin mengundang Bubuhan Banjar yang ada di Indonesia dan di luar negeri untuk berhadir agar bertemu dan berziarah,” ucapnya.

Sementara itu, Paman Birin menyampaikan rasa terimakasih atas kepercayaan tim formatur KBB yang mempercayai dirinya menjadi ketua.

Paman Birin pun berharap, warga Banjar yang ada di banua orang agar terus menjaga solidaritas dan kerukunan bersama.

“Saya ucapkan terimaksih kepada semua, dan saya harap semua bubuhan Banjar bisa berhadir pada pengukuhan nanti dan mari kita bersama-sama berziarah serta mehaul abah Guru Sekumpul,” pungkasnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di tingkat Provinsi segera disahkan. Menyusul status nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kalsel telah disetujui perubahannya oleh pemerintah.

Peralihan ini tak hanya mendapat dukungan kepala daerah dan legislatif. Namun hal itu juga siap dituangkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) agar mampu memperkuat keberadaannya atas perubahan dari Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK).

“Perubahan ini telah membutuhkan proses yang cukup panjang ya sekitar satu tahunan lebih. Tentu kami juga sudah menyiapkan termasuk berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang ada di pusat dan Kemendagri RI,” ujar Kepala Balitbangda Kalsel, Muhammad Amin, kepada Abdi Persada FM, Senin (9/1) kemarin.

Tak lupa, dia menuturkan, perubahan ini tak hanya ditingkat pemerintah pusat saja melainkan juga sudah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi.

“Alhamdulillah, dari hasil itu dijadwalkan Rabu, 11 Januari 2023 akan ada pengesahan melalui sidang paripurna di DPRD untuk SOTK ini,” bebernya.

Setelah disahkannya melalui sidang paripurna, menurut Amin, keberadaan BRIDA resmi disandang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kita ketahui di Papua Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bali sudah ada dan yang terbaru itu di Provinsi Jawa Timur,” paparnya.

Apabila Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Provinsi Kalsel secara resmi disahkan, ini merupakan OPD yang pertama di Kalimantan.

“Setelah diparipurnakan, tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) yang nantinya akan menjadi urusan Biro Organisasi,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers pengungkapan dan pemusnahan barang bukti narkoba jaringan internasional, pada Selasa (10/1). Tak tanggung – tanggung, tercatat 42 kilogram sabu dan 11.000 butir ekstasi yang dimusnahkan, dengan cara dilumatkan menggunakan blender.

Pemusnahan ini dilakukan langsung Kapolda Kalimantan Selatan, Andi Rian Djajadi, bersama Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Ketua DPRD Provinsi Supian HK, Wakapolda Kalsel, Rosyanto Yudha Hermawan dan sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan. Pemusnahan dilakukan di hadapan puluhan wartawan dan juga empat tersangka yang sengaja dihadirkan pada kegiatan ini.

Dalam keterangan persnya, Kapolda Kalsel, Andi Rian Djajadi menjelaskan, pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ini terjadi pada 28 Desember 2022, atau 3 hari jelang pergantian tahun.

“Sudah sekitar 2 bulan jajaran Ditreskrim Narkoba mengikuti jejak para tersangka ini dari pulau Sumatera. Dan ternyata benar, tujuan akhir dari jaringan narkotika asal Malaysia ini, adalah Kalimantan Selatan. Para tersangka ini diringkus di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru, setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai akan adanya aktivitas jual beli narkoba,” jelas Kapolda di hadapan puluhan wartawan yang berkumpul di lapangan tengah Mapolda Kalsel.

Ditambahkan lelaki berpangkat Inspektur Jenderal Polisi itu, bahwa pengungkapan kasus narkoba di akhir tahun 2022 itu, telah menyelematkan sedikitnya 45.000 jiwa penduduk Kalimantan Selatan.

“Kita estimasi, satu gram sabu ini dapat digunakan 10 orang sekaligus. Sementara jumlah barang bukti yang berhasil kita sita adalah 45 kilogram lebih,” ujarnya.

Menanggapi keberhasilan jajaran Ditreskrim Narkoba Polda Kalsel menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional ini, mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang juga hadir serta ikut memusnahkan barang bukti narkoba.

“Saya, pemerintah provinsi dan masyarakat Banua sangat berterima kasih dengan jajaran kepolisian daerah yang telah menyelamatkan anak bangsa, dari ancaman narkoba. Dan saya rasa seluruh lapisan masyarakat harus terlibat dalam perang melawan narkotika ini”, tutupnya. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Dampak banjir rob di Kalimantan Selatan berimbas pada pembudidaya ikan. Mereka terpaksa kehilangan 50 persen ikan yang berada di dalam kolam tambak miliknya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Rusdi Hartono melalui Kepala Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Kalsel Wahdah mengatakan, saat ini telah terjadi banjir rob, sehingga bantuan bibit ikan yang diberikan di beberapa daerah mengalami kematian yang cukup tinggi. Seperti yang terjadi di Kota Banjarmasin.

“Bantuan bibit ikan diberikan pada tahun 2022, sebelum kejadian banjir rob terjadi, setelah 3 Minggu, pada saat kejadian banjir rob kami mendapatkan kabar, adanya kematian ikan yang cukup tinggi,” ungkap Wahdah, di ruang kerjanya, kepada Abdi Persada FM, Selasa (10/1).

Ia mengatakan, meski mengalami banjir rob, pihaknya masih melakukan pemantauan kepada para pembudidaya yang menerima bantuan bibit ikan tersebut. Mengingat masih ada ikan yang hidup tidak terbawa banjir rob tersebut.

“Kami masih terus melakukan pembinaan dan pemantauan kepada pembudidaya ikan, penerima bantuan,” ucapnya.

Menurut Wahdah, bantuan pemberian bibit ikan tersebut, dalam bentuk dana hibah kepada penerima bantuan.

“Untuk tahun 2023, bantuan bibit diberikan kepada Kabupaten Tanah Bumbu berupa bibit udang windu,” ungkapnya lagi.

Selain di Kabupaten Tanah Bumbu juga diberikan di Kabupaten Barito Kuala berupa bibit ikan bandeng.

“Untuk pemberian bantuan bibit ikan tersebut, tergantung daerah mana yang mengajukan proposal permintaan bantuan,” jelasnya.

Sedangkan, tambah Wahdah, untuk pemberian jenis ikannya, tergantung permintaan dari masing masing daerah.

“Pemberian bibit ikan ini, dengan total bantuan untuk satu paket terdiri dari 150 sampai 200 ribu ekor bibit ikan,” ucap Wahdah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komitmen kuat ditunjukkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan, Nurliani Dardie untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat Banua.

Hal ini dibuktikan dengan terus mempererat jalinan sinergi bersama TNI saat bersilaturahmi dengan Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen Rudi Puruwito.

“Silaturahmi ini kita lakukan untuk penguatan sinergi dan kolaborasi, apalagi TNI sering terjun ke masyarakat. Itu bisa kita kolaborasikan untuk promosi minat baca,” kata Kadispersip Kalsel yang akrab disapa Bunda Nunung ini, Selasa (10/1).

Nurliani menjelaskan Dispersip Kalsel sendiri gencar melakukan promosi minat baca ke berbagai pelosok daerah. Dengan dukungan TNI dan berbagai pihak, diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan budaya literasi di masyarakat.

“Alhamdulillah Pak Danrem menyambut hangat kedatangan kita, dan siap untuk berkolaborasi,” jelasnya.

Nurliani juga bersyukur Danrem 101/Antasari berkenaan menjadi narasumber pada Talkshow yang akan diselenggarakan oleh pihaknya pada bulan Maret mendatang.

“Alhamdulillah beliau berkenan Bunda jadikan narasumber seputar Supersemar, yang Insya Allah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret nanti,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel tengah menyiapkan berbagai langkah menuju pelaksanaan haul KH Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani (Guru Sekumpul) ke 18 Tahun 2023 yang akan diselenggarakan di kediaman pribadi Gubernur Sahbirin Noor, di Martapura Timur.

Setelah menggelar jumpa pers pada Minggu (8/1) malam. Pemda bersama TNI/Polri langsung melaksanakan lagi rapat koordinasi di aula H Aberani Sulaiman, Senin (10/1) siang, untuk membahas soal kesiapan sebelum peyelenggaraan haul akbar tersebut.

Usai memimpin rakor, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, menuturkan, pada rakor ini sementara masih membahas persiapan awal untuk mematangkan penyelenggaraan haul Guru Sekumpul.

“Nanti akan diserahkan dengan tim tekhnis. Selanjutnya akan dilakukan persiapan lebih matang lagi untuk kegiatan ini,” ujarnya.

Dalam kesiapan itu, Roy membeberkan, membahas peralihan arus lalu lintas, penginapan, ketersediaan perahu karet hingga akomodasi.

“Sudah berkoordinasi tadi dengan Satpol PP, Dishub, Lantas untuk memastikan dan mematakan kondisi atau rencana lokasi pelaksanaan,” tuturnya.

Sementara itu, Kasrem 101/Antasari Banjarmasin, Letkol inf Iwan sandriyanto, mengungkapkan, sesuai aturan pihaknya siap membantu dan mendukung jalannya haul akbar ini supaya kesan baik kepada jamaah dan tamu yang hadir nantinya.

“Kami dari TNI siap membantu. Itu kebaikan demi kebaikan bersama, nantinya kita siapkan apa yang harus diperlukan,” ucapnya

Lokasi yang sama, Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Nurhandono, mengatakan, masih akan mengatur lagi perencanaan soal kelancaran ini agar pelaksanaan ke depan berjalan baik.

“Setelah rapat teknis nanti akan disampaikan berapa personel yang akan dikerahkan,” paparnya.

Diketahui dalam rakor tadi, pihak fasilitator atau ketua tim dalam acara haul akbar ini ditunjuk Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Sedangkan untuk koordinator perlengkapan dipercayakan kepada Biro Umum Setda Provinsi Kalsel. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Salah satu penyumbang rendah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Provinsi Kalimantan Selatan, yakni rendahnya minat pemuda untuk ikut berorganisasi.

Rendahnya minat berorganisasi pemuda tersebut, disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, baru baru tadi,

“Salah satu upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda tersebut, yakni dengan melibatkan organisasi kepemudaan,” ungkapnya.

Menurut Hermansyah, dengan melibatkan organisasi pemuda tersebut, maka pemuda di Kalsel akan semakin tertarik untuk ikut berorganisasi.

“Dengan semakin meningkatnya minat pemuda untuk berorganisasi,maka Indeks Pembangunan Pemuda akan semakin meningkat lagi kedepannya,” ujar Hermansyah berharap.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan, IPP Kalsel pada tahun 2022 ini, dapat masuk pada peringkat 15 besar nasional.

“Saat ini Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan berada di peringkat 21 nasional,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Hermansyah, pihaknya menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022.

Menurut Hermansyah, untuk mencapai peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda tersebut. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan akan membentuk Kelompok Kerja.

“Pokja Peningkatan Indek Pembangunan Pemuda tersebut, terdiri dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, BPS, organisasi kepemudaan, serta lainnya, dapat bekerja untuk mencapai peningkatan IPP tersebut,” ucap Hermansyah. (SRI/RDM/RH)