Banjarmasin – Laman 97 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

RSUD Ulin Banjarmasin Bagikan Bendera dan Bersihkan Jalan Jelang Harjad dan HUT RI

BANJARMASIN – Dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi (Harjad) Provinsi Kalsel ke 72 serta HUT Kemerdekaan RI ke 77, RSUD Ulin Banjarmasin melaksanakan kegiatan berbagi bendera, kepada pengunjung serta aksi bersih bersih di Jalan A.Yani, dipimpin langsung Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar, beserta jajarannya, Jumat (12/8).

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar saat melakukan aksi bersih bersih

“Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dalam rangka memperingati Harjad dan HUT RI, melaksanakan beberapa kegiatan. Seperti, saat ini melaksanakan senam bersama, membagi bendera, serta melakukan aksi bersih bersih di Jalan A.Yani depan RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkap Izzak.

Sebelumnya, lanjutnya, RSUD Ulin Banjarmasin juga melaksanakan berbagai kegiatan, lomba olahraga, lomba kebersihan, lomba teladan, serta lainnya.

“Untuk pembagian hadiah pemenang, akan diserahkan pada upacara bendera peringatan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2022 di Halaman RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Izzak juga menyampaikan harapannya, kepada warga Kalsel agar tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, pada saat memperingati Harjad dan HUT RI.

“Kami berharap kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat melaksanakan kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi dan HUT RI, tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Karena pandemi masih ada dilingkungan sekitar,” tuturnya.

Masyarakat diminta tetap menggunakan masker, menjaga jarak, sering cuci tangan, serta menjaga selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi.

“Masyarakat diharapkan terus menaati aturan protokol kesehatan COVID-19,” ucap Izzak. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin : SD SN Antasan Besar 7 Harus Segera Direhab

BANJARMASIN – Kondisi rusak parak terlihat di beberapa ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Standar Nasional (SN) Antasan Besar 7, yang berlokasi di Jalan Meratus, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala SDN SN Antasan Besar 7 Widarini Febrianingrum, pada Kamis (11/8) mengatakan, saat ini beberapa ruang kelas yang mengalami kerusakan parah, berjumlah 15 ruangan.

Kepala SD SN Antasan Besar 7, Widarini Febrianingrum

“Kondisi plapon dan lantai berlubang, ada retakan di bagian dinding serta sebagian sudah miring, bahkan menimbulkan bau tidak sedap akibat limbah. Kita terpaksa memasang police line, agar anak-anak tidak bermain di area ruang kelas yang rusak,” ungkapnya

Rini menyampaikan, hasil kunjungan Komisi III dan Komisi IV DPRD Banjarmasin, diharapkan dapat segera mengakomodir untuk direhab total ruang kelas yang mengalami rusak parah.

Untuk saat ini pembelajaran tatap muka total siswa 490 siswa di sekolah ini setiap hari telah dilaksanakan di beberapa ruang kelas lain dan aula milik Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

“Semoga bisa segera ditangani semua permasalahan ini,” harap Rini.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, usai melihat langsung kondisi sekolah mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menjadwalkan rapat lintas Komisi, dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin, untuk mencari solusi yang tepat terhadap kondisi ruang kelas yang rusak parah sejak tahun 2018 lalu.

“Rapat Dengar Pendapat akan digelar segera, agar proses belajar dan mengajar berjalan lancar,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Berikan Sosialisasi PPID di Kota Banjarmasin

BANJARMASIN – Diskominfo Kalsel melalui Kasi Layanan Publik Diskominfo Kalsel M Ayub Khan memberikan sosialisasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemko Banjarmasin Tahun 2022.

Sosialisasi dibuka langsung Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, di Aula Kayuh Baimbai, Kamis (11/8).

Ayub mengatakan, pihaknya saat ini menjadi narasumber untuk Sosialisasi PPID dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Yang kita sosialisasi saat ini kepada pejabat pengelola informasi daerah, sehingga disetiap daerah kembali mengaktifkan PPID,” ungkapnya.

Fungsi PPID sendiri, lanjut Ayub, untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukannya.

“Informasi yang dikelola seperti stuktur organisasi, kinerja masing masing perangkat daerah, kepegawaian perangkat daerah, serta lainnya,” jelas Ayub.

Sedangkan, lanjutnya, PPID inilah yang menangani informasi informasi tersebut. Jadi diharapkan setiap SKPD memiliki PPID tersebut.

Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, digelarnya sosialisasi ini berdasarkan undang undang keterbukaan informasi, namun terdapat informasi rahasia dan terbuka.

“Untuk informasi terbuka, maka apabila ada masyarakat yang meminta maka informasi tersebut diberikan. Tetapi jika informasi tersebut tertutup atau rahasia, maka tidak dapat diberikan, karena memiliki mekanisme yang harus dijalankan,” ujar Ibnu.

Sedangkan, lanjutnya, untuk Pemerintah Kota Banjarmasin bersifat fleksibel, dalam memberikan informasi pemerintahan kepada publik, berdasarkan klasifikasi tersebut.

“Oleh karena itu diperlukan pejabat pengelola informasi disetiap SKPD dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu.

Sedangkan Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin Windiasti Kartika mengatakan, setiap awal tahun setiap SKPD dilingkup Pemko Banjarmasin membuat SK menetapkan siapa yang menjadi pejabat PPID.

“Untuk di Pemko Banjarmasin saat ini sudah ada 15 SKPD yang sudah memiliki PPID,” ujarnya.

Untuk, lanjutnya, SKPD yang belum memiliki agar segera membentuk PPID. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Setujui Usulan NPC Banjarmasin Pada APBD-P 2022

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, menyetujui usulan pengajuan APBD Perubahan National Paralympic Committee Kota Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah, pada Senin (8/8) mengatakan, pihaknya menggelar audiensi dengan National Paralympic Committee Kota Banjarmasin, bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Banjarmasin, terkait usulan pengajuan anggaran di perubahan tahun 2022 ini untuk persiapan Pekan Paralympic Provinsi. Rencananya Peparprov akan digelar November mendatang, yang berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Kita sepakat di APBD Perubahan 2022 sebesar 1,6 miliar rupiah,” ucapnya.

Disampaikan Awan, dalam kegiatan Peparprov ada sebanyak 90 atlet yang akan bertanding nanti, ia berharap dengan anggaran ini dapat mengakomodir dan mampu meraih juara umum. Mengingat selama ini para atlet National Paralympic Committee Kota Banjarmasin patut dibanggakan.

“Tahun 2021 lalu mampu mencapai peringkat ke-4 dalam Peparnas di Papua di tingkat Nasional,” jelasnya

Sementara itu, Ketua National Paralympic Committee Banjarmasin Mohammad Husaini, menyampaikan, dengan disetujui anggaran itu, pihaknya mengapresiasi dan berupaya memberikan hasil terbaik untuk persiapan kontingen dalam pertandingan di kejuaraan Pekan Paralympic Provinsi. Karena tahun 2017 lalu menjadi juara umum saat Peparprov digelar di Kabupaten Tabalong.

Ketua NPC Banjarmasin Mohammad Husaini, didampingi Wakilnya Jumri (ki-ka)

“Dari 90 orang atlet yang ikut, ada 11 cabang olahraga, diantaranya atletik, judo, catur, badminton, renang, panahan, dan menembak sert tenis meja,” tutupnya

Untuk diketahui, audiensi National Paralympic Committee Banjarmasin, berlangsung di ruang Komisi II DPRD Banjarmasin, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, didampingi seluruh anggota Komisi II, dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Iwan Fitriady dan Ketua NPC Banjarmasin, Mohammad Husaini, serta pengurus NPC Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Pasokan Ikan di UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dipastikan Cukup

BANJARMASIN – Untuk pasokan ikan laut di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin mencukupi, hal ini terlihat banyaknya kapal nelayan yang sadar di pelabuhan milik Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut, Senin (8/8).

Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Nurbani Yusuf mengatakan, untuk pasokan ikan saat ini di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin mencukupi. Mengingat, saat ini untuk wilayah tangkapan ikan sudah mendekati wilayah Kalimantan Selatan. Sehingga, ikan yang ditangkap sudah semakin banyak.

“Oleh karena itu hasil tangkapan ikan sudah mulai banyak, sehingga mencukupi kebutuhan ikan untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya,” jelasnya.

Namun, tambah Nurbani, meski tangkapan ikan mengalami peningkatan, namun untuk harga masih belum stabil.

“Harga ikan masih belum mengalami penurunan. Seperti harga ikan peda masih berada dikisaran 40 ribu rupiah per kilo,” ucapnya.

Sebelumnya, lanjut Nurbani, harga ikan peda hanya dikisaran Rp35.000 per kilo.

“Kami berharap harga ikan laut akan semakin stabil di Kota Banjarmasin dan sekitarnya,” ucap Nurbani. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Terima Usulan Raperda Penambahan Modal ke Bank Kalsel

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah, terkait Penambahan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Bank Kalsel.

Menurut Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, kepada wartawan pada Kamis (4/8), pihaknya menggelar rapat paripurna tingkat I dengan dua agenda pertama, Penyampaian Dokumen Keuangan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, kedua Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Kepala Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

“Delapan fraksi sepakat Raperda penambahan modal ke Bank Kalsel akan dibahas ke tingkat selanjutnya,” ungkapnya.

Disampaikan Harry, dalam pembahasan Raperda penambahan penyertaan modal ke Bank Kalsel, akan dilakukan secara cermat, karena harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kita tidak ingin mengganggu realisasi anggaran pembangunan yang sudah diprioritaskan,” kata Harry.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor menyampaikan, untuk pengajuan penambahan penyertaan modal Pemkot Banjarmasin ke Bank Kalsel direncanakan berkisar antara Rp26 miliar rupiah hingga Rp30 miliar rupiah. Hal itu sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota untuk kemajuan Bank Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Selama ini pengembangan UMKM di kota ini, mendapat kemudahan modal dari Bank Kalsel,” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam pelaksanaan rapat paripurna tingkat I dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya didampingi unsur pimpinan Muhammad Yamin, Matnor Ali , dan Tugiatno, dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor, kalangan legislatif dan eksekutif. (NHF/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Apresiasi Pembangunan Gedung Baru Dewan

BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin mengapresiasi pembangunan gedung baru, yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kota setempat.

Foto bersama : melihat langsung Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Banjarmasin

Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, pada Selasa (2/8) mengatakan, pembangunan gedung dewan baru ini sangatlah tepat, karena usia bangunan sudah cukup tua, bahkan kalau terjadi hujan deras disertai air sungai pasang, maka dipastikan mengalami genangan hingga mata kaki.

Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya, saat diwancara awak media

“Kita berharap sistem anggaran multi years hingga 2023, dapat berjalan lancar dan diselesaikan tepat waktu,” pintanya

Harry menyampaikan, perencanaan pembangunan gedung baru DPRD Kota Banjarmasin, sejak tahun 2015 dan baru terealisasi tahun 2022, setelah desain engineering development (DED) direvisi tahun 2021 lalu.

“Gedung dewan baru ini berkonsep rumah adat banjar gajah menyusu, bertema Rumah Gasan Sabarataan,” jelas Harry.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, dengan dibangunnya gedung dewan baru ini, dapat semakin meningkatkan kinerja para legislator, karena sebagai wakil rakyat tidak hanya menerima tamu dari warga saja, juga Provinsi lain yang sharing ke DPRD Banjarmasin.

“Kalau kami lihat sekarang, ruang fraksi dan ruang komisi terlalu sempit, harus dibangun representatif,” katanya

Lebih lanjut Ibnu menambahkan, dalam pembangunan gedung dewan baru ini, proyeknya ditangani Dinas PUPR Kota Banjarmasin, kontraktor pelaksana PT Rancang Bangun Banua dengan konsultan pendamping PT Wiraguna Sarana Teknik (WST). Rencananya akan dibangun tiga lantai, yaitu lantai dasar tempat parkir dan mushola, lantai pertama ruang rapat dan pers room, lantai kedua ruang kerja anggota DPRD dan lantai ketiga ruang rapat pimpinan DPRD Banjarmasin.

“Dengan selesainya pembangunan gedung baru ini, anggota DPRD Kota dapat menjalankan tugas dan kewajibannya lebih maksimal, baik sebagai fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan,” tutup Ibnu.

Untuk diketahui, peletakan batu pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Banjarmasin di Area Parkir Kantor DPRD Kota Banjarmasin, dibuka secara bersama-sama Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya didampingi Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan wakilnya Arifin Noor, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali dihadiri unsur forkopimda dan beberapa anggota Dewan Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Pemko Banjarmasin : Kami Tak Punya Wewenang Soal Pencabutan BBM Bersubsidi

BANJARMASIN – Para sopir dan pengusaha angkutan yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan demo ke Kantor Pemerintah Kota Banjarmasin, Senin (1/8).

Perwakilan dari pendemo tersebut melakukan rapat bersama dengan Walikota Banjarmasin, untuk menyampaikan aspirasi mereka, mengenai BBM bersubsidi jenis solar.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, pihaknya telah mendengarkan apa yang telah disampaikan, oleh organda. Yang menginginkan tidak adanya pencabutan mengenai solar bersubsidi tersebut. Serta penghapusan jalur khusus untuk Organda.

“Karena saat ini masih ada BBM bersubsidi, maka akan tetap dijalankan oleh pihak Pertamina. Selama subsidi tersebut masih diberikan,” ungkap Ibnu, kepada sejumlah wartawan, usai menerima perwakilan dari Organda Kalsel.

Sedangkan, lanjutnya, untuk pencabutan solar bersubsidi Pemerintah Kota Banjarmasin tidak memiliki kewenangan terhadap hal tersebut. Karena itu wewenang Pemerintah Pusat.

“Pemko Banjarmasin tidak memiliki kewenangan terhadap pencabutan BBM bersubsidi karena itu kewenangan Pemerintah Pusat, yang dijalankan oleh Pertamina,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu meminta agar Demo mengenai BBM bersubsidi tidak dilakukan secara berseri di Kota Banjarmasin.

“Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini berharap, agar demo mengenai BBM bersubsidi jenis solar tersebut, tidak dilakukan secara berseri” ujarnya.

Mengingat, lanjut Ibnu, saat ini mendekati peringatan 17 Agustus. Sehingga, diharapkan suasana kondusif tercipta di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

Aspirasi Ratusan ALFI ILFA Kalsel Ingin Cabut BBM Solar Subsidi

BANJARMASIN – Ratusan anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalimantan Selatan, menyampaikan aspirasi ke Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (28/7).

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalimantan Selatan, Saut Nathan Samosir, mengatakan, Kedatangan mereka ini menyampaikan tiga aspirasi. Pertama, Pertamina segera mencabut kebijakan subsidi solar pada Bahan Bakar Minyak, karena dengan subsidi membuat para sopir truk yang ingin mendapatkan BBM solar di SPBU, harus mengantri cukup panjang dan lama, kedua Pertamina mengembalikan fungsi SPBU, diduga ada beberapa SPBU dikuasai, salah satu organisasi di Kalimantan Selatan, dan ketiga mencabut notulen rapat PT Pertamina dengan Dinas Perhubungan Banjarmasin pada 12 April 2022 lalu.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalsel, Saut Nathan Samosir

“Kami ingin aspirasi ini diakomodir, karena selama ini salah satu kebijakan subsidi solar BBM, tidak membuat kami merasa nyaman,” katanya

Disampaikan Saut, pihaknya menolak kebijakan adanya transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU mengunakan aplikasi MyPertamina. Dengan alasan tidak mengunakan aplikasi itu, kesulitan mendeteksi pelangsir apalagi kalau mengunakan aplikasi tersebut.

“Semoga ada solusi yang tepat dari Pemko,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menjelaskan, dari hasil audiensi ini, Dinas Perhubungan Banjarmasin akan mencabut notulen rapat dengan PT Pertamina pada 12 April 2022 lalu, kemudian mengembalikan fungsi SPBU, Pemerintah kota hendaklan terus menjalin koordinasi dan menggelar diskusi dengan organisasi lainnya. Terkait permintaan dicabutnya BBM solar subsidi, itu kewenangan pemerintah pusat.

“Kita sampaikan aspirasi ini dengan tetap terus komunikasikan bersama pemko,” tutupnya

Untuk diketahui, ratusan anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalsel menyampaikan aspirasi di halaman Gedung DPRD Banjarmasin sejak pagi Jam 09.00 WITA. Kemudian pihak legislatif segera menyikapi dengan menggelar pertemuan di ruang rapat paripurna, dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin, dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Rosehan, perwakilan PT Pertamina, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa anggota Dewan Banjarmasin, dan 20 orang Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalsel. (NHF/RDM/RH)

Desa Sungai Gampa, Jadi Lokasi TMMD ke-114 di Kota Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin bekerjasama dengan TNI, membangun Desa Sungai Gampa, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, pada program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). TMMD ke-114 ini, dibuka langsung Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, pada Selasa (26/7).

Ibnu Sina sangat bersyukur, TMMD telah dilaksanakan, dengan lokasi pembangunan fisik di Desa Sungai Gampa, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara.

“Kami bersyukur pembukaan TMMD telah dilaksanakan,” ucapnya.

Menurut Ibnu, program ini merupakan kemanunggalan TNI bersama rakyat, karena TNI dari rakyat untuk rakyat.

Sedangkan kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan TNI ini, merupakan percepatan pembangunan yang dilakukan secara bersama sama untuk Kota Banjarmasin.

“Sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Kota Banjarmasin kepada TNI, maka Pemko telah menganggarkan Rp1,8 miliar, pada program TMMD ke-114 di Desa Sungai Gampa ini,” ujarnya.

Menurut Ibnu, SKPD yang terkait di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin juga akan dilibatkan dalam pengawasan pembangunan, seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Kesra Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Dandim 1007/Banjarmasin Letkol (Inf) Ilham Yunus mengatakan, pelaksanaan TMMD ini merupakan kemanunggalan TNI bersama rakyat. Untuk membangun kawasan Desa Sungai Gampa. Pada TMMD kali ini, pihaknya akan membangun jembatan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, renovasi masjid, serta lainnya.

“Terpilihnya Desa Sungai Gampa tersebut, karena berdasarkan permintaan dari warga setempat, yang menginginkan perbaikan infrastruktur jalan serta lainnya,” tutup Ilham. (SRI/RIW/RH)