BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan Desiminasi Audit Kasus Stunting di Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Jumat (25/11). Dihadiri Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.
Arifin mengatakan, dengan adanya Diseminasi Audit Kasus Stunting sebagai bukti seriusan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penanganan kasus Stunting.
Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor
“Diseminasi Audit Kasus Stunting sebagai bukti seriusan Pemerintah Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini untuk melakukan evaluasi audit keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan Stunting yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Dengan adanya evaluasi ini Pemerintah Kota Banjarmasin, diharapkan penanganan kasus Stunting semakin memadai secara program dan keuangan,” ucap Arifin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin Helfian Noor menjelaskan, target penurunan kasus stunting di Kota Banjarmasin, pada 2023 ini sebesar 21,5 persen.
“Target tersebut berdasarkan capaian penurunan kasus Stunting di Kota Banjarmasin pada tahun 2022 lalu sebesar 22 persen. Sehingga, ditahun 2023 ditarget sebesar 21,5 persen,” ungkap Arifin.
Sedangkan, lanjutnya, untuk hasil penurunan kasus Stunting pada tahun 2023 ini, akan diumumkan pada awal tahun 2024 mendatang.
“Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat berhasil kembali, dalam upaya penurunan kasus Stunting di Tahun 2023 ini,” ucap Helfi. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Untuk melestarikan olahraga tradisional di Kota Banjarmasin, maka Pemerintah Kota Banjarmasin terus meningkatkan keberadaan Kampung Bermain (Kamber) di Kota tersebut.
Terbukti sampai saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin sampai saat ini, telah meresmikan 30 Kamber.
“Kamber ke 30 Pangeran merupakan yang ke 30 diresmikan di Kota Banjarmasin,” ungkap Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina
Berdirinya kamber-kamber tersebut, merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan KORMI setempat.
“Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan masing masing kelurahan memiliki satu kamber,” ucap Ibnu.
Dengan adanya kampung bermain di Kota Banjarmasin ini, dapat melestarikan olahraga tradisional yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Dengan keberadaan kamber tersebut dapat menjadi tempat masyarakat untuk berolahraga, serta tempat anak anak untuk bermain,” ujarnya.
Diharapkan, lanjut Ibnu, keberadaan kamber di Kota Banjarmasin ini, dapat mengurangi ketergantungan anak anak terhadap bermain hp,” tutur Ibnu lebih lanjut.
Ibnu mengajak masyarakat untuk menggunakan kamber yang telah diresmikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sebaik mungkin.
“Dan kedepannya dari kamber tersebut dapat menghasilkan atlet olahraga tradisional di Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/APR)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif mengimbau, para orang tua hendaklah terus memperhatikan pergaulan anak-anak mereka yang mulai memasuki usia remaja. Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, kepada wartawan, baru-baru tadi.
Matnor menjelaskan, maraknya geng motor belum lama tadi, yang sudah ditangkap dan diproses hukum oleh pihak Kepolisian Banjarmasin, menjadi pembelajaran penting dari para orang tua. Dimana, usianya rata-rata masih kebanyakan belasan tahun, dengan demikian perlu diperhatikan lebih intens dari orang tua.
“Komunikasi itu wajib diterapkan, untuk mengantisipasi pergaulan yang menyimpang,” ucapnya
Disampaikan Matnor, para guru di sekolah juga hendaklan terus memberikan bimbingan, kepada peserta didik, bukan hanya mengejar metode pembelajaran, tetapi memiliki akhlak yang baik merupakan prioritas dalam dunia pendidikan. Ia berharap, baik sekolah di tengah kota dan dipinggiran tidak ada perbedaan dalam mendidik.
“Anak-anak remaja usianya masih labil, yaitu keingintahuan lebih besar, maka perlu diarahkan kegiatan positif,” pinta Matnor
Lebih lanjut Matnor menambahkan, peranan lingkungan sekitar juga sangat besar, dengan cara tokoh masyarakat terus membimbing para pemuda dan pemudi, melibatkan Ketua RT sebagai perpanjangan tangan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Kami berharap tidak lagi ada geng motor di kota seribu sungai,” tutupnya. (NHF/RDM/APR)
BANJARMASIN – Indeks Potensi Radikalisme (IPR) dan Indeks Risiko Terorisme (IRT) Kalimantan Selatan membaik, dari yang sebelumnya 10,4 turun menjadi 10,2. Hal itu diungkapkan Kepala BNPT RI, Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel melalui Direktur Perlindungan dan Plt. Kabsubdit PM, Teuku Fauzansyah didampingi Sub koordinator Partisipasi Masyarakat, Maira Himadhani saat menerima kunjungan kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalsel dan Kesbangpol setempat di BNPT RI di Bogor, Senin (20/11).
Menurutnya, potensi IPR dan IRT Kalsel mengalami penurunan kendati masih di atas rata-rata indeks nasional sebesar 10.0, namun sudah cukup bagus terjadi penurunan dibandingkan dengan provinsi lain. “Kita harapkan target IPR dan IRT Kalsel tahun depan bisa turun dari indeks nasional,” ungkapnya.
Penurunan ini tambah Kabid Penelitian FKPT Kalsel, Fauzi Makki, karena masyarakat mulai kritis dan sadar mengenai paham radikalisme di media sosial dan tidak ditemukan peristiwa radikalisme di Kalsel. BNPT juga mengapresiasi kehadiran FKPT Kalsel dan Kesbangpol, yang dinilai aktif berkegiatan.
“Hingga Nopember 2023 ini baru dua daerah yang melakukan kunker ke BNPT, pertama FKPT Jepara dan FKPT Kalsel,” ucap Fauzansyah.
Diungkapkannya pembentukan FKPT di kabupaten kota dasarnya adalah Peraturan BNPT RI No.1 Tahun 2022 tentang FKPT mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan pelaporan pada Pasal 3 yakni, (1) Kepala BNPT membentuk FKPT yang berkedudukan di ibukota provinsi. (2) Dalam hal diperlukan, Kepala BNPT dapat membentuk FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota. (3) Pembentukan FKPT yang berkedudukan di provinsi dan FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Keputusan BNPT.
Sementara Ketua FKPT Kalsel, Aliansyah Mahadi didampingi Sekretaris Masrani, Kabid Wasnas Kesbangpol Kalsel, Agus Wibowo, Kabid Wasnas dan Penanganan Konflik Kabupaten Banjar, Makmur serta pengurus FKPT, bahwa kunjungan kerja ini untuk menggali informasi terkait pembentukan FKPT di kabupaten/kota dan pencegahan radikalisme dan terorisme di daerah.
Ditambahkan Kabid Wasnas Kesbangpol Kalsel, Agus Wibowo, pembentukan dan pengukuhan FKPT di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar sudah siap, namun diingatkan harus ada pernyataan tertulis dari Pemerintah Kabupaten dan Kota bahwa akan menganggarkan kegiatan FKPT.
Ia berharap dengan kunjungan ini, bukan hanya soal pembentukan FKPT di daerah, tetapi ada langkah-langkah kerja untuk peningkatan program penanganan dan sosialisasi radikalisme. Kemudian Kabid Wasnas dan Penanganan Konflik Kabupaten Banjar, Makmur menyebutkan bahwa nuansa Islam di Kabupaten Banjar sebagai kota santri sangat melekat, sehingga sangat pas pembentukan FKPT Kabupaten Banjar. Mengapa, karena peran-peran untuk membantu persoalan pencegahan radikalisme, khususnya di perbatasan yang rentan konflik dengan kabupaten lain. Termasuk juga keberagaman masyarakat sehingga potensinya juga banyak dan riskan ke arah radikalisme. Pihaknya berupaya jangan sampai Kabupaten Banjar jadi tempat transit atau persembunyian pelaku tarorisme.
“Tinggal di Kabupaten Banjar tapi aktifitasnya di daerah lain,” ujarnya. (RILIS-RDM/APR)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta, program pembangunan jembatan, dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, dapat selesai tepat waktu.
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia, pada Selasa (14/11) mengatakan, saat ini beberapa proyek jembatan, masih dalam tahap pembangunan oleh kontraktor, diantaranya Jembatan di Jalan Sungai Andai, Jalan Pangeran berlokasi wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara, dan di Jalan Tembus Mantuil Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan.
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia, saat diwancara awak media
“Kami sudah sampaikan sebelumnya dengan Dinas PUPR Banjarmasin, setiap proyek itu dapat selesai tepat waktu,” ucapnya
Disampaikan Hilyah, selama pembangunan pihaknya akan terus melakukan pengawasan, mulai dari menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin, dan merencanakan untuk kunjungan kerja ke lapangan dengan seluruh anggota Komisi III DPRD Banjarmasin, dalam rangka melihat langsung proses dibangunnya jembatan tersebut.
“Jembatan ini merupakan sarana terpenting transpotasi warga untuk kegiatan sehari-hari,” jelasnya
Lebih lanjut Hilyah yang juga sebagai Anggota Badan Anggaran DPRD Banjarmasin ini menambahkan, pihak kontraktor hendaklah mengerjakan setiap proyek, menyelesaikan sesuai deadline dengan tanggal yang telah ditentukan. Mengingat dana dikucurkan bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2023. Sehingga, akan diberikan sanksi tegas, kalau sampai molor finishing, apalagi tidak selesai.
“Kita minta kontraktor bukan cuma memperhatikan pekerjaan jembatan, juga perbaikan drainase,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sebanyak 4 buah Ruang Komisi, di Gedung lama DPRD Banjarmasin, dilakukan rehab.
Salah satu tukang melakukan rehab Komisi di Gedung lama DPRD Banjarmasin
Kepada wartawan, Sekretaris DPRD Banjarmasin, Iwan Ristianto, pada Senin (6/11) mengatakan, saat ini telah resmi ditempati gedung dewan baru untuk empat ruang Komisi DPRD Banjarmasin. Otomatis ruangan Komisi di gedung lama tidak berfungsi, maka pihaknya melakukan rehab, untuk dimanfaatkan menjadi ruang-ruang delapan Fraksi.
Sekretaris DPRD Banjarmasin, Iwan Ristianto, saat memberikan komentarnya
“Saat ini masih proses rehab, renovasi dan pembenahan dengan proses disekat, dianggarkan sekitar Rp200 juta rupiah,” ucapnya
Disampaikan Iwan, untuk ruang fraksi yang sudah ada, nantinya akan ditempati jajaran Sekretariat DPRD Banjarmasin, karena selama ini ruangan baik Kabag dan Kasubag, masih belum refresentatif. Ia mengupayakan akhir November 2023 mendatang akan selesai.
“Proses renovasi dan penataan ruang ini, bisa segera agar dapat ditempati dan melaksanakan tugas lebih nyaman,” tutupnya
Untuk diketahui, Gedung Baru DPRD Banjarmasin, yang sudah diresmikan sejak 21 September 2023 lalu telah difungsikan, seperti untuk kegiatan Rapat Dengar Pendapat, Rapat Panitia Khusus, dan menerima tamu luar daerah. Kesemuanya dilaksanakan di masing-masing empat Komisi. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah, telah difinalisasi yang menyepakati tarif parkir akan mengalami kenaikan.
Suasana Rapat Pansus Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, di ruang Komisi III DPRD Banjarmasin
Hal itu disampaikan, Ketua Panitia Khusus Raperda Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto Permono, baru-baru tadi.
Ketua Pansus Raperda Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Banjarmasin, Bambang Yanto Permono, saat memberikan komentarnya
Bambang menjelaskan, kenaikan tarif parkir ini disepakati antara legislatif dan eksekutif, melalui hasil rapat finalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah, tentang Pajak dan Retribusi Daerah Banjarmasin. Dimana, sebelumnya parkir kendaraan bermotor untuk roda dua Rp2.000 dan roda empat Rp3.000.
“Tarif parkir akan dinaikkan berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000,” ucapnya
Disampaikan Bambang, kenaikan ini sangat tepat, karena sudah lama. Sehingga, untuk nantinya di Tahun 2024, untuk parkir kendaraan bermotor roda dua dinaikkan menjadi Rp3.000 dan roda empat menjadi Rp5.000.
“Kenaikan ini sudah melalui pengkajian, guna meningkatkan pelayanan,” jelas Bambang
Lebih lanjut Bambang menambahkan, untuk Retribusi Parkir, tidak menggunakan aturan per jam. Namun, kalau per jam seperti masuk parkir di mall itu ditarik oleh pajak daerah. Ia berharap, setelah disahkan Perda ini, Pemerintah Kota, dapat mensosialisasikan ke masyarakat secara intens.
“Perda ini Tahun 2024 paling lambat harus segera diterapkan,” tutupnya. (NHF/ RDM/RH)
BANJARMASIN – Guna meningkatkan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah, Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Perumda Pasar Baiman DPRD Banjarmasin, sepakat untuk difinalisasi.
Disampaikan Ketua Pansus Raperda Perumda Pasar Baiman DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, pada Rabu (1/11) menjelaskan, pembahasan Raperda ini memuat sebanyak 63 pasal, poin penting diantaranya membahas modal dasar sebesar Rp1 triliun. Selain itu, nilai aset akan ditambah modal awal, yaitu adanya mobil operasional dari APBD yang diperhitungkan nilainya sekitar Rp861 miliar.
Ketua Pansus Raperda Perumda Pasar Baiman DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, saat memberikan komentarnya
“Modal dasar itu dapat dilaksanakan secara bertahap, mulai dari menggunakan modal penyertaan daerah, pinjaman modal dari perbankan atau dari dana hibah lainnya,” jelasnya
Disampaikan Awan, untuk penentuan jajaran direksi telah ditetapkan minimal satu orang, maksimal sebanyak lima orang, karena diprioritaskan kehadiran Perda Perumda Pasar Baiman dapat berjalan efektif. Dimana, tidak hanya memberi pendapatan asli daerah juga meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sebagai konsumen.
“Perda Perumda Pasar Baiman ini setelah disahkan, dapat berjalan maksimal di lapangan,” pinta Awan
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar menambahkan, saat ini jumlah pasar Milik Pemerintah Kota yang akan dikelola melalui Perda Perumda Pasar Baiman ada sebanyak 26 buah. Terkait pendapatan asli daerah sektor pasar mencapai sekitar Rp8,5 miliar, Tahun 2024 mendatang, ditargetkan sebesar Rp9 miliar.
Kepala Disperdagin Banjarmasin, Ichrom Muftezar
“Kami upayakan pengelolaan pasar dapat lebih professional lagi,” tutup Tezar (sapaan akrabnya). (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Guna meningkatkan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin menggelar “KPU Goes To Campus” melalui Nonton Bareng Film berjudul “Kejarlah Janji” di STKIP PGRI Banjarmasin, Sabtu (28/10).
Foto bersama Komisioner KPU, Sekretaris KPU, Ketua, Dosen, Mahasiswa dan Mahasiswi STKIP PGRI Kota Banjarmasin
Kepada wartawan, Komisioner KPU Banjarmasin, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Azhari Fadli mengatakan, bertepatan Hari Sumpah Pemuda, pihaknya menggelar Sosialisasi Goes to Campus, yang bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat luas, tidak terkecuali mahasiswa dan mahasiswi. Mengingat, selain untuk meningkatkan kehadiran dalam penggunaan hak memilih, juga bagian dari demokrasi.
Komisioner KPU Banjarmasin, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, (peci) didampingi Komisioner KPU Banjarmasin, Ketua Divisi hukum dan pengawasan (sasirangan)
“Momen peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 95 tahun, dapat menjadi spirit bagi generasi muda, terutama sebagai pemilih pemula, untuk hadir dan memberikan hak suaranya pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang,” ucapnya
Disampaikan Azhari, kegiatan yang bersifat Nasional oleh KPU RI dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dengan agenda Nonton Bareng Film berjudul “Kejarlah Janji”, pesan yang disampaikan adalah menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan hal pilih, tidak terpancing isu Hoaks, dan memilih bukan karena ada motivasi lain. Sehingga, generasi muda lebih paham dalam Pemilihan Umum 2024 mendatang.
“Dalam Pemilu 2024 nanti terdiri dari Pemilu Legislatif, yaitu memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, serta secara bersamaan dilaksanakan Pilpres yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029,” jelas Ayay (sapaan akrabnya)
Sementara itu, Ketua Divisi hukum dan pengawasan, Heri Wijaya menambahkan, selain di Universitas menggelar Goes To Campus, pihaknya juga melaksanakan ke Pondok Pesantren yang ada di Kota ini, bertepatan di Hari Santri, dalam rangka meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.
“Film ini mengandung selera humor yang tinggi dan syarat nuansa ajakan datang ke TPS menggunakan hak pilih, mari sama-sama kita sukseskan Pemilu 2024,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar syukuran panen padi bibit unggul di musim kemarau ini, dikawasan lahan pertanian Tatah Belayung, Rabu (25/10). Dipimpin oleh Sekdako Banjarmasin Ikhsan Budiman.
“Panen padi yang dilaksanakan saat ini, menghasilkan sebanyak 5,9 ton gabah,” ungkapnya.
Panen padi tersebut, lanjut Ikhsan, merupakan hasil penanaman di lahan pertanian milik Pemerintah Kota Banjarmasin. Dengan usia tanam selama 100 hari.
“Pemerintah Kota Banjarmasin bangga atas terlaksananya panen tersebut, dengan kondisi cuaca panas saat ini,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ikhsan juga mengatakan, jika beras merupakan salah satu penyumbang inflasi di Kota Banjarmasin.
“Saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya untuk menekan laju inflasi di kota ini,” ujarnya.
Karena beberapa waktu lalu beras merupakan salah satu penyumbang inflasi. Maka, dengan adanya panen beras di Kota Banjarmasin. Maka komoditi beras tidak lagi termasuk dalam bahan pokok penyumbang inflasi di Kota Banjarmasin.
“Meski hasil panen tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pasokan beras di Kota Banjarmasin. Namun, panen ini dapat menekan laju inflasi tersebut,” ucap Ikhsan.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Yuliansyah mengatakan, bibit unggul ini merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Bibit padi ini dengan masa tanam selama 100 hari,” ucapnya.
Dengan masa pendek tersebut, lanjut Yuliansyah, maka dalam setahun petani dapat beberapa kali melakukan penanam.
“Untuk jenis beras yang dihasilkan hampir sama dengan beras lokal, yang disukai oleh warga Kota Banjarmasin,” ujar Yuliansyah. (SRI/RDM/RH)
