BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memperingati Hari Lingkungan Hidup Se dunia Tahun 2024, di Taman Patih Masih, Jumat (21/6). Kegiatan dipimpin Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin Alive Yoesfah love.
“Pada peringatan puncak hari lingkungan hidup sedunia ini, diisi dengan peresmian dan pengukuhan penggerak lingkungan,” ungkap Walikota, kepada sejumlah wartawan.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina
Para penggerak inilah, lanjutnya, yang bertugas mengajak masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal masing masing.
“Pada puncak peringatan hari lingkungan hidup sedunia ini, dilakukan juga kegiatan penanaman pohon,” ucapnya.
Penanaman pohon, tambah Walikota, dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sebanyak 1.200 yang disebarkan diseluruh kecamatan di Kota Banjarmasin.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin Alive Yoesfah Love menjelaskan, pada puncak peringatan hari lingkungan hidup sedunia tahun 2024 ini, pihaknya melakukan penanaman pohon, yang disebar seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin.
Kepala DLH Kota Banjarmasin Alive Yoesfah love
“Pohon yang ditanam tersebut terbagi berbagai jenis pohon sebanyak seribu dua ratus diantaranya, pohon pelindung dan pohon buah buahan,” jelasnya.
Dengan disebarkannya pohon pohon tersebut diharapkan dapat menambah kawasan hijau di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif memberikan beberapa catatan penting ke Pemerintah Kota, dalam Rapat Paripurna Penetapan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023.
Suasana Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin
Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya, ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (13/6) sore mengatakan, ada beberapa catatan dari kalangan legislatif menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kota Banjarmasin, baik melalui APBD Perubahan 2024 dan perencanaan di 2025 mendatang, dalam rangka mengembangkan pembangunan lebih terarah dan maju terdepan.
Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, saat diwancara awak media
“Adanya Refocusing di tahun 2023 lalu, hendaklah tidak lagi terulang di tahun 2024 ini,” pintanya
Disampaikan Harry, pihaknya akan terus mendukung upaya Pemerintah Kota dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui peningkatan jalinan komunikasi dan koordinasi di lapangan, apalagi sebagai pintu gerbang Ibukota Nusantara (IKN).
“Kami ingin penggunaan anggaran sesuai perencanaan dan program,” katanya
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, menambahkan, dalam rapat paripurna pihaknya menyampaikan, saat ini terjadi Silpa yang kecil, yakni hanya sebesar Rp18, 119 juta rupiah. Di mana, ini merupakan pertama kalinya di bawah 100 miliar, karena biasanya selalu di atas 100 miliar. Ia menilai, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang kecil dapat digambarkan sebagai hasil dari efesiensi dan efektifitas penganggaran, artinya proses penganggaran tepat sasaran dan pagu tidak jauh meleset.
“Berdasarkan hasil audit yang diterima oleh Pemerintah Kota, telah menunjukkan prestasi luar biasa dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya, kita berupaya akan semakin meningkatkan kinerja,” tutupnya
Untuk diketahui, DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna penetapan penanggungjawaban APBD 2023, dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya didampingi Wakil Ketua Matnor Ali, Tugiatno dan Sekretaris Dewan Banjarmasin Iwan Ristianto. Dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, didampingi Sekretaris Daerah Banjarmasin Ikhsan Budiman, beserta kalangan legislatif dan eksekutif, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi peserta didik, SDN Kuin Cerucuk 1 Banjarmasin, mengunjungi Taman Budaya dan Museum Wasaka dibawah Naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
Peserta Didik Kelas II SDN Kuin Cerucuk 1 Banjarmasin, melihat di ruang pamer Museum Wasaka Kalsel
Kepada Abdi Persada FM, Wali Kelas II SDN Kuin Cerucuk 1 Banjarmasin, Maimunah, usai berkunjung pada Rabu (12/6) mengatakan, pihaknya ke Taman Budaya Kalimantan Selatan, dalam rangka untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para peserta didik, agar melihat langsung beragam alat musik tradisional dan permainan olahraga tradisional salah satunya Balogo. Mereka sangat antusias, untuk turut serta menari sambil diiringi musik Gamelan Banjar dan bermain olahraga langsung seperti Balogo.
Wali Kelas II SDN Kuin Cerucuk 1 Banjarmasin, Maimunah, saat memberikan komentarnya
“Kami membawa peserta didik ke lapangan ini, untuk mengetahui sejak dini kesenian daerah dan olahraga tradisional khas Banua,” ucapnya
Disampaikan Maimunah, pihaknya juga mengajak para peserta didik mengunjungi Museum Waja Sampai Kaputing atau lebih dikenal Museum Wasaka, dalam rangka memberi edukasi sejak dini, untuk lebih mengenal berbagai benda-benda peninggalan bersejarah dari para Pahlawan Revolusi Fisik di Kalsel.
“Pihaknya mengapresiasi adanya ruang audio visual yang ditayangkan film diantaranya, video animasi perjuangan Brigjend Hasan Basri, profil Museum Wasaka Kalsel, dan beberapa film dari pemenang lomba video pendek,” katanya
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Taman Budaya Kalsel, Muntik Wadaf’i Massa menambahkan, dengan adanya kunjungan dari Sekolah ini merupakan salah satu cara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk semakin memperkenalkan seni dan olahraga tradisional di Banua. Selain itu, juga memberikan cendramata berupa buku untuk peserta didik TK dan SD tentang cerita rakyat di Kalsel. Sedangkan bagi SMP dan SMA sederajat buku tentang kesenian, agar menjadi bahan literasi di Perpustakaan sekolah tersebut.
“Kita berharap, peserta didik dapat lebih mengenal kesenian Gamelan Banjar dan salah satu olahraga tradisional Balogo,” pintanya
Hal senada juga disampaikan, Pemandu Museum Wasaka Kalimantan Selatan, Kahfi. Pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan ini untuk memberikan edukasi sejak dini bagi peserta didik, tidak hanya melihat berbagai benda-benda peninggalan bersejarah para Pahlawan Revolusi Fisik, serta disediakan Ruang Audio Visual.
“Ruang Audio Visual, untuk sementara setiap pekannya beroperasi Selasa, Rabu dan Kamis, pada pukul 10.00 – 11.30 WITA,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin melakukan monitoring kebutuhan bahan pokok dan hewan kurban menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha mendatang, Selasa (11/6). Dipimpin Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.
“Menjelang sepekan sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan monitoring kebutuhan pokok di pasar tradisional serta rumah potong hewan di kawasan Basirih, Kota Banjarmasin,” jelas Arifin.
Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor
Setelah, lanjutnya, pihaknya melakukan monitoring tersebut, untuk harga kebutuhan pokok, seperti beras, bawang, daging, ikan, serta lainnya dalam keadaan harga normal.
“Saat ini terpantau harga kebutuhan pokok masih normal,” ucapnya.
Dengan stabilnya harga kebutuhan pokok tersebut, maka masyarakat dapat tenang dalam merayakan Hari Raya Idul Adha mendatang.
Sedangkan, untuk kebutuhan hewan kurban di Kota Banjarmasin saat ini mencukupi.
Arifin mengatakan, pada monitoring kebutuhan pokok kali ini, pihaknya juga meninjau ke Rumah Potong Hewan (RPH) di kawasan Basirih, Kota Banjarmasin.
“Hewan kurban jenis sapi yang ada di rumah potong hewan tersebut, mencukupi untuk kebutuhan warga Kota Banjarmasin, pada saat melaksanakan ibadah kurban mendatang,” ujarnya.
Ketersediaan pasokan hewan kurban ini, berkat kerjasama semua pihak yang terkait di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin resmi meluncurkan Maskot dan Jingle Pilwali 2024, Sabtu (8/6) di halaman Balai Kota Banjarmasin.
Kepada sejumlah wartawan, Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah, usai acara mengatakan, dalam peluncuran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Si Suban resmi menjadi maskot tahun 2024 singkatan dari “Suara Urang Banjarmasin yang terinspirasi ikon bangunan menara pandang siring. Selain itu, juga diuncurkan jingle pilkada berjudul “Ayo ke TPS” untuk bersama memilih pada 27 November mendatang.
Ketua KPU Banjarmasin, Rusnailah, saat diwancara awak media
“Peluncuran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, tidak hanya sekedar tahapan, tetapi bagian dari sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, agar memberikan hak suaranya untuk memilih Pemimpin di kota seribu,” ucapnya
Disampaikan Rusnailah, hingga saat ini KPU Banjarmasin telah melakukan berbagai persiapan menjelang puncak Pilkada 2024. Mulai dari merekrut panitia pemilihan tingkat Kecamatan sebanyak 25 orang, dan tingkat kelurahan 150 orang yang tersebar di 52 kelurahan.
“Kita akan membentuk petugas pemutakhiran data pemilih, yaitu akan bertugas mendatangi rumah warga untuk validasi dan memeriksa data sesuai sudah diterima oleh KPU, yang dijadwalkan pada tanggal 13 hingga 14 Juni 2024,” jelasnya
Lebih lanjut ia menambahkan, pihaknya terus berupaya mewujudkan untuk terselenggaranya Pilkada 2024 di Banjarmasin dengan aman, lancar dan sukses sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Terkait data pemilih potensial ada sebanyak 490.012, untuk berpartisipasi pada Pemilihan Wali kota Wakil Wali kota, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Mari bersama-sama sukseskan Pilkada 2024,” tutupnya
Foto bersama
Untuk diketahui, peluncuran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin tahun 2024, dibuka secara resmi Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah, didampingi Komisioner KPU, Sekretaris KPU dan Jajaran KPU Banjarmasin. Dihadiri Wali Kota Banjarmasin, Wakil Walikota Banjarmasin, Komisioner KPU Kalsel, Ketua DPRD Banjarmasin, dan Unsur Forkompinda Banjarmasin, gelaran ini dimeriahkan artis lokal dan Ibu Kota. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini sudah membayarkan sebesar 300 miliar lebih hutang pekerjaan pembangunan tahun anggaran Tahun 2024 lalu.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin Edy Wibowo mengatakan, pihaknya menginformasikan mengenai pembayaran hutang Pemerintah Kota Banjarmasin, dari kegiatan pekerjaan Tahun 2023.
“Hutang yang belum dibayarkan tersebut sebesar 3 ratus 48 miliar 550 juta lebih, kini sudah dibayarkan sampai tanggal 6 Juni 2024 sudah dibayarkan sebesar 3 ratus 43 miliar 570 juta lebih,” ungkap Edy, kepada sejumlah wartawan, Jumat (7/6).
Sehingga, lanjutnya, hutang yang masih tersisa hanya sebesar 14 miliar lebih.
“Hutang yang tersisa tersebut, yang belum terbayarkan oleh 5 SKPD,” ujarnya.
Namun, tambahnya, sisa hutang tersebut akan dibayarkan pada anggaran perubahan mendatang.
“Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya untuk percepatan pelunasan hutang hutang tersebut,” ujarnya.
Dan, pihaknya menargetkan pada akhir bulan ini dapat terselesaikan semuanya. Untuk tahap pertama ini.
“Sehingga, yang tersisa hanya 1 Miliar saja, yang akan dibayarkan pada tahap ke dua,” ucapnya..
Untuk tahap ke dua dibayarkan pada anggaran perubahan mendatang.
“Seluruh hutang Pemko Banjarmasin dapat lunas semuanya, dengan satu tahun ini,” ujar Edy. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Hewan kurban jenis sapi saat ini sudah masuk ke Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Banjarmasin.
Kepala UPT RPH Kota Banjarmasin Annang Dwijatmiko mengatakan, sapi yang masuk ke RPH Kota Banjarmasin sebanyak tiga ratus lebih ekor sapi.
Kepala UPT RPH Kota Banjarmasin Annang Dwijatmiko
“Saat ini di RPH Kota Banjarmasin sudah masuk sapi untuk kebutuhan ibadah kurban,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, pada Rabu (5/6).
Dan, lanjut Annang, rencananya pada hari berikutnya akan masuk lagi sebanyak 200 ekor sapi. Sehingga, total sapi yang masuk sebanyak 500 ekor sapi.
“Dengan masuknya sapi sapi tersebut di RTH ini, maka kebutuhan hewan kurban mencukupi,” ucap Annang.
Sehingga, tambahnya, bagi masyarakat yang ingin membeli sapi untuk keperluan ibadah kurban, bisa datang ke RPH Kota Banjarmasin.
Dalam kesempatan tersebut Pemko Banjarmasin memastikan tidak ditemukan adanya hewan kurban, yang berpenyakit di RPH Kota Banjarmasin.
Annang menjelaskan, sapi yang datang saat ini langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Tim Dokter Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin.
“Dan, dari hasil pemeriksaan tersebut sapi yang masuk dalam keadaan sehat,” jelasnya.
Pemeriksaan Hewan Kurban tersebut, terdiri dari pemeriksaan fisik, gigi, mulut, dan lainnya.
“Sapi untuk kebutuhan hewan kurban yang masuk di RTH, hanya dalam keadaan kelelahan saja. Karena perjalanan jauh. Namun, pada hasil pemeriksaan dalam keadaan sehat,” ucap Annang. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kota Banjarmasin sebagai tempat peluncuran pelayanan keluarga berencana (KB) serentak sejuta akseptor di Kalsel, tepatnya di Klinik Pratama Gatot Subroto Denkensyah Banjarmasin, Selasa (4/6).
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin Helfiannoor mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya memberikan dukungan atas di luncurkannya Pelayanan KB Akseptor tersebut.
Kepala DPPKBPM Banjarmasin Helfiannoor
“Dengan pelaksanaan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR Bersama Mitra Kerja Provinsi Kalimantan Selatan. Yang diluncurkan di Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Diharapkan, dengan tercapainya keluarga berencana tersebut, maka keluarga sejahtera dapat dicapai di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk di Kota Banjarmasin.
Helfi mngatakan, di tahun 2024 ini Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan ditarget 3.153 Aseptor dari Pemerintah Pusat.
Target tersebut, lanjutnya, terbagi di layanan kesehatan yang ada di Kota Banjarmasin seperti, di puskesmas, paskes, bidan, rumah sakit serta lainnya.
Helfi berharap, pihaknya dapat mencapai target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tersebut.
“Kami berharap warga dapat memberikan dukungannya, untuk turut serta dalam kesuksesan program dan target dari Pemerintah Pusat,” ucap Helfi. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menggelar Uji Publik Dua Buah Rancangan Peraturan Daerah (raperda), pada Kamis (30/5).
Suasana Uji Publik, di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, usai acara mengatakan, kedua buah Ranperda ini pertama tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/atau Investor, kedua Penyelenggaraan Kearsipan. Pihaknya telah menghadirkan Narasumber Tim Kajian Naskah Akademik dan Raperda Universitas Lambung Mangkurat, yakni Reja Fahlevi, Rizaldi Nazaruddin, Ilhamnur dan Ahmad Fikri Hadin.
“Dua Raperda merupakan usulan DPRD Banjarmasin,” ucapnya
Sementara itu, Anggota tim kajian NA dan Raperda ULM, Reja Fahlevi, menjelaskan, pembahasan Uji Publik ini sangat penting, karena masih berupa draf. Pihaknya mengapresiasi berbagai masukan dan saran yang disampaikan baik dari Anggota Dewan, SKPD terkait dan akademisi, agar memudahkan saat nantinya dibentuk Panitia Khusus atau Pansus.
“Masukan yang disampaikan seperti Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/atau Investor, ke depan harus memberi kemudahan kepada para investor di kota ini,” jelasnya
Lebih lanjut Reja menambahkan, untuk Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan membahas tentang pentingnya memiliki arsip tertata kelola dengan rapi. Selain itu, ke depan bagi masyarakat yang memiliki arsip mengandung nilai filosofis dan historis, maka dapat disampaikan ke Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Contohnya warga mempunyai catatan sejarah sebaiknya diarsipkan dengan baik,” tutup Reja.
Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin bersama Narasumber
DPRD Banjarmasin menggelar Uji Publik, dibuka secara resmi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani didampingi Wakilnya Siti Rahimah, Anggota Bapemperda, serta Kabag Perundangan-Undangan Sekretariat Dewan Banjarmasin, Rakhmat R Akbar.
Untuk diketahui, kegiatan dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Banjarmasin diantaranya Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Usaha Kecil Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Hukum. Kemudian Mahasiswa dan Mahasiswi ULM, Pelaku Usaha serta Komunitas Ekonomi, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Guna meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM), Kecamatan Banjarmasin Utara menggelar Publik Hearing, kegiatan dibuka secara resmi Camat Banjarmasin Utara, Norrahmawati, didampingi jajaran Kecamatan Banjarmasin Utara, bertempat di Aula Kecamatan Banjarmasin Utara, Selasa (28/5).
Penandatangan Fakta Integritas oleh Ketua PKK Kecamatan Banjarmasin Utara
Kepada Abdi Persada FM, Camat Banjarmasin Utara, Norrahmawati, usai acara mengatakan, kegiatan forum dialog tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dimaksudkan untuk meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) kepada publik semakin berkualitas. Dengan menghadirkan dua Narasumber yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kota Banjarmasin, Machli Riyadi, memberikan materi Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Fasilitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan, Zayanti Mandasari.
“Hasil ini dapat semakin memajukan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.
Foto bersama
Disampaikan Norrahmawati, untuk standar pelayanan di Kecamatan ada sebanyak 12 buah diantaranya Registrasi Surat Penyataan Waris, Legalitas Surat Pengantar Perkawinan, serta Rekomendasi Operasional Sekolah.
Sedangkan Standar Pelayanan di Kelurahan ada sebanyak 16 buah, diantaranya Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, Legalisasi Berkas Usulan Pensiun dan Surat Pengantar Kawin.
“Selama ini di Kecamatan Banjarmasin Utara lebih banyak melayani warga tentang Surat Pernyataan Nikah dan Surat Pengantar Waris,” jelasnya
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kota Banjarmasin, Machli Riyadi, menilai, kegiatan ini sangat tepat dalam rangka perbaikan mutu layanan sebagai bagian dari transformasi dan reformasi tata kelola di Pemerintahan. Apalagi melibatkan semua elemen diantaranya Kepala BPN kota Banjarmasin, Kepala KUA Banjarmasin Utara, Kepala Puskesmas dan Lurah se Kecamatan Banjarmasin Utara, serta perwakilan tokoh masyarakat.
“Kami apresiasi digelar kegiatan ini secara terbuka,” ungkapnya
Hal senada juga disampaikan, Asisten Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan, Zayanti Mandasari. Menurutnya, forum dialog ini sangat penting, karena sebagai Kelurahan dan Kecamatan merupakan ujung tombak Pemerintah. Ia berharap, setelah digelarnya kegiatan ini, dapat semakin memberikan pelayanan yang nyaman dan memudahkan bagi masyarakat di kota seribu sungai.
“Kita sering monitoring dan berkoordinasi dengan Kecamatan Banjarmasin Utara, untuk konsep sudah bagus dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni tertata kelola yang baik dan terpublikasi, maka ke depan dapat lebih ditingkatkan lagi,” tutupnya
Untuk diketahui, dalam Kegiatan Forum Dialog Konsultasi Publik (Publik Hearing) tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama oleh seluruh peserta. (NHF/RDM/RH)
