Penulis: Admin 2

Pertama di Kalsel, Disdik Banjarbaru Debut Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru di era kepemimpinan Wali Kota, M. Aditya Mufti Ariffin telah memulai debut pelayanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Program ini menjadi yang pertama berhasil terlaksana di Provinsi Kalimantan Selatan.

ABK sendiri adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan baik berupa fisik, mental, dan emosional. Kondisi tersebut membuat ABK memerlukan pelayanan dan penanganan pendidikan khusus dibandingkan dengan anak normal pada umumnya.

Menurut Wali Kota Banjarbaru, program layanan ini menjadi langkah awal dalam mengubah budaya proses belajar mengajar di fasilitas pendidikan. Sehingga diharapkannya hambatan ABK dalam belajar dapat dihilangkan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

“Sekarang semua sekolah di Banjarbaru kita upayakan untuk menerima anak inklusi dan kita ciptakan iklim yang baik di sekolah untuk penanganan anak inklusi,” ucapnya.

Wali Kota Banjarbaru mendorong terselenggarannya pelayanan pendidikan bagi ABK dengan menujuk Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sebagai pelaksananya. Keseriusan itu juga dibuktikan dengan tersedianya dana khusus melalui APBD Pemko Banjarbaru untuk pelaksanaan evaluasi pendidikan (assessment) bagi ABK.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo, mengatakan assessment tersebut ditujukan untuk mengetahui apa kekurangan seorang anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, pihaknya bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

“Sumbernya dari APBD Pemko Banjarbaru. Assessment ini agar kita mengetahui anak tersebut mengalami gangguan belajar seperti apa. Nah yang melakukan assessment itu pihak ULM dari prodi Pendidikan Khusus. Kami sudah menekan MoU kerjasama,” katanya, Rabu (11/10).

Pentingnya assessment terhadap ABK, lanjut Dedy, agar Guru Pembimbing Khusus (GPK) di masing-masing sekolah dapat menyesuaikan metode mengajar yang efisien. Terlebih lagi pihaknya juga telah menyiapkan fasilitas ruang khusus di masing-masing sekolah bagi ABK yang disebut Pojok Inklusi.

“Karena ada berbagai macam jenis anak inklusi. Kita haru tau dulu, jenisnya dan apa hambatannya dalam belajar. Jika sudah tau, maka GPK di sekolah bisa menyesuaikan metode mengajarnya sesuai rekomendasi dari hasil assessement tersebut dan sudah disiapkan ruangan khusus untuk proses belajar mengajarnya di Pojok Inklusi,” terangnya.

Layanan pendidikan iklusif di Kota Banjarbaru telah terlaksana di 181 sekolah negeri di Banjarbaru, dari tingkat PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari jumlah sekolah tersebut, Dinas Pendidikan telah mendata ada sebanyak 668 ABK, dengan rincian 320 pelajar PAUD, 263 pelajar SD dan 85 pelajar SMP.

Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru hingga saat ini memiliki GPK di masing-masing sekolah dengan jumlah mencapai 117 orang. Meskipun tak sebanding dengan jumlah ABK yang dilayani, namun program ini telah berhasil telaksana dengan baik. (MC.BJB-RDM/APR)

Pemprov Kalsel Terus Berupaya Untuk Tingkatkan Indeks Profesionalitas Asn Banua

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel terus berupaya untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Banua.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel Dinansyah, baru – baru tadi.

Dinansyah menyampaikan, IP ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel untuk tahun 2023 terbilang baik, dimana pada triwulan ke tiga tahun 2023 IP ASN Pemprov Kalsel yang terverifikasi oleh Kementerian PAN-RB tercatat sebesar 70 poin per Selasa (10/10).

“Alhamdulillah IP ASN kita pada triwulan ke tiga sampai dengan hari ini sudah 70 poin, dan kita optimis nilai tersebut masih bisa meningkat,” ucap Dinansyah.

Ia menambahkan, untuk 2023 ini pihaknya menargetkan IP ASN Pemprov Kalsel melebihi tahun 2022 lalu, dimana pada tahun tersebut IP ASN Pemprov Kalsel tercatat sebesar 75 poin. Untuk itu, pihaknya pun telah melakukan berbagai upaya seperti melaksanakan webinar dan seminar kepada ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, yang mana ini bisa dikonversi menjadi nilai bagi ASN.

“Dalam pelaksanaan hal tersebut kita juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti BPSDM Kalsel, dan lembaga uji kompetensi lainnya. Kami juga rutin mengadakan sosialisasi minimal satu bulan sekali baik secara langsung maupun daring,” lanjut Dinansyah.

Agar target IP ASN 2023 ini tercapai, Dinansyah juga memohon dukungan kepada seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel untuk rutin melakukan update data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Kalsel.

“Untuk sementara ini masih ada sejumlah ASN yang sering tidak ingat melakukan update data uji kompetensinya di aplikasi SIMPEG Kalsel, hal ini menjadi salah satu kendala kita dalam menghitung IP ASN. Untuk itu, saya mendorong seluruh ASN untuk rutin mengupdate data uji kompetensi yang diikutinya pada aplikasi SIMPEG Kalsel,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)

Pemprov Kalsel Dukung Pengembangan Perikanan Lahan Basah

BANJARBARU -Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Hatimah, menghadiri seminar nasional fakultas perikanan dan kelautan ke 9 tahun 2023, yang bertempat disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, pada Rabu (11/10). Seminar rutin tersebut, selalu digelar Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) setiap tahunnya, dirangkaikan dengan kegiatan Dies Natalies ULM.

Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM, Agustiana menyampaikan, tema besar yang diangkat dalam seminar nasional ke 9 tersebut, yakni terkait pengelolaan perikanan lahan basah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, atau sustainable development goals (SDGs). Tema tersebut sesuai dengan Visi Misi Fakultas Perikanan dan Kelautan, yaitu berdaya saing tinggi dalam mencetak SDM Professional dan pengembangan Iptek lahan basah.

Seminar Nasional Fakultas Perikanan Dan Kelautan Ke 9 Tahun 2023

“Diharapkan kegiatan seminar nasional tersebut dapat menambah pengetahuan para peserta, untuk mengimbangi penghasilan sumber pangan di sektor perikanan,” ucap Agustiana.

Sementara itu, Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Hatimah menyampaikan, sejak tahun 2020, SDGs dalam poin ekosistem daratan telah menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya.

“peningkatan produksi ikan dari sumber budidaya lahan basah juga berkontribusi penting terhadap pencegahan stunting,” ujarnya.

Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM, Agustiana (Kanan) bersama Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Hatimah (Kiri)

SDGs pada tahun 2030 menargetkan, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi. agar sdm indonesia tumbuh sehat dan tidak tertinggal dari sdm-sdm di negara lain, untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung pengembangan perikanan lahan basah, yang berasaskan ekonomi kerakyatan, dan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan budaya. pengembangan pertanian lahan basah harus bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Saya mendorong peningkatan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan ulm selaku mitra pemerintah, dalam rangka mengembangkan pertanian lahan basah yang berkelanjutan. saya yakin, sdm dari fakultas perikanan dan kelautan ulm telah mengantongi ilmu dan pengalaman yang memadai untuk terjun ke lapangan,” tutupnya.

Untuk diketahui, seminar nasional fakultas perikanan dan kelautan ke 9 tahun 2023 digelar selama dua hari, yakni 11 – 12 Oktober, dengan mengundang narasumber dari sejumlah daerah. (MRF/RDM/APR)

Pembangunan Perusahaan AMDK BPAM Banjarbakula Bakal Dianggarkan Tahun 2024

BANJARBARU – Pembangunan perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diwacanakan Balai Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula, saat ini tengah memasuki proses penyusunan studi kelayakan (Feasibility Study/FS) dan Detail Engineering Design (DED).

Kepala BPAM Banjarbakula, Muhammad Berty Nakir, mengatakan FS dan DED yang sedang digarap oleh pihak ketiga itu diperkirakan bisa selesai pada anggaran perubahan tahun ini.

“Diperubahan sudah kita anggarkan, saat ini sedang proses tinggal menunggu pelaksanaannya. Kemungkinan akhir November mungkin sudah selesai,” ujar Berty, Rabu (11/10).

Jika FS dan DED sudah diselesaikan, Berty menjelaskan, pihaknya akan mulai mengangarkan pembangunan gedung beserta sarana prasarana penunjang dan peralatan instalasi AMDK.

“(bangunannya) di areal sini (kawasan BPAM Banjarbakula). Brandnya juga masih belum kita cantumkan, saat ini masih rancangan dulu,” bebernya.

Kepala BPAM Banjarbakula Muhammad Berty Nakir

Terkait berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan dan kapan perkiraan bangunan bisa diselesaikan, Berty mengaku, sampai saat ini belum ada kejelasan. Lantaran masih dalam tahap penelitian.

“Langkahnya masih kami teliti. Apakah melalui lelang atau penunjukan langsung (kontraktor). Kalau lelang jelas akan lambat, karena banyak proses yang harus dilakukan. Kalau penunjukkan langsung bisa lebih cepat, mungkin pertengahan tahun kita sudah bisa menyiapkan fasilitas dan mungkin saja bangunannya bisa sudah jadi,” terang Berty.

Berty menegaskan pembuatan AMDK tidak akan mengganggu suplai air curah ke perusahaan air minum yang telah bekerjasama dengan mereka.

Pasalnya, dua buah IPA di BPAM Banjarbakula bisa menghasilkan 750 liter perdetik air curah. Sedangkan distribusinya hanya berkisar 450-470 liter perdetik ke PTAM Intan Banjar dan PDAM Tanah Laut.

“Jadi kita membuat AMDK ini juga agar air curah yang berlebihan itu tidak mubazir,” ungkap Berty.

Berty menerangkan, AMDK yang mereka bangun nantinya akan membuat berbagai jenis kemasan, mulai kemasan gelas, botol kecil dan besar, hingga galon.

“Tergantung perencanaan anggaran nanti, kalau memang anggarannya cukup bakal kita buat semua. Tapi kalau tidak kita akan lakukan bertahap dari yang paling dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu,” pungkas Berty.(SYA/RDM/APR)

Peringati Wafatnya Pangeran Antasari, Gubernur Kalsel Minta Terus Kobarkan Semangat Perjuangan

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor meminta, semangat Perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Antasari, terus dikobarkan dalam membangun Banua.

Kepada sejumlah wartawan, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, usai memimpin Upacara peringatan ke-161 Wafatnya Pahlawan Nasional Pangeran Antasari Tahun 2023, pada Rabu (11/10) mengatakan, Pangeran Antasari merupakan pahlawan yang berasal dari Kalimantan Selatan dan berjuang melawan Belanda di abad ke-19, dengan peringatan wafatnya Pangeran Antasari, tentunya semangat perjuangan semakin dikobarkan untuk terus membangun Banua dengan menanamkan nilai-nilai sejarah.

“Generasi harus miliki semangat patriotisme, gotong-royong, nasionalisme, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan,” pintanya

Disampaikan Sahbirin, para generasi muda dapat semakin mengobarkan semangat perjuangan dalam mengisi kemerdekaan, karena salah satu tujuh pesan yang pernah disampaikan langsung oleh Pangeran Antasari, yang hingga saat ini masih diingat oleh masyarakat Kalimantan Selatan, yaitu “Haram manyarah, waja sampai kaputing”, yang berarti, haram hukumnya untuk menyerah kepada musuh.

“Peringatan ini dapat memaknai sebagai sumber inspirasi dalam membangun semangat juang, guna melanjutkan estapet pembangunan di Bumi Lambung Mangkurat Kalsel,” pinta Paman Birin

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, memberikan santunan kepada ahli waris Pahlawan Nasional Pangeran Antasari

Sementara itu, salah seorang ahli waris keturunan kelima Pangeran Antasari, Ani, menambahkan, pihaknya mengapresiasi selama ini berbagai perhatian Pemerintah Kalimantan Selatan telah diberikan, mulai dari peringatan upacara di Makam Pahlawan setiap tahunnya, memberikan santunan dan Pemerintah Indonesia telah menampilkan gambar pada salah satu pecahan mata uang rupiah,

“Hal ini sangatlah berharga untuk semakin dikenal Pahlawan Nasional asal Kalimantan Selatan,” tutupnya

Untuk diketahui, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, memimpin upacara peringatan ke-161 Wafatnya Pahlawan Nasional Pangeran Antasari Tahun 2023.
Upacara digelar Jalan Malkon Temon (Masjid Jami) Kecamatan Banjarmasin Utara, turut hadir Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kapolda Kalsel, Komandan Korem 101 Antasari dan sejumlah pejabat lain, lengkap mengenakan pakaian adat Banjar. Kegiatan diawali dengan penghormatan, pembacaan riwayat singkat, pembacaan pesan-pesan Pangeran Antasari oleh pimpinan upacara, dilanjutkan doa dengan tabur bunga, serta diberikan santunan bagi ahli waris keluarga besar Pahlawan Nasional Pangeran Antasari. (NHF/RDM/APR)

ODGJ DI RUMAH SINGGAH BANJARMASIN MENINGKAT

BANJARMASIN – Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Banjarmasin, yang menjalani perawatan di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin mengalami peningkatan.

“Pada beberapa bulan terakhir ini, terjadi peningkatan penderita gangguan jiwa, yang menjalani perawatan di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dolly Syahbana, kepada Abdi Persada FM, Rabu (11/10).

Sebelumnya, lanjut Dolly, jumlah penderita gangguan jiwa yang menjalani perawatan berkisar 60, kini mencapai 70 – 75 ODGJ.

“Kapasitas yang ada di Rumah Singgah Dinsos Banjarmasin dapat menampung 75 ODGJ saja,” ucap Dolly.

Tentunya, tambah Dolly, kapasitas tersebut masih kurang. Dan, perlu penambahan lagi kedepannya.

“ODGJ di Rumah Singgah kami rawat dan diobati,” jelasnya lagi.

Dolly berharap, ODGJ di Kota Banjarmasin dapat mengalami penurunan, serta ODGJ yang saat ini menjalani perawatan dapat sembuh.

Dalam kesempatan tersebut, Dolly juga mengungkapkan, penyalahgunaan obat obatan terlarang, penyebabkan bertambahnya ODGJ di Kota Banjarmasin.

“Berdasarkan catatan dari Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin, tempat perawatan ODGJ tersebut.
Salah satu penyebab gangguan jiwa yang dialami penderita, yaitu penyalahgunaan obat obatan atau narkoba,” tutur Dolly.

Penderita terlebih dahulu mengalami kecanduan obat obatan, kemudian mengalami gangguan kejiwaan.

“Oleh karena itu, kami menghimbau kepada warga Kota Banjarmasin, untuk menjauhi penyalahgunaan obat obatan terlarang tersebut,” ucap Dolly. (SRI/RDM/APR)

HARGA IKAN LAYANG DI PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN TURUN

BANJARMASIN – Pasokan ikan layang (Lajang) di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin melimpah, sehingga menyebabkan harga mengalami penurunan. Selain itu, Kapal Nelayan yang masuk Kepelabuhan Perikanan Banjarmasin mengalami peningkatan.

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki mengatakan, untuk saat ini kapal nelayan yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Banjarmasin mencapai 9 kapal.

“Kapal nelayan yang masuk saat ini cukup banyak mencapai 9 kapal,” ucap Akhmad Jaki, Rabu (11/10).

Disampaikannya, Sebelumnya kapal yang masuk ke tempat mereka, hanya bekisar 4 sampai 5 kapal saja.

“Tentunya, dengan masuknya banyak kapal nelayan tersebut. Membawa berbagai macam jenis ikan laut,” ujarnya.

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki

Kapal nelayan tersebut, tentunya dapat memenuhi kebutuhan pasokan ikan di Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

“Jenis ikan yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, yaitu, ikan kembung, layang, tongkol, trakulu, serta lainnya,” tutur Jaki lebih lanjut.

Sedangkan, lanjutnya, harga ikan layang di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin mengalami penurunan, yang mencapai 7000 – 12.000 rupiah per kilonya.

“Turunnya harga ikan layang disebabkan, pasokan ikan tersebut banyak masuk di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” ucap Jaki.

Sedangkan, untuk harga ikan kembung dijual dikisaran harga 30.000 – 37.000 rupiah perkilo, ikan layang dijual dikisaran harga 7000 – 12.000 rupiah per kilonya.

Ikan tongkol komo dijual dikisaran harga 27.000 – 30.000 rupiah perkilo, tongkol sisik dijual dikisaran harga 30.000 – 37.000 rupiah perkilo.

Untuk jenis ikan lainnya seperti ikan bandeng dijual dikisaran 15 ribu perkilonya. (SRI/RDM/APR)

Panen dan Tanam Padi di HSS, Paman Birin: Insya Allah Kalsel Terus Menjadi Penyangga Pangan Nasional

Hulu Sungai Selatan– Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor melakukan syukuran panen raya sekaligus tanam padi ulang, di area persawahan milik Kelompok Tani Bina Baru di desa Siang Gantang, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Selasa (10/10) pagi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung Gerakan Nasional Antisipasi Dampak Iklim El-Nino yang sedang melanda di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan.

Acara tersebut turut dihadiri Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan, Hermansyah, Dandim 1003 HSS Letkol Infanteri Bayu Oktavianto Sudibyo, Kapolres HSS AKBP Leo Martin Pasaribu, Kadis Pertanian dan Ketahananan Pangan HSS M. Noor, dan puluhan anggota Gapoktan Bina Baru.

Setiba pukul 11.00 WITA di desa Siang Gantang, Paman Birin langsung melakukan panen raya, dilanjutkan tanam padi ulang dan penyerahan bantuan ABPD Provinsi Kalimantan Selatan untuk kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp860 juta, dan bantuan ABPN Kementerian Pertanian RI untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 Rp3,1 milyar.

Dalam sambutannya, Paman Birin memberikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya yang ada di desa Tiang Gantang yang meski pun saat ini kemarau panjang, masih saja bisa panen padi.

“Ini adalah bukti bahwa Banua kita diciptakan Allah begitu luar biasa kayanya. Saat ini kita memanen lalu menanaminya lagi. Artinya ini tidak pernah putus dalam menanam padi,” ujar Paman Birin.

Lebih-lebih, menurut Paman Birin, saat ini Indonesia tengah menghadapi dampak iklim El-Nino dan kemarau yang begitu panjang. Sebagimana arahan dari Presiden, bahwa setiap daerah harus bersiap menghadapi ancaman tersebut.

“Alhamdulillah kemarin kita menerima penghargaan dari kementerian pertanian, dan tentu penghargaan ini adalah hasil atas kerja para petani kita, sehingga Banua kita mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Tentu saja penghargaan ini kita persembahkan untuk para petani kita, lebih khususnya para petani kita yang ada di desa Siang Gantang,” tambah Paman.

Menurutnya, saat ini pemerintah pusat tengah melakukan program penanaman padi 500 ribu hektar tiap provinsi yang ada di Indonesia dalam menghadapi El-Nino, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dalam rangka gerakan nasional, ulun tidak ragu-ragu lagi dan ulun menyanggupi program tersebut, dan berharap nantinya padi-padi yang kita tanam bisa surplus, dan Insya Allah Kalsel terus dapat menjadi penyangga pangan nasional,” harapnya.

Gubernur Kalsel saat memberikan sambutan sebelum memanen dan tanam ulang padi di HSS

Sementara itu, Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan, Hermansyah dalam sambutannya mengatakan, untuk saat ini luas tanam dari April hingga September 2023 di kabupaten Hulu Sungai Selatan seluas 16.513 hektar.

“Dari target Gerakan Nasional Antisipasi El Nino seluas 13.609 hektar, Alhamdulillah kita bisa tanam seluas 13.620 hektar. Artinya, kabupaten HSS adalah satu-satunya kabupaten di Kalsel yang surplus luas tanam seluas 17 hektar,” ujar Hermasyah.

Menurutnya, perkiraan panen hingga Desember 2023 seluas 29.950 hektar atau 99 persen dari luas tanam. Sehingga perkiraan panen di kabupaten HSS sebanyak 114.592 ton gabah kering dan setara beras sebanyak 72.192 ton.

“Sehingga perlu saya sampaikan Pak Gubernur, bahwa jumlah konsumsi beras masyarakat dari jumlah penduduk 233.153 jiwa di kabupaten HSS pertahun sebanyak 24.108 ton. Dari kondisi tersebut, kabupaten HSS hingga Desember tahun 2023 mengalami surplus beras sebanyak 4.885 ton,” paparnya.

Untuk itu, Ia berharap dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi petani yang ada di kabupaten HSS, sehingga HSS tidak hanya siap menjadi penyangga pangan di kabupaten lain yang ada di Kalsel, tetapi dapat menjadi pangan nasional nantinya, terlebih sebentar lagi Kalsel menjadi gerbang Ibu Kota Negara.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Bina Baru Siang Gantang, Maran (63) mengatakan, hingga saat ini kelompoknya terus melakukan penanaman padi. Bahkan, menurutnya kelompok tani dari 2 desa tersebut, tidak hanya berfokus pada tanaman padi.

“Alhamdulillah, masyarakat kita urusan beras tidak ada yang menukar (membeli), rata-rata punya sendiri. Bahkan dari tahun 1970, masyarakat petani yang ada di desa Siang Gantang atau pun sekitar sini cuma gagal panen 3 kali saja,” ujar Maran saat diwawancara.

Gubernur Kalsel saat menanam ulang padi di HSS

Petani desa Siang Gantang tidak hanya mengandalkan tanaman padi semata, selain memakan waktu yang cukup panjang dalam sekali panen, masyarakat juga menanam terong, tomat, lombok dan sayuran lainnya.

“Bahkan terong yang ada di pasaran dan bahkan di Banjar itu mengambil disini. Terong disini dalam sehari bisa panen sebanyak 20 ton,” tambahnya lagi.

Untuk itu, Maran berharap bantuan dari pemerintah daerah, baik itu bantuan alat tani atau pun pupuk, dapat meringankan masyarakat tani. Terlebih kelompok tani yang Ia pimpin memiliki anggota kurang lebih 50 kepala keluarga yang sudah bergabung.

“Kita berharap pemberdayaan kelompok tani ini kedepannya dapat terus diperhatikan,” imbuhnya.

Sementara Ali (70) yang juga hadir dalam acara tersebut mengaku bahwa tidak pernah seorang g/Gubernur datang mengunjungi desanya.

“Paling kada ya Bupati, itu pun jarang banar. Dan Alhamdulillah hari ini Paman Birin bisa datang kesini dan ulun bisa melihat secata langsung,” ujar Ali.

Lebih bahagianya lagi, Ali merupakan salah satu orang yang dipanggil maju Paman Birin, dirinya hanya ditanyai apakah masyarakat di desanya memerlukan pupuk ketika bertani apa tidak.

“Ada pupuk bagus, kadada pupuk juga bagus Pak Gub,” ujar Ali.

Karena menjawab, Ali beserta tiga orang lainnya mendapat hadiah dari Paman Birin sebanyak Rp500 ribu

“Bersyukur banar bisa lihat sidin langsung, himung banar, Alhamdulillah sidin liwar baiknya,” ujar Ali. (Biroadpim-RIW/RDM/APR)

Pemprov Kalsel Komitmen Dorong Peningkatan Nilai SAKIP dan RB Kabupaten/Kota

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berupaya mendorong nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) dan indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten/Kota tahun 2023, meningkat secara merata.

Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Kalsel untuk melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota, usai mendapat predikat A (memuaskan) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tahun 2022 silam.

“Ada beberapa langkah strategis yang dilakukan Pemprov Kalsel bagaimana meningkatkan nilai RB Kalsel. Apalagi tahun 2023 ini ada beberapa instrumen penilaian,” ujar Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, usai menggelar atensi dan koordinasi pelaksanaan RB, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Selasa (10/10).

Suasana atensi dan koordinasi pelaksanaan RB, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Selasa (10/10)

Selain atensi dan koordinasi, Tantri mengaku, sudah ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemprov Kalsel. Bahkan dengan mendatangkan berbagai narasumber, termasuk dari Kemenpan RB.

“Harapannya bukan hanya Pemprov Kalsel yang SAKIP-nya A dan RB-nya baik. Tetapi seluruh kabupaten kota kita dorong untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Paling tidak (lebih baik) dari tahun sebelumnya,” tuturnya.

Tantri menyebut, sejauh ini nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Kalsel masih tergolong baik dengan nilai paling rendah yakni predikat B. Hanya saja, ada beberapa wilayah yang masih mendapat nilai CC (cukup).

“Nah ini harus ada perbaikan dan langkah konkret, karena bagaimanapun tata pemerintahan terkelola dengan baik, tidak lain dan tidak bukan indeksnya itu diukur melalui penilaian SAKIP dan Indeks RB. Tidak ada alat ukur yang lain. Kalau dia dinyatakan bagus dalam mengelola pemerintahan, lihat dulu nilai SAKIP dan RB nya,” tutup Tantri.(SYA/RDM/APR)

SEKOLAH PINGGIRAN DI BANJARMASIN DIPERTIMBANGKAN UNTUK PJJ

BANJARMASIN – Pemberlakuan kembali Sekolah Tatap Muka di Kota Banjarmasin saat ini, karena kabut asap mengalami penurunan. Tetapi, sekolah pinggiran yang berbatasan dengan daerah kabupaten dan kota tempat terbakarnya hutan dan lahan, mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

Wakil Walikota Banjarmasin Ariffin Noor mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini, masih mempertimbangkan untuk pemberlakuan Sekolah Pertemuan Jarak Jauh (PJJ), untuk sekolah yang berbatasan dengan Kabupaten dan Kota yang terjadi pembakaran hutan dan lahan tersebut.

“Berdasarkan arahan dari Walikota Banjarmasin pada saat mengeluarkan pemberlakuan PJJ tersebut,” ungkap Arifin.

Dan, lanjutnya, akan dievaluasi apabila masih terjadi kabut asap di Kota Banjarmasin.

Meski ada beberapa daerah di Kota Banjarmasin yang sudah mengalami perbaikan. Serta telah dilaksanakan Sekolah Tatap Muka.

“Tetapi tidak menutup kemungkinan di sekolah pinggiran akan diberlakukan PJJ kembali, apabila masih terjadi kabut asap,” jelas Arifin lebih lanjut.

Saat ini, tambah Arifin, Pemerintah Kota Banjarmasin menerima aduan masih terjadi kabut asap di sekitar sekolah pinggiran, yang berbatasan dengan Kabupaten dan Kota terbakarnya hutan dan lahan tersebut.

“Kami akan melakukan rapat koordinasi bersama BPBD dan DLH Kota Banjarmasin, untuk melihat kondisi dikawasan sekolah pinggiran tersebut,”ucap Arifin.

Sehingga, lanjutnya, apakah PJJ masih akan diberlakuan di sekolah pinggiran tersebut atau tidak. (SRI/RDM/APR)

Exit mobile version