Admin 2 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pelantikan APDESI Kalsel, Pemprov Harapkan Kawal Pembangunan Desa

BATOLA – Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang periode Tahun 2023-2028 bertempat disalah satu rumah makan di kawasan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, Rabu (17/4).

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalsel yang diwakili
oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Faried Fakhmansyah, dalam sambutannya Faried mengatakan, amanah ini merupakan bentuk kepercayaan dari kepala desa beserta perangkat desa se-Kalimantan Selatan dan juga pemerintah desa

“Saya berpesan agar saudara cepat beradaptasi dalam kepengurusan yang baru serta menjalankan fungsi dan tugas dengan sebaik-baiknya, seperti kita ketahui bersama APDESI memiliki peran vital yaitu mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pembangunan agar berjalan sesuai rencana sehingga terwujud kemakmuran desa,” ucap faried.

*Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Faried Fakhmansyah saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel*

Faried menambahkan APDESI bertanggung jawab dalam menjembatani komunikasi dan koordinasi yang baik antara kepala desa serta pengawal penyelenggaraan pemerintah desa yang akuntabel, transparansi dan tepat sasaran

“Untuk itu APDESI diharapkan dapat memberikan edukasi kepada seluruh aparatur desa agar pemanfaatan dana desa berjalan secara optimal dan tepat sasaran, ruang untuk korupsi harus diminimalisir dengan cara memperkuat mekanisme pengawasan,” ungkapnya.

Faried menghimbau agar APDESI Kalsel dapat melibatkan masyarakat desa untuk ikut mengawasi penggunaan dana dan kemajuan pembangunan desa

“Saya berharap, APDESI dapat memahami Prioritas pembangunan desa dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung kesuksesannya, dikesempatan ini saya mengajak APDESI Kalsel untuk kuatkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan juga seluruh perangkat desa terkait untuk mewujudkan kesejahteraan di bidang ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum APDESI Pusat, Surtawijaya dalam sambutannya juga mengatakan, APDESI merupakan wadah bagi pimpinan desa maupun perangkat desa untuk memperjuangkan hak desa agar pembangun desa dapat lebih maju dan lebih berkembang

“Dengan adanya APDESI disetiap Provinsi, hal ini dapat mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan sehingga membuat desa dapat lebih berkembang dan berdampak baik bagi masyarakat,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kepengurusan tersebut dilantik oleh Ketua Umum APDESI Pusat, Surtawijaya dan kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Pj. Bupati Batola, Mujiyat, Perwakilan Forkompimda dan ratusan Kepala Desa di 7 Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan serta tamu undangan lainnya. (BDR/RDM/APR)

Hari Kesadaran Nasional dan Halal Bihalal di Pemko Banjarmasin Diharapkan Dapat Tingkatkan Kinerja ASN

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memperingati Hari Kesadaran Nasional dan Halal Bihalal Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, di halaman Balaikota Banjarmasin, Rabu (17/4). Dipimpin langsung Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

“Pelaksanaan apel kesadaran nasional ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ASN dilingkup Pemko Banjarmasin, setelah libur panjang lebaran,” ungkap Walikota Banjarmasin.

Selain itu, lanjutnya, halal bihalal ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan saling memaafkan.

“Kami berharap ajang silaturahmi ini dapat mempererat tali silaturahmi antar ASN dilingkup Pemko Banjarmasin,” ujar. Ibnu.

Hadir pada kegiatan ini, Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, Sekdako Banjarmasin Ikhsan Budiman, seluruh kepala SKPD serta ASN dilingkup Pemko Banjarmasin.

Di hari yang sama Pemerintah Kota Banjarmasin mengharapkan, dinas pemberi pelayanan dapat meningkatkan pelayanan untuk kenyamanan bagi masyarakat.

Harapan ini disampaikan Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.

“Pemberian kenyamanan pelayanan merupakan tugas penting dari Pemerintah Kota Banjarmasin,” ungkap Arifin.

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemko Banjarmasin terus melakukan pemantauan terhadap SKPD pemberian pelayanan kepada warga di Kota Banjarmasin.

“Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu pemberi pelayanan terbanyak di Kota Banjarmasin,” ucap Arifin. (SRI/RDM/APR)

DPRD Banjarmasin Gelar Halal Bihalal

BANJARMASIN – Usai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan kota Banjarmasin menggelar Halal Bihalal, bertempat di ruang Paripurna Dewan kota Banjarmasin.

*Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin, saat diwancara*

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin, ditemui usai Halal Bihalal pada Selasa (16/4) mengatakan, mengawali kinerja setelah cuti bersama selama hampir 10 hari, pihaknya menggelar halal bihalal yang merupakan tradisi setelah bulan suci Ramadhan. Ia berharap, dapat semakin meningkatkan Ukhuwah Islamiah antar sesama.

“Mari kita terus sinergisitas untuk memajukan pembangunan di kota seribu sungai,” ucapnya

Disampaikan Yamin, dengan adanya Halal Bihalal baik Kalangan Kegislatif, Jajaran Sekretariat DPRD kota Banjarmasin serta awak media, tentu dapat semakin menambah keakraban dan dapat terus tercipta hubungan yang harmonis.

“Kegiatan ini bukan hanya bermaaf-maafan, tetapi meningkatkan jalinan silaturahmi,” jelasnya

Lebih lanjut Yamin menambahkan, saat ini ada banyak pekerjaan yang menanti untuk dilakukan oleh seluruh anggota DPRD kota Banjarmasin, diantaranya pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) oleh Panitia Khusus, rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, serta memfinalisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota akhir tahun 2023.

“Sebelumnya sudah digelar rapat pembahasan selama tiga hari masing-masing dari semua empat Komisi, pada awal April 2024,” tutup Yamin. (NHF/RDM/APR)

Distribusi Air di Banjarbaru Terhambat, BPAM Banjarbakula : Perkiraan 5 Hari Lagi Selesai Perbaikan

BANJARBARU – Perbaikan kebocoran pipa transmisi GRP milik Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula diperkirakan rampung dalam 5 hari mendatang.

Kepala BPAM Banjarbakula, Muhammad Berty Nakir mengatakan terlambatnya penangangan dikarenakan sulitnya mendapatkan aksesoris yang diperlukan untuk memperbaiki pipa berdiameter 1200 milimeter tersebut.

“Jadi memang kita siasati dengan membuat duplikatnya dengan 3 vendor yang kemungkinan bisa memproduksi,” kata Berty, Rabu (17/4).

Salah satu dari tiga vendor tersebut, lanjut Berty, saat ini sudah selesai menduplikasi dan dijadwalkan untuk memasangkan aksesoris pada esok hari.

“Tim teknis di lapangan juga sudah melaksanakan pembukaan titik kebocoran pipa untuk melakukan identifikasi secara visual. Insyaallah 5 hari lagi sudah bisa diuji coba pengoperasian intakenya,” ungkapnya.

Diketahui kebocoran pipa di Sungai Landas, Desa Mandikapau, Kabupaten Banjar itu terjadi sejak Senin 8 April 2024. Akibatnya aliran air bersih ke masyarakat di Banjarbaru dan sekitarnya menjadi terhambat.

*Tim teknis pelaksana melakukan pengkondisian jalur limpasan ke badan air terdekat*

Sejak saat itu, demi tetap memberikan pelayanan kepada pelanggan, BPAM Banjarbakula bersama PTAM Intan Banjar berinisiatif membuka kembali pintu intake air baku milik PTAM Intan Banjar yang mengakses dari jaringan irigasi Riam Kanan.

Selain itu dilakukan juga berbagai upaya lain seperti penyediaan armada truck tangki berjumlah 9 unit serta dengan memanfaatkan aset pompa submersible di BPAM Banjarbakula dan PTAM Intan Banjar yang diperkirakan mampu menghisap kurang lebih 120 liter perdetik dari saluran irigasi terdekat.(SYA/RDM/APR)

Cuaca Hujan dan Panas, Kemenkes RI Waspadai DBD Hingga Mei 2024

Banjarmasin – Kondisi cuaca akhir – akhir ini di provinsi Kalimantan Selatan, masih diwarnai hujan dan panas dalam waktu bersamaan. Bahkan hujan disertai badai petir, juga diperkirakan terjadi di Bumi Lambung Mangkurat pada April ini. Keadaan cuaca yang semacam ini, sering menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya sejumlah penyakit tidak menular, salah satunya Demam Berdarah Dengue (DBD).

*Dirjen P2P Kemenkes RI saat di Banjarmasin*

Hal ini seperti disampaikan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Maxi Rein Rondonuwu, usai membuka sosialisasi Undang – Undang Kesehatan RI, dan mencanangkan pelabuhan/bandara sehat tahun 2024, di Banjarmasin pada Rabu (17/4).

“Sekarang ini yang lagi tinggi demam berdarah. Apalagi DBD ini adalah penyakit terkait musim,” jelas Maxi saat ditemui Abdi Persada FM disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Maxi menegaskan, kondisi panas yang panjang namun tetap diselingi hujan, menjadi kondisi yang paling disukai nyamuk Aedes Aegypti. Karena cuaca semacam ini, memudahkan Aedes Aegypti mencari wadah atau tempat untuk berkembang biak.

“Hitungan kami DBD ini sampai Mei, harus kita waspadai,” tambahnya.

Maxi mengakui, terhitung sejak akhir tahun 2023, hingga Februari 2024, terjadi peningkatan kasus DBD diseluruh Indonesia. Namun diperkirakan pada Maret dan April mengalami penurunan, dan kembali meningkat pada Mei mendatang.

“Karena itu kita minta masyarakat untuk terus menggalakkan program 3M plus untuk pencegahan penambahan kasus DBD,” tutupnya.

Di provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan menyebutkan, hingga Februari 2024, tercatat ada 1.500 kasus yang tersebar di 13 kabupaten kota. Dimana 10 diantaranya meninggal dunia. (RIW/RDM/APR)

Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran, ASN Setwan Kalsel Tandatangani Fakta Integritas dan Halal Bihalal

Banjarmasin – Tingkat kehadiran karyawan dan karyawati lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di hari pertama masuk kerja cukup memuaskan, yakni sekitar 90 persen.

Hal itu diungkapkan Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini, kepada wartawan, Selasa (16/4).

“Pasca libur lebaran Hari Raya Idul Fitri ini di hari pertama masuk kerja, kami lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel melaksanakan apel pagi seperti biasanya, Alhamdullilah karyawan dan karyawati hampir 90 persen berhadir,” jelasnya.

Jaini menyebutkan kegiatan di hari pertama masuk kerja ini tak hanya diisi dengan apel pagi, tapi juga ada agenda tambahan, yakni penandatangan fakta integritas dan perjanjian kinerja, tujuannya meningkatkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta loyalitas dan dedikasi ASN Lingkup Setwan Kalsel.

“Selain itu kami juga menyelipkan halal bihalal bersama karyawan dan karyawati serta anggota pressroom untuk menjalin silaturahmi dan keakraban,” ungkapnya.

Sementara itu Ustadz Sufian Al Banjary dalam ceramahnya antara lain mengupas kegiatan halal bihalal ini sebagai tempat atau forum untuk silaturahmi sekaligus saling memaafkan antarsesama manusia. (ADV-NRH/RDM/APR)

Gelar Musrenbangtan 2025, Pemprov Kalsel Tekankan Soal Penyangga Pangan IKN

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Tingkat Provinsi tahun 2025 untuk merumuskan langkah – langkah strategis dalam peningkatan pertanian di Kaimantan Selatan.

Musrenbangtan ini dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, dan diagendakan akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai Rabu (17/4) hingga Jum’at (19/4).

Roy Rizali Anwar menyampaikan, kegiatan musrenbangtan sangat penting karena menentukan strategi dalam menghadapi tantangan sektor pertanian ke depan. Musrenbangtan juga bertujuan menyamakan arah dan haluan dalam agenda perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. hal ini sekaligus menjadi upaya sinergi perencanaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, melalui APBD dan APBN tahun anggaran 2025.

“Dalam pembahasan ini nanti kita perlu merumuskan langkah-langkah strategis dalam memitigasi dampak dari perubahan iklim. seperti antisipasi dampak dari musim kemarau maupun kekeringan ekstrim el nino, hingga menjaga ketersediaan air,” ungkap Roy.

Isu strategis yang senantiasa perlu mendapat perhatian bersama, ialah tantangan perubahan iklim. pengaruh iklim yang tidak diantisipasi dengan baik, akan mengancam sektor pertanian, hingga akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor pun mengajak jajaran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, dan seluruh pemangku kepentingan dari lintas sektor untuk menguatkan komitmen dan sinergi dalam mencapai prioritas pembangunan pertanian di kalimantan selatan.

“Saya menekankan agar kita tetap fokus mempertahankan surplus produksi padi, mempertahankan swasembada beras di daerah yang telah mencapainya, dan melakukan pemetaan wilayah-wilayah pertanian yang perlu dioptimalkan dengan lebih intens,” lanjut Roy.

*Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Syamsir Rahman*

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menyampaikan, Kalsel menajdi salah satu provinsi yang menjadi penyangga pangan di Indonesia menjadi salah satu tantangan untuk kita.

“Dimana kita menjadi salah satu provinsi penyangga produksi pangan Nasional di urutan 12 dri 38 provinsi se Indonesia dan kita menjadi salah satu provinsi untuk ditunjuk Kementerian Pertanian RI untuk program – program seperti optimalisasi lahan rawa, tumpang sisik,” ucap Syamsir.

Untuk itu, ia menerangkan untuk produksi pangan merupakan urusan wajib bagi kita sekarang.

“Karena sesuai dengan arahan Pak Menteri dan Paman Birin bahwa Kalsel harus tetap menjadi penyuplai pangan nasional, apalagi Ibukota Negara berpindah ke Pulau Kalimantan,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)

Gelar Rakor, Pemprov Kalsel Upayakan Kesejahteraan Masyarakat Desa

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, menggelar rapat koordinasi dan forum konsultasi publik, pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2024.

Rakor tersebut dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Rabu (6/4), dan dibuka oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah, yang diwakili Sekretarisnya, Raden Mas Ernato Surya Jaya.

*Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, Dinas PMD Provinsi Kalsel Tutuk Munikah*

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, melalui Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Tutuk Munikah menyampaikan, agenda ini merupakan forum silaturahmi antara jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dengan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten/Kota Se-kalimantan Selatan dan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, agar terbangun soliditas dan sinergitas dalam mewujudkan rencana program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten yang tertuang dalam rencana kerja, selain itu juga untuk mendukung pencapaian target pembangunan Nasional.

“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas sinkronisasi dan sinergitas pada proses penyusunan program dan kegiatan di tahun berikutnya,” ungkap Tutuk.

Dinas PMD Provinsi Kalsel berperan memfasilitasi masyarakat melalui pengembangan berbagai program pembangunan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat agar terciptanya peningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat di dalam proses mensejahterakan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.

“Dari Rakor ini, diharapkan dapat terbangun soliditas dan sinergitas,” lanjutnya

Target tersebut menurutnya, tergambarkan dalam komitmen nasional melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Yang menjadi indikator kinerja utama dengan keselarasan tujuan antara program dan kegiatan Kementerian, PMD Provinsi dan Kabupaten serta dukungan stakholder lainnya.

“Berbagai hasil perkembangan kemandirian desa diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) dan selama tiga tahun terakhir, nilai IDM provinsi kalimantan selatan terus meningkat,” ungkap Tutuk.

Untuk diketahui, tahun 2021 lalu nilai IDM Provinsi Kalsel sebesar 0,6472 berada pada status Berkembang dan tidak ada satu kabupaten yang berada pada status maju serta semua berada pada status berkembang, sedangkan tahun 2022 nilai IDM naik menjadi 0,7105 berada pada status Maju dan terdapat tujuh kabupaten dengan IDM status Maju serta empat kabupaten dengan IDM status Berkembang dan tahun 2023 nilai IDM naik menjadi 0,7480 berada pada status Maju maka seluruh kabupaten di Provinsi Kalsel status Maju.

Tidak hanya itu, berbagai prestasi juga banyak diraih dan tidak terlepas dukungan dari Dinas PMD Kabupaten/Kota. Prestasi tersebut diantaranya, Bhumandala Award Tahun 2023 atas Keberhasilan dalam Penetapan Batas Desa dan kelurahan, BUMDesa bersama Surya Maju Abadi di Tapin, sebagai Juara I Nasional BUMDesa Inspiratif kategori BUMDesa bersama Cepat Tumbuh serta Penghargaan Penyaluran Dana Desa Tercepat Nasional. (MRF/RDM/APR)

Pemprov Kalsel Apresiasi Digelarnya PORWADA II Tahun 2024

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengapresiasi gelaran Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) sebagai ajang bagi daerah ini mempersiapkan menuju Porwanas 2024.

Kepada sejumlah wartawan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kalsel, Agus Dian Nur, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, usai membuka gelaran Porwada II tahun 2024, di GOR Kompetem, kawasan Gatot Subroto Banjarmasin, pada Rabu (6/3).

*Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kalsel, Agus Dian Nur, saat diwancara awak media*

Agus mengatakan, dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat menjaring bakat hebat dari para wartawan untuk nantinya menjadi perwakilan Kalsel di Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) tahun 2024, pada Agustus mendatang.

“Mulai sekarang dapat dipersiapkan berbagai bakat dan kemampuan dari para wartawan,” katanya

Ia menyampaikan, Porwada kali ini, memberi kesempatan tidak hanya lomba juga mempererat tali silaturahmi antar sesama wartawan, memupuk semangat berkompetisi yang sehat, guna mencari para pemenang. Mengingat, pada pelaksanaan Porwanas 2022 lalu, kontingen Kalsel berhasil menduduki peringkat enam besar.

“Kami ingin atlet dipersiapkan lebih matang, apalagi sebagai tuan rumah dengan target Juara III besar atau Peringkat I,” jelas Agus

*Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, didampingi Ketua Panitia Porwada 2 PWI Kalsel, Didin Ariadi*

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, menambahkan, pihaknya mengapresiasi Porwada Kalimantan Selatan ini telah didukung sepenuhnya Pemerintah Provinsi Kalsel. Dalam rangka menjaring atlet potensial pada Porwanas 2024 mendatang, diikuti peserta seleksi sekitar 125 orang untuk cabang olahraga Tenis Meja, Domino, E-sport, Biliar, Catur, serta Karya Jurnalistik Reportase Radio.

“Mari tunjukkan segala kemampuan, demi mencapai hasil maksimal ketiga berlaga di Porwanas,” pintanya

Lebih lanjut Helmi menambahkan, pihaknya berupaya merealisasikan target tersebut, dengan cara mempertahankan cabang yang mendapatkan medali dan menambahkan cabang lain, untuk memperoleh medali yaitu lomba reportase radio dan fotografi. Kedua
cabang ini akan dimaksimalkan, persiapan mulai 5 – 6 bulan kedepan.

“Untuk pelatih-pelatihnya mempunyai kemampuan yang handal, saya optimis target itu dapat dicapai,” tutup Helmie

Untuk diketahui, ada tiga venue pertandingan lima cabang olahraga pada Pekan Olahraga Wartawan Daerah kali ini, yaitu di Gedung PWI Kalsel, GOR Tenis Meja Kompeten dan salah satu tempat Biliar di Kawasan Sultan Adam. (NHF/RDM/APR)

Gubernur Kalsel Lantik 65 Pejabat Di Lingkup Pemprov

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor melantik sebanyak 65 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (6/3).

Dalam Sambutannya, gubernur mengatakan, pelantikan ini merupakan wujud kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk menjalankan dan mengawal jalannya roda pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Saya juga mengapresiasi dedikasi dan pengabdian saudara dalam mengemban tugas dan tanggung jawab selama ini karena telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

*Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, saat menyampaikan sambutan*

Sahbirin menambahkan, seorang pejabat struktural, memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan jalannya program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.

“Jabatan ini merupakan ujian sesungguhnya, di mana kompetensi kepemimpinan saudara-saudara sekalian digunakan untuk memaksimalkan sumber daya dan potensi organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan Kalimantan Selatan yang kita cita-citakan bersama,” ujarnya.

Pada momen tersebut Sahbirin juga menekankan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan manajemen organisasi membangun sinergi dan kerjasama yang solid dengan seluruh jajaran, serta dengan pemangku kepentingan lainnya.

“Jadilah teladan dalam menegakkan integritas, menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta senantiasa memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan,” tegasnya.

*Suasana Pelantikan Pejabat di Lingkup Pemprov Kalsel*

Ia juga mengimbau agar para pejabat yang dilantik bisa lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

“Kepada pejabat yang baru dilantik agar dalam menjalankan tugas sehari-hari harus konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti Kesetaraa, Responsif, Transfaransi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat,” tutup Sahbirin Noor.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, Dinansyah mengatakan, pelantikan ini guna mengisi sejumlah kekosongan pejabat yang ada di sejumlah instansi, agar tidak menggangu proses pelayanan kepada masyarakat.

“Hari ini yang kita lantik sebanyak 65 orang pejabat terdiri dari 1 Pejabat Tinggi Pratama, 25 Pejabat Administrator, dan 39 Pejabat Pengawas. Kita tidak menginginkan suatu organisasi itu berlama-lama kosong untuk pejabat Administrator dan Pengawas, sehingga kita laksanakan pelantikan ini, agar pelayanan kepada masyarakat juga bisa optimal,” ungkapnya. (BDR/RDM/APR)