Inspektorat Kalsel Libatkan SKPD Untuk Tingkatkan Kualitas PMPRB

BANJARBARU – Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar, terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Demi meningkatkan kualitas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalimantan Selatan (PMPRB Kalsel), Inspektorat Kalsel menjalin kerjasama dengan SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel melalui program Sahabat APIP.

(ki-ka) Kasubbag RB Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Julianda didampingi Inspektur Pembantu Wilayah IV Kalsel, Yuni Barito

Sebagai langkah awal, Inspektorat Kalsel bersama Biro Organisasi Setda Kalsel, menyelenggarakan sosialisasi Optimalisasi Pengawasan PMPRB, di Aula Inspektorat Kalsel, Senin (19/9), dengan mengundang perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Inspektur Daerah Kalsel, Ahmad Fydayeen, melalui Inspektur Pembantu Wilayah IV, Yuni Barito mengatakan, SKPD yang dalam hal ini berperan sebagai Assesor Unit, berperan sebagai penanggung jawab dalam melakukan monitoring secara berkala pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di tingkat SKPD masing-masing.

Selain itu Yuni mengungkapkan, Assesor Unit tersebut juga bertanggung jawab dalam melakukan invetarisasi dan validasi data dukung yang diperlukan untuk penilaian RB di Kementerian PAN-RB.

“Nanti seluruh hasil kerjasama ini, akan dilaporkan ke Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim RB Kalsel yang dalam hal ini diwakili oleh Biro Organisasi, jadi namanya Assesor Pusat,” jelasnya.

Seluruh mekanisme ini menurut Yuni, sudah sesuai dengan peraturan Kementrian PAN-RB. Sehingga lambat laun, diakuinya, akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas PMPRB Kalsel.

“Semoga dengan ini, Indeks RB Kalsel bisa naik secara signifikan,” harapnya.

Senada dengan hal ini, Kasubbag RB Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Julianda menilai, Assesor Unit sangat berperan penting untuk mempermudah Inspektorat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan RB di SKPD.

“Tetapi hasil pengawasan dari SKPD tersebut tetap akan disaring lagi oleh Inspektorat melalui Tim Penilai Internal (TPI) Pemerintah Daerah,” terangnya.

Kedepannya Julianda mengaku, pihaknya akan rutin melakukan sosialisasi ini agar kapabilitas masing-masing Assesor di SKPD dapat merata.

“Otomatis nanti penerapan RB nya juga akan optimal di tiap unit kerja,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Akan Bahas Raperda Baru, Inisiatif Dewan dan Usulan Pemko

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin akan membahas tiga buah Rancangan Peraturan Daerah yang baru diusulkan, melalui Rapat Paripurna, pada Senin (19/9)

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, di ruang kerjanya menyampaikan, tiga Raperda itu terbagi, dua buah Inisiatif DPRD Kota Banjarmasin yaitu tentang Penanganan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular dan Peningkatan Budaya Literasi, sedangkan satunya Usulan Pemko tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin

“Setelah disetujui, pihaknya gelar rapur intern, bentuk pansus,” jelasnya

Yamin menyampaikan, dari hasil Rapat Paripurna Intern pembentukan Panitia Khusus, terpilih untuk Pansus Raperda Penanganan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular diketuai oleh Mudah, Pansus Raperda Peningkatan Budaya Literasi Ketuanya Faisal Hariyadi, dan Ketua Pansus Raperda Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Afrizaldi.

“Tiga Raperda ini menjadi regulasi dalam penanganan lingkungan, penyakit menular dan budaya membaca,” ujarnya

Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor mengatakan, dengan adanya pengajuan tiga buah Raperda yang baru ini, seperti Penanganan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, akan mengatur lebih cepat penanggulangan wabah seperti pandemi COVID-19, kemudian Raperda Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimaksudkan sebagai landasan hukum penegakan aturan, karena saat ini masih banyak lingkungan yang mengalami tercemar, sehingga perlu diperkuat lagi pengelolaan lingkungan hidup.

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor

“Terkait Raperda Peningkatan Budaya Literasi, perlu dukungan fasilitas sebagai upaya menjadikan warga gemar membaca,” pungkasnya (NHF/RDM/RH)

Kunjungi Perpustakaan Palnam, Ini Harapan Gerkatin Kota Banjarbaru

BANJARMASIN – Sebanyak empat orang empat orang Teman Tuli (sebutan tunarungu) dan dua orang Juru Bahasa Isyarat (JBI) mengunjungi Perpustakaan Palnam milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (17/9).

Empat orang Teman Tuli tersebut yaitu Ridho, Mona, Toni, dan Intan. Mereka tergabung dalam organisasi Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Kota Banjarbaru. Kegiatan mereka salah satunya adalah setiap hari minggu adalah pelatihan bahasa isyarat bagi Teman Tuli dan Teman Dengar di sekitar kota Banjarbaru.

Suasana Kunjungan Perwakilan Gerkatin dan Juru Bahasa Isyarat ke Perpustakaan Palnam.

Kunjungan mereka ke Perpustakaan Palnam adalah salah satu pihak dari kawan-kawan disabilitas yang memberikan saran untuk layanan disabilitas, juga aksesibilitas.

Mereka sangat terkesan dengan kondisi perpustakaan palnam yang besar, nyaman, dan banyak tersedia buku-buku serta petugas perpustakaan yang ramah.

“Kami menyarankan agar memberikan tulisan pada setiap rak dan bagian-bagian yang memudahkan mereka membaca (guiding visual) karena tidak semua Teman Tuli juga memahami setiap makna dari kata yang ditulis, ” kata Teman Tuli Ridho yang merupakan lulusan dari Pendidikan Khusus (PKh) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam bahasa isyarat yang diterjemahkan oleh JBI.

Mereka juga mengharapkan ada dari petugas perpustakaan yang dapat berkomunikasi menggunakan Bahasa isyarat, untuk komunikasi. Selain itu, ada tambahan penunjuk arah, seperti yang di depan musholla atau di setiap ruangan dan bagian-bagian yang dikunjungi.

Teman Tuli Ridho mengaku pada awalnya tidak mengetahui bahwa peminjaman buku di perpustakaan palnam itu gratis, mereka mengira akan dipungut biaya sehingga diharapkan bisa ditambahkan keterangan atau informasi visual bahwa hal itu GRATIS.

Mereka juga sangat senang bisa menjadi anggota perpustakaan palnam yang ditandai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan akan memberitahu kepada Teman Tuli lainnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

Pemberian Voucher Perpanjangan SIM C Gratis Polresta Banjarbaru Terus Berlanjut

BANJARBARU – Program pemberian voucher perpanjangan SIM C gratis yang merupakan inovasi langsung dari Kapolres Banjarbaru, AKBP. Dody Harza Kusumah untuk memudahkan dan membantu masyarakat yang tidak mampu dalam melakukan proses memperpanjang SIM C, terus dilanjutkan.

Kepada Abdi Persada FM, Kasat Lantas Polres Banjarbaru, AKP G. M Angga Satrya Wibawa menyampaikan pemberian voucher ini sudah dilakukan kepada 5 warga Kecamatan Cempaka pada 26 Agustus 2022 lalu, dan kedepan pihaknya akan melanjutkan program ini di kecamatan lainnya.

“Sesuai arahan kapolres, kegiatan ini dilakukan dua pekan sekali. Nanti kecamatan mana yang jadi sasaran, akan kami lakukan survey, bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas polsek, sebagai petugas pendata masyarakat, agar tepat sasaran,” ujarnya di ruang kerjanya, Senin (19/9).

Ditambahkan Angga, untuk biaya pembayaran perpanjangan SIM C yang dijadikan voucher ini, diperoleh dari hasil kegiatan Senin Berkah, yakni sumbangan sukarela dari personel di Polres Banjarbaru.

“Seperti yang disampaikan kapolres, program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu, maka mereka berhak mendapatkan voucher perpanjangan SIM C gratis. Nah, nantinya voucher tersebut digunakan untuk membayar biaya perpanjangan SIM C tersebut,” ujarnya lagi.

Untuk diketahui, program ini bersifat on the spot. Pelayanan menggunakan Bus Sim Keliling Satpas Polres Banjarbaru secara langsung mendatangi titik lokasi di mana masyarakat tersebut tinggal. (RDM/RH)

Silaturahmi Dengan Paman Birin, PLN Kalselteng Siap Dukung MTQ Nasional XXIX 2022

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengapresiasi dukungan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan – Tengah, dalam perhelatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional pada 10-19 Oktober 2022.

PT PLN Kalselteng saat mengunjungi Gubernur Kalsel

General Manajer PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalsel-Teng, Abdurrahim mengatakan, maksud kedatangannya di kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, selain ingin berkunjung dalam rangka penugasannya, juga dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi, untuk kelancaran kegiatan MTQ Nasional.

“Kami siap mensupport MTQ Nasional dengan menyiapkan pasukan listrik kami yang handal di seluruh venue kegiatan,” katanya usai menemui Gubernur Kalsel di kediaman resmi Gubernur akhir pekan lalu.

Disamping itu, Ia juga menyampaikan, siap mensupport program pemerintah yaitu program Borneo Green Equipment, dengan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum di kantor Gubernur.

“Sehingga nanti secara bertahap penggunaan kendaraan listrik makin meningkat, konsumsi energi listrik semakin baik dan menurunkan emisi karbon. Karena, kendaraan listrik merupakan ramah lingkungan,” ucapnya.

Selain itu, Ia menambahkan, terkait pengembangan kompor induksi, yang merupakan program nasional, Provinsi Kalimantan Selatan juga termasuk dalam pembagian 30 ribu kompor listrik pada bulan Oktober mendatang.

“Jadi Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara merupakan dua provinsi di luar pulau Jawa dan Bali yang menerima program tersebut. Semoga kita bisa mensukseskan program ini sehingga penggunaan kompor listrik semakin berbudaya dan secara bertahap akan mengurangi energi fosil gas,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan yang akrab disapa Paman Birin, menyambut baik kedatangan General Manajer PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalsel-Teng tersebut.

“Alhamdulillah, kami mendapat support dari PLN Kalsel-Teng. Ini sangat memberikan manfaat bagi kita semua agar acara bisa berjalan lancar,” katanya.

Paman Birin menambahkan, dukungan dari segala pihak tentu dibutuhkan agar kegiatan yang di tuan rumahi oleh Kalimantan Selatan tersebut, dapat memberikan kesan terbaik bagi para peserta maupun para undangan.

“Untuk itu, mari kita semua bersinergi, saling bergotong royong sukseskan MTQ Nasional di Banua tercinta kita,” pungkas Paman Birin. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

Ikuti Porprov, KONI Kalsel Persilakan Cabor Laksanakan TC

BANJARMASIN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan pada Sabtu 17 September 2022, telah mengeluarkan pernyataan resmi tentang Surat Keputusan (SK) 42 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendatang.

Cabor Panahan salah satu yang ikut

Oleh karena itu, KONI Kalsel mempersilakan cabang olahraga yang dipertandingkan, pada Porprov tersebut, untuk melaksanakan Training Center (TC).

“Setelah adanya penetapan secara resmi cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov, maka kami mempersilakan cabor untuk melaksanakan TC masing-masing daerah,” ucap Wakil Ketua 2 Bidang Pembinaan Prestasi KONI Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Perdana Kusuma, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Maka, lanjutnya, kepada 42 cabang olahraga yang dipertandingkan tersebut, untuk melaksanakan training center atlet atlet mereka, yang akan mengikuti Porprov tersebut.

“Kami berharap kepada cabang olahraga dapat mempersiapkan atlet atlet mereka. Untuk meraih prestasi terbaik,” ujar Gusti Perdana.

Sementara itu, 42 Cabang Olahraga yang dipertandingkan pada Porprov di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Nopember 2022. Yaitu, arung jeram, aeromodelling, anggar, angkat berat, angkat besi, atletik, balap motor, balap sepeda, baseball, biliar, binaraga, bola basket, voli indoor, voli pasir, bridge, bulu tangkis, catur, sancersport, drumband, e-sport, futsal, Gateball, gulat, hapkido, judo, karate, kempo, loncat indah, menembak, muaythai, panahan, panjat tebing, pencak silat, petanque, renang, Sambo, senam, sepakbola, sepak takraw, tenis meja, tenis lapangan, serta tinju. (SRI/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Peringati Hari Perhubungan Nasional Tahun 2022

BANJARBARU – Bertempat di halaman Kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, upacara bendera dalam rangka memperingati hari perhubungan nasional yang diselenggarakan pada Senin (19/9) ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dan dihadiri Ketua DPRD Kalsel Supian HK, serta sejumlah pimpinan Forkopimda Provinsi Kalsel.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

Membacakan sambutan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, bahwa untuk mendorong sektor transportasi agar bangkit lebih cepat setelah dua tahun terdampak pandemi COVID-19, diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi bersama antar insan perhubungan di seluruh Indonesia, sehingga segala tantangan akan lebih mudah untuk dihadapi. Sehingga kebangkitan sektor transportasi akan lebih cepat.

“Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2022 kali ini mengambil tema Bangkit Maju Bersama,” ucap Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini.

Paman Birin melanjutkan, sektor transportasi sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Namun saat ini, upaya pemulihan sektor transportasi sudah menunjukkan hasil positif. Hal ini ditunjukkan oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat, sektor transportasi mampu tumbuh 21,27 persen di kuartal kedua tahun 2022.

“Sektor transportasi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjutnya .

Selain adanya pertumbuhan positif sektor transportasi, Gubernur Kalsel juga mengingatkan kepada masyarakat, agar dapat mengenang jasa para pahlawan transformasi. Dikarenakan kemajuan transportasi merupakan salah satu dari jasa para pahlawan yang dikenal sebagai pahlawan transportasi.

“Masih anyak hal yang harus dibenahi, ada banyak pembangunan yang harus dituntaskan untuk meningkatkan konektifitas di seluruh nusantara, pekerjaan rumah untuk meningkatkan keselamatan transportasi,” tutup Paman Birin mengakhiri. (MRF/RDM/RH)

Siasati Pertumbuhan Migrasi ke Kalsel Membludak, Pemprov Optimalkan GDPK

BANJARBARU – Pemerintah mencatat pertumbuhan penduduk di Kalsel telah mencapai 4,1 juta jiwa. Sedangkan, kelompok usia produktif mencapai 2,89 juta jiwa atau setara 70,45 persen. Seiring pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), penambahan pun bakal diprediksi bertambah.

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel, Zulkipli, mengungkapkan, sebagai tindaklanjut agar angka usia produktif dapat seimbang dengan jumlah penduduk adalah mengoptimalkan Grand Desain Pertumbuhan Kependudukan (GDPK) yang digodok pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Dinas Dukcapil dan KB Provinsi Kalsel, Zulkipli saat menjelaskan terkait pertumbuhan penduduk

“Jangan sampai nanti kita berhasil menekan jumlah penduduk tetapi malah berdampak kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Jumat (16/9).

Dari usia produktif, dikatakan Zulkipli, bahwa Kalsel memiliki rentang 15-64 tahun untuk dapat menghasil sesuatu dan bekerja.

“Yang jelas ke depan dapat lebih menunjang upaya-upaya yang sudah didesain oleh pemerintah pusat untuk daerah,” ucapnya.

Namun dibalik itu, tercatat 1,21 juta jiwa (29,55 persen) di provinsi ini ternyata juga memiliki kelompok usia tidak produktif. Meliputi 1,03 juta jiwa (25,04 persen) berusia 0-14 tahun. Sedangkan, sisnya sebanyak 185,11 ribu jiwa (4,51 persen) kebanyakan diusia 65 tahun ke atas.

“Dari GDPK ini dirancang untuk mengukur pertumbuhan kependudukan maupun sumber daya dari kualitas yang dimiliki,” ungkapnya.

Berdasarkan data kependudukan, jenis kelamin laki-laki di Kalsel sebanyak 2,08 juta jiwa setara dengan 50,58 persen. Sedangkan, perempuan sekitar 2,03 juta atau 49,42 persen.

“Maka dari itu, kapasitas kesiapan lahan bagi yang bermigrasi juga sudah harus diperhitungkan. Otomatis, apabila IKN resmi berpindah, pertumbuhan serta penambahan akan terjadi. Dari grand desain ini, setidaknya langkah mengantisipasi kepadatan penduduk dapat diatur dan dicegah,” tutur Zulkipli.

Seiring dengan adanya data ini, menurut dia, akan lebih jauh memudahkan GDPK melakukan penghitungan yang sekaligus mengukur tingkat kualitas penduduk yang bermigrasi. Terlebih, Provinsi Kalsel bakal menyiapkan diri untuk menerima bonus demografi 2030.

“Ketika ada teknologi, alam yang sudah disediakan. Tetapi, SDMnya belum siap tentu ini tidak ada arti apa-apa,”pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

DPRD Kalsel Tunaikan Amanah Serahkan Surat Penolakan Kenaikan BBM Subsidi ke Pemerintah Pusat

JAKARTA – Kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di awal September 2022 lalu, menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Terhitung sejak hari kenaikan BBM bersubsidi tersebut, silih berganti aksi demonstrasi dilaksanakan oleh para mahasiswa dan masyarakat di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel.

Merespon aksi-aksi tersebut, pimpinan DPRD Provinsi Kalsel menginisiasi untuk melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa, (13/9) lalu, dengan mengundang perwakilan Pertamina, SKPD terkait, mahasiswa, hingga pengemudi transportasi online untuk membuat naskah rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Suasana penyerahan surat penolakan kenaikan harga BBM ke Pemerintah Pusat

Hingga pada akhirnya, pada Jumat (16/9) diwakili oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, M. Rosehan NB, didampingi plt Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini beserta staf terbang ke Jakarta menyerahkan surat hasil rapat dengar pendapat tersebut ke Sekretariat Negara RI, DPR RI, dan DPD RI.

Rosehan mengatakan bahwa ini merupakan wujud dari ikhtiar bersama. Pada intinya, ia mengatakan bahwa DPRD Provinsi Kalsel berpihak kepada masyarakat dan ikut menolak segala kebijakan yang menyengsarakan masyarakat sesuai dengan prosedur dan lingkup kewenangannya.

“Kenaikan BBM ini sangat mengganggu perekonomia di Kalsel, bahkan mungkin juga di seluruh Indonesia,” kata politisi partai PDI Perjuangan yang juga pernah menjabat sebagai wakil Gubernur Provinsi Kalsel periode 2005 – 2010 tersebut.

Lebih lanjut, Rosehan berharap surat rekomendasi atau tuntutan ini dapat segera direspon dan diakomodir pemerintah pusat, agar masyarakat yang notabene sudah terdampak dari sektor ekonomi oleh pandemi Covid-19 tidak tambah sengsara oleh karena kebijakan pemerintah yang fenomenal ini.

Hal senada juga diungkapkan Plt Sekwan Kalsel, Muhammad Jaini. Ia berharap upaya untuk menyerahkan hasil RDP ke pemerintah pusat ini dapat membuahkan hasil yang terbaik bagi masyarakat Indonesia secara umum, serta masyarakat Kalsel secara khusus.

Adapun isi dari surat hasil RDP yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK nomor 160.43/1153/DPRD tertanggal 14 September 2022, yaitu (1). Penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi; (2). Mendesak Pemerintah untuk secara serius memberantas mafia BBM dengan membentuk Satgas yang melibatkan masyarakat/kelompok masyarakat; (3). Meminta Pemrov Kalsel dan DPRD Kalsel ikut menolak kenaikan harga BBM; (4). Meminta DPRD turut memberantas mafia BBM di Kalsel; (5). Mendesak pemerintah menunda program strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dan mengalihkan anggarannya untuk subsidi BBM; (6). Mendesak agar pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

Bersih-Bersih Sungai Martapura di Kota Banjarmasin Warnai Peringatan Hari Perhubungan Nasional

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, aksi bersih bersih Sungai Martapura, Siring Nol Kilometer, dalam rangkaian Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2022, Jumat (16/9). Dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah.

Aksi bersih Sungai Martapura

Dalam sambutannya Hermansyah mengatakan, aksi bersih bersih Sungai Martapura ini, dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional, selain itu tak lama lagi akan dilaksanakan MTQ tingkat Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pada peringatan Hari Perhubungan Nasional, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan insan perhubungan lainnya di Banua ini, melaksanakan kegiatan bersih bersih Sungai Martapura,” ungkap Hermansyah.

Pada kesempatan tersebut, Hermansyah berpesan agar seluruh Insan Perhubungan di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat turut serta mensukseskan pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional, yang dilaksanakan di Banua ini.

Pada pelaksanaan MTQN ini, lanjutnya akan ada kegiatan yang dilaksanakannya yang memerlukan pengawalan dari petugas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Ketua Panitia Aksi Bersih-Bersih Sungai Martapura Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Agung Rahmadi mengatakan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan bersama insan perhubungan lainnya, saat ini melaksanakan aksi bersih bersih Sungai Martapura.

Ketua Panitia Aksi Bersih Sungai Martapura Dishub Kalsel Agung Rahmadi (Tengah)

Dengan tujuan, lanjutnya, agar Sungai Martapura menjadi bersih, sehingga arus lalu lintas di perairan tersebut, menjadi lancar,” ungkapnya.

“Kami juga mengajak masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat menjaga kebersihan dikawasan Sungai Martapura, dan tidak membuang sampah ke sungai,” ucap Agung. (SRI/RDM/RH)

Exit mobile version