Siasati Pertumbuhan Migrasi ke Kalsel Membludak, Pemprov Optimalkan GDPK

BANJARBARU – Pemerintah mencatat pertumbuhan penduduk di Kalsel telah mencapai 4,1 juta jiwa. Sedangkan, kelompok usia produktif mencapai 2,89 juta jiwa atau setara 70,45 persen. Seiring pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), penambahan pun bakal diprediksi bertambah.

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel, Zulkipli, mengungkapkan, sebagai tindaklanjut agar angka usia produktif dapat seimbang dengan jumlah penduduk adalah mengoptimalkan Grand Desain Pertumbuhan Kependudukan (GDPK) yang digodok pemerintah pusat dan daerah.

“Jangan sampai nanti kita berhasil menekan jumlah penduduk tetapi malah berdampak kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Jumat (16/9).

Dari usia produktif, dikatakan Zulkipli, bahwa Kalsel memiliki rentang 15-64 tahun untuk dapat menghasil sesuatu dan bekerja.

“Yang jelas ke depan dapat lebih menunjang upaya-upaya yang sudah didesain oleh pemerintah pusat untuk daerah,” ucapnya.

Namun dibalik itu, tercatat 1,21 juta jiwa (29,55 persen) di provinsi ini ternyata juga memiliki kelompok usia tidak produktif. Meliputi 1,03 juta jiwa (25,04 persen) berusia 0-14 tahun. Sedangkan, sisnya sebanyak 185,11 ribu jiwa (4,51 persen) kebanyakan diusia 65 tahun ke atas.

“Dari GDPK ini dirancang untuk mengukur pertumbuhan kependudukan maupun sumber daya dari kualitas yang dimiliki,” ungkapnya.

Berdasarkan data kependudukan, jenis kelamin laki-laki di Kalsel sebanyak 2,08 juta jiwa setara dengan 50,58 persen. Sedangkan, perempuan sekitar 2,03 juta atau 49,42 persen.

“Maka dari itu, kapasitas kesiapan lahan bagi yang bermigrasi juga sudah harus diperhitungkan. Otomatis, apabila IKN resmi berpindah, pertumbuhan serta penambahan akan terjadi. Dari grand desain ini, setidaknya langkah mengantisipasi kepadatan penduduk dapat diatur dan dicegah,” tutur Zulkipli.

Seiring dengan adanya data ini, menurut dia, akan lebih jauh memudahkan GDPK melakukan penghitungan yang sekaligus mengukur tingkat kualitas penduduk yang bermigrasi. Terlebih, Provinsi Kalsel bakal menyiapkan diri untuk menerima bonus demografi 2030.

“Ketika ada teknologi, alam yang sudah disediakan. Tetapi, SDMnya belum siap tentu ini tidak ada arti apa-apa,”pungkasnya. (RHS/RDM/RH)