Penulis: admin 1

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan menerima kunjungan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, Kamis (15/9).

Kedatangan rombongan Ketua Komisi I DPRD Kotabaru, Gewsima Megaputra bersama jajarannya ini disambut Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan, Riza Fahlevi beserta staf kearsipan lainnya.

Ditemui usai kunjungan, Gewsima mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah ingin melakukan konsultasi terkait proses digitalisasi kearsipan.

“Dari hasil kunjungan ini kami mengetahui bahwa pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah menyediakan platform SRIKANDI yang telah terintegrasi sampai ke tingkat kabupaten,” kata Gewsima, Kamis (15/9).

Selain proses digitalisasi kearsipan, Gewsima juga berkonsultasi terkait pembangunan Depo Arsip di Kabupaten Kotabaru. Ditambahkannya, saat ini kondisi kearsipan di Kabupaten Kotabaru masih banyak yang perlu dibenahi, mengingat saat ini di Kotabaru juga sedang melakukan transisi pendigitalisasian kearsipan.

“Saat ini kita juga sedang berproses menyiapkan server yang besar di Kominfo setempat guna menunjang kinerja kearsipan di Kotabaru,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru turut memuji kelengkapan dan kenyamanan sarana prasarana serta layanan Perpustakaan Palnam milik Dispersip Kalsel.

Sementara itu, terkait dengan digitalisasi kearsipan, Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan Dispersip Kalsel, Riza Fahlevi menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam hal ini Dispersip Kalsel juga sedang dalam tahap uji coba pendigitalisasian kearsipan.

“Jadi digitalisasi kearsipan ini kita juga sedang lakukan uji coba di tujuh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel. Saat ini masih terus berjalan dan sambil kita lakukan evaluasi dimana kekurangannya,” katanya.

Riza menambahkan, berdasarkan SK empat Menteri ANRI diharapkan pendigitalisasian kearsipan ini bisa dilaksanakan pada 2023 mendatang.

“Tapi ini kelihatannya masih berat, karena sarana dan SDM kita masih belum siap. Meskipun begitu kami akan berusaha semaksimal mungkin agar hal ini bisa dilakukan secepatnya, sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah Kalsel,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan, khususnya ikan lokal khas Banua. Pasalnya, Kalsel memiliki sumber daya ikan yang sangat potensial dalam memenuhi kebutuhan ikan bagi masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani ikan dan nelayan.

“Sumber daya ikan di Kalsel sangat potensial, terutama ikan lokal untuk dibudidayakan karena disukai masyarakat dan memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti ikan haruan, pepuyu dan sanggang,” katanya kepada wartawan, Rabu (14/9).

Oleh karena itu, menurut Politisi Partai Golkar ini, sudah semestinya sumber daya ikan lokal perlu dilindungi dan dijaga kelestarian sehingga dapat berdaya guna serta dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

“Salah satu caranya yaitu masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan, misalnya dengan menangkap ikan dengan cara menyetrum atau menggunakan bahan beracun serta menangkap atau menjual anak-anak ikan, baik untuk dikonsumsi atau sebagai pakan,” jelasnya.

Selain itu, Isra juga mengimbau agar warga tidak melakukan pengrusakan atau melakukan penebangan hutan mangrove di sekitar sungai atau pantai dan melakukan pengambilan dan pengrusakan terhadap terumbu karang.

Isra Ismail juga gencar melakukan sosialisasi Perda Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan Di Kalsel kepada masyarakat, antara lain Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten Banjar sebagai bagian edukasi.

“Diharapkan melalui sosialisasi Perda tersebut, Pokmaswas dapat terlibat dalam menjaga dan melindungi kelestarian habitat dan sumber daya ikan agar terus terjaga dan berkelanjutan,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Setelah menerima laporan masyarakat terkait maraknya wabah hama tungro yang saat ini menyerang sebagian besar tanaman padi para petani, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bergerak cepat melakukan rapat bersama SKPD-SKPD mitra kerjanya.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, pada Rabu (14/9) dalam rangka mencarikan solusi untuk permasalahan para petani tersebut.

Menurutnya, dalam rapat tersebut disebutkan bahwa SKPD terkait bersama Kementerian Pertanian telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hama tungro antara lain melakukan penyemprotan obat-obatan seperti pestisida. Namun, ternyata upaya tersebut tidak terlalu memberikan dampak yang banyak karena langkah efektif untuk menghilangkan hama tungro yaitu dengan membakar lahan tersebut.

“Akan tetapi upaya itu bertentangan dengan Perda yang mengatur dan melarang pembakaran hutan dan lahan di Kalsel,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani, dalam rapat itu disepakati untuk membuat Instruksi Gubernur (Ingub) untuk mengakomodir dan melindungi petani membakar sawah dalam keadaan khusus dan mendesak seperti serangan hama tungro.

“Ingub ini akan berproses di Biro Hukum, nanti dibahas lagi dalam rapat berikutnya, apakah bisa mengakomodir kepentingan petani kita. Mudah-mudahan Ingub tersebut bisa segera rampung,” harapnya.

Untuk diketahui, hingga kini sekitar 3.500 hektar di Kalsel terserang hama tungro dengan persebaran paling banyak di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Jika tidak segera ditanggulangi, keberadaan hama tungro ini dapat mengakibatkan padi menjadi puso. Namun apabila ditanggulangi dengan cepat, sekitar 70 persen tanaman padi warga akan dapat diselamatkan. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi melaui Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, menggagas diterbitkannya Peraturan Gubernur Subsidi Pangan. Rapat rencana penyusunan digelar, pada Jumat (16/9) di ruang H Abrani Sulaiman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Rapat dihadiri Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Raudatul Jannah Sahbirin Noor dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel, Syaiful Azhari, sekaligus sebagai moderator rapat. Turut mengikuti kegiatan, sejumlah kepala SKPD atau yang mewakili di lingkup Pemprov Kalsel, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Badan Keuangan Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Hukum, Dinas Perikanan dan Kelautan, Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel, dan lain-lain.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Hj Raudatul Jannah Sahbirin Noor mengatakan, Pergub ini nantinya hanya digunakan pada kondisi tertentu seperti saat terjadi inflasi tinggi atau kondisi dianggap darurat.
Karenamya, dinas atau SKPD terkait diminta melaporkan data penerima yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi dimaksud nantinya.

Efektifnya, Pergub Kalsel ini berlaku awal tahun 2023, setelah melalui tahap penyusunan draf rancangan peraturan bersama Biro Hukum Setdaprov Kalsel.

“Draf Pergub ini kami perlukan dalam rangka penanganan saat terjadi inflasi seperti sekarang. Jadi ada payung hukum yang digunakan nantinya,” ujar Raudatul Jannah, Istri orang nomor satu di Kalsel ini.

Untuk penunjukan tim penyusunan draf Pergub Subsidi Pangan ini, akan dibahas pihak Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel. Gagasan ini mendapat respon positif, seperti disampaikan Kepala Dinas Pekebunan dan Peternakan Kalsel, drh Suparmi, dan pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel.

Suparmi mengatakan, pihaknya sangat mendukung akan diterbitkannya Pergub Subsidi Pangan, karena masyarakat yang bergerak di sektor perkebunan dan peternakan, banyak yang memerlukan bantuan pemerintah, terutama saat harga pupuk atau pakan ternak sedang mahal. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah memperhitungkan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2022.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov, Subhan Noor Yaumil, dalam rapat paripurna DPRD Kalsel,
Rabu (14/9).

“Dampak kenaikan harga BBM telah diperhitungkan pada APBD Perubahan 2022 dengan mengalokasikan melalui anggaran belanja tidak terduga yang akan disalurkan kepada SKPD pengampu pengendali inflasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan mampu menekan tingkat inflasi di Kalsel,” katanya.

Langkah ini, lanjut Gubernur, sekaligus menindaklanjuti peraturan Kementerian Keuangan Nomor 134/PMK 07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Sementara itu, menurut Gubernur, kebijakan makro untuk pemulihan ekonomi serta meningkatkan daya beli masyarakat Kalsel antara lain diarahkan melalui penyediaan infrastruktur pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok dalam rangka stabilasi dan pasokan harga pangan.

“Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah, peningkatan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi,” jelasnya.

Selain itu, juga penurunan desa rawan pangan termasuk peningkatan komoditas pangan yang aman konsumsi.

Gubernur berharap APBD Perubahan 2022 mampu menjawab berbagai persoalan daerah di Kalsel. Harapan-harapan itu bisa diwujudkan dengan keberadaan, saling sinergi dan kolaborasi yang telah terangkai dengan baik dalam pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2022.

Untuk diketahui, rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin tersebut beragendakan pemandangan Fraksi-fraksi DPRD Kalsel yang diantaranya menanyakan terkait respon Pemprov Kalsel terhadap dampak kenaikan harga BBM, termasuk kemungkinan besar meningkatnya inflasi di Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel kembali membuktikan reputasinya sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah terbaik di Indonesia. Di kesempatan kali ini, Bank Kalsel berhasil menerima penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2022 Special Achievement for BUMN, Subsidiary BUMN and BUMD, oleh Suara Pemerintah dan Tras n Co atas keberhasilan dalam meningkatkan aktivitas Corporate Brand di Ranah Digital.

Penentuan Top Digital Corporate Brand Award 2022 ini dilakukan dengan metode desk survey yang mengacu kepada media digital/internet berdasarkan 3 parameter penilaian digital. Yaitu Search Engine Aspect, Social Media dan Website Aspect.

Penghargaan tersebut diterima oleh Shah Rizky Kurniawan selaku Plt. Kepala Divisi Seketaris Perusahaan Bank Kalsel, mewakili Direktur Utama Bank Kalsel secara daring via Zoom Meeting, pada Kamis (15/9). Dalam kesempatan tersebut, Rizky mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas apresiasi yang diberikan Suara Pemerintah dan Tras n Co kepada Bank Kalsel, sebagai Top Digital Corporate Brand Award 2022 Special Achievement for BUMN, Subsidiary BUMN and BUMD.

“Alhamdulillah sepanjang tahun 2021 dan 2022, performa Bank Kalsel sangat baik. Ini semua berkah dari kerja keras semua insan di Bank Kalsel. Raihan ini menunjukkan bahwa Bank Kalsel berhasil meningkatkan aktivitas corporate brand di ranah digital secara positif,” terang Rizky.

Lebih lanjut, Rizky berharap penghargaan ini dapat menjadi stimulus bagi perusahaan untuk mengoptimalkan aktivitas corporate brand di ranah digital sehingga mampu berkontribusi positif bagi perusahaan.

“Penghargaan ini membuat kami semakin bersemangat untuk lebih meningkatkan aktivitas corporate brand di ranah digital menjadi lebih baik lagi, sehingga mampu memberikan sumbangsih terbaik pada perekonomian Indonesia khususnya Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)