Bulan: April 2024

BANJARMASIN – Dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya, pada saat pelaksanaan mudik lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Maka, pemudik disarankan untuk tidak menggunakan kendaraan roda dua.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Robertho Pardede mengatakan, kepada para pemudik di Kalsel untuk tidak menggunakan kendaraan roda dua.

“Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan yang ingin mudik ke kampung halamannya, untuk tidak menggunakan kendaraan roda dua,” ucap Pardede, kepada sejumlah wartawan, Jumat (5/4).

Karena, lanjut Pardede, kendaraan roda dua tidak dirancang untuk perjalanan jauh.

“Karena itu, pengguna kendaraan roda dua yang ingin mudik bisa menggunakan angkutan mudik gratis yang disediakan oleh Polda Kalsel maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sedangkan, tambah Pardede, untuk pemudik dengan kendaraan roda empat hendaknya, sebelum melakukan perjalanan jauh, agar memeriksa kondisi kendaraannya terlebih dahulu.

“Pemeriksaan kondisi kendaraan tersebut penting, untuk mengetahui layak tidaknya dibawa untuk perjalanan jauh,” jelasnya.

Selain itu, pemudik juga diminta untuk menjaga kesehatan, patuhi rambu rambu lalulintas, serta bagi sopir yang mengantuk atau kelelahan dipersilahkan untuk beristirahat pada posko pelayanan mudik yang disediakan.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Selatan Benyamin Bob Panjaitan mengatakan, mudik gratis ini merupakan kerjasama pihaknya bersama Polda Kalsel.

“Mudik gratis bertujuan untuk menekan angka kecelakaan pada saat mudik berlangsung,” ucapnya.

Menurut Bob, untuk tahun tahun sebelumnya PT Jasa Raharja menyediakan, sebanyak Rp 5 Miliar untuk asuransi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya, pada saat mudik berlangsung di Kalsel.

“Kami tentunya berharap kejadian kecelakaan di lalu lintas pada mudik lebaran tahun ini mengalami penurunan,” ucap Bob. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (POLDA) Kalsel melaksanakan mudik gratis Polri Presisi Tahun 2024, dilepas Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto didampingi Ketua DPRD Kalsel Supian HK, di Halaman Mapolda Kalsel, Jumat (5/4).

Kapolda mengatakan, kegiatan mudik gratis ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan pada saat pelaksanaan mudik lebaran Idul Fitri, serta mengurangi kepadatan arus lalu lintas pada saat arus mudik berlangsung.

“Pada mudik gratis ini Polda Kalsel menyediakan armada sebanyak 19 dengan jumlah penumpang 512 orang,” ungkapnya.

Dengan tujuan segala jurusan yang disediakan pada saat pelaksanaan mudik gratis.

Dua jalur lintas Kalsel untuk mudik gratis kali ini, yakni wilayah utara melintasi Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.

Kemudian wilayah tenggara atau pesisir melintasi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

“Kami bersyukur pada saat pelaksanaan mudik gratis ini disambut antusias oleh para pemudik,” ucap Kapolda. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sepakat memutuskan sebanyak 703 buah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk tahun 2025.

Keputusan dan penetapan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kalsel, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syarifuddin dan Mariana, di Banjarmasin, Kamis, (4/4).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana membacakan gambaran umum tentang pokok-pokok pikiran tersebut yang menyebutkan bahwa 703 pokir DPRD yang memuat usulan atau masukan ini diharapkan menjadi skala prioritas bagi pemerintah daerah.

“Pokok-pokok pikiran ini sangat penting untuk memastikan apirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kegiatan dapat terakomodir,” tegasnya.

Mariana meminta pemerintah provinsi dapat meningkatkan kontribusi secara maksimal kepada masyarakat, melalui berbagai program pelayanan yang bersifat wajib, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sektor lainnya.

“Selain itu, DPRD Kalsel juga ingin infrastruktur dalam bidang pendidikan dan kesehatan seperti bangunan sekolah dan bangunan pelayanan kesehatan lainnya juga harus menjadi prioritas bersama,” lanjutnya.

Usai dibacakan, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syaripuddin, selaku pimpinan rapat, melemparkan pertanyaan kepada seluruh anggota forum yang dihadir untuk apakah setuju atau sebaliknya.

“Saya minta, apakah semua anggota dewan setuju atau tidak? setuju sahut forum, diiringi ketukan palu tiga kali tanda disetujui.

Atas persetujuan tersebut, DPRD Kalsel menetapkan, dan Keputusan ini diberi nomor 4 tahun 2024 tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun 2025.

Usai rapat, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin mengungkapkan, dari seluruh usulan pokir yang disampaikan, DPRD Kalsel sangat memahami terkait realisasinya nanti.

Untuk merealisasikannya, tentu dengan memperhatikan dan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, program prioritas dari Provinsi Kalsel, serta apakah pokok-pokok pikiran ini juga menjadi bagian kewenangan dari provinsi.

“Harapan kawan-kawan di DPRD ini agar bisa terealisasi tentu sesuai dengan prioritas dan arah visi misinya gubernur,” tutupnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Akhmad Fydayeen, kembali mengeluarkan imbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai lainnya di lingkungan Pemprov Kalsel untuk menghindari gratifikasi dan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi di momen Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Imbauan ini disampaikan Fydayeen dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran KPK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Fydayeen menyanyampaikan, momen ramadhan dan idul fitri uni merupakan momen yang sakral bagi umat muslim. Oleh karena itu, dirinya ingin mengimbau kepada seluruh ASN dan pegawai lainnya di lingkungan Pemprov Kalsel untuk menjadi contoh dalam pencegahan dan pengendalian gratifikasi.

“Saya ingin seluruh ASN dan pegawai lainnya, untuk menjadi contoh dalam pencegahan dan pengendalian gratifikasi,” ungkap Fydayeen.

Ia menambahkan, dirinya menegaskan bahwa gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ASN merupakan salah satu bentuk korupsi. Oleh karena itu, ASN harus menghindari pemberian atau penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun.

“Selain itu, saya juga menghimbau kepada seluruh ASN untuk tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi di luar urusan kedinasan,” lanjut Fydayeen.

Penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan dan termasuk dalam perilaku koruptif.

“Saya harap dengan imbauan ini, kita semua dapat meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN. Mari kita jadikan momen Ramadhan dan Idul Fitri ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik,” tutupnya. (INSPEKTORAT/MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 1.149 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan.

Pelantikan dan penyerahan SK secara simbolis tersebut dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, bertempat di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru, Kamis (4/4).

Dalam sambutannya Sahbirin Noor mengucapkan selamat serta sukses kepada para peserta yang sudah lulus ataupun telah menerima SK sebagai P3K dan CPNS di Lingkup Pemprov Kalsel.

“Maka diharapkan para peserta yang dilantik hari ini mampu untuk menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang baik bagi Kalimantan Selatan, mereka merupakan tunas harapan bagi birokrasi Pemprov Kalsel, yang terus bergerak maju, membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan yang prima kepada masyarakat,” katanya.

Sahbirin Noor juga menegaskan, agar para P3K dan CPNS yang baru untuk mengenali kondisi dunia pemerintahan dan birokrasi secara menyeluruh, mulai dari tata organisasi pemerintah, sikap dan perilaku, aturan kedisiplinan, aturan kepegawaian dan aspek-aspek lainnya, yang terkait dengan tugas ASN sebagai pelayan masyarakat.

“Para P3K dan juga CPNS saya minta untuk berfikir maju dan selalu berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Mental respon cepat, siap bergerak, jangan pemalas, berpikir inovatif harus saudara latih dan saudara saudari terapkan di lingkungan kerja masing-masing,” ucapnya.

Sahbirin Noor mengingatkan kepada para peserta yang dilantik untuk menjaga nama baik instansi maupun organisasi serta jangan sampai melanggar apa yang sudah dilarang sebagai CPNS ataupun P3K dan tidak terlibat dalam kasus narkoba, pungli, korupsi, dan perbuatan tercela lainnya.

“Jadilah pegawai yang memahami aturan, paham etika pemerintahan, serta menunjukkan jati diri sebagai pegawai yang profesional, dan memiliki semangat revolusi mental, demi ikut serta mewujudkan Kalsel maju sebagai gerbang ibu kota,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Dinansyah usai kegiatan tersebut mengapresiasi atas diserahkan secara resmi SK dan dilantiknya peserta oleh Gubernur Kalimantan Selatan.

“Hari ini mereka sudah resmi menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, Adapun detail P3K yang menerima SK hari ini diantaranya tenaga kesehatan sebanyak 479 orang, guru sebanyak 457 orang, dan tenaga teknis 205 orang,” jelasnya.

Untuk diketahui, Turut hadir pada acara tersebut Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, sejumlah Kepala SKPD di lingkup Pemprov. Kalsel serta tamu undangan lainnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Rapat lanjutan persiapan Haul Akbar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan ke-218 kembali digelar oleh Pemprov Kalsel.

Rapat membahas tentang kesiapan SKPD Pemprov Kalsel dalam menyiapkan sarana prasarana selama kegiatan haul, termasuk juga kesiapan keamanan dari pihak Kepolisian dan TNI.

“Tadi sudah dibahas tentang berbagai persiapan dan paparan tentang situasi di lokasi kegiatan haul 15 April nanti,” kata Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar, usai memimpin rapat di Ruang Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (4/4).

Roy mengaku kehadiran Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam kegiatan haul tersebut masih belum bisa dipastikan, sebab belum ada informasi lanjutan dari Setwapres.

“Tetapi meskipun kehadiran beliau belum bisa dipastikan, kita tetap menyusun skenario Wapres hadir sudah kita siapkan,” ungkapnya.

Disamping itu layanan maksimal untuk jamaah juga dibahas dalam rapat tersebut. Salah satunya yakni mengenai fasilitas penginapan bagi jamaah yang berdomisili jauh dari lokasi puncak haul di Masjid Tuffaturroghibin, Desa Dalam Pagar, Kabupaten Banjar.

Diamanati sebagai salah seorang penanggungjawab penginapan untuk jamaah, Plh Kepala BPSDMD Kalsel Ahmad Bagiawan mengaku pihaknya siap menampung jamaah hingga sebanyak 240 orang.

Bahkan, fasilitas yang diberikan bahkan tak kalah dengan hotel bintang.

“Di tempat kami (BPSDMD Kalsel) sudah tersedia 120 kamar. Masing-masing kamar bisa ditempati dua orang. Setiap kamar dilengkapi AC dan pemanas air untuk mandi,” jelasnya.

Bagiawan menambahkan, bagi jamaah yang ingin menginap di BPSDMD Kalsel bisa langsung mendatangi ke Jalan Panglima Batur Banjarbaru.

Selain di BPSDMD Kalsel, jamaah haul Datu Kalampayan ke-218 juga bisa beristirahat dan menginap di Bapelkes Prov Kalsel, yang berlokasi di Jalan H. Mistar Tjokrokusumo, Banjarbaru.(SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pembahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 mengundang sejumlah mitra kerjanya untuk melakukan rapat kerja, Rabu (3/4).

Adapun SKPD mitra kerja yang berhadir dalam Rapat kerja tersebut antara lain adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel, Biro Kesra Setda Kalsel dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel.

Rapat dipimpin oleh salah satu srikandi wakil rakyat “Rumah Banjar” yaitu Gina Mariati dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin.

Secara umum, menurut Gina, Pansus IV mengapresiasi capaian dari para mitra kerjanya tersebut. Mengingat rata-rata capaian sudah 100 persen dari apa yang ditargetkan oleh kepala daerah.

Walaupun begitu, Guna tetap memberikan catatan, contohnya pada Disnakertrans yang diharapkan tidak hanya membuat program tahunan saja, tetapi sebuah program yang berkelanjutan untuk para pencari kerja.

“Kami ingin mengetahui secara jelas berharapnya setiap tahun itu ada yang namanya progres hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan tapi progres kemasyarakatnya tidak kena,” ungkapnya.

Selanjutnya, Pansus IV DPRD Kalsel juga mengapresiasi Biro Kesra Setda Kalsel yang capaian targetnya juga sangat memuaskan.

“Harapan kami ke depan untuk Biro Kesra sendiri adalah beasiswa pelajar lulusan SMA sederajat yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, kami berharap nanti tahun depan bisa dianggarkan untuk hal ini,” ucapnya.

Apresiasi yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua Pansus IV ini kepada Disdikbud Kalsel, karena pencapaian SKPD yang dipimpin oleh Muhammadun itu dalam tahun 2023 juga memenuhi target 100 persen. (NRH/RDM/RH)