Tahun: 2022

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat dengan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Bakeuda) Kalsel bersama Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) di 13 Kabupaten/Kota di Banua, Rabu (7/9).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi selaku Pimpinan Rapat mengatakan kegiatan tersebut untuk membahas mengenai Pajak Air Permukaan (PAP) yang juga diikuti Kepala Seksi (Kasi) Pendapatan Lainnya (PL) pada UPPD di 13 Kabupaten/Kota.

“Alhamdulillah sesuai jadwal, kami mengundang Bakeuda sebagai mitra kerja untuk membahas pajak air permukaan sampai ke titik paling bawah, artinya dengan menghadirkan seluruh Kasi PL karena mereka sebagai ujung tombak yang akan menarik pajak tersebut,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini, dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan dalam upaya pemungutan PAP.

“Tim teknis yang terdiri dari berbagai unsur sudah bekerja. Mereka juga membantu bagaimana caranya supaya pemerintah melalui petugas-petugas yang ada di 13 Kabupaten/Kota bisa menarik pajak,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Paman Yani, dalam rapat tersebut diungkapkan juga kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya masih ada Wajib Pajak yang tidak taat membayar pajak, ada yang ingin bayar pajak namun SIPA-nya belum terbit, persoalan fasilitas sarana dan prasarana penunjang lainnya yang belum memadai.

“Temuan-temuan di lapangan ini yang perlu kita perbaiki kedepannya,” tegasnya.

Paman Yani juga menegaskan agar Pemprov gencar melakukan sosialisasi terkait peraturan PAP untuk mengingatkan perusahaan-perusahaan membayar pajak.

“Karena masih ada Wajib Pajak yang belum memahami peraturan ini. Ada yang membayar langsung ke pemerintah pusat, padahal PAP merupakan hak pemerintah daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Paman Yani juga mengingatkan kepada Pemprov agar menyiapkan infrastrukturnya sehingga pemungutan PAP berjalan maksimal dan tidak ada kendala lagi.

“Misalnya perlu disiapkan fasilitas unit penunjang untuk menjangkau lokasi,” jelasnya.

Paman Yani juga mengimbau kepada Wajib Pajak agar taat dan patuh membayar Pajak, khususnya PAP karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di Banua.

“Karena masih ada Wajib Pajak yang tidak bayar pajak. Ada juga yang mau bayar tapi dengan tarif yang lama. Padahal sesuai Pergub yang baru ada penyesuaian tarif,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pemantauan harga bahan pokok, pasca hari ke enam naiknya Bahan Bakar Minyak.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, pada Kamis (8/9) mengatakan, dengan diberlakukan kebijakan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah Pusat, pihaknya segera memantau harga bahan pokok di pasaran mulai di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu dan Kotabaru, untuk saat ini harganya belum mengalami kenaikan yang signifikan.

“Para pedagang ini masih menjual stok modal lama,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, pada umumnya pasokan barang baru dari distributor belum di suplai, mengingat distributor sedang melakukan perhitungan seperti biaya angkutan, dan distribusi. Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan seiring dengan habisnya stok modal lama, harga bahan pokok maupun barang lainnya diprediksi akan mengalami kenaikan, sehingga penyesuaian harga modal pembelian barang baru, sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari kenaikan BBM.

“Tingginya biaya transportasi, dan produksi pasti dibebankan kepada konsumen melalui harga jual suatu barang,” jelasnya.

Birhasani menilai, dampak ini tentu sangat berpengaruh bagi masyarakat yang tidak mampu, karena merasakan bertambah beratnya biaya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Menyikapi kondisi itu Gubernur Kalimantan Selatan, meminta untuk segera melakukan langkah yang strategis, untuk melakukan antisipasi antara lain dengan melaksanakan pasar murah.

“Kita gelar Pasmur mulai Kamis (8/9) di Kabupaten Kotabaru, sebagai salah satu daerah sampel pencatatan inflasi oleh BPS, hingga bulan Desember 2022 yang tersebar di 13 Kabupaten kota, ada sebanyak 34 titik, kami berharap kegiatan ini, dapat juga dilaksanakan oleh Pemda masing-masing, dengan dukungan APBD, dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat dan pengendalian inflasi daerah,” katanya lagi.

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, kegiatan pasar murah ini menjual berbagai komoditi dan produk, terutama barang yang menjadi pendorong inflasi atau mengalami kemahalan di daerah tersebut, seperti telur ayam ras, daging ayam, beras, gas LPG 3 kilogram, ikan, bawang merah, cabe serta barang lain yaitu minyak goreng, gula putih, bawang putih, teh dan lain-lain.

“Warga Kotabaru sangat antusias dengan kegiatan ini, karena sangat membantu dalam rangka memenuhi keperluan sehari-hari, apalagi harganya lebih murah daripada di pasar,” tutup Birhasani. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan (BINDA Kalsel) kembali memberikan perhatiannya terhadap percepatan capaian vaksinasi di Kalsel terutama kepada pelajar, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel.

Tak tanggung-tanggung, BINDA Kalsel menyiapkan sebanyak 1.200 vial atau kurang lebih 6.000 dosis vaksin Pfizer untuk peserta didik dan tenaga pendidik Kalsel.

Saat meninjau proses pemberian vaksinasi di SMAN 2 Banjarbaru, pada Kamis (8/9), Inspektorat BIN, Iwan Setiawan mengungkapkan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut terhadap arahan Presiden, Joko Widodo, untuk membentuk sistem kekebalan tubuh terutama kepada generasi muda sebagai penerus pembangunan di masa yang akan datang.

“Dan anak-anak muda ini biasanya OTG (Orang Tanpa Gejala) karena tubuhnya masih kuat, sehingga vaksinasi ini penting agar tidak menyebar ke keluarganya, teman-temannya, dan mereka bisa belajar dengan baik,” terangnya.

Iwan menilai, kerjasama yang terjalin dengan sangat baik antara Pemprov Kalsel dengan BINDA Kalsel dalam memaksimalkan percepatan vaksinasi ini patut menjadi contoh bagi BINDA dan Pemerintah Daerah lainnya.

“Kita harap kegiatan ini juga menginspirasi pihak swasta agar dapat terlibat, misalnya dalam pemberian sembako,” harapnya.

Sementara itu Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun mengaku, pemberian vaksinasi kepada pelajar terutama booster merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh kepada pelajar. Apalagi diakuinya, proses belajar mengajar di Kalsel saat ini sudah sepenuhnya dilaksanakan secara tatap muka.

“Lebih dari wajib ini malah, karena ini kan salah satu program kita untuk bertransisi dari pandemi ke endemi,” terangnya.

Bahkan, Muhammadun menyatakan siap memberikan catatan kepada sekolah yang belum memaksimalkan vaksinasi booster kepada pelajar maupun tenaga pendidiknya.

“Saya sudah berikan surat edaran, semua kalau bisa diwajibkan (vaksinasi booster), yang belum ya di rayu-rayu lah supaya mau di vaksin,” ucapnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/MA kota Banjarbaru, Finna Rahmiati menyebut, awalnya pihaknya menargetkan 500 dosis vaksin booster untuk pelajar SMA/SMK di kota Banjarbaru. Namun setelah melakukan validasi ulang, ia mengaku masih ada kelas 12 yang belum mencukupi umur untuk menerima booster.

“Jadi kita berikan juga vaksin ini untuk dosis pertama dan kedua, dan tidak hanya pelajar, tenaga pendidik, tetapi juga sebagian masyarakat umum,” ungkapnya.

Untuk diketahui, selain di kota Banjarbaru, percepatan vaksinasi kepada pelajar ini sebelumnya juga sudah dilakukan di beberapa wilayah di Kalsel, yakni kota Banjarmasin, kabupaten Tanah Bumbu, kabupaten Kotabaru, dan kabupaten Balangan. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Perolehan penerimaan layanan di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kalsel kini telah menyentuh 75 persen. Artinya, tinggal 25 persen lagi target 2022 yang ditetapkan bakal memenuhi.

Kepala BPSMB Kalsel, Tanwiriah, mengatakan, kenaikan tersebut tentu dipicu ada tingkat jumlah porsi layanan dilingkup kalibrasi. Sehingga, membuat penerimaannya naik drastis.

“Tercatat pada akhir Agustus 2022 lalu penerimaan kami sudah mencapai 75 persen. Adanya itu didorong melalui kalibrasi,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Belum lama tadi.

Alasan meningkatnya layanan ini, lanjut Tanwiriah, secara positif kalibrasi ditempatnya mampu dikembangkan secara optimal.

“Ini memang sangat berpotensi terhadap pendapatan kas daerah. Selain masih melakukan layanan insitu namun kalibrasi di laboratorium tetap terus dilaksanakan seiring tingkat minat pelanggan mulai meningkat,” ungkapnya.

Selain itu, ia menjelaskan, saat ini pihaknya telah memiliki ratusan pelanggan yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Kalsel. Terlebih, juga telah memiliki kerjasama dengan berbagai instasi serta perusahaan di luar daerah.

“Memang ada tambahan dua dari luar daerah, sisanya masih fokus dengan kabupaten/kota di provinsi ini,” tuturnya.

Meski begitu, dia menuturkan, layanan pengujian pun juga mulai diminati sejumlah pelanggan terlebih UMKM yang menginginkan standarisasi produknya agar berlisensi SNI.

“Alhamdulillah, setiap hari ada saja pelanggan yang datang untuk memanfaatkan layanan dari BPSM Disdag Kalse,” ucapnya.

Dari kedua sektor layanan yang jadi andalan,
Tercatat pada September 2022 dan telah dilakukan pengujian sekitar 620. Sedangkan khusus alat berhasil dikalibrasi berjumlah 2.069.

Saat ini, sektor pengujian terealisasi sebesar Rp34 juta lebih, sedangkan khusus layanan kalibrasi menyentuh Rp538 juta lebih. Dari dua rincian tersebut penerimaan kas BPSMB Kalsel secara total sudah mencapai Rp572 juta lebih. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menghimpun tuntutan mahasiswa terkait kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat.

“Tanggal 12 nanti kita himpun semua aspirasi unjuk rasa untuk dibuatkan surat. Itu yang nanti kita sampaikan ke pemerintah pusat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, kepada wartawan, usai menemui para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel, Rabu (7/9).

Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini mengharapkan bantuan subsidi BBM dari pemerintah bagi masyarakat menengah kebawah dalam pelaksanaannya dapat dirasakan benar-benar oleh mereka yang berhak menerima.

Paman Yani juga menekankan perlunya adanya kualifikasi terhadap angkutan-angkutan roda empat agar penyaluran BBM ini bisa tepat sasaran begitu juga terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masyarakat.

Untuk diketahui, berbagai elemen mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan menyampaikan tuntutan ke DPRD Kalsel, antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada Selasa (6/9). Kemudian Organisasi Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan dan Tengah, pada Rabu (7/9). (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dengan persoalan begitu kompleks yang dimiliki sungai Martapura, maka diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran sub Daerah Alisan Sungai (DAS) Martapura melalui pendekatan pengelolaan yang komperhensif dan terintegrasi antar hulu dan hilir.

Untuk mengembalikan kejayaan sungai Martapura terutama dibidang pariwisata dan transportasinya, Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bahkan terus melakukan kerja kerasnya melalui program Sungai Martapura Asri.

Tak hanya melibatkan instansi pemerintahan, implementasi program Sungai Martapura Asri juga bekerjasama dengan pemangku kepentingan para akademisi dari perguruan tinggi, seperti Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Kerjasama antara DLH Kalsel dengan Fakultas Teknik ULM ini dilakukan melalui perjanjian kerjasama kolaborasi program Sungai Martapura Asri dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBM), Plaza Fakultas Teknik ULM, Banjarbaru, Rabu (7/9).

Kepala DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, peran para akademisi ini sangat penting untuk secara terus menerus melakukan berbagai kajian, baik secara multi dimensi maupun multi disiplin ilmu.

“Sehingga diperoleh masukan dari berbagai perspektif untuk berbagai pengelolaan DAS terpadu dengan memperhatikan kearifan lokal,” ucapnya.

Selain agar capaian target program Sungai Martapura Asri bisa lebih cepat, menurut Hanifah, kolaborasi ini juga akan memberikan dampak positif bagi perguruan tinggi. Khususnya bagi mahasiswa yang akan terjun langsung ke beberapa desa lokus prioritas untuk program Sungai Martapura Asri, yakni Kelurahan Banua Anyar, Desa Sungai Rangas Tengah, dan Desa Sungai Rangas Ulu.

“Kita sudah memiliki roadmap (peta jalan) yang dapat digunakan sebagai panduan penting untuk berkegiatan disana,” bebernya.

Hanifah berharap MBKM ini akan menghasilkan penelitian, kegiatan sosialisasi, edukasi pelatihan, penyusunan desain, penerapan teknologi, maupun pemetaan yang dapat menjadi referensi yang bisa diterapkan oleh berbagai pihak.

“Sehingga ini benar-benar sangat luar biasa kerjasama yang kami bangun,” terangnya.

Kegiatan ini sendiri melibatkan 156 mahasiswa dari hampir seluruh program studi yang ada di Fakultas Teknik ULM.

Ratusan mahasiswa tersebut akan melaksanakan kegiatan sesuai disiplin ilmu masing-masing dalam rentang waktu sekitar 4 bulan.

“Tentunya kita memiliki harapan yang besar dimana ade-ade mahasiswa adalah generasi-generasi penerus yang nanti kita harapkan juga memiliki kontribusi yg besar untuk pelestarian lingkungan hidup khususnya di Kalsel,” tutup Hanifah. (DLH.Kalsel/SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyampaikan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin oleh Ketua Dewan, Supian HK didampingi Wakil Ketua Dewan yaitu Muhammad Syaripuddin, Mariana dan Karmila, Anggota DPRD Kalsel, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov dan Forkopimda, Rabu (7/9).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengharapkan Perubahan APBD Tahun 2022 ini dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan perubahan APBD ini, lanjutnya, Pemprov menyesuaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan setelah terpengaruh cukup besar oleh pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir ini.

“Pandemi covid-19 yang terus terkendali membuat keuangan daerah kita bisa lebih fokus terhadap pengalokasian anggaran untuk mendukung program-program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, peningkatan SDM, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk menyukseskan MTQ Nasional yang diselenggarakan pada bulan Oktober nanti,” jelasnya.

Ditambahkan Sahbirin, dengan komposisi Perubahan APBD Tahun 2022, permasalahan kesehatan dan sosial kiranya juga bisa ditangani dengan baik, layanan kesehatan ditingkatkan, sehingga dapat menekan dampak sosial seperti kemiskinan dan pengangguran secara maksimal dan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan di Kalsel.

Adapun struktur/postur APBD yang tertuang dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 adalah pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp7,494 trilyun mengalami kenaikan sebesar Rp1,2 trilyun atau 19 persen dari target pendapatan pada APBD murni sebesar Rp6,278 trilyun. Sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp7,765 trilyun naik sebesar Rp1,5 trilyun rupiah atau 24 persen dari belanja daerah yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp6,2 trilyun.

Pada posisi penerimaan pembiayaan yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dianggarkan sebesar Rp424,8 milyar naik sebesar Rp374,8 milyar atau 750 persen dari penerimaan pembiayaan yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp50 milyar. Sementara, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp153,6 milyar naik sebesar Rp68,6 milyar rupiah atau 81 persen dari pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp85 milyar.

Sementara, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengucapkan terimakasih atas penyampaian penjelasan terhadap Raperda tersebut. Sebagai pembicaraan atau proses selanjutnya, akan dilakukan pandangan umum Fraksi-fraksi Dewan yang akan dilaksanakan dalam rapat paripurna pada 14 September 2022 mendatang. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel, Rahmaddin menyebut, 97 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah melakukan transaksi di instansinya. Angka ini tercatat pada 7 September 2022.

“Posisi untuk update hari ini,” ungkapnya kepada awak media, usai mensosialisasikan penyelesaian permasalahan barang/jasa pemerintah melalui RUMAH TEMAN dan SILAPRAJA BERGERAK yang digelar di KH Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (7/9) siang.

Dari pendapatan transaksi Pengadaan Barang dan Jasa, dijelaskannya, telah menyentuh dikisaran Rp44,4 miliar. Sedangkan, melalui e-Katalog lokal yang sebelumnya hanya terealisasi Rp38,5 juta kini menerima pendapatan Rp1,2 miliar.

“Sebelumnya melalui transaksi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp18,3 miliar. Sementara e-katalog lokal tadi untuk pembelian kain sasirangan. Semua indikator ini akan kami laporkan nanti ke Kemendagri, BPK, BPKP,” bebernya.

Selain itu, Rahmaddin, mengatakan selain transaksi yang dilakukan SKPD dan UPT. Usaha UMKM yang sebelumnya hanya bisa menanyangkan satu produk kini sudah mencapai ribuan.

“Tahun lalu kan baru satu yang tayang di e-Katalog lokal. Sekarang berada diangka 1.003 produk, artinya, target seribu sudah tercapai khusus di Kalimantan Selatan,” paparnya.

Dari capaian ini, ia menyampaikan, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen untuk percepatan peningkatan produk dalam negeri yang sekaligus menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indoensia.

“Maka, mulai Pemkab, Pemkot dan Pemprov minimal harus menanggarkan 40 persen untuk memenuhi produk UMKM dan koperasi,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)