Paman Yani Rangkum Potensi PAP 13 Kabupaten/Kota di Kalsel

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat dengan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Bakeuda) Kalsel bersama Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) di 13 Kabupaten/Kota di Banua, Rabu (7/9).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi selaku Pimpinan Rapat mengatakan kegiatan tersebut untuk membahas mengenai Pajak Air Permukaan (PAP) yang juga diikuti Kepala Seksi (Kasi) Pendapatan Lainnya (PL) pada UPPD di 13 Kabupaten/Kota.

“Alhamdulillah sesuai jadwal, kami mengundang Bakeuda sebagai mitra kerja untuk membahas pajak air permukaan sampai ke titik paling bawah, artinya dengan menghadirkan seluruh Kasi PL karena mereka sebagai ujung tombak yang akan menarik pajak tersebut,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini, dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan dalam upaya pemungutan PAP.

“Tim teknis yang terdiri dari berbagai unsur sudah bekerja. Mereka juga membantu bagaimana caranya supaya pemerintah melalui petugas-petugas yang ada di 13 Kabupaten/Kota bisa menarik pajak,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Paman Yani, dalam rapat tersebut diungkapkan juga kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya masih ada Wajib Pajak yang tidak taat membayar pajak, ada yang ingin bayar pajak namun SIPA-nya belum terbit, persoalan fasilitas sarana dan prasarana penunjang lainnya yang belum memadai.

“Temuan-temuan di lapangan ini yang perlu kita perbaiki kedepannya,” tegasnya.

Paman Yani juga menegaskan agar Pemprov gencar melakukan sosialisasi terkait peraturan PAP untuk mengingatkan perusahaan-perusahaan membayar pajak.

“Karena masih ada Wajib Pajak yang belum memahami peraturan ini. Ada yang membayar langsung ke pemerintah pusat, padahal PAP merupakan hak pemerintah daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Paman Yani juga mengingatkan kepada Pemprov agar menyiapkan infrastrukturnya sehingga pemungutan PAP berjalan maksimal dan tidak ada kendala lagi.

“Misalnya perlu disiapkan fasilitas unit penunjang untuk menjangkau lokasi,” jelasnya.

Paman Yani juga mengimbau kepada Wajib Pajak agar taat dan patuh membayar Pajak, khususnya PAP karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di Banua.

“Karena masih ada Wajib Pajak yang tidak bayar pajak. Ada juga yang mau bayar tapi dengan tarif yang lama. Padahal sesuai Pergub yang baru ada penyesuaian tarif,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)