20 Juni 2024

LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bergerak Untuk Banua

Transaksi 97 SKPD Capai Rp44,4 M, Produk UMKM di e-Katalog Tembus Ribuan

1 min read

e-Katalog yang dikelola oleh Pemprov Kalsel melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa

BANJARBARU – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel, Rahmaddin menyebut, 97 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah melakukan transaksi di instansinya. Angka ini tercatat pada 7 September 2022.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel, Rahmaddin saat menjelaskan total keseluruhan transaksi SKPD dan e-Katalog Lokal

“Posisi untuk update hari ini,” ungkapnya kepada awak media, usai mensosialisasikan penyelesaian permasalahan barang/jasa pemerintah melalui RUMAH TEMAN dan SILAPRAJA BERGERAK yang digelar di KH Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (7/9) siang.

Perwakilan SKPD dilingkup Pemprov Kalsel yang mengikuti kegiatan sosialisasi penyelesaian permasalahan barang/jasa pemerintah

Dari pendapatan transaksi Pengadaan Barang dan Jasa, dijelaskannya, telah menyentuh dikisaran Rp44,4 miliar. Sedangkan, melalui e-Katalog lokal yang sebelumnya hanya terealisasi Rp38,5 juta kini menerima pendapatan Rp1,2 miliar.

“Sebelumnya melalui transaksi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp18,3 miliar. Sementara e-katalog lokal tadi untuk pembelian kain sasirangan. Semua indikator ini akan kami laporkan nanti ke Kemendagri, BPK, BPKP,” bebernya.

Selain itu, Rahmaddin, mengatakan selain transaksi yang dilakukan SKPD dan UPT. Usaha UMKM yang sebelumnya hanya bisa menanyangkan satu produk kini sudah mencapai ribuan.

“Tahun lalu kan baru satu yang tayang di e-Katalog lokal. Sekarang berada diangka 1.003 produk, artinya, target seribu sudah tercapai khusus di Kalimantan Selatan,” paparnya.

Dari capaian ini, ia menyampaikan, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen untuk percepatan peningkatan produk dalam negeri yang sekaligus menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indoensia.

“Maka, mulai Pemkab, Pemkot dan Pemprov minimal harus menanggarkan 40 persen untuk memenuhi produk UMKM dan koperasi,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.