2022 – Laman 62 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DPRD Banjarmasin Apresiasi Kinerja Baznas Kota

BANJARMASIN – Kalangan legislatif mengapresiasi, kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.

Suasana audiensi Baznas dan Komisi IV DPRD Banjarmasin

Sekretaris Komisi IV DPRD Banjarmasin Mathari, kepada wartawan pada Rabu (7/9) mengatakan, dari hasil pertemuan dengan Baznas Banjarmasin, semua programnya sangat bagus, karena turut serta dalam mensejahterakan warga di Kota ini, bahkan menjadi bagian penting yang terlibat langsung untuk membantu penurunan stunting.

“Kita minta lembaga pemerintahan di bidang nonstruktural ini dapat berjalan lancar, dalam melakukan pengelolaan zakat secara Nasional,” katanya

Disampaikan Mathari, selama ini Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, telah memiliki program Gerakan Infak Kupon “Mohon Dua Ribu” tahun 2022, yang telah dilaksanakan tersebar di masing- masing lima Kecamatan dan kalangan Aparatur Sipil Negara, hal itu dimaksudkan agar warga mengetahui lebih intens, bahwa berinfak ini satu kepala keluarga hanya Rp2000.

“Langkah nyata dari Baznas Banjarmasin, sebelumnya sudah menggelar sosialisasi di semua Kecamatan, kami sangat apresiasi,” jelasnya

Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Riduan Masykur mengatakan, selama ini Baznas telah memiliki lima program sasaran diantaranya santunan fakir miskin, biaya pendidikan anak berusia enam sampai lima belas tahun, memberi bantuan modal usaha, dan santunan lanjut usia, membantu yang meninggal dunia khusus bagi tidak mampu, serta turut berpartisipasi dalam gerakan mencegah anak stunting sejak dini.

Ketua Baznas Kota Banjarmasin, Riduan Masykur

“Kami berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi warga yang tidak mampu di kota ini,” tutupnya.

Untuk diketahui, Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin menggelar audiensi dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Saut Nathan Samosir, beserta seluruh anggotanya, bertempat di ruang Komisi IV Dewan Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BPKP : Kepala Daerah dan Desa, Jangan Ragu Anggarkan Pengendalian Inflasi dan Penanganan Dampak Sosial Pengalihan Subsidi BBM

BANJARBARU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mendampingi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menerapkan kebijakan atau strategi pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Tujuannya, agar para kepala daerah dan desa di Kalimantan Selatan tidak ragu lagi mengalokasikan dan menggunakan anggaran untuk kepentingan mendesak akibat krisis energi dan pangan dunia saat ini.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, dalam rangkaian rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kotabaru dan di Tabalong, 7 – 9 September 2022.

“Kepala daerah dan desa di Kalimantan Selatan jangan ragu menggunakan instrumen anggaran di daerah dan desa. Ini juga untuk membantu masyarakat yang rentan, seperti pengemudi ojek dan nelayan”, ujar Rudy.

Hal itu juga sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (5/9) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnivan. Yaitu pemerintah daerah dan desa harus mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM secara bersama.

Agar inflasi terkendali dan dampak sosial pengalihan subsidi BBM dapat ditangani di Kalimantan Selatan, Rudy juga menyampaikan pentingnya kebijakan atau strategi kolaboratif dan integratif.

Hal tersebut ditegaskan oleh Rudy dalam atensi yang disampaikan secara khusus pada Rabu (7/9) sore, ke Gubernur dan para Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan.

“Pemerintah daerah dan desa harus mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi daerah dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) atau sumber lain, seperti bantuan korporasi,” jelasnya.

Para kepala daerah dan desa juga harus mempercepat realisasi anggaran yang masih rendah di Kalimantan Selatan, termasuk penyerapan anggaran untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Untuk mengendalikan inflasi daerah dan menanganani dampak sosial pengalihan subsidi BBM, pemerintah daerah dan desa harus segera memetakan kesiapan daerah dan desa, termasuk pemutakhiran data penerima Bantuan Sosial,” urainya.

Rudy menambahkan, untuk pemutakhiran data tersebut, para kepala daerah dan desa harus membangun komunikasi efektif kepada masyarakat dengan memanfaatkan Aplikasi “Cek Bansos” dan mengoptimalkan tenaga pendamping setempat.

Lebih lanjut, Ia meminta, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan harga sembilan bahan pokok di Kalimantan Selatan, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) harus dilibatkan.

“Pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM harus diperkuat dengan kolaborasi bersama TNI/Polri, kejaksaan, instansi vertikal, dan korporasi,” imbuhnya.

Rudy menyampaikan, kegiatan pengendalian inflasi daerah dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM akan dikawal oleh BPKP. Hal ini sesuai dengan arahan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

“BPKP akan mendampingi pemerintah daerah dan desa di Kalimantan Selatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawabannya,” jelasnya.

Pemerintah daerah dan desa yang membutuhkan bantuan konsultasi secara cepat dan cuma-cuma agar mengontak Helpdesk Whatshapp BPKP Kalsel: 0811-3555-545. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

KONI HSS Diminta Matangkan Pelaksanaan Porprov

BANJARMASIN – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), agar melakukan pematangan persiapan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di kabupaten tersebut.

“Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tentunya, memfasilitasi dan medukung KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk penyelenggaraan Porprov yang akan diselenggarakan pada Nopember 2022,” ungkap Kepala Bagian Fitri Hernandi, kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (7/9).

Fitri mengatakan, mengingat waktu pelaksanaan dua bulan lagi, maka pihaknya meminta, segala sesuatu mengenai pelaksanaan Porprov segera dikerjakan.

“Waktu pelaksanaan Porprov tinggal kurang lebih dua bulan lagi, tentu segala persiapan segera diselesaikan,” ujarnya.

Seperti pekerjaan perencanaan dua tahun, menurutnya kini dikerjakan hanya dalam waktu dua bulan saja.

“Tentu untuk mensukseskan pelaksanaan Porprov ini, diperlukan kerja keras oleh semua pihak, antara KONI Kalsel, KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Fitri.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta pelaksanaan Porprov ini tetap dilaksanakan di Tahun 2022 ini.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga meminta ketegasan, dari KONI Provinsi Kalimantan Selatan serta KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk kepastian pelaksanaan Porprov tersebut,” ucapnya.

Menurut Fitri, dalam pekan ini pihaknya harus sudah menerima kepastian dari KONI Provinsi Kalimantan Selatan serta KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Kami berharap untuk pelaksanaan Porprov di Provinsi Kalimantan Selatan ini, tetap diselenggarakannya di Tahun 2022,” ucap Fitri. (SRI/RDM/RH)

Dispersip Kalsel Lakukan Roadshow Sosialisasi Minat Baca di HSS

HSS – Bertekad mempertahankan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi di Indonesia untuk ketiga kalinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan menggelar roadshow sosialisasi minat baca di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Suasana Road show Sosialisasi Minat Baca di HSS oleh Dispersip Kalsel

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Dispersip Kalsel, Wildan Akhyar menyampaikan pihaknya bekerjasama dengan Dispersip Kabupaten HSS menyelenggarakan kegiatan ini.

“Ada sekitar 100 orang dari pengelola perpustakaan sekolah di HSS yang mengikuti sosialisasi ini dengan harapan minat baca di HSS ini yang saat ini sudah baik bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/9).

Wildan menambahkan selain sosialisasi minat baca, Dispersip Kalsel juga akan melakukan pembinaan terhadap perpustakaan agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan terakreditasi dengan nilai maksimal.

“Rencananya kita akan melakukan pembinaan terhadap pengelola perpustakaan yang ujungnya diharapkan bisa lebih baik lagi dan terakreditasi dengan nilai maksimal,” jelasnya.

Terkait keinginan pengelola perpustakaan di HSS untuk berkunjung ke perpustakaan palnam Banjarmasin, Wildan menyambut baik hal tersebut. Ia menyatakan Dispersip Kalsel siap menerima kunjungan mereka.

“Kami siap menerima kunjungan dari siapapun. Dengan kunjungan tersebut, suasana perpustakaan palnam akan ramai dan meriah. Hal itu bisa menunjukkan minat baca semakin meningkat,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BKKBN Kalsel Canangkan Pelayanan KB dengan Mitra PKK, TNI dan IBI

BANJARMASIN – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pencanangan Pelayanan KB Bersama Mitra PKK, TNI dan IBI Tingkat Provinsi, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (6/9)

Kepada sejumlah wartawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, mengatakan, pencanangan pelayanan KB ini sebagai upaya dalam percepatan penurunan stunting di Kalsel. Dengan meningkatnya pelayanan KB, tentu dapat memberi pemahaman bagi pasangan usia subur untuk mengatur jarak hamil, mulai dari mencegah jarak kehamilan yang terlalu dekat, dan berupaya meningkatkan kesehatan ibu serta memastikan ketercukupan gizi bagi anak.

“Pertemuan koordinasi dengan mitra kerja di kabupaten dan kota dalam pelayanan KB, dapat menguatkan percepatan penurunan stunting di Kalsel,” ucapnya

Disampaikan Roy, dengan kemitraan ini baik TNI dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang bergerak di desa dan kelurahan di Provinsi Kalsel, dapat berjalan optimal, agar target tahun 2024 untuk penurunan stunting mampu tercapai.

“Mitra ini bisa melakukan program kerja strategis dalam mendukung pelayanan KB di faskes,” jelas Roy

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menilai, untuk di Kalimantan Selatan dinilai cukup tinggi dalam kepesertaan KB yaitu pasangan subur mengikuti program Keluarga Berencana mencapai 68 persen, sedangkan dari tingkat Nasional 57 persen.

“Kebanyakan KB diikuti kaum hawa, sedangkan KB pria di bawah 5 persen untuk data di Kalsel,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Ramlan menambahkan, dengan mengangkat tema “Bergerak Bersama Melalui Intensifikasi Dan Perluasan Akses Pelayanan KB Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting,” dalam pertemuan koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara BKKBN, PKK, TNI dan IBI yaitu mensukseskan program Bangga Kencana di Kalsel.

“Kami berupaya terus mempercepat penurunan stunting di Kalsel,” tutupnya.

Untuk diketahui, BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pertemuan Koordinasi Intensifikasi Pelayanan KB dan Perluasan Akses Layanan KB di Faskes Kabupaten dan Kota tingkat Provinsi Kalsel serta Upaya Penurunan Stunting, dibuka secara resmi Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, dan didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ramlan, dihadiri Bupati serta unsur Forkopimda Kalsel.

Dalam pertemuan Koordinasi ini juga diberikan penghargaan kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang meraih juara 1 Nasional kategori kelompok target pelayanan KB 500-1.500 akseptor, kemudian Kodim 1001/Amuntai, dari Hulu Sungai Utara sebagai Komando Distrik Militer (Kodim) Terbaik, atas kontribusinya dalam peningkatan kepesertaan KB pada pelayanan kegiatan KB dan kesehatan reproduksi tahun 2021. (NHF/RDM/RH)

Jadi Gerbang Maritim IKN, ANC Japan Lirik Investasi di Kalsel

BANJARMASIN – ASEAN Nagoya Club (ANC) Japan menyatakan ketertarikannya dan minatnya untuk berinvestasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memiliki posisi strategis sebagai Gerbang Maritim Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Suasana Pertemuan Pemprov Kalsel dengan ANC Japan di Nagoya Jepang.

Ketertarikan tersebut terlihat usai tim Delegasi Kalsel yang dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Imam Subarkah bersama Plt Kepala Dinas PMPTSP Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, melakukan Business Meeting Joint Local Economics and Industry berupa promosi investasi antara Pemprov Kalsel dengan ANC Japan, pada hari pertama kegiatan Pamor Borneo 2022, di Nagoya, Jepang, Jumat (2/9).

Pada kegiatan tersebut, pihak ANC Japan dihadiri President of ANC Japan, Mr. Takashi Ori yang memiliki jaringan ke Rumah sakit dan manufaktur, Director of President One sekaligus Consultan Toyota Japan, Mr. Hisaya Matsuhisa yang memiliki jaringan Pengolahan sampah dan smelter, Director of Denko Mr. Hiropisa Tanaka di bidang Perusahaan IT dan pengembangan wisata.

Kepada wartawan, pada Senin (5/9), Plt Kepala Dinas PMPTSP Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya memaparkan secara detail potensi Kalsel dari sektor tambang, kehutanan dan limbah serta kesehatan, seperti potensi pemanfaatan limbah B3 pelumas bekas di Kalsel volumenya hampir 198.000 ton per tahun, limbah infeksius dan limbah spesifik B3 lainnya.

“Kita juga paparkan kesiapan Rumah Sakit Ulin untuk menerima investasi sebagai RS Pusat Jantung dan Kanker Terpadu serta RS Ansari Saleh sebagai Pusat Infeksi dan Syaraf Terpadu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Kalsel, Imam Subarkah, disebutkan Hanifah, memaparkan posisi strategis Kalsel sebagai Gerbang Maritim Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan potensi wilayah meliputi Metropolitan Banjarbakula, Kawasan Industri Batulicin dan Jorong, Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mekarputih dan Pegunungan Meratus sebagai Inspiring Global Geopark Unesco, seta kondisi ekonomi makro Kalsel.

Hanifah berharap informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat memberikan gambaran penting untuk selanjutnya dipelajari dan dilakukan pendalaman potensi investasi Kalsel.

“Mereka sangat tertarik dengan posisi strategis Kalsel sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara, dan segera pasca kedatangan delegasi Kalsel ke Jepang ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya di Indonesia,” pungkasnya. (DPMPTSP.KALSEL-NRH/RDM/RH)

Per 1 Januari 2023 Hotel di Banjarmasin Dikenakan Pajak Parkir

BANJARMASIN – Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi pajak hotel tahun 2022, Selasa (6/9). Dibuka oleh Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo, di aula kantornya.

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo

“Diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin,” ungkap Edy.

Selain itu, lanjut Edy, pihaknya juga melihat pendapatan pajak dari sektor hotel belum ditarik secara maksimal.

“Wajib pajak pada sektor hotel ini, masih ada ditemukan, yang melaporkan tempat hiburan sebagai cafe, sehingga pajak yang ditarik tidak maksimal,” ujarnya.

Maka dengan begitu, tambah Edy, seharusnya pajak bisa ditarik sebesar 30 sampai 40 persen, namun hanya bisa ditarik sebesar 10 persen saja.

Sementara itu, Kabid Penagihan dan Pajak BPKPAD Kota Banjarmasin Ashadi Himawan mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, pada tanggal 1 Januari 2022, akan memberlakukan penarikan pajak parkir di hotel hotel yang ada di Kota Banjarmasin ini.

Menurut Ashadi, selama ini untuk hotel tidak kenakan pajak parkir, namun pada tahun depan dilakukan penarikan.

“Penarikan pajak parkir pada hotel tersebut, untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir,” ucap Ashadi. (SRI/RDM/RH)

BKKBN RI Apresiasi Turunnya Angka Stunting di Banjarbaru

BANJARBARU – Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi badan seorang anak berada dibawah standar yang ditetapkan menteri kesehatan. Untuk mengatasi stunting di Kota Banjarbaru, berbagai kegiatan terus dilakukan demi target penurunan stunting oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, percepatan penurunan stunting ini harus dilakukan secara serentak, sehingga Pemerintah Kota Banjarbaru membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi lainnya.

Kali ini, pemerintah Kota Banjarbaru melaunching 3 Program sekaligus, yakni launching bapak asuh anak stunting (BAAS), serta Launching dapur sehat atasi stunting (DASHAT), dan peresmian kampung keluarga berkualitas (Kampung KB), di Kampung KB Gunung Kupang Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru. Peresmian yang digelar pada Selasa (6/9), dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin, beserta sejumlah Kepala SKPD Lingkup Kota Banjarbaru.

Kepala BKKBN RI (Tengah) saat mengunjungi Kampung KB Kelurahan Cempaka

Dalam sambutannya Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin menyampaikan, stunting menjadi ancaman nyata bagi masa depan anak – anak generasi penerus bangsa, berbagai kegiatan terus dilakukan demi mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

“Konsep program bapak asuh anak stunting (BAAS) sama dengan program orang tua asuh, yakni terdapat donatur yang membantu keluarga yang mempunyai bayi dibawah 2 tahun, keluarga yang akan mempunyai bayi, serta para calon pengantin, ” ungkap Aditya.

Ia menambahkan, angka stunting di Kota Banjarbaru hanya 19 Persen, dan hal ini merupakan suatu yang membanggakan, dikarenakan angka stunting Kota Banjarbaru dibawah angka Nasional.

“Survei terakhir di Kota Banjarbaru angka stunting diangka 10,4 Persen, hal ini menjadi kebanggaan sehingga diharapkan tahun 2024 Kota Banjarbaru akan bebas dari stunting.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan, pihaknya mengapresiasi penurunan angka stunting di Kota Banjarbaru, dan dengan dilauncingnya program bapak asuh anak stunting (BAAS), serta Launching dapur sehat atasi stunting (DASHAT), dan peresmian kampung keluarga berkualitas (Kampung KB), maka kesehatan anak-anak di Kota Banjarbaru akan terjaga.

“Kota Banjarbaru menjadi salah satu Kota di Provinsi Kalsel yang angka Penurunan Stunting terendah, dan hal ini patut di apresiasi, ” Ungkap Hasto Wardoyo.

Hasto Wardoyo menambahkan, angka stunting tertinggi di Provinsi Kalsel terdapat di Daerah Kabupaten Banjar yang mencapai angka 40 Persen, dan disusul Kabupaten Tapin dengan angka 33,9 Persen.

“Saya harapkan angka stunting di 2 Kabupaten tersebut dapat menurun,” tutup Hasto. (MRF/RDM/RH)

Bank Indonesia Cabut dan Tarik Uang Rupiah Tahun Emisi 1995 dari Peredaran

JAKARTA – Bank Indonesia mencabut dan menarik Uang Rupiah Khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1995 (URK TE 1995) dari peredaran, melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/15/PBI/2022, terhitung sejak 30 Agustus 2022.

“Dengan demikian, terhitung tanggal dimaksud, URK tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono dalam rilisnya yang disampaikan pada Selasa (6/9).

Pencabutan dan penarikan itu, adalah untuk Uang Rupiah Khusus Seri Demokrasi Pecahan 300.000. Uang Rupiah Khusus Seri Presiden Republik Indonesia Pecahan 850.000.

Bagi masyarakat yang memiliki URK tersebut dan ingin melakukan penukaran, dapat menukarkannya di Bank Umum terhitung sejak 30 Agustus 2022 – 30 Agustus 2032, atau 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

Penggantian atas Uang Rupiah Khusus Tahun Emisi 1995 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama dengan yang tertera pada URK dimaksud. Layanan penukaran juga dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BI sesuai dengan jadwal operasional dan layanan publik BI.

“Penggantian atas URK dalam kondisi lusuh, catat, atau rusak dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan Uang Rupiah. Yaitu dalam hal fisik uang Rupiah logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang Rupiah yang ditukarkan, dan d alam hal fisik uang Rupiah logam sama dengan atau kurang 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian,” tambahnya.

BI mengimbau masyarakat yang akan melakukan penukaran untuk tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah. (BIKalsel-RIW/RDM/RH)

Paman Yani Perjuangkan Pembangunan SMA di Tanbu

BANJARMASIN – Tidak ada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu menjadi perhatian khusus dari legislator. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Muhammad Yani Helmi akan memperjuangkan pembangunan SMAN di Kecamatan tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menilai pembangunan SMAN di Kecamatan Batulicin tersebut sangat penting mengingat permasalahan itu menjadi salah satu aspirasi warga. Lanjut Paman Yani, warga mengeluh tidak ada SMAN di daerahnya sehingga mereka yang ingin melanjutkan sekolah maka harus ke Kecamatan Simpang Empat.

“Warga sudah menyampaikan hal ini ketika saya melakukan sosialisasi Perda, beberapa waktu lalu. Saat itu, saya langsung telepon Kepala Bappeda Kalsel, Pak Ariadi untuk menanyakan apakah bisa dibangun SMA di Batulicin. Kata Pak Ariadi bisa saja asal Desa atau Kecamatan menghibahkan lahan sebanyak dua hektar kepada Pemprov,” katanya melalui telepon kepada wartawan, Selasa (6/9).

Oleh karena itu, Paman Yani mengharapkan agar pihak-pihak terkait, baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten dapat menghibahkan lahan untuk pembangunan SMAN di Kecamatan Batulicin. Sehingga bisa secepatnya diusulkan anggarannya kepada tim Badan Anggaran DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel agar bisa terealisasi.

“Kita dorong pembangunan SMAN ini, saya sebagai Wakil Rakyat akan memperjuangkan ini secara maksimal agar bisa terealisasi. Karena APBD perubahan 2022 sudah ketok palu. Paling tidak kita mulai di anggaran 2023, mudahan sempat di Murni, jika tidak kita usulkan di perubahan. Baru di tahun-tahun anggaran berikutnya, kita tambah lagi secara bertahap,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)