Bulan: November 2022

HULU SUNGAI SELATAN – Kegiatan Turun ke Desa (Turdes) Pemprov Kalsel memasuki hari ketiga. Rombongan Turdes menyambangi Kecamatan Loksado, Hulu Sungai Selatan (HSS), Sabtu (5/11) pagi.

Di lokasi ini Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, diwakili Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar, membuka secara resmi Pasar Rakyat untuk UMKM sebagai upaya penanangan inflasi ditengah meningkatnya harga sejumlah komoditi.

Bicara tentang inflasi, menurut Roy, tentu akan diiringi oleh kanikan harga di sejumlah komoditi. Sehingga masyarakat yang pendapatannya tidak bertambah, akan sulit untuk membeli kebutuhan pokok.

“Untuk menekan angka itu mau tidak mau kita harus sama-sama berkolaborasi, bergotong royong untuk melakukan berbagai gerakan, diantaranya seperti hari ini yaitu Pasar Rakyat,” ungkap Roy.

Paket sembako yang dijual pada Pasar Rakyat berupa minyak goreng, tepung, telur, bawang merah, bawang putih dan gula, dengan haga Rp68.000,- per paketnya.

Tak hanya di HSS, Pasar Rakyat akan digelar di 13 Kabupaten/Kota selama kegiatan Turdes yang berlangsung mulai 3-7 November 2022, dengan total sebanyak 1.200 paket.

“Saya harap kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov Kalsel ini dapat ditindaklanjuti dan dikolaborasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positifnya,” ucapnya.

Sementara itu Sekdakab HSS, Muhammad Noor mengaku, Pemkab HSS sudah menyisihkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2 persen untuk pengendalian inflasi daerah.

“Insyallah pekan depan kita sudah menyalurkan semua kegiatan yang kita arahkan untuk keamanan dampak akibat kenaikan BBM sekaligus sebagai penanganan inflasi di HSS,” bebernya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemprov Kalsel terhadap pengendalian inflasi di daerah termasuk HSS.

“Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat kami di HSS,” harapnya.

Selain menggelar Pasar Rakyat, Pemprov Kalsel melalui Sekda, secara simbolis juga menyerahkan bantuan sosial paket sembako, bantuan paket ibu hamil dan balita, dana hibah mushola, buku untuk perpustakaan, bibit pohon serta bantuan alat olahraga. (SYA/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor hendaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh warga di banua termasuk kabupaten Kotabaru.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, momen ini merupakan langkah tepat sebagai langkah membantu meringankan beban wajib pajak.

“Sudah berjalan satu bulan, harapan kami tentu harus benar-benar dimanfaatkan. Karena sudah dipermudah apalagi adanya diskon serta pembebasan denda administrasi ini menjadi momen yang baik untuk wajib pajak,” ujarnya kepada awak media usai melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda Pajak Daerah, di Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Jumat (4/11) sore.

Legislatif asal Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kotabaru dan Tanah Bumbu yang akrab disapa Paman Yani juga mengungkapkan, tentu hal ini merupakan bentuk antisipasi apabila penghapusan data registrasi mulai diterapkan Korlantas Polri, karena setidaknya wajib pajak telah terbebas.

“Untuk diskon dan pembebasan denda administrasinya pun jangan salah paham ya dengan pemutihan. Yang dihapus itu adalah denda sisanya pokok pajak tetap dibayarkan. Artinya, 2 tahun menunggak, pokoknya ya menyesuaikan. Misalnya anggap Rp200 ribu, kali dua jadi Rp400 ribu kewajiban harus dilunasi,” paparnya.

Dalam Perda yang disosialisasikan, dijelaskan dia, sudah mengatur penerimaan pajak daerah termasuk Pajak Air Penerimaan (PAP), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) hingga pembahasan lengkap soal retribusi.

“Jadi, Peraturan Perundang-undangan ini yang disahkan menjadi Perda oleh DPRD Kalsel dan disetujui oleh Mendagri yang tertuang Nomor 5 Tahun 2011 sudah membahas pajak secara keseluruhan termasuk ada PKB, PAP dan BBN-KB bahkan ada juga retribusi,” ucap anggota legislatif dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Melalui perda, dikatakan Paman Yani, tentu memberikan dampak positif terhadap penerimaan kas daerah. Di mana, sudah diatur agar Pemerintah Provinsi Kalsel juga memiliki langkah

“Nah, kalau sudah ada aturan yang sah. Jelas payung hukumnya mengatur itu, sehingga jalannya enak dan sesuai prosedur. Semoga penerimaannya dapat optimal sesuai target,” paparnya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Kotabaru, Muhammad Fahmi Arif, menuturkan, mengacu ke dalam Perda. Diharapkan pembebasan denda dan diskon benar-benar dimanfaatkan.

“Kami sangat berterima kasih atas kesediaan dari Paman Yani yang ikut berpartisipasi dalam mempromosikan program penghapusan denda administrasi dan pemberian diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” tuturnya.

Sebagai optimalisasi, lanjut Fahmi, pihaknya bersama dengan jajaran Satlantas dan PT Jasa Raharja telah menyebarkan kertas pemberitahuan (pamflet) ke perkantoran atau pun langsung kepada masyarakat (wajib pajak).

“Tentu hal ini terus kami maksimalkan agar PAD khususnya di Kotabaru berjalan sesuai rencana dan realisasi target dapat tercapai,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)

KOTABARU – Pengendalian inflasi masih menjadi fokus utama Pemprov Kalsel. Gubernur Sahbirin Noor pun sangat menekankan hal tersebut. Mengingat, ini merupakan arahan langsung Mendagri.

Mewakili Gubernur, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, saat memberikan sambutannya di SMA Negeri 1 Kotabaru mengatakan, saat ini Pemprov turut mencari sejumlah cara dan solusi agar inflasi dapat ditekan di wilayah ini. Selanjutnya, masing-masing SKPD dapat melakukan implementasi secara bersama-sama.

“Perlu kita ketahui bersama, saat ini fokus utama Pemprov dan kabupaten/kota tengah fokus menghadapi penekanan inflasi. Banyak langkah yang dilakukan yakni kepala daerah juga telah membagikan bibit cabai sebagai pengendalinya. Selanjutnya, pemberian sembako hingga perlengkapan sekolah dengan harapan pendidikan hingga perekonomian mampu tumbuh baik serta turut seimbang,” ujarnya kepada awak media, Jumat (4/11) malam.

Roy mengajak warga agar dapat berpartisipasi dan beramai-ramai dalam memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk menanam sejumlah komoditi keperluan utama keluarga seperti cabai hingga sayur mayur yang rentan terhadap inflasi.

“Mari bersama-sama kita wujudkan program visi dan misi Gubernur agar penekanan inflasi di daerah turut dientaskan dan perekonomian kembali tumbuh secara normal dan terus meningkat,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, turut menanggapi masalah inflasi. Namun, apabila program ini dilaksanakan serius. Maka menurutnya, pengendaliannya pun mampu terealisasi dengan baik.

“Kami bersama-sama untuk ikut dalam mengentaskan permasalahan ini. Diharapkan dengan adanya langkah yang dilakukan Pemprov Kalsel dapat berjalan baik dan maksimal dalam mengendalikan inflasi,” ucapnya.

Saat diberi kesempatan dalam memberikan sambutan di Desa Rampa Berkah, Yani Helmi yang membidangi ekonomi dan keuangan itu turut memberikan semangat kepada para nelayan dalam memberikan berkontribusi. Dengan harapan tidak ada lagi pertumbuhan inflasi di sektor perikanan.

“Semoga sektor perikanan juga turut berpartisipasi untuk menekan adanya inflasi di daerah,” harap legislatif Dapil VI Kotabaru dan Tanbu ini.

Dalam rangka menekan itu, Yani Helmi bersama Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar juga ikut membagikan bibit cabai serta pembagian bantuan sosial (bansos) kepada warga. Selain itu, bentuk kepedulian terhadap pendidikan juga dibagikan bantuan peralatan sekolah lengkap. (RHS/RDM/RH)

KOTABARU – Hampir dua puluh tahun masyarakat di Desa Tanjung Seloka, Pulau Laut Selatan, Kotabaru, tak nikmati jalan mulus. Hal ini pun mendapat perhatian Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

“Terkait infrastruktur jalan tadi akan ditindaklanjuti. Tentu, terlebih dahulu akan dikoordinasikan dengan Pemkab Kotabaru apabila ini merupakan kewenangan mereka maka dikoordinasi dengan bupati setempat,” ujarnya dalam sambutannya saat Turun ke Desa (Turdes), Jumat (4/11) sore.

Selain itu, ia bersama Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar juga akan menindaklanjuti penyediaan fasilitas tiang listrik yang sudah dua tahun tak dimiliki.

“Nanti akan kita coba tindaklanjuti terkait penyediaan tiang listrik itu,” paparnya.

Sementara itu, Kades Tanjung Seloka, Jokomalis mengharapkan, agar keluhan yang mereka alami hingga puluhan tahun tersebut dapat direalisasikan agar perekonomian semakin membaik.

“Tentu, ini harapan dari kami semua agar bisa dinikmati oleh masyarakat baik sektor ekonomi atau pun peningkatan segala hal untuk keperluan dalam memenuhi kebutuhan,” harapnya.

Disela kegiatan Turdes, Paman Birin didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi atau akrab disapa Paman Yani itu juga turut memberikan bantuan bibit cabai, sembako dan peralatan tulis lengkap sekolah.

Namun hal unik di Tanjung Seloka, Paman Birin bersama dengan Paman Yani diboyong langsung oleh sejumlah masyarakat sekitar dengan menggunakan tandu adat bausung yang telah dipersiapkan lebih dulu dalam menyambut kedatangan mereka. (RHS/RDM/RH)

BATOLA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rachmah Norlias melakukan sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di kawasan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, Jum’at (4/11).

Dalam sosialisasi Perda tentang Pengelolaan Sampah itu, Rachmah Norlias menghadirkan dua narasumber yaitu Sekretaris Pengurus Wilayah Aisyiyah Kalsel, Nina dan Direktur Bank Sampah Kenanga, Fatmawati.

“Kita datangkan dua narasumber untuk menjelaskan isi Perda dan cara memanfaatkan sampah rumah tangga agar bernilai ekonomi dan nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya kepada wartawan.

Pada kesempatan itu, Rachmah juga mengundang puluhan anggota Aisyiyah Cabang 7, 4 dan 3 untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

Ia diharapkan melalui sosialisasi ini, kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk membuang sampah pada tempatnya.

“Disamping itu, cara pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang dihasilkan di rumah tangga bisa lebih meningkat,”

Untuk diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, jumlah sampah di Indonesia mencapai 21,88 juta ton pada tahun 2021 lalu. Jumlah tersebut turun 33,33 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 32,82 juta ton. Berdasarkan sumbernya, rumah tangga menyumbang paling banyak terhadap sampah nasional, yakni 42,23 persen. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pada pelaksanaan kegiatan Turun Ke Desa (Turdes) Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor bersama Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan berupa paket ikan segar sebanyak 1.100 paket, untuk masyarakat pedesaan.

“Pada Turdes kali ini, DKP Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan berupa 1.100 paket ikan segar,” ungkapnya, ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp, Jumat (4/11).

Rusdi mengatakan, bantuan tersebut diserahkan langsung Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin, kepada masyarakat di desa desa yang menjadi tempat penyerahan bantuan tersebut.

“Bantuan ribuan paket ikan segar tersebut, merupakan Safari Gemarikan serta untuk Pengendalian Inflasi dalam rangka mendukung Turdes Gubernur Kalsel,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Rusdi, pemberian bantuan ikan segar ini, untuk meningkatkan konsumsi makan ikan ditengah tengah masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terus mengajak masyarakat, untuk gemar makan ikan,” ujarnya.

Maka dengan begitu, tambah Rusdi, akan terjadi peningkatan angka gemar makan ikan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Gemar makan ikan ini juga merupakan salah satu upaya, untuk penurunan angka stunting di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, bantuan ribuan paket ikan segar ini, salah satu upaya pengendalian laju inflasi, mengingat komoditas Ikan salah satu faktor penyumbang inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Rusdi berharap, bantuan ikan segar yang diberikan, dapat bermanfaat bagi masyarakat. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, terus melakukan pembenahan objek wisata milik sendiri.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, di ruang kerjanya kepada wartawan, pada pekan kemarin mengatakan, pihaknya mendapat arahan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang menyebutkan diantaranya bahwa setiap provinsi harus mempunyai destinasi wisata. Dengan demikian langkah saat ini terus berupaya membenahi objek wisata milik sendiri, untuk mengembangkan sumber daya alam yang terbarukan, agar menambah pemasukan bagi kas daerah.

“Ada 3 objek wisata milik Pemprov Kalsel yaitu kawasan wisata jembatan Barito, Kerbau Rawa di HSU dan Resort Amandit di Kabupaten HSS,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, dari tiga objek wisata ini yang siap baru dua yaitu wisata dibawah jembatan Barito berlokasi di Kabupaten Batola, dan Kerbau Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, saat ini sudah digelar ekspos laporan akhir penyusunan master plan kawasan wisata. Sedangkan Resort Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 telah gagal lelang, sehingga akan dilakukan kembali tahun 2023 ini.

“Setelah ekspos laporan akhir penyusunan master plan, akan dilakukan pembangunan infrastruktur dua objek wisata itu,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan,
pihaknya berupaya untuk menghidupkan kembali destinasi wisata di Kalsel, dengan melakukan pembenahan secara bertahap, sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat menjadi tempat yang bagus untuk bersantai dan berwisata dengan keluarga.

“Tahun 2000 lalu wisata dibawah jembatan Barito berlokasi sempat jadi salah satu ikon destinasi wisata Kalsel yang populer, maka ini akan kita hidupkan kembali dengan target pengunjung tidak hanya warga sekitar, juga dari provinsi tetangga yaitu Kalimantan Tengah, bahkan luar daerah,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Siaran televisi analog, atau siaran televisi yang biasa ditonton masyarakat Indonesia akan beralih ke sistem penyiaran televisi digital. Rencana pengalihan tersebut akan dilaksanakan mulai April hingga November tahun 2022. Hingga Jum’at 4 November 2022, terkait adanya isu tidak terdapat lagi siaran televisi analog membuat masyarakat bingung, dikarenakan saat launching siaran televisi digital pada Selasa (2/11) malam, serentak seluru siaran televisi di Indonesia dimatikan untuk pergantian menjadi siaran televisi digital, akan tetapi pada Rabu (3/11) pagi siaran televisi kembali seperti semula seakan tidak berubah sama sekali.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalsel Muhamad Muslim menyampaikan, Penghentian siaran TV analog masih belum berlaku di Kalsel, hal ini dikarenakan saat ini Kalsel masih dalam tahap Simulkas (siaran analog dan digital bersamaan). sehingga masyarakat yang memiliki televisi analog, masih bisa menonton tayangan televisi kesukaan mereka.

“Sekarang masih Simulkas, analog masih jalan dan digital juga demikian, ” ungkap Muslim usai ditemui saat kegiatan wisuda sarjana dan diploma tiga ke 1, Universitas Borneo Lestari Di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, pada Kamis (3/11) tadi.

Muslim mengungkapkan, agar masyarakat tetap bisa menikmati siaran digital menggunakan televisi analog, maka pengguna televisi analog memerlukan Set Top Box (STB). STB sendiri berfungsi untuk menerima sinyal digital pada televisi analog, sehingga masyarakat tidak perlu langsung mengganti perangkat televisi.

“Harga STB ini relatif terjangkau,” lanjut Muslim.

Muslim menambahkan, sebanyak 509 Set Top Box (STB) gratis, sudah dibagikan Pemerintah Pusat kepada masyarakat kurang mampu dan akan terus berlanjut di Kabupaten/Kota lainnya.

“Yang sudah teridentifikasi 509 STB gratis dan sudah sudah dibagikan oleh pemerintah pusat di Kalsel, ada di Kotabaru dan Banjarmasin, ” tutup Muslim. (MRF/RDM/RH)