Bulan: November 2022

BANJARMASIN – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin Darma Sri Handayani, pada Rabu (30/11) mengatakan, saat ini masih ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang belum difinalisasi. PIhaknya tetap menjalin komunikasi dengan Ketua Pansus, agar segera menyelesaikan rancangan itu menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Kita upayakan tahun 2023 akan dibahas Raperda usulan baru,” katanya

Disampaikan Darma, hasil komunikasi dengan Ketua Pansus untuk Raperda Pajak Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif, di bulan Desember ini akan finalisasi. Sedangkan untuk Raperda lain yang sudah selesai diantaranya Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Perumahan Kawasan Pemukiman, Penanggulangan Kemiskinan, Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

“Kami berharap setelah difinalisasi, kemudian menunggu hasil evaluasi, dan nanti akan diusulkan ke pimpinan untuk disahkan melalui rapat paripurna,” ucap politisi Golongan Karya DPRD Banjarmasin.

Lebih lanjut Darma menambahkan, pihaknya mengapresiasi bahwa pada pekan lalu sudah disahkan dua Perda. Yakni Perda Retribusi Penyelenggaraan Tenaga Kerja Asing dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Saat ini yang masih dilakukan pembahasan, adalah Raperda Perlindungan Lanjut Usia, Penanganan Wabah Penyakit Menular dan Penyelenggaraan Reklame.

“Fasilitasi Pesantren, Peningkatan Budaya Literasi, dan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga masih dibahas,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Pendataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN), ternyata tidak otomatis membuat mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias kepada wartawan, usai melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) terkait tindak lanjut pendataan tenaga non ASN, Senin (28/11).

“Pada prinsipnya Kemenpan RB sudah melakukan pendataan tenaga non ASN di daerah-daerah. Artinya bagi mereka yang didata itu bukan berarti otomatis diangkat PPPK. Jadi itu hanya pendataan untuk melihat sejauhmana dan seberapa banyak jumlah tenaga honorer secara nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Rachmah menjelaskan untuk perekrutan pegawai PPPK nantinya akan disesuaikan dengan keahlian dan kriteria yang ada di Kementerian.

Sementara, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengungkapkan, data tenaga non ASN untuk lingkup pemerintah provinsi Kalsel sebanyak 9.560 orang. Sedangkan data tenaga non ASN se Kalsel yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota sekitar 38 ribu orang.

Mengenai kebijakan yang menyebutkan tidak ada lagi tenaga non ASN pada November 2023 mendatang, lanjut Galuh, dijelaskan pihak Kemenpan RB bahwa pemerintah pusat mengembalikan ke pemerintah daerah masing-masing untuk membuat kebijakan atau pengaturan selanjutnya.

Menurutnya persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama dimana perlu adanya pembahasan khusus untuk menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan siapapun. Sebab pemerintah sangat membutuhkan tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja mendukung tugas pemprov Kalsel.

“Mudah-mudahan ada langkah konkrit berikutnya yang menyamankan, tidak juga membebani Pemprov Kalsel tetapi ada sebuah pencerahan khususnya bagi tenaga non ASN di Kalsel,” harapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syarifuddin dan Karmila. (NRH/RIW/APR)

Banjarmasin – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong potensi pendapatan asli daerah (PAD) di Kalsel. Tidak terkecuali, salah satunya dari sektor perairan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan, hal tersebut yang mendasari pihaknya dengan didampingi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel bertandang ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, pada Senin (28/11).

“Kedatangan kita ke sini sebetulnya untuk belajar mengenai retrebusi, jadi kita saling berbagi agar kedepannya semoga pendapatan asli daerah kita dari retribusi kelautan bisa meningkat,” kata Imam kepada wartawan, Rabu (30/11).

Pada kesempatan itu, lanjut Imam, pihaknya juga belajar tentang kepariwisataan yang ada di Bali, terutama terkait upaya mengekplorasi budaya dan masyarakat setempat. Diharapkan dari sharing tersebut, pihaknya mendapatkan masukan untuk dapat meningkatkan sektor kepariwisataan di Banua.

“Kita sedang berusaha meningkatkan Geopark Meratus dan mengekplorasi budaya dan adat masyarakat Dayak yang berada di daerah pegunungan seluas 600 kilometer tersebut,” jelasnya.

Untuk diketahui, kedatangan rombongan dewan yang didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono diterima oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Made Sudarsana beserta jajarannya. (NRH/RIW/APR)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah Kejuaraan Sirkuit Nasional Bola Voli Pasir 3 Tahun 2022 Piala Gubernur Kalsel, di lapangan Bola Voli Pasir Gatot Subroto, Banjarmasin, Rabu (30/11). Kejurnas ini dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalimantan Selatan Nurul Fajar Desira.

Saat membacakan sambutan Gubernur, Fajar mengucapkan selamat bertanding kepada para peserta dari seluruh tanah air, yang meramaikan Kejuaraan Sirkuit Nasional Bola Voli Pasir seri 3 di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kami mengucapkan selamat datang di Bumi Lambung Mangkurat ini, kepada semua peserta,” ucapnya.

Gubernur berharap, para atlet dapat memberikan prestasi terbaik dan berjiwa sportif selama pertandingan berlangsung.

“Atlet dan juri hendaknya dapat bersikap sportif selama pertandingan berlangsung,” ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, akan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional.

“Semoga cabang olahraga bola voli pasir di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat berkembang serta dapat membanggakan Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, ada 9 Provinsi di Indonesia yang mengikuti Kejuaraan Sirkuit Nasional Bola Voli Pasir 3 Tahun 2022 Piala Gubernur Kalsel di Kota Banjarmasin.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya bangga, dengan terpilih Provinsi Kalimantan Selatan sebagai, tuan rumah Sirkuit Nasional Bola Voli Pasir Seri 3 ini,” ujarnya.

Mengingat, lanjut Hermansyah, peserta yang mengikuti 21 tim putra serta 14 tim putri dari 9 Provinsi di Tanah Air.

“9 provinsi tersebut diantaranya, Jatim, Kalteng, Bali, Sulawesi Selatan, Kalsel, Jabar, serta NTB. (SRI/RIW/APR)

BANJARMASIN – Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, sudah membuka pelayanan melalui website.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Sri Mawarni, baru – baru tadi mengatakan, setelah kasus COVID-19 mengalami penurunan, pihaknya membuka pelayanan melalui website. Tujuannya untuk semakin mengenalkan kehadiran lembaga inklusi ini, serta tugas dan kewenangan lembaga secara jelas.

“Layanan dibuka secara umum, sekarang ini sudah kembali normal baik pembelajaran dan konsultasi,” jelasnya

Disampaikan Mawar, selain melakukan pembelajaran, Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi juga masih menerapkan metode program “home visit” yaitu para terapis tetap mengontrol tumbuh kembang anak pada saat di luar jam belajar.

Selama ini pihaknya memberikan layanan langsung bagi anak berkebutuhan khusus, si lima kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Yaitu kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Sedangkan untuk wilayah Banua Enam konsultasinya hanya melalui telepon.

“Para terapis selalu berkomunikasi dengan orang tua masing-masing, terkait kegiatan anak di rumahnya ada sebanyak 90 ABK berusia 2 – 8 tahun,” ungkap Mawar.

Lebih lanjut Mawar menambahkan, untuk sistem pembelajaran di Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi, terbagi dua yakni pendidikan intervensi terpadu dengan cara penanganan masalah terapi. Di ruang intervensi ada empat program yang dilaksanakan diantaranya terapi okupasi, wicara, prilaku dan sensori integrasi, waktunya selama 45 menit, sedangkan pelayanan pendidikan transisi waktunya dua kali 45 menit.

“Setelah diberikan pendidikan intervensi, akan dilanjutkan ke pelayanan pendidikan transisi, baru dievaluasi untuk kesiapan nanti memasuki sekolah inklusi,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, membuka Kejuaraan Wilayah (Kejurwil) 4 Kalimantan Taewondo Piala Gubernur Kalsel, di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, Selasa (30/11).

Dalam sambutannya yang dibacakan Hermansyah, Gubernur menyampaikan selamat datang kepada para atlet dari seluruh Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, yang bertanding di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat bertanding kepada para atlet,” ungkapnya.

Gubernur berharap, para atlet dapat memberikan prestasi terbaik mereka, pada ajang bergengsi Kejurwil 4 Kalimantan ini.

Kejuaraan ini, memperebutkan juara umum tropi piala Gubernur Kalimantan Selatan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, memberikan dukungan terhadap peningkatan prestasi atlet Taekwondo di Provinsi ini,” ujarnya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menilai prestasi atlet Taekwondo di Banua ini, cukup memberikan prestasi.

“Kami melihat untuk pembinaan atlet atlet usia dini Taewondo cukup baik, dan perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut,” ucapnya.

Dalam acara tersebut Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mendapatkan penghargaan Dan 4 Nasional Taewondo Indonesia. (SRI/RIW/APR)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar seminar Literasi Media dengan mengundang puluhan jurnalis dari berbagai media di Kalsel. Seminar digelar pada 29-30 November 2022 disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, kegiatan ini penting untuk memastikan informasi yang disampaikan ke masyarakat dapat terserap dengan baik. Apalagi diakuinya, jumlah pengguna internet sangat tinggi saat ini dan sebagian besarnya merupakan pengguna media sosial.

Hal tersebut yang menurutnya disalahgunakan oleh sebagian oknum, untuk menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan hingga berujung kepada kerugian berbagai pihak.

“Ini yang harus kita tangkal agar tidak semakin meluas,” ujarnya saat membuka kegiatan di salah satu hotel berbintang Kota Banjarmasin, Selasa (29/11).

Menurut Roy, masyarakat perlu dibekali dengan Literasi Media, yaitu kemampuan mengakses, mencari, maupun menganalisis informasi serta komunikasi dalam segala bentuk media.

Melalui kegiatan ini Roy berharap, sinergi dalam agenda setting pemerintah dan media dalam upaya diseminasi informasi untuk percepatan pembangunan daerah, dapat terbentuk.

“Sehingga masyarakat tidak rentan terpengaruh isu negatif, salah satunya hoaks,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, seminar yang sekaligus menjadi ajang silaturahmi jurnalis media dengan kehumasan Pemprov Kalsel ini, bertujuan untuk menjalin persepsi yang saling menguntungkan dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.

Menurut Muslim, kehumasan perlu mendapat masukan dari jurnalis media dalam mengelola berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemberitaan.

“Sehingga nanti informasi yang diterima kehumasan pemerintah kemudian disalurkan kepada pemegang urusannya (SKPD), dan dapat diterima dengan baik sehingga tidak terjadi kearah krisis permasalahan, misalnya di pemberitaan,” ungkapnya.

Pemprov Kalsel pun diakuinya selalu terbuka terkait dengan apa yang disampaikan oleh media, karena Ia menilai, hal itu mampu dijadikan sebagai masukan dalam mengoreksi berbagai kebijakan pemerintah.

Media yang notabene sebagai corong dari kritik dan saran masyarakat, lanjut Muslim, bisa menjadi sebuah masukan pula di dalam perancangan kegiatan-kegiatan di pemerintahan.

“Nah ini kita perlu keterbukaan dan masukan dari unsur masyarakat yang diwakilkan oleh teman-teman media. Karena teman-teman media ini menjadi corong dari apa yang menjadi keinginan, ktitik, saran maupun masukan-masukan dari masyarakat secara luas,” tutupnya.

Kegiatan yang pesertanya diikuti bagian kehumasan dan insan media ini berlangsung mulai 29 hingga 30 November 2022, dengan menghadirkan Staf Ahli Kementeri PAN RB Bidang Politik dan Hukum Muhammad Imanudin, Redaktur Pelaksana Portal Berita Info Publik Taofik Rauf dan Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie.(SYA/RIW/APR)

Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Direktorat Jenderal Perbendarahaan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, menyelenggarakan diskusi panel dengan tema “Sinergi Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Penguatan Perekonomian Kalimantan Selatan di Era Digital” pada Senin (28/11) siang, dikantornya jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Tema yang diangkat dalam seminar sangat relevan dan penting bagi Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, mengingat UMKM merupakan komponen penting dalam perekonomian. Di masa yang akan datang, strategi untuk memberdayakan UMKM perlu dititikberatkan pada aspek digital, yang saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, strategi yang dilakukan UMKM untuk tetap survive di masa pandemi umumnya dilakukan dengan mengubah marketing channel dari semula mengandalkan outlet dan tatap muka (offline) menjadi penggunaan on screen display sebagai bagian dari transaksi dalam jaringan (online).

Seminar ini menghadirkan beberapa narasumber terkemuka, yaitu Kepala Perwakilan BI Kalimantan Selatan, Imam Subarkah, yang memberikan materi mengenai Kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM, khususnya di Era Digital. Selanjutnya, Deputi Direktur Pengawasan LJK OJK Regional IX Kalimantan, Azofa, yang memberikan pemaparan terkait Dukungan Sektor Jasa Keuangan dalam Pemberdayaan UMKM. Dari aspek fiskal, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah, membahas Peran Fiskal dalam Pemberdayaan UMKM Naik Kelas. Selanjutnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai yang memaparkan Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM, serta Ketua ISEI Cabang Banjarmasin, Dr. Mahmud Yusuf, memaparkan tentang hasil kajian Peran Digitalisasi dalam Pemulihan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan melalui UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam pemaparannya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Imam Subarkah menjelaskan, salah satu upaya Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, yaitu melalui pemberdayaan UMKM yang menjangkau seluruh UMKM, termasuk kelompok subsisten melalui skema kemitraan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor UMKM.

“Upaya pemberdayaan UMKM dilakukan secara berkelanjutan melalui 3 (tiga) pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif”, jelasnya.

Korporatisasi UMKM dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan perluasan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan skala ekonomi. Sementara peningkatan kapasitas UMKM dilakukan secara end-to-end dan difokuskan pada digitalisasi untuk mendorong peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dan perluasan akses pasar.

Selain untuk pasar domestik, Bank Indonesia juga mendorong peningkatan ekspor produk UMKM dengan menerapkan push strategy dan pull strategy.

“Push strategy dilakukan melalui kurasi serta fasilitasi peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada UMKM untuk pemenuhan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk. Adapun pull strategy dilakukan dengan mendorong keikutsertaan UMKM pada berbagai event promosi perdagangan dan pameran serta fasilitasi business matching dengan potential buyer”, tambah Imam.

Beberapa kegiatan promosi UMKM yang telah dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2022 antara lain Karya Kreatif Indonesia (KKI), Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata, serta Program Akselerasi UMKM Berorientasi Ekspor Borneo (Pamor Borneo).

Untuk aspek pembiayaan, Bank Indonesia melakukan perluasan akses untuk kemudahan ekspansi usaha, mendorong pemanfaatan SI-APIK, serta menyediakan informasi profil UMKM potensial untuk dibiayai lembaga keuangan melalui website Bank Indonesia. Fasilitas akses pembiayaan UMKM juga terus dilakukan untuk mendukung pemenuhan ketentuan pembiayaan inklusif diantaranya dengan mendorong pola pembiayaan UMKM melalui multiple channel untuk meningkatkan peran UMKM dalam ekspor dan substitusi impor serta fasilitasi business matching.

Bank Indonesia juga secara aktif mendorong akselerasi digital serta inklusi ekonomi dan keuangan melalui perluasan penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) oleh UMKM. Berbagai manfaat yang dinikmati melalui penggunaan QRIS diantaranya potensi perluasan penjualan seiring dengan kemudahan dalam pembayaran dan terhindar dari risiko pemalsuan maupun pencurian uang.

“Perluasan kerjasama internasional dalam penggunaan QRIS yang meliputi 4 negara ASEAN yaitu Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand juga memungkinkan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam mendukung sektor pariwisata”, jelasnya lagi.

Dalam kaitannya dengan upaya pengendalian inflasi, Bank Indonesia berupaya meningkatkan peran UMKM pangan melalui optimalisasi digitalisasi antara lain melalui digital farming. Ragam teknologi digital diperkenalkan di sepanjang rantai proses pertanian baik sisi hulu (budidaya) maupun sisi hilir (pemasaran) untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, maupun akses pemasaran dan nilai tambah.

Diskusi panel “Sinergi Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Penguatan Perekonomian Kalimantan Selatan di Era Digital” diharapkan mampu melahirkan ide, inisiatif dan terobosan dalam upaya pemberdayaan UMKM. Dari aspek kebijakan, melalui diskusi panel ini diharapkan akan tercipta sinergisme kebijakan dari masing-masing otoritas yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Ditjen Perbendaharaan Wilayah Kalimantan Selatan.

Hasil diskusi panel juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan UMKM terkait aspek elektronifikasi dan digitalisasi dalam kaitannya dengan Gerakan Nasional Non Tunai serta dukungan pembiayaan perbankan, kebijakan fiskal yang berpihak pada UMKM, dan kebijakan Pemerintah yang pro UMKM. (HumasBIKalsel-RIW/APR)