DPRD Kalsel Rekomendasikan Pembentukan Tim Penanganan Jalan Longsor

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merekomendasikan pembentukan tim penanganan jalan longsor di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu). Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin kepada wartawan, usai mendampingi Komisi III DPRD Kalsel melakukan rapat bersama instansi terkait, Rabu (5/10).

Menurut Wakil Rakyat yang akrab disapa Bang Dhin ini, pembentukan tim penanganan jalan longsor tersebut bertujuan agar memudahkan koordinasi untuk menangani jalan tersebut sehingga jalan tersebut bisa digunakan dalam jangka pendek.

“Karena kan tidak hanya satu stakeholder saja, tapi banyak yang terlibat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah selaku pimpinan rapat mengatakan pihaknya berencana untuk mempertajam persoalan ini dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan tambang di kawasan itu.

“Mereka harus berkontribusi untuk membantu pemerintah provinsi dan kabupaten dalam membangun kembali jalan tersebut,” katanya.

Karena seperti yang disampaikan BPJN, lanjut Abidinsyah, bahwa persoalan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mengingat terjadinya longsor pada badan jalan dinilai bukan termasuk bencana alam, tetapi karena adanya aktivitas pertambangan.

“Karena bukan bencana alam sehingga pemerintah pusat tidak bisa menggelontorkan dana untuk memperbaiki jalan tersebut,” tambahnya.

Sedangkan, Kepala BPJN Kalsel Syauqi Kamal menjelaskan pihaknya sudah melakukan perbaikan di jalan longsor tersebut tetapi sifatnya masih sederhana. Seiring dengan hal itu, BPJN juga melakukan kajian untuk menentukan desain jalan yang akan dibuat nantinya.

Suasana rapat Komisi III DPRD Kalsel dengan Instansi Terkait

“Disana memang ada kontraktor yang beraktivitas, tapi diluar longsoran itu. Mereka sudah dapat izin dari Pemkab Tanah Bumbu untuk melakukan perbaikan lereng dari longsoran. Setidaknya ini akan membuat badan jalan diatasnya bisa lebih aman supaya nanti bisa dibuat permanen di lintasan awal,” terangnya.

Syauqi menambahkan, sementara ini jalan yang mengalami longsor tersebut masih bisa dilewati kendaraan roda dua dan roda empat. Namun untuk kendaraan roda enam atau lebih, sesuai kesepakatan dengan Pemkab Tanbu, mereka diminta melewati jalan alternatif yaitu jalan tambang. (NRH/RDM/RH)

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Diharapkan Bersinergi Terkait Persoalan Jalan Longsor di Tanbu

BANJARMASIN – Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) diharapkan bersinergi dalam mencarikan solusi terkait persoalan jalan longsor di Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal itu disampaikan, Anggota DPRD Kalsel Dapil VI meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Muhammad Yani Helmi kepada wartawan, usai menemui pengunjuk rasa di depan kantor DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Rabu (5/10).

Suasana Aksi Unjuk Rasa di DPRD Kalsel

Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menilai suatu kewajaran jika masyarakat menuntut agar jalan longsor itu segera diperbaiki. Mengingat, jalan tersebut sangat vital bagi masyarakat di Banua.

“Jalan tersebut merupakan urat nadi kami menuju kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Selain itu, jalan longsor tersebut juga merupakan jalan nasional untuk menuju ibukota negara Kalimantan Timur,” jelasnya.

Paman Yani memberikan apresiasi kepada Komisi III DPRD Kalsel yang menggelar pertemuan dengan instansi terkait mengenai permasalahan jalan longsor ini.

“Saya harap perusahaan tambang di kawasan tersebut juga dipanggil sebagai bukti tanggung jawab. Apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki jalan longsor tersebut,” harapnya.

Untuk diketahui, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Kalsel, Rabu (5/10). Mereka menuntut agar persoalan jalan longsor di Tanbu diusut tuntas karena dinilai merugikan negara dan masyarakat Kalsel. (NRH/RDM/RH)

Matangkan Persiapan, Pemprov Kalsel Optimis MTQ Nasional ke 29 Berjalan Lancar

BANJARBARU – Kurang dari sepekan pelaksaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke 29, Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) kembali memantapkan persiapan melalui rapat koordinasi daerah (rakorda) dengan seluruh pihak yang terlibat dalam gelaran MTQ.

Berpusat di hotel berbintang kota Banjarbaru, Rabu (5/10), rakorda dipimpin oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar

Dalam hasil rakorda tersebut persiapan seluruh venue terutama venue utama di Kiram Park, Kabupaten Banjar, ditargetkan dapat selesai pada 8-9 Oktober atau H-3 menjelang pelaksanaan MTQ.

“Kalau di venue utama nanti kita akan adakan gladi kotor pada 10 Oktober, dan untuk venue lainnya itu sebenarnya di target pada H-2, dan diprediksi Insyaallah sebelum H-2 juga sudah selesai,” ucap Roy.

Untuk hadiah, souvenir, dan trofi, disebutkan Roy, saat ini sudah 100 persen selesai. Namun dalam pengamanan dan rekayasa lalu lintas, ia masih meminta koordinasi lebih lanjut dari pihak terkait agar tidak terjadi penumpukan massa.

“Kalau untuk fasilitas jalan, PJU, dan energi sudah siap semua. Tadi PLN mengaku sudah menambahkan trafo di beberapa titik, dan untuk jalan saya lihat hampir semua sudah selesai dikerjakan tinggal menambahkan marka dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Dengan seluruh kesiapan tersebut diakui Roy, saat ini pihaknya tinggal mematangkan koordinasi serta memastikan tahapan, kesiapan, peralatan dan sarana prasana lainnya termasuk petugas yang akan disiapkan di seluruh venue.

“Ini masih ada waktu, kita akan terus melakukan rapat dan meminta laporan kepada teman-teman koordinator, dan harapan kita penyelenggaraan MTQ Nasional ke 29 di Kalsel berjalan lancar,” katanya.

Pada rakorda tersebut Roy juga meluncurkan website resmi MTQ Nasional ke 29 dengan alamat http://mtq29.kalselprov.go.id.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, website tersebut beguna sebagai pusat informasi atau panduan bagi seluruh kafilah serta seluruh masyarakat di Indonesia terhadap pelaksanaan event keagamaan Islam terbesar ini.

“Melalui website itu kita bisa mengakses informasi terkait update saat MTQ berlangsung, begitu juga informasi mengenai venue-venue lomba, semua bisa kita lihat langsung lewat website itu,” ungkapnya.

Selain itu, Muslim mengaku pihaknya juga akan menyiapkan Media Center dengan melibatkan pejabat maupun panitia yang berwenang untuk memudahkan awak media dalam mencari informasi terkini terkait MTQ Nasional ke 29.

“Rencananya kita juga menyiapkan streaming untuk setiap lomba yang berlangsung,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Disperin Kalsel Siapkan 4000 Produk IKM Khas Banua Untuk Peserta MTQN ke-29

BANJARBARU – Provinsi Kalsel akan segera menggelar salah satu event besar yakni Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional tahun 2022, yang akan diselenggarakan di 3 Kabupaten-Kota di Kalsel sejak 12 – 18 Oktober 2022. Event lomba MTQ juga akan dihiasi berbagai kegiatan pameran MTQ yang dikemas dalam Kalsel EXPO 2022 di Alun-alun Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar.

Pada Event skala nasional ini, Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel mendapatkan tugas pada bidang 15, yakni penyiapan trofi, hadiah, cinderamata dan souvenir. Adapun cinderamata yang akan diberikan kepada tamu undangan MTQ yakni Kitab Sabilal Muhtadin, Al-Qur’an dengan terjemahan bahasa Banjar, Kitab Saiful Mukmin, serta kitab perukunan jamaluddin, yang akan disusun sebaik mungkin dan dibuat kedalam tas anyaman dari bamban. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel Mahyuni, kepada Abdi Persada FM, Rabu (5/10) sore tadi.

Disampaikannya, untuk cinderamata yang akan dibagikan kepada para tamu undangan, pihaknya akan menyiapkan sebanyak 500 paket cinderamata untuk dibagikan, dan 4000 souvenir yang juga akan dibagikan kepada para tamu undangan dan peserta MTQ nantinya.

“Untuk souvenir ada 12 item yang akan diberikan kepada para khafilah, yakni sasirangan dengan desain premium, tasbih fuqaha, abon ikan haruan, amplang, syrup limau kuit, sari buah kasturi, wadai talipuk, kopi pasak bumi, bumbu masakan Banjar siap pakai, dan kacang jaruk khas Barabai,” ungkap Mahyuni.

Dilanjutkan Mahyuni, souvenir yang akan dibagikan kepada para peserta MTQ merupakan item-item khas dari berbagai daerah di Banua, sehingga peserta MTQ yang berasal dari Daerah lain dapat mengenal makanan khas Banua ini.

“Dengan adanya Ajang MTQ Nasional 2022 ini, harapannya makanan-makanan Khas Kalsel dapat lebih dikenal masyarakat daerah lain,” tutup Mahyuni. (MRF/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Akan Bangun Kerjasama Berbagai Sektor Dengan Jepang

BANJARBARU – Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Surabaya, Takeyama Kenichi, melakukan kunjungan ke kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Banjarbaru, Rabu (5/10).

Suasana audiensi Konjen Jepang di Surabaya ke Kantor Sekda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (5/10)

Kedatangan Konjen yang fasih berbahasa Indonesia ini, disambut baik oleh Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar, yang didampingi Kepala Dinas PMPTSP Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, serta Kabid Ekonomi dan SDA BAPPEDA Kalsel, Mahrita.

Kenichi menjelaskan ada dua hal yang menjadi tujuan kedatangannya kali ini, yakni meminta Pemprov Kalsel agar turut membantu perlindungan warga Jepang yang ada di Kalsel, dan untuk mengenalkan lebih jauh tentang Jepang kepada Pemprov Kalsel terutama mengenai program beasiswa dari Pemerintah Jepang hingga penerimaan tenaga kerja bidang keperawatan.

“Jepang saat ini sebetulnya sangat membutuhkan perawat untuk mengurus lansia, karena tenaga kerja di Jepang saat ini sudah mulai berkurang, jadi kita sangat membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia,” ucapnya.

Selain di bidang keperawatan, Kenichi menyebut ada 13 bidang kerja lainnya yang saat ini dibutuhkan di “Negeri Sakura” tersebut, diantaranya perkapalan, konstruksi, perhotelan.

“Sekitar 340.000 orang tenaga kerja yang saat ini kita butuhkan dari seluruh dunia, tetapi kami berharap banyak orang Indonesia juga yang dapat bekerja di Jepang,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Kenichi juga menyebut akan turut memastikan investasi yang akan masuk ke Kalsel akan berjalan dengan baik, meskipun pada dasarnya hal tersebut merupakan tugas dari lembaga yang dipimpinnya.

Melihat peluang ini, Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengaku dalam waktu dekat Pemprov Kalsel akan mulai melakukan pendekatan kepada investor dari Jepang, untuk mengetahui kerjasama yang dapat dibangun di provinsi ini.

“Banyak kerjasama yang tadi beliau (Konjen) sampaikan, termasuk dalam hal tenaga kerja bidang keperawatan tadi, karena setiap tahunnya kata beliau tadi Indonesia hanya mampu mengirim 350 dari 500 perawat yang diminta oleh Jepang, jadi Kalsel juga harus meningkatkan kualitas SDM terutama di bidang keperawatan,” ungkapnya.

Selain itu Roy mengungkapkan, peluang kerjasama di bidang pendidikan dan pariwisata juga menjadi kesempatan masyarakat di Kalsel untuk meningkatkan mutu SDM dan perekonomiannya.

“Ini permulaan yang cukup bagus, kita akan coba perdalam, kita akan coba tindak lanjuti, sehingga kedepan Kalsel harapannya bisa menjadi lebih baik,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

APBD Kalsel 2023 Diharapkan Capai Enam Prioritas Pembangunan

BANJARMASIN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2023 diharapkan dapat mencapai enam prioritas pembangunan. Hal itu disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi PKS DPRD Kalsel yang dibacakan oleh Firman Yusi pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Rabu (5/10).

Firman menyampaikan bahwa Fraksi PKS sepakat bahwa Rancangan APBD Kalsel Tahun 2023 yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di tahun depan, khususnya mencapai enam prioritas pembangunan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing serta optimalisasi sektor industri UMKM, pertanian dan pariwisata.

“Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana, serta mewujudkan Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Firman, sebagai pendukung food estate dengan fokus pembangunan daerah Kalsel yaitu kesehatan, pendidikan dan keterampilan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan ketenagakerjaan, investasi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata, banjir, kebakaran hutan dan lahan.

Ditambahkan Firman, Fraksi PKS DPRD Kalsel juga mendorong penggunaan APBD 2023 lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik terutama pendidikan dan kesehatan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk diketahui, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan, Mariana didampingi Wakil Ketua Dewan, Karmila, Rabu (5/10). Adapun agenda rapat yaitu pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap penjelasan Gubernur Kalsel atas Rancangan APBD Tahun 2023.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel

Rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut dihadiri Gubernur Kalsel yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumil, anggota DPRD Kalsel, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov dan Forkopimda. (NRH/RDM/RH)

Pekerja TKA Asal Korsel dan China Banyak Terdapat di Kabupaten Tala dan Banjarbaru

BANJARBARU – Tenaga Kerja Asing (TKA) mulai mendominasi di setiap daerah Kalsel termasuk Tanah Laut dan Banjarbaru. Tercatat 67 warga negara asal Korea Selatan (Korsel) dan China terdaftar sebagai karyawan yang bekerja di perkebunan sawit dan perusahaan pertambangan batu bara.

Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kalsel, Akhmad Yurany, mengungkapkan, data yang didapatkan ini merupakan hasil pelaporan dari perusahaan dua wilayah yang ditinjau secara resmi oleh pengawas pada September 2022.

“Tetapi semua karyawan TKA di perusahaannya bervariasi,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (5/10) siang.

Dari total 67 TKA yang bekerja, ia merincikan, untuk Kabupaten Tanah Laut berjumlah 65 orang dan keseluruhan berasal dari Korea Selatan. Sedangkan, 2 orang di Banjarbaru berasal dari China.

“Jadi, data yang diterima ini sekali lagi merupakan hasil dari laporan mereka (perusahaan),” ungkap Yurany.

Sebelumnya pada Juli 2022, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kalsel mencatat ada sekitar 70 lebih TKA di Kabupaten Tanah Laut dan Banjar terdaftar sebagai karyawan di perusahaan.

“Untuk TKA Korsel yang berada di Kecamatan Kintap, Tanah Laut, berjumlah 57 orang lebih,” bebernya.

Sedangkan, Kabupaten Banjar juga memiliki TKA yang prakiraannya mencapai puluhan lebih dan saat ini masih tercatat resmi bekerja di sejumlah perusahaan baik pertambangan ataupun perkebunan.

“Kalau dari data sebelumnya ada sekitar 13 orang seluruhnya berasal dari China,” ucapnya.

Selain negara Ginseng (Korsel) dan Tirai Bambu (China), disebutkan Yurany, juga terdapat TKA yang berasal dari tanah Hindustan, India.

“Mereka itu juga bekerja di Kecamatan Kintap, Tanah Laut,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

2023, DPRD Banjarmasin Usulkan 8 Raperda

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin, mengusulkan delapan buah Raperda inisiatif untuk dibahas di tahun 2023.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin, Siti Rahimah, kepada wartawan pada Selasa (4/10) mengatakan, dari hasil rapat sementara dengan Bagian Hukum Kota Banjarmasin, untuk di Dewan sendiri telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif sebanyak delapan buah di tahun 2023 mendatang.

“Pemko Banjarmasin inisiatifnya 15 buah,” ucapnya

Disampaikan Rahimah, penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) ini, bisa saja berubah sesuai keperluan dan kepentingan Pemerintah Kota. Namun untuk sementara ada sebanyak dua puluh tiga buah, baik dari eksekutif dan legislatif.

“Usulan di DPRD Kota Banjarmasin, untuk sementara tidak ada menambah usulan,” jelasnya.

Lebih lanjut Rahimah menambahkan, delapan buah raperda inisiatif DPRD Kota Banjarmasin, yang diusulkan diantaranya revisi Perda Nomor 24 tahun 2014 penyelenggaraan kerjasama daerah, revisi Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi, raperda revisi Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, revisi Perda Nomor 14 tahun 2018 tentang ketenagakerjaan.

“Raperda pembinaan usaha mikro, raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Banjarmasin, raperda pengelolaan kekayaan intelektual, serta raperda retribusi jasa umum,” tutup Rahimah. (NHF/RDM/RH)

Pelindo Sub Reg Kalimantan, Salurkan Bantuan TJSL Senilai 270 Juta Kepada Warga Kota Banjarmasin

BANJARMASIN – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Kalimantan, menyalurkan sejumlah bantuan berupa bantuan air bersih, pendidikan, pengelolaan sampah dan juga sarana ibadah, kepada masyarakat Kalimantan Selatan, terutama di kota Banjarmasin. Ini merupakan upaya Pelindo untuk terus memberikan kemanfaatan bagi lingkungan, melalui progam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Digelar di ruang rapat Tanjung Perak kantor Pelindo Sub Regional Kalimantan, seremonial penyerahan bantuan dilakukan langsung CEO Pelindo Sub Regional Kalimantan, Fariz Hariyoso, kepada perwakilan penerima bantuan. Penyerahan bantuan ini,disaksikan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan KSOP Kelas 1 Banjarmasin, pada Rabu (5/10).

Dalam kesempatan tersebut, Pelindo menyalurkan sejumlah bantuan berupa perangkat belajar mengajar, laptop, penyediaan air bersih melalui sumur bor, sarana pengelolaan sampah, sarana pendidikan hingga sarana ibadah masyarakat Banjarmasin, dengan total bantuan mencapai 270 juta rupiah.

CEO Pelindo Sub Regional Kalimantan Fariz Hariyoso dalam sambutannya, saat penyaluran bantuan menyampaikan, penyaluran bantuan ini merupakan salah satu komitmen Pelindo dalam upaya memberikan dampak positif perusahaan kepada masyarakat.

“Sudah menjadi komitmen kami untuk terus memberikan manfaat atas kehadiran kami di tengah – tengah masyarakat Banjarmasin. Harapan kami program TJSL yang kami salurkan ini bisa membantu dan memberikan dampak kemanfaatan baik ekonomi, lingkungan dan sosial di masyarakat,” ujar Fariz.

Sementara itu, Joni Susilo mewakili Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, mengapresiasi Pelindo atas sumbangsihnya melalui sejumlah program TJSL. Yakni memberikan manfaat tak hanya dari sisi sosial ekonomi dan lingkungan di Banjarmasin, namun juga pendidikan.

“Kami tentunya berterimakasih pada Pelindo atas bantuan – bantuan yang di berikan, tentunya ini sangat membantu program – program pemerintah dalam upaya meningkatkan pendidikan ekonomi dan juga lingkungan,” pungkas Joni

Sebelumnya, Pelindo Sub Regional Kalimantan pada semester 1 tahun 2022 ini telah menyalurkan bantuan melalui program TJSL sebesar 2,3 millar rupiah. Nominal tersebut disalurkan dalam beberapa bentuk bantuan meliputi Bantuan Pangan, Energi, Pemukiman, Ekosistem Daratan, serta Hewan Kurban. (RIW/RDM/RH)

HUT TNI ke-77, Persentase Kepercayaan Rakyat Terhadap TNI Sebesar 93,2 Persen

BANJARBARU – Memperingati hari ulang tahun (HUT) TNI ke-77, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar upacara peringatan HUT ke-77 secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia. di Kalimantan Selatan, HUT dilaksanakan di lapangan dr. Murdjani Kota Banjarbaru pada Rabu (5/10). Serangkaian kegiatan dilaksanakan sejak jam 08.00 – 12.00 WITA. Kegiatan dimulai dengan upacara yang dipimpin oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, atraksi-atraksi yang diperagakan ratusan personel TNI, tarian-tarian khas di seluruh provinsi di Indonesia, serta pemotongan tumpeng tanda syukuran atas terlaksananya peringatan HUT ke-77 TNI.

Saat menjadi Inspektur upacara, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, yang disampaikan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapatkan kepercayaan publik di Indonesia dengan persentase sebesar 93,2 Persen. Tingginya persentase ini, menjadi kewajiban TNI, untuk terus membantu masyarakat, yang telah mempercayai TNI sebagai pelindung bangsa dan negara. Para prajurit TNI dihimbau, untuk terus menjaga kepercayaan rakyat, karena bersama rakyat, TNI akan kuat, prajurit TNI diharapkan selalu menjunjung tinggi sifat-sifat prajurit yakni pantang menyerah, selalu tabah, selalu loyal, selalu tulus dan selalu rela berkorban untuk kejayaan dan kemajuan rakyat Indonesia dan NKRI.

Pemotongan tumpeng syukuran HUT ke 77 TNI

“Saya berharap agar TNI bisa selalu dicintai oleh masyarakat, khususnya Kalimantan Selatan, ” Ungkap Sahbirin Noor.

Sahbirin Noor melanjutkan, atas nama rakyat provinsi kalimantan selatan, dirinya mengucapkan Selamat Dirgahayu ke-77 TNI, semoga prajurit TNI bisa lebih dicintai warga banua Kalsel dan Indonesia secara keseluruhan. Terus bergerak, TNI Maju dan Indonesia Jaya.

“sinergitas antara pemerintah dan TNI sudah terjalin dengan baik, Bahkan bisa dikatakan sinergitas Pemerintah Daerah bersama TNI layaknya sejoli,” tutup Sahbirin Noor. (MRF/RDM/RH)

Exit mobile version