Bulan: Agustus 2022

BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Kalimantan bersama Pemerintah Provinsi se Kalimantan, menggelar Program Akselerasi UMKM berorientasi ekspor (PAMOR) Borneo 2022 di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, dari 24-28 Agustus 2022.

Program ini merupakan bentuk dukungan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi ekspor serta mendorong pariwisata domestik guna mendukung upaya penurunan defisit transaksi berjalan.

Perekonomian dunia sejak awal tahun 2020 hingga saat ini sangat terdampak dengan pandemi COVID-19. UMKM di Indonesia merupakan salah satu entitas ekonomi yang turut terkena dampak berupa penurunan penjualan yang cukup signifikan akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah. Sektor UMKM yang cukup banyak terdampak dalam hal ini adalah UMKM produsen handicraft, yang tidak dapat menjual produknya kepada wisatawan akibat penutupan sejumlah destinasi wisata.

Keberlangsungan usaha UMKM di tengah pandemi COVID-19, tentunya perlu disikapi dengan perubahan dan adaptasi yang cepat terhadap situasi dan kondisi yang ada, khususnya mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan UMKM berorientasi ekspor. Antara lain di bidang industri kreatif (fashion, aksesoris dan handicraft) dan food and beverages.

“Peningkatan kapasitas dan kualitas produk UMKM harus senantiasa didorong agar memiliki daya saing tinggi, dan sigap menghadapi kondisi perubahan serta kebutuhan konsumen saat ini. Hal ini memerlukan enhancement melalui fasilitasi dan pengembangan UMKM, baik berupa fasilitasi kurasi ekspor, business counselling, capacity building, business matching dengan potential aggregator/buyer dan lembaga pembiayaan, serta pengembangan digitalisasi UMKM terutama dari sisi penjualan”, ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Imam Subarkah pada Rabu (24/8).

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengatakan, PAMOR Borneo 2022 merupakan upaya untuk mendorong perekonomian daerah untuk terus maju melalui UMKM, melalui peningkatan kapasitas dan kualitas produk UMKM se-Kalimantan agar mampu bersaing dan naik kelas baik pada tingkat domestik maupun internasional.

Kegiatan dengan tema “Accelerating Economic Inclusivity for Borneo’ SME through Global Value Chain, Capital Access, and Digitalization” ini, merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 2020. Berbagai penerapan inovasi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pada setiap tahunnya.

PAMOR Borneo 2022 terdiri dari 2 (dua) rangkaian kegiatan utama. Yaitu pertama, pengenalan produk UMKM se-Kalimantan di level nasional melalui expo, business matching, Launching Smart Ecosystem dan RIRU Kalimantan Selatan serta rangkaian kegiatan pendukung lainnya yang di gelar secara offline di Jakarta. Kedua, kegiatan akan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan business matching dan one on one meeting dalam rangka promosi perdagangan dan investasi se-Kalimantan di Nagoya, Jepang, pada 2-3 September 2022. (RIW-BIKalsel/RDM/RH)

BANJARBARU – Semangat Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, ternyata tidak hanya sekadar jargon semata. Semenjak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Koperasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Selatan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah, telah melakukan peninjauan ulang implementasi P3DN pada 10 Pemerintah Daerah dengan anggaran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) terbesar di wilayah Kalimantan Selatan.

Hal ini diperkuat dengan imbauan Presiden RI Joko Widodo dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center yang menyatakan bahwa pembelian produk dalam negeri jangan hanya sebatas komitmen.

Untuk memastikannya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan akan terus melakukan pengawasan terhadap realisasi belanja produk dalam negeri oleh Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan peninjauan ulang terhadap implementasi P3DN yang ruang lingkupnya luas, maka pelaksanaannya melibatkan APIP Daerah, baik dengan tim gabungan atau dengan supervisi BPKP.

“Aspek yang kita reviu ada 3. Yaitu Demand, Supply, dan Market, yang masing-masing mempunyai ruang lingkup tersendiri,” jelas Rudy Mahani Harahap, selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu (24/8).

Pertama, analisis keberadaan terhadap kecukupan dan efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong P3DN dari sisi supply, demand dan market.

Kedua, reviu atas kepatuhan. Yakni pengujian kepatuhan Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan mulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan realisasi.

“Ketiga, validasi atas perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Kegiatan ini mengakurasi perhitungan TKDN melalui uji petik terhadap beberapa pengadaan. Keempat, Melakukan reviu pengendalian dan pengawasan. Artinya menilai efektivitas pembinaan dan pengawasan pada setiap Pemerintah Daerah,” imbuh Rudy.

Rudy juga menyampaikan, BPKP telah membangun aplikasi SISWASP3DN guna memonitor pelaksanaan dan mereviu implementasi P3DN. Data SISWASP3DN per 20 Agustus 2022 menunjukan, input Nilai PDN yang divalidasi sebesar 83,72 persen dari Nilai PDN dalam RUP dan input Nilai PDN Realisasi baru mencapai 22,50 persen dari Nilai PDN Validasi.

“Jumlah produk tayang pada katalog lokal per 19 Agustus 2022 sebanyak 2.311 produk dari 164 penyedia, terbanyak pada katalog lokal Provinsi Kalimantan Selatan yakni 662 produk dan terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 7 produk. Masih sangat jauh dari target 1.000 produk setiap pemerintah daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden akan mengumumkan capaian implementasi Inpres 2 tahun 2022 pada setiap Kementrian Lembaga dan Pemerintah pada akhir September nanti.

“Seluruh Kepala Daerah di Kalimantan Selatan agar menginstruksikan Penguasa Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menginput data pengadaan dan realisasinya pada aplikasi SISWASP3DN BPKP (https://siera.bpkp.go.id/p3dn), mendorong penanyangan produk dan transaksi pada e-Katalog lokal, dan menginstruksikan Inspektorat Daerah melaksanakan monitoring implementasi P3DN di wilayahnya masing-masing,” tegas Rudy.

Rudy mengingatkan, jika hal ini tidak dilakukan dan macet, Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan akan terkena sanksi seperti hilangnya insentif dari Kementrian Keuangan, serta turunnya nilai kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Mendagri sampai dengan penilaian Reformasi Birokrasi oleh Menpan RB.

“Selain sanksi yang berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah, sanksi juga diberikan oleh lembaga verifikasi, pejabat pengadaan, produsen atau penyedia berupa sanksi administrasi sampai denda sebagaimana diatur dalam PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri,” tutup Rudy. (RIW-BPKPKalsel/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, memastikan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXIX, berlokasi di Taman Cahaya Bumi Selamat (CBS) Kota Martapura, Kabupaten Banjar.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, kepada Abdi Persada FM pada Rabu (24/8) mengatakan, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 ini telah ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke XXIX, dalah satu kegiatannya Pameran MTQ Nasional dan Kalsel Expo. Dipilihnya Kabupaten Banjar, letaknya di Ruang Terbuka Hijau Ratu Zaleha berlokasi di tengah perkotaan dan pusat perekonomian.

“Kita sudah pertimbangan lokasi itu, karena disekitarnya terdapat pusat perbelanjaan permata, pasar tradisional, pusat kuliner dan dekat dengan tempat wisata Religi, serta beberapa Venue MTQ,” ucapnya.

Disampaikan Birhasani, dari hasil rapat koordinasi terkait persiapan Pelaksanaan Pameran MTQ Nasional Kalsel Expo 2022 di Aula Dinas KUMPP Banjar, pada Senin (22/8) siang, turut hadir pada rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Kadis Koperasi dan UKM Prov Kalsel, Kadis KUMPP Banjar, jajaran OPD terkait Pemkab Banjar dan Event organizer untuk membahas berbagai hal untuk pelaksanaan. Ia berharap event ini berjalan lancar dan sukses.

“Semoga mampu membangkitkan perekonomian di banua,” harapnya.

Birhasani menambahkan, yang juga sebagai Koordinator Bidang Pameran, nantinya Kalsel Expo akan digabung dengan Pameran MTQ, ada sebanyak 246 stand, diikuti peserta dari 34 Provinsi se Indonesia, Kementerian/Lembaga, OPD Pemprov Kalsel, Kabupaten/kota se Kalsel, BUMN/BUMD dan Perusahaan swasta, organisasi maupun pelaku UKM.

“Kami targetkan beberapa negara tetangga turut berpartisipasi, sehingga menjadi pameran bersekala Nasional, bahkan Internasional,” tutupnya

Untuk diketahui, MTQ Nasional ini akan diselenggarakan dari 12 – 22 Oktober mendatang, sedangkan untuk pelaksanaan pameran hanya berlangsung selama lima hari, yaitu 12 – 16 Oktober, jam operasional akan diberlakukan dari jam 10.00 – 22.00 WITA, pertimbangannya masih dalam kondisi pandemi COVID-19. (NHF/RDM/RH)

BANJAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan pemerintah daerah melakukan penataan kawasan kumuh bagi masyarakatnya.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalsel, Isra Ismail kepada wartawan, usai melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kepada warga Kertak Hanyar, Selasa (23/8).

“Seperti diketahui rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Jadi kita mengharapkan dengan adanya sosialisasi perda ini, maka masyarakat bisa mengetahui dan memahami tentang perumahan, khususnya bagi mereka yang memerlukan yang layak huni,” katanya.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kalsel ini menjelaskan bahwa dalam perda ini ada tiga kategori perumahan yang diatur, pertama perumahan negara, perumahan khusus dan fasilitasi perumahan.

“Kalau perumahan negara sudah jelas milik pemerintah. Kalau perumahan khusus berkaitan kalau ada bencana maka akan dibantu pemerintah. Sedangkan fasilitasi pembangunan perumahan untuk masyarakat miskin, mereka dibantu oleh Pemerintah Daerah untuk renovasinya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Isra, dalam Perda ini juga diatur terkait kawasan pemukiman yang juga perlu ditata agar tidak terkesan kumuh, dapat tertata dengan baik serta layak huni.

Sementara, Ketua RW 02 Kertak Hanyar, Ahmad Fahruji menyatakan pihaknya sangat mendukung sosialisasi perda ini agar terus dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kalsel. Ia berharap melalui kegiatan ini, komunikasi antara warga dan Wakil Rakyat bisa terjalin sehingga aspirasi masyarakat bisa disampaikan kepada pemerintah.

“Mudah-mudahan keluhan kami disampaikan kepada pemerintah dan ada bantuan lagi untuk warga,” harapnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan wisuda angkatan ke III khusus prodi keperawatan dilingkup Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Intan Martapura.

Kegiatan yang terselenggara di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Selasa (23/8) siang, juga dipenuhi tamu serta undangan. Lengkap dengan puluhan wisudawan di lokasi tersebut.

Mewakili Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel, Husnul Hatimah, mengungkapkan, dengan diluluskannya wisudawan dari program studi keperawatan ini, diharapkan bisa berkontribusi terhadap kemajuan bidang kesehatan.

“Alhamdulillah, STIKES Intan Martapura berhasil meluluskan angkatan ke III dapat membantu pemda dalam pengembangan didunia kesehatan,” ungkapnya.

Ia membeberkan, bahwa pihaknya juga telah menghibahkan lahan seluas 6 hektare di Indra Sari, Martapura, Kabupaten Banjar.

“Pemprov Kalsel memang telah ada menghibahkan lahan kepada STIKES Intan Martapura dengan harapan mereka dapat mengembangkan lagi tingkat kualitas SDM,” bebernya.

Sementara itu Ketua Yayasan Banjar Insan Prestasi, Taufik Arbain, mengatakan, sangat berterima kasih atas bantuan hibah lahan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam mendukung program studi dunia kesehatan.

“Semoga kami bisa membangun gedung serba guna dan diakui bantuan dari pemda tentu sangat berharga sekali,” ucapnya.

Di lokasi yang sama, Ketua STIKES Intan Martapura, Jubaidah, menyebut, selain gedung serba guna pihaknya berencana membangun fasilitas pendukung lainnya untuk lebih meningkatkan kapasitas dalam mengimplementasikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Nantinya diharapkan ada klinik kesehatan baik untuk praktek dalam pendidikan. Tentu, ini juga tidak lepas dari dukungan pemda secara berkelanjutan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin menghadiri acara pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalsel di Aula Bappeda Provinsi Kalsel, Selasa (23/8).

Dalam sambutannya, Muhidin yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Selatan menyampaikan berbagai upaya, yang tengah dilakukan Pemprov Kalsel dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalsel.

“Saya telah mendatangi kabupaten/kota di Kalsel untuk memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah,” paparnya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalsel disampaikan Muhidin kepada pemerintah pusat.

Muhidin berharap, pelaksanaan penurunan stunting di Kalsel mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama perusahaan di Kalsel, sehingga pelaksanaan penurunan stunting di Kalsel dapat berhasil.

Rapat Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang di wakili oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi, Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal sebagai Ketua Forum Rektor Stunting, Jelsi Natalia Marampa Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK beserta Kepala Bappeda Kalsel Ariadi.

Pendampingin ini merupakan tidak lanjut dari upaya Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam upaya penurunan stunting di Kalsel.

Hal itu disampaikan Mendagri pada rapat dalam kegiatan Gernas Bangga Buatan Indonesia (GBBI) pada Juli 2022 lalu.

Selain itu, pendampingan ini tindak lanjut dari pertemuan Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S), untuk memastikan komitmen percepatan penurunan 60 persen jumlah balita stunting di Indonesia yang tersebar di 12 provinsi prioritas. Salah satunya Provinsi Kalsel. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Capaian pendapatan negara di wilayah Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi fluktuasi kegiatan perekonomian regional. Sampai dengan 30 Juli 2022, kondisi perekonomian masih menunjukkan tren positif dengan unggulan sektor pertambangan. Pengaruh tingginya penerimaan negara yang berasal dari aktivitas pertambangan periode akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, ternyata masih berdampak pada penerimaan perpajakan pada Juli 2022, selain disebabkan oleh adanya peningkatan volume kegiatan perekonomian masyarakat.

Hal tersebut ditandai dengan kinerja pendapatan negara mencapai Rp10.929,03 miliar atau 80,76% dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 99,13 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, atau meningkat sebesar Rp5.440,58 miliar. Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Juli 2022 telah mencapai Rp10.218,15 miliar atau 81,43 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp12.548,88 miliar.

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 110,07 persen (y-o-y). Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp951,43 miliar hingga akhir Juli 2022. Angka tersebut telah melewati angka target dengan capaian 569,70 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp710,87 miliar atau 72,31 persen dari target.

Data di atas disampaikan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah, pada media briefing dikantornya, jalan D.I Panjaitan Banjarmasin, Selasa (23/8).

Di hadapan wartawan, Sulaimansyah memaparkan, Realisasi belanja negara sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp13.087, 29 miliar atau 45,93 persen dari pagu. Secara total , capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah sebesar 6,4 persen, dibanding dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

“Sementara untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp.3.900,23 miliar atau 47,52 persen dari pagu, atau turun 14,20 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun 2021, yang mencapai Rp4.541,62 miliar,” papar Sulaimansyah.

Penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, menurut Sulaimansyah, antara lain dipengaruhi kebijakan Automatic Adjustment (AA) sebagai cadangan dana pemerintah. Disamping itu, adanya kebijakan pengadaan barang dalam negeri, ikut menahan realisasi belanja barang maupun belanja modal.

Realisasi anggaran pemerintah pusat menurut jenis belanja sampai dengan Juli 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk jenis belanja pegawai direalisasikan sebesar Rp2,12 triliun, antara lain telah digunakan yang terbesar untuk belanja gaji dan tunjangan, disamping itu telah dibayarkan juga untuk gaji ke-13 tahun 2022 serta tukin 50 persen.

Selanjutnya untuk belanja barang telah direalisasikan sebesar Rp1,27 triliun dengan pemanfaatan untuk pemenuhan belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan kantor (gedung, peralatan mesin, dll), belanja bantuan pemerintah serta untuk langganan daya dan jasa.

Untuk belanja modal telah direalisasikan sebesar Rp503,6 milyar dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan jalan strategis 40,84 kilometer, rehabilitasi jalan 39,4 kilometer, penggantian jembatan 99,55 meter, pembangunan bangunan pengendali banjir 1,06 kilometer, pemeliharaan bangunan pengendali banjir 12,65 kilometer, prasarana air baku Tapin 6,5 kilometer, dan lainnya.

Sedangkan untuk jenis belanja bantuan sosial telah direalisasikan sebesar Rp9,97 miliar dengan pemanfaatan untuk pemberian beasiswa pendidikan kepada 913 mahasiswa.

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir Juli 2022, tercatat sebesar Rp9.187,05 milyar atau 45,29 persen dari pagu. Jika dibandingkan dengan realisasi bulan Juni 2022, lebih rendah dengan selisih sebesar 2,69 persen. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan Juli 2022 masing-masing telah mencapai Rp1.938,32 miliar (25,18 persen pagu) dan Rp4.575,89 miliar (61,11 persen).

“Untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai dengan akhir Juli 2022 di wilayah Kalimantan Selatan, juga tidak terlalu tinggi. Yakni telah direalisasikan sebesar Rp1.619,24 miliar atas 45,20 persen dari pagu, yang berasal dari DAK Fisik dan non Fisik. Sedangkan penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan telah mencapai Rp1.002,21 miliar atau sebesar 70,26 persen dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi 28,40 persen dari periode yang sama tahun lalu, yang dapat mencairkan dana desa senilai Rp780,56 miliar,” tutupnya. (RIW-DJPbKalsel/RDM/RH)

BANJARBARU – Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Direktorat Jendral Potensi Pertahanan menggelar pembinaan sumber daya manusia untuk penguatan komponen pendukung pertahanan negara, bagi warga lain unsur warga negara di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Selasa (23/8).

Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pelajar, menwa mahasiswa, organisasi pemuda, pegawai swasta hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, menyampaikan bentuk apresiasinya terhadap kegiatan yang dinilai dapat memperkokoh aspek ketahanan negara.

Apalagi diakuinya, Kalsel menjadi pintu gerbang IKN Nusantara akan mengalami lonjakan penduduk hingga jutaan orang.

“Perpindahan penduduk serta konektivitas antar wilayah juga memunculkan tantangan baru yang perlu mendapat perhatian khususnya dalam aspek pertahanan dan keamanan kita,” ucapnya.

Selain itu disebutkannya, sebagai pintu gerbang, kegiatan ini juga memiliki peran strategis terhadap Kalsel yang kemungkinan sangat rentan terhadap ancaman non militer yang bersifat multi dimensi.

“Beberapa diantaranya seperti potensi konflik konsentral, isu, sara, narkoba, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu Direktur Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jendral Potensi Pertahanan pada Kementerian Pertahanan Nasional, Brigjen TNI Fahrid Amran, mengatakan saat ini di Kalsel sudah merekrut dan membina 2500 komponen cadangan (komcad).

“Sekitar tiga bulan lalu, Alhamdulillah sudah merekrut dan membina 2500 komcad, jadi ini mau tutup masa pendidikan Komcad dan nanti akan kita geser ke Jawa Barat,” ujarnya.

Komcad dijelaskannya, adalah sebuah pasukan cadangan militer atau sebuah organisasi militer yang terdiri dari warga negara yang menggabungkan peran militer dengan karir sipil.

Setelah lulus dari seleksi, anggota komcad yang berusia 18 sampai 35 tahun ini akan mengikuti pendidikan selama tiga bulan (600 jam), dan akan dilepas kembali ke masyarakat setelahnya.

“Bagi mereka yang ingin masuk TNI Polri, juga bisa, atau mau masuk menjadi karyawan swasta juga bisa, karena komcad ini untuk membentuk pribadi karakter dan berjiwa pemimpin, hasilnya akan berbeda antara yang pernah ikut komcad dan tidak,” jelasnya.

Selain itu, Kasiter Korem 101/Antasari Kolonel Kav Dicky Armunantho Mulkan mengatakan antusiasme komcad di Kalsel saat ini masih lebih banyak untuk ASN dan karyawan swasta. Sementara untuk tingkat pelajar dan mahasiswa masih kurang.

Biasanya dimanfaatkan oleh anggota Satpol PP hingga perusahaan pengamanan.

“Untuk pelajar masih sedikit sekali, padahal pola rekrutmen dan persyaratan masuk komcad ini mirip saja dengan masuk TNI jadi bagi yang sudah pernah mengikuti seleksi komcad pasti akan lebih mudah saat mengikuti seleksi masuk TNI,” ujarnya.

Komcad mata Kolonel Kav Dicky dibiaya oleh pemerintah atau gratis hingga perlengkapannya. Perusahaan swasta yang memanfaatkan Komcad ini mendapatkan pendidikan gratis bagi karyawannya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK mendatangkan “Sang Raja Dangdut” Rhoma Irama guna menghibur masyarakat. Rencananya, hiburan rakyat yang bertema “Nada dan Dakwah” ini akan digelar di Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada Sabtu (27/8).

“Selain untuk merayakan perkawinan cucu, ini juga panggung hiburan untuk memperingati Hari Jadi ke-72 Provinsi Kalsel serta HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekan RI,” kata Supian HK, Selasa (23/8).

Supian HK mengungkapkan terkait pengamanan, pihaknya telah bekerjasama dengan jajaran Polri dan TNI yang ada di wilayah Danau Panggang.

“Rencananya ada ratusan anggota kepolisian dan TNI, ditambah relawan yang akan hp melakukan pengamanan dalam kegiatan itu,” katanya.

Supian HK menambahkan kegiatan tersebut juga disesuaikan dengan kultur religi Urang Banjar. Selain ada hiburan juga ada tausyiah.

Supian HK juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin menyaksikan hiburan rakyat tersebut untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban sehingga penyelenggaraan kegiatan berjalan lancar. (NRH/RDM/RH)