Potensi Atlet Marching Band Kalsel Siap Dilibatkan ke Kejurnas 2023 dan Pra PON 2024

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalsel bakal mengikutsertakan drum (marching) band dalam gelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) pada 2023. Tak tanggung-tanggung, Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 juga dilibatkan.

Menyikapi adanya hal ini, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, melalui Staf Ahli bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, mengungkapkan, turut mendukung upaya ini. Seiring pula telah mendapat apresiasi penuh dari kepala daerah.

Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

“Tentu ini tidak lepas dari dukungan dari Gubernur Kalsel dalam memberikan perhatiannya kepada atlet berbakat drum band ini,” ujarnya usai membuka kegiatan pelatihan bagi pelatih nasional tingkat dasar dilingkup Pengprov PDBI Kalsel yang diselenggarakan di Kiram Park, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Rabu (31/8).

Sebagai kontribusi, ungkap dia, Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan dana hibah bagi Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kalsel sebagai tindaklanjut dalam mengembangkan potensi dan kemampuan agar pada pelaksanaan Kejurnas 2023 dan PON 2024 mampu membawa pulang gelar juara.

“Ini salah satu bentuk kontribusi kami dari Pemprov Kalsel dan kegiatan pelatihan ini gratis karena dibiayai oleh pemerintah. Semoga, dengan pelaksanaan tersebut dapat secara matang nanti mengejar gelar juara,” harapnya.

Sementara itu, Kabid Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel, Fitri Hernadi, mengungkapkan, perlu dukungan serius agar atlet drum (marching) band terus berkembang salah satunya langkah nyata stimulus bantuan alokasi dana hibah bagi mereka. Tujuannya, agar organisasi yang membina kelompok ini terus tumbuh bahkan mampu berkontribusi terhadap prestasi di Indonesia terutama di banua.

“Drum band ini animo antusiasnya sangat luar biasa dan melihat potensi mereka serta telah resmi mempunyai kepengurusan sehingga patut dianggarkan dalam bentuk dana hibah agar pengembangannya lebih maju lagi,” paparnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Pengprov PDBI Kalsel, Mujiyat, berterima kasih serta mengapresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Pemprov dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam memberikan ruang pengembangan potensi dalam menyiapkan bibit berprestasi untuk bisa melaju ke tingkat Kejurnas 2023 dan Pra PON 2024.

Ketua Pengprov PDBI Kalsel Mujiyat (tengah) saat diwawancarai terkait pelaksanaan pelatihan yang digelar PDBI

“Tentu saja ini menjadi penyemangat dalam diri kami untuk memberikan kepercayaan diri agar kegiatan PDBI dapat berkembang dan lebih besar lagi serta berprestasi,” jelasnya.

Selain bakal mengikutsertakan atlet marching (drum) band ke tingkat nasional baik Kejurnas dan Pra PON, sebagai persiapan dalam meningkatkan kapasitas keahlian pengembangan potensi diri, Pengprov PDBI Kalsel dan Pemprov Kalsel mengadakan pelatihan bagi pelatih nasional yang digelar selama lima hari, mulai Rabu 31 Agustus sampai Minggu 4 September 2022.

“Ada sekitar 60 orang yang ikut dalam kegiatan ini tersebar se Kalsel dan harapnnya setelah mendapatkan pelatihan ini dapat diaplikasikan serta membagi ilmu kepada rekan-rekannya dimasing-masing daerah nanti,” pungkas Ketua Pengprov PDBI Kalsel, Mujiyat. (RHS/RDM/RH)

Mengabdi Puluhan Tahun, 600 ASN Pemprov Kalsel Dianugerahi Satyalancana Karya Satya Dari Presiden RI

BANJARBARU – Sebanyak 600 Aparatur Sipil Negera di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2022 dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kehormatan ini diberikan, atas pengabdian para ASN, selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

Penghargaan disematkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Hatimah, didampingi Ketua DPRD Provinsi Kalse, Supian HK, di gedung Idham Khalid Banjarbaru, Rabu (31/8) siang.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Hatimah, mengucapkan selamat kepada penerima Satyalencana Karya Satya. Baik yang hadir langsung sebanyak 300 orang, maupun 300 orang lainnya yang mengikuti kegiatan secara daring.

“Kepada para penerima Satyalancana Karya Satya, saya ucapkan selamat. Semoga, penganugerahan tanda kehormatan ini, semakin mendorong semangat kita, untuk memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” harap Gubernur.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Gubernur juga mengatakan, bahwa melalui Satyalancana ini, negara ingin menumbuhkan kebanggaan dan sikap keteladanan dari kalangan ASN.

“Oleh karena itu, siapapun yang menerima tanda kehormatan, maka sesungguhnya mereka juga memiliki tanggung jawab moral untuk memelihara penghargaan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menerima tanda kehormatan, maka hargailah dengan meningkatkan prestasi kerja, kedisiplinan dan keteladanan”, tutupnya.

Diantara para penerima tanda kehormatan itu, adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Kalsel, Fajar Desira, yang menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya atas pengabdian selama 30 tahun. (RIW/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Apresiasi Keingintahuan Mahasiswa FE ULM Akan Tugas dan Fungsi DPR

BANJARMASIN – Puluhan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, menggelar dialog ke DPRD Banjarmasin, terkait tugas dan fungsi DPR.

Suasana dialog di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali, kepada wartawan pada Rabu (31/8) mengatakan, para mahasiswa ini ingin mengetahui tugas dan fungsi di DPR, baik sebagai pengawasan, anggaran dan legislasi, sehingga pihaknya memberikan pemaparan dalam pertemuan tersebut.

“Dari hasil diskusi mereka sangat antusias bertanya, ini sangatlah diapresiasi,” ungkapnya

Disampaikan Matnor, dialog ini merupakan kegiatan positif, sehingga pihaknya telah memberikan penjelasan secara panjang dan lebar, seperti tugas dan fungsi DPR, yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, kemudian membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah, dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

“Peran mahasiswa merupakan elemen penting di masyarakat, yakni regenerasi calon pemimpin,” harap Matnor

Hal senada juga disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, dijelaskannya, melalui di perguruan tinggi ini para mahasiswa dan mahasiswi dapat lebih aktif untuk belajar serta mengetahui cara memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kemajuan pembangunan di daerah.

“Semoga kedepan mereka menjadi legislator,” tutupnya.

Foto bersama Unsur Pimpinan DPRD Banjarmasin, dengan Mahasiswa FE ULM

Untuk diketahui, Badan Legislatif Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, menggelar sharing di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin, dengan mengangkat tema “Meningkatkan Potensi Badan Legislatif Mahasiswa Guna Terciptanya Generasi Yang Berintegritas dan Berkualifikasi”. (NHF/RDM/RH)

Dekranasda Kalsel Gelar Pelatihan Pewarnaan Alam Kain Sasirangan

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengrajin sasirangan di Banua ini, maka Dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Pelatihan Pewarnaan Alami Kain sasirangan Se Kalimantan Selatan, di Gedung Dekranasda Kalimantan Selatan, Rabu (31/8).

Ketua Dekranasda Kalimantan Selatan Raudatul Jannah Sahbirin Noor diwakili Ketua Harian Dekranasda Kalimantan Selatan Mahyuni membuka secara langsung pelatihan tersebut.

Ketua Harian Dekranasda Kalsel Mahyuni

“Dengan adanya pelatihan pewarnaan alami sasirangan ini, maka para pelaku industri kain sasirangan di Provinsi Kalimantan Selatan ini, memiliki keperdulian terhadap lingkungan,” ucap Ketua Dekranasda Kalimantan Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Mahyuni.

Mengingat, lanjutnya, pewarnaan alami ini lebih ramah lingkungan. Begitu juga dengan ketersediaan bahan baku alami cukup tersedia di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pelatihan ini diikuti perwakilan pengrajin sasirangan yang ada di 13 Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan Pewarnaan Alami Kain Sasirangan Dekranasda Kalimantan Selatan Siti Hasanah mengatakan, pewarna alami ini lebih disukai pasar nasional serta internasional, oleh karena itu pengrajin sasirangan di Kalimantan Selatan diminta menggunakan pewarna alami tersebut.

Ketua Panitia Pelatihan Pewarnaan Alami Kain Sasirangan Dekranasda kalsel Siti Hasanah

“Dilaksanakan pelatihan pewarnaan alami kain sasirangan ini, untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi para pengrajin sasirangan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Mengingat, lanjutnya, saat ini pewarnaan alam lebih disukai oleh pasar nasional maupun internasional.

“Oleh karena itu, para pengrajin kain sasirangan di Provinsi Kalimantan Selatan diminta, untuk menggunakan Pewarnaan Alami untuk produk kain sasirangan mereka tersebut. Untuk memenuhi selera pasar saat ini,” ucap Siti Hasanah. (SRI/RDM/RH)

DPRD Kalsel Dorong Disdikbud Wujudkan SMKN Berstatus BLUD

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mewujudkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan salah satu pertimbangan SMKN didorong berstatus BLUD karena pada saat ini ada banyak SMKN yang telah melakukan praktik-praktik kerja industri yang tentu saja dapat memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan kejuruan yang dilaksanakan di SMKN tersebut yang biasanya yang dapat memberikan pendapatan bagi sekolah.

“Agar pendapatan ini dapat digunakan kembali oleh sekolah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di SMKN maka status sekolah ini harus segera diubah menjadi BLUD karena jika tidak diubah statusnya maka dana yang dihasilkan dari layanan jasa yang diberikan ini, statusnya tidak jelas,” katanya kepada wartawan, Selasa (30/8).

Oleh karena itu, lanjut Firman, pihaknya melakukan studi komparasi ke SMKN 27 Jakarta dalam rangka studi komparasi untuk mematangkan persiapan sembilan sekolah di Kalsel yang rencananya ditetapkan statusnya menjadi BLUD. Menurutnya, SMKN 27 Jakarta sudah hampir 4 tahun berstatus menjadi BLUD yang tentu saja memiliki pengalaman cukup panjang untuk dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan BLUD sekolah di Kalsel.

“Apa yang menjadi tujuan dari BLUD itu sudah sangat jelas terlihat di SMKN 27 Jakarta dimana mereka sudah memberikan layanan jasa kepada pihak lain dan kemudian dana yang diperoleh dari layanan jasa tersebut dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan di sekolah tersebut,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Firman menilai hal tersebut sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah karena kalau bisa terlaksana dengan baik maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak lagi sepenuhnya bergantung dari APBD setempat.

“Akan tetapi sekolah dapat menyelenggarakan berbagai upaya untuk peningkatan kualitas sekolah itu dengan menggunakan dana yang diperoleh dari layanan jasa yang diberikan oleh sekolah,” terangnya

Untuk diketahui, Pemprov Kalsel melalui Disdikbud sedang mempersiapkan beberapa SKMN yang akan menjadi BLUD yaitu SMKN 2 Banjarmasin, SMKN 3 Banjarmasin, SMKN 4 Banjarmasin, SMKN 5 Banjarmasin, SMKN 2 dan SMKN 3 Banjarbaru, SMKN 1 Martapura, SMKN 2 Amuntai serta SMK PP Negeri Pelaihari. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Buka Pelatihan CPNS Golongan III dan II

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pembukaan Pelatihan dasar untuk CPNS golongan III angkatan 21 sampai dengan 27, serta golongan II angkatan 7 sampai dengan 16 ini, dilaksanakan di aula BPSDMD Provinsi Kalsel, Rabu (31/8).

Sekdaprov Kalsel saat membuat diklat CPNS

Dalam sambutannya, sekretaris daerah provinsi kalsel roy rizal anwar menyampaikan, dirinya mengharapkan seluruh peserta diklat CPNS dapat memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik mungkin, untuk diterapkan kedepannya. proses untuk menjadi PNS sangatlah sulit dari tahun ke tahun, untuk itu, peserta diklat yang sudah lulus CPNS diharapkan, dapat menjadi pelayanan masyarakat yang baik.
“Manfaatkan sebaik mungkin diklat ini, maknai sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai Abdi Negara. Proses awal CPNS sangatlah sulit dari tahun ketahun,” ungkap Roy.

Roy menambahkan, pihaknya meminta kepada seluruh CPNS lingkup Provinsi Kalsel, untuk bersungguh sungguh dalam menerapkan kewajiban pegawai negeri, dikarenakan pegawai negeri harus menjalankan amanat rakyat sebagai tempat pelayanan terdepan dan terbaik. Saat CPNS menentukan untuk menjadi PNS, maka mereka harus menjalankan kewajiban, yang sudah tertuang didalam amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

“Saya meminta peserta CPNS untuk tidak memandang Diklat CPNS sebagai formalitas, namun harus mengikuti sungguh – sungguh untuk mengoptimalkan tata organisasi Pemerintahan, para peserta diklat harus menyadari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengikuti sejumlah aturan – aturan kepegawaian,” tutup Roy.

Untuk diketahui, pada pelaksanaan diklat calon pegawai negeri sipil (CPNS). golongan III angkatan 21 sampai dengan 27, serta golongan II angkatan 7 sampai dengan 16 ini, diikuti sebanyak 720 CPNS, yang terdiri dari 280 CPNS golongan III angkatan 21 sampai dengan 27, dan 440 CPNS golongan II angkatan 7 sampai dengan 16. (MRF/RDM/RH)

UPPD Banjarmasin I Gencar Sosialisasikan Pembayaran PKB

BANJARMASIN – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin I bekerjasama dengan Polda Kalsel serta Jasa Raharja kembali melakukan sosialisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di halaman kantor UPPD Banjarmasin I di Jalan Ahmad Yani KM 5,5 Banjarmasin, Selasa (30/8) sore.

Suasana Sosialisasi Pembayaran PKB oleh UPPD Banjarmasin I

Kepala UPPD Banjarmasin I, Anni Hanisyah mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar membayar PKB tepat waktu karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan di Banua.

“Sekarang dengan adanya sosialisasi ini, kepatuhan masyarakat semakin meningkat,” katanya kepada wartawan.

Bagi kendaraan roda dua maupun roda empat yang mati masa berlaku pajaknya, menurut Anni, disediakan Kedai Samsat Bergerak untuk mempermudah masyarakat yang ingin membayar pajak.

“Kami tidak memaksa karena sifatnya sosialisasi saja. Namun jika mereka mau membayar pada saat itu, kami sediakan Kedai Samsat Bergerak,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu warga yang mendapatkan sosialisasi, Yazid menilai adanya sosialisasi dan disediakannya Kedai Samsat Bergerak ini sangat membantu karena memudahkan Wajib Pajak untuk membayar pajak di luar jam kerja.

“Kebetulan lewat di sini, sebelum habis masa berlaku pajak, saya sekalian saja bayar pajak di Kedai Samsat Bergerak dan memang sangat membantu memudahkan membayar pajak,” ucapnya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, UPPD Banjarmasin I juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pembayaran PKB agar tepat waktu sekaligus memberikan edukasi terkait kelengkapan berkendara dan juga pembagian brosur layanan unggulan di Samsat, seperti Kedai Samsat Bergerak, Samsat Keliling dan juga SIGNAL. (NRH/RDM/RH)

Raperda Perizinan Berusaha Diharapkan Buka Peluang Investasi di Kalsel

BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Diharapkan dapat membuka peluang investasi perusahaan-perusahaan besar di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pansus Raperda tersebut, Siti Nortita Ayu Febria kepada wartawan, Selasa (30/8).

Wakil Rakyat yang akrab disapa Tatum ini mengungkapkan dari hasil konsultasi Pansus ke Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, pihak BKPM mendukung pembentukan Raperda Tentang Perizinan Berusaha.

“Kami ingin meminta masukan dari BKPM terhadap Raperda ini. Dari BKPM menyampaikan bahwa ada beberapa pertanyaan dari anggota Pansus yang sudah diakomodir bahwa boleh saja aturan-aturan yang ingin ditambahkan itu dimasukkan ke dalam Perda dan BKPM sangat mendukung pembentukan Raperda Perizinan Berusaha,” katanya.

Ditambahkan Tatum, Pansus berharap dengan adanya Perda Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini nantinya dapat membuka peluang investasi dari perusahaan-perusahaan besar di Kalsel.

“Kami berharap dengan adanya Perda Perizinan Berusaha yang berbasis OSS dapat memberikan kemudahan-kemudahan perizinan serta masuknya perusahaan-perusahaan penyangga untuk Kalsel dengan menyuntikkan investasi di provinsi kita,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Investasi atau BKPM RI, Senin (29/8/2022). Pansus yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila diterima Perwakilan dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi BKPM, R Leidy Novanda. (NRH/RDM/RH)

Tutup Turnamen Paman Birin Thropy V, Gubernur Cetak Satu Gol

BANJARBARU – Tim sepak bola Paman Birin All Star yang dikapteni Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengalahkan tim sepak bola Bank Kalsel dengan skor 4 gol tanpa balas dalam laga eksibisi, di Lapangan Murjani, Banjarbaru, Selasa (30/8).

Foto bersama tim Paman Birin All Star bersama Tim Bank Kalsel

Dalam laga tersebut, Gubernur akrab disapa Paman Birin berhasil mencetak satu gol. Sementara 3 gol lainnya disarangkan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Komandan Lanal Banjarmasin dan Danrem 101 Antasari.

Laga eksebisi itu sekaligus menutup Turnamen Sepak Bola Paman Birin Thropy Cup V 2022 U-40 antar kelurahan se kota Banjarbaru yang dimenangkan tim dari kelurahan Loktabat Utara melalui drama adu penalti, dalam laga final melawan kelurahan Loktabat Selatan.

“Selamat atas kemenangan yang telah diraih oleh tim Loktabat Utara,” ucap Paman Birin sembari menyerahkan piala kemenangan, didampingi Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono.

Kemenangan ini merupakan kali kedua berturut-turut dari kesebelasan Loktabat Utara.

Kepala Dispora Kalsel, Hermansyah, menilai hal ini menunjukkan tekad dan semangat para pemain masih sangat besar untuk mempertahankan juara meski di usia yang sudah tidak muda.

“Ini sesuai dengan apa yang diinginkan Gubernur kita, yakni selalu semangat dalam berolahraga,” tuturnya.

Sementara itu tim pelaksana, Pengayom Bayu Aji, mengaku bersyukur atas kesuksesan turnamen kelima yang diikuti 16 kelurahan se kota Banjarbaru ini.

“Alhamdulillah selama kurang lebih dua pekan pelaksanaan dan hari ini final berjalan sukses,” ungkapnya.

Mewakili panitia, Bayu sangat berterima kasih kepada Gubernur Kalsel Paman Birin, dan antusias masyarakat terutama para peserta turnamen.

Ia membeberkan, pihaknya akan merancang pertandingan yang lebih besar pada Turnamen Paman Birin Trophy ke VI 2023 mendatang.

“Kita akan rancang untuk se-Banjarbakula, semoga bisa terlaksana,” bebernya. (SYA/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Tetapkan Judul Raperda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

BANJARMASIN – Ketua Panitia Khusus Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing DPRD Banjarmasin, Gusti Yasni Iqbal, kepada wartawan pada Selasa (30/8) mengatakan, dari hasil rapat pembahasan telah disepakati Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang sebelumnya berjudul Retribusi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing.

Ketua Pansus Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing DPRD Banjarmasin, Gusti Yasni Iqbal

“Hasil rapat ini kita sepakat samakan persepsi judul,” ujarnya

Disampaikan Gusti Yasni, dalam pembahasan Raperda ini, untuk penetapan besaran Retribusi dikenakan bagi tenaga kerja asing di kota ini, sebesar 100 dolar pertahun, sehingga bagi yang tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar, maka dikenakan sanksi deportasi.

“Tidak ada denda, bagi yang tidak bayar, tenaga asing langsung dideportasi,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Kabid Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Sri Rusnani menjelaskan, dari data yang dimiliki, jumlah pekerja asing di Kota ini hanya sebanyak 10 orang, yang tersebar di beberapa perusahaan. Dengan adanya Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tentu akan semakin memperkuat dalam menerapkan penarikan retribusi tersebut

Kabid Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Sri Rusnani

“Pembahasan raperda ini sifatnya untuk harmonisasi, dalam menambah pendapatan asli daerah,” tutupnya

Untuk diketahui, rapat Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tenaga Kerja Asing, berlangsung di ruang Komisi I DPRD Banjarmasin. Dipimpin Ketua Pansus Gusti Yasni Iqbal, beserta seluruh anggota Pansus baik Legislatif dan Eksekutif, dihadiri perwakilan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan UMKM Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Exit mobile version