DPRD Banjarmasin Minta Satpol PP Segera Tertibkan THM Yang Langgar Jam Operasional

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin, meminta Satuan Polisi Pamong Praja segera menertibkan Tempat Hiburan Malam, yang melanggar jam operasional.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Faisal Heriyadi, kepada wartawan pada Selasa (30/8) petang menjelaskan, dari hasil rapat dengar pendapat dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah, pihaknya meminta melakukan pengawasan lebih intens dilapangan, terutama Tempat Hiburan Malam, yang dinilai masih ada melanggar jam operasional jam tutupnya.

Suasana RDP Komisi I DPRD Banjarmasin bersama Satpol PP Banjarmasin, sekaligus audiensi HMI Banjarmasin

“Kita ingin ada tindakan yang tepat, dan cepat, karena sudah jelas dalam aturan jam operasional THM buka jam 00.00 – 02.00 WITA, tapi ada yang melanggar,” katanya

Faisal menyampaikan, dengan adanya tindakan tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin ini, tentu berdampak membuat pengusaha lebih berhati-hati, dan akan mentaati Perda yang telah diberlakukan.

“Satpol PP minta ada solusi sinkronisasi di beberapa SKPD lain seperti Disbudporapar dan DPMTSP,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin, mengatakan, dari hasil rapat ini pihaknya siap untuk menegakkan peraturan daerah, terutama di Tempat Hiburan Malam. Namun personel yang dimiliki hanya sekitar 200 orang lebih, sehingga masih mengalami kekurangan, karena idealnya sebanyak 350 orang.

Kepala Satpol PP Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin

“Kami terus berupaya memberikan kerja terbaik dilapangan,” pungkasnya

Untuk diketahui, Komisi I DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat bersama Satpol PP Banjarmasin, sekaligus audiensi dengan HMI Banjarmasin, di ruang Komisi I DPRD Banjarmasin. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Faisal Heriyadi, didampingi Wakilnya Hariya Sisar dan seluruh anggota Dewan Banjarmasin, dihadiri Kepala Satpol PP Banjarmasin Ahmad Muzaiyin dan Ketua HMI Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

DPRD Kalsel Harapkan Pembagian STB Tepat Sasaran

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan pembagian bantuan Set Top Box (STP) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) bisa tepat sasaran.

Harapan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias kepada wartawan, Selasa (30/8).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan dari informasi yang didapatkan saat Komisi I DPRD Kalsel berkunjung ke Direktorat Jenderal Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia pada Jum’at (26/8/2022) disebutkan bahwa Kalsel mendapatkan sekitar 45.133 unit STB untuk tahap pertama yang dibagikan kepada RTM di 13 kabupaten dan kota.

“Pemerintah telah menyiapkan 1 juta unit STB. Sementara penyelenggara multipleksing berkomitmen menyediakan kurang lebih 4 juta unit STB,” katanya.

Menurut Rachmah, hasil kunjungan ke Kementerian Kominfo ini akan menjadi bahan masukan bagi Komisi I DPRD Kalsel untuk melakukan monitoring ke kabupaten/kota di Kalsel.

“Hal ini dapat menjadi bahan kami untuk monitoring ke kabupaten/kota,” tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah memberlakukan televisi analog ke digital atau analog switch off (ASO) sejak 30 April 2022. ASO dilakukan secara bertahap dan rencananya akan mencapai 100 persen pada 2 November 2022. (NRH/RDM/RH)

Indonesia dan Thailand, Resmikan Pembayaran Kode QR Lintas Negara

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) pada Senin (29/8) meresmikan implementasi kerja sama pembayaran berbasis QR Code lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Thailand.

Kerja sama ini diawali dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021, yang telah berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara.

Melalui inisiatif ini, masyarakat di wilayah Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang terdapat pada gawai dengan memindai Thai QR Codes dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam melakukan transaksi pembayaran di merchant.

Lebih lanjut, BI dan BoT juga menyepakati inisiasi kerja sama transfer antarnegara (cross border transfer) melalui fast payment. Kedua bank sentral akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait inisiatif tersebut.

“Inisiatif untuk mendorong digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas negara merupakan agenda prioritas dalam pembahasan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dan Pertemuan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada April 2022. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menghubungkan pembayaran lintas negara melalui interkoneksi QR Code nasional antar kedua negara. Bagi Indonesia, inisiatif ini juga merupakan milestone Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 yang akan diintegrasikan dengan kerangka kerja sama dalam mendorong penggunaan mata uang lokal”, ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Inisiatif ini, menurut Perry, dipandang dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna transaksi pembayaran lintas negara serta memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi, mempromosikan ekonomi digital dan inklusi keuangan, serta memperkuat stabilitas makro ekonomi melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih luas.

Lebih lanjut, Gubernur Bank Sentral Thailand, Sethaput Suthiwartnarueput, juga menyampaikan, kerja sama yang juga merupakan bagian dari ASEAN Payment Connectivity Initiative ini, menunjukan komitmen bersama untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pembayaran lintas negara yang semakin inklusif.

QR cross border memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui QR Code secara instan, aman, dan efisien. Ke depan, kerja sama pembayaran lintas negara akan diintegrasikan dengan fast payment systems yang terdapat pada kedua negara, Indonesia’s BI-FAST dan Thailand’s PromptPay, yang telah memiliki lebih dari 70 juta pengguna.

Konektivitas pembayaran antara Indonesia dan Thailand akan menyediakan real-time cross border fund transfer untuk pekerja migran, ekspatriat, dan usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) dalam melakukan transfer lintas negara secara efisien. Melalui inisiatif tersebut, konektivitas pembayaran di ASEAN akan semakin inklusif kedepannya.

Inisiatif linkage sejalan dengan komitmen G20 dalam roadmap pembayaran lintas negara untuk menciptakan sistem pembayaran antar negara yang lebih cepat, murah, transparan, dan inkusif. Hal ini juga merupakan langkah nyata untuk mendukung terciptanya ekosistem sistem pembayaran ASEAN yang terhubung dan interoperable dalam memperkuat pemulihan ekonomi.

Inisiatif linkage ini dilakukan melalui kolaborasi perwakilan industri kedua negara yang berada di bawah pengelolaan bersama BI dan BoT. Melalui peluncuran ini, BI dan BoT mendorong partisipasi seluruh pengguna dari Indonesia dan Thailand untuk mendukung ekosistem pembayaran lintas negara. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)

Targetkan Juara Umum MTQ Nasional, Kafilah Kalsel Unjuk Kemampuan di Hadapan Paman Birin

BANJAR – Kurang lebih satu bulan lagi, perhelatan akbar MTQ Nasional ke-29 digelar di Bumi Lambung Mangkurat. Tepatnya pada 10-19 Oktober 2022. Sebagai tuan rumah, tentu tidaklah heran jika Kafilah Kalimantan Selatan, ditargetkan mampu meraih posisi juara umum.

Salah satu anggota Kafilah Kalsel unjuk kebolehan

Target juara umum itu, kembali disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, saat Kafilah Kalsel melakukan try out MTQ Nasional XXIX, di Madrasah Darussalam Tahfidz dan Ilmu Al-Qur’an Martapura, kabupaten Banjar, pada Selasa (30/8).

Gubernur Kalsel saat hadiri try out Kafilah Kalsel

“Menjadi juara umum adalah target yang realistis, melihat kiprah dan prestasi Kafilah Kalsel diberbagai gelaran MTQ tingkat nasional,” ujar Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu.

Paman Birin meyakini, dengan kerja keras, dan persiapan yang matang Kafilah Kalsel dapat meraih prestasi tertinggi pada MTQ Nasional nanti.

“Try out ini juga menjadi ajang uji mental bagi Kafilah Kalsel, untuk dapat bersaing dengan kafilah lainnya dari seluruh Indonesia. Jika ada kekurangan pada saat ujicoba ini, saya harapkan dapat diperbaiki pada pelatihan berikutnya,” harapnya.

Selanjutnya Gubernur berpesan, agar Kafilah Kalsel terus berlatih dengan tekun, dan tetap menjaga kesehatan dan performa terbaik, sehingga dapat tampil maksimal dan memberikan prestasi terbaik bagi Kalsel.

Sementara itu di tempat terpisah, kepada Abdi Persada FM, Sekretaris Umum LPTQ Provinsi Kalsel, Ahmad Bugdadi mengatakan, ajang try out ini menguji konsentrasi para peserta, agar tetap dapat fokus selama pertandingan.

“Tampil di depan ribuan orang, dan dinilai langsung, bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk itu perlu kesiapan mental, agar peserta tetap dapat fokus pada hafalan atau bacaan Al Qur’an. Dengan begitu, target prestasi terbaik sesuai harapan Paman Birin, dapat tercapai,” ujar Bugdadi.

LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, sejak 25-31 Agustus 2022, melakukan pelatihan terpadu kepada 57 anggota terbaik dari Kafilah Kalimantan Selatan. Pelatihan dilakukan secara intensif di bawah pengawasan pelatih berpengalaman, di salah satu hotel berbintang di kota Banjarbaru.

“Ini adalah pelatihan kedelapan terhitung sejak tahun 2021. Setelah ini akan ada pelatihan lanjutan, dengan 54 orang terbaik, hasil seleksi pada pelatihan kali ini,” tutup Bugdadi. (RIW/RDM/RH)

Sumbang IHK 6,65 Persen, Inflasi Kotabaru Masuk Deretan Nasional

BANJARBARU – Perkembangan inflasi di beberapa daerah di Indonesia yang secara nasional, Kabupaten Kotabaru, masuk dalam deretan tersebut. Bahkan Indeks Harga Konsumen (IHK) kini berada dikisaran 6,65 persen. Bahkan tercatat mengalami inflasi diatas target 2022.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, menuturkan, dampak pemicu terjadinya inflasi di daerah itu dikarenakan adanya kenaikan komoditi seperti cabai rawit, bawang merah dan ikan tongkol. Sedangkan penyebab lainnya dipengaruhi oleh angkutan udara dan rokok kretek.

“Ini menjadi perhatian kita semua, kalau dilihat dari Januari – Juli 2022 andil untuk inflasi beberapa daerah di 20 kota se Indonesia memang berasal dari beberapa komoditi kebutuhan pokok dan tarif transportasi udara,” ujarnya dalam penyampaian secara virtual pada kegiatan rakoor nasional singkronisasi program inflasi bersama Menko Marves dan Mendagri, di Command Center Setdaprov Kalsel, Selasa (30/8) siang.

Pemicu lainnya lagi yang menyebabkan inflasi di 20 daerah termasuk Kotabaru, sebut Margo, juga melibatkan kebutuhan pangan, penggunaan energi dan bahan bakar rumah tangga.

“Termasuk premium, minyak goreng, bawang merah, cabai rawit (merah) dan angkutan udara. Artinya apabila tidak mau terjadinya inflasi secara besar-besaran harus dapat mengendalikan lima komoditas yang disebutkan,” ungkapnya.

Sesuai arahan Mendagri Tito Karanvian, secara khusus Pemerintah Provinsi Kalsel tentu turut berkewajiban untuk bisa menekan sekaligus mampu menurunkan inflasi ini. Meski hanya berada didalam satu daerah yakni Kotabaru. Namun, angka tersebut sangat perlu diwaspadai.

Menyikapi itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira, mengungkapkan, bakal memasukkan isu inflasi tersebut ke dalam daftar program skala prioritas kepala daerah agar dapat diselesaikan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira didampingi Kepala Kantor Perwakilan BI Kalsel, Imam Subarkah saat diwawancarai terkait inflasi

“Baik berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel,” ucapnya.

Bahkan, lanjutnya, akan mengeluarkan Belanja Tak Terduga (BTT) apabila diperlukan dalam mengentaskan inflasi di Kalsel.

“Penanganannya sama seperti pandemi COVID-19 sebenarnya. Untuk program jangka pendeknya bagi pemda tadi soal cabai merah dan bawang merah, tentu dapat melibatkan TNI/Polri untuk kepentingan masyarakat melalui menanam yang dapat dimulai di pekarangan rumah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel, Imam Subarkah, mengungkapkan, selain Kabupaten Kotabaru, Tabalong serta Kota Banjarmasin ternyata juga tercatat ikut mengalami inflasi.

“Beberapa program tadi dapat mencegah dan menekan angka inflasi. Tentu, kami akan turut mendukung Pemprov Kalsel dalam melakukan pengendalian tersebut,” jelasnya. (RHS/RDM/RH)

1 September 2022, Tarif Pelanggan PT Air Minum Bandarmasih Naik

BANJARMASIN – PT Air Minum Bandarmasih (Persero) resmi menaikkan tarif pelanggan sebesar 10 persen, dimulai pada 1 September 2022 ini.

Kenaikan tarif ini secara resmi diumumkan langsung oleh Direktur PT Air Minum Bandarmasih Yudha Ahmadi, Selasa (30/8).

Penyampaian kenaikan tarif pelanggan

Yudha mengatakan, tarif baru tersebut, untuk pemakaian bulan Agustus yang dibayarkan pada September ini.

“Setelah PT Air Minum Bandarmasih melakukan konsultasi publik, pada 12 Juni 2020 lalu, dan telah disetujui untuk penyesuaian kenaikan tarif tersebut,” ungkap Yudha.

Tetapi, lanjutnya, kenaikan tarif ini dengan catatan, adanya peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

“Sebelumnya melaksanakan kenaikan tarif ini, PT Air Minum Bandarmasih melakukan sosialisasi kepada para pelanggan, hampir sebulan lebih,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Yudha, surat keputusan dari Walikota Banjarmasin perihal persetujuan kenaikan tarif pelanggan, telah diterima oleh pihaknya.

“Sehingga, pada 1 September 2022 ini kenaikan tarif resmi diberlakukan,” kata Yudha.

Untuk kenaikan sendiri secara keseluruhan berada dikisaran 10 persen. Misalnya jika, sebelumnya tarif Rp1.000 maka naik menjadi Rp1.100

“Dengan adanya kenaikan tarif ini, maka PT Air Minum Bandarmasih berkomitmen, untuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan,” ucap Yudha. (SRI/RDM/RH)

Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Diharapkan Dapat Aplikatif di Kalsel

BALI – Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tergabung dalam Panitia Khusus atau Pansus Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM mengharapkan, Raperda yang mereka bahas kelak menjadi Perda, dapat terlaksana (aplikatif).

Hal itu disampaikan Ketua Pansus Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM, Noor Fajri kepada wartawan, Senin (29/8).

Menurutnya, agar Raperda tersebut menjadi aplikatif maka Pansus memerlukan banyak masukan sebagai pengayaan materi dalam pembahasannya.

“Sebagai salah satu upaya pengayaan materi untuk kesempurnaan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM tersebut, kami melakukan studi komparasi ke Provinsi Bali,” jelasnya.

Dalam studi komparasi ke “Pulau Dewata” tersebut, lanjut Fajri, Pansus bertemu dengan Dinas Koperasi dan UMKM Bali untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang kegiatan mereka sebagai bahan perbandingan dalam membahas Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM.

“Dengan Perda itu nanti, kita berharap peran koperasi dan UMKM Kalsel lebih meningkat dalam menggerakkan roda perekonomian daerah atau ekonomi kerakyatan kita,” tambahnya.

Kunjungan kerja (Kunker) Pansus Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di Kalsel yang dilaksanakan pada 28-30 Agustus 2022 tersebut diikuti Anggota Pansus Raperda tersebut diantaranya Muhammad Yani Helmi, Muhammad Iqbal Yudiannoor, Habib Musa Assegaff dan Aris Gunawan. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

Dispora Kalsel Gelar Gowes Bersama Komunitas Sepeda Wong Edan

BANJARMASIN – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Gowes bersama komunitas sepeda wong edan, yang bertujuan untuk memperkenalkan tempat tempat wisata di Banua ini.

Plt Kabid Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Budiono mengatakan, pelaksanaan gowes bersama komunitas sepeda wong edan ini, akan digelar pada Minggu 4 September 2022, di Kiram Park, yang rencananya akan dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

“Dispora Kalsel kembali menggelar gowes sepeda, namun kali ini bersama dengan komunitas sepeda wong edan,” ungkapnya kepada Abdi Persada FM, Senin (29/8).

Menurut Budiono, pada Gowes Komunitas Wong Edan ini, akan menempuh jalur ekstrem atau sulit. Sehingga, peserta diminta untuk menjaga stamina mereka, serta menggunakan sepeda yang memang, untuk menempuh jalur jalur ekstrem.

“Pada pelaksanaan Gowes Sepeda Wong Edan ini, pihaknya menyediakan door prize untuk para peserta,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Budiono, olahraga gowes sepeda digelar untuk memperkenalkan tempat tempat wisata di Kalsel.

“Olahraga bersepeda atau gowes yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, selain untuk berolahraga tetapi juga memperkenalkan tempat tempat wisata di Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Budiono.

Sehingga, lanjutnya, para peserta gowes dapat menikmati keindahan alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Selatan ini, sambil bersepeda.

Budiono berharap, dengan seringnya dilaksanakan gowes maka pariwisata di provinsi ini, semakin dikenal lagi ke depannya. (SRI/RDM/RH)

Pakan Ternak Mahal, Harga Telur Ayam Ras di Kalsel Naik

BANJARBARU – Harga telur ayam di pasar tradisional Kalimantan Selatan kini kembali merangkak naik dikisaran Rp31.000 – Rp32.000 per kilogramnya. Melonjaknya komoditi tersebut disinyalir mahalnya pakan ternak.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel, Fathurrahman mengungkapkan, kenaikan tersebut memang dipicu mahalnya bahan pakan ternak yang saat ini dialami sejumlah peternak.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov Kalsel, Fathurrahman saat menjelaskan soal kenaikan harga telur

“Sebut saja jagung sebagai bahan utama pakan ini dan bahkan kulit padi yang digiling (dedak/gabuk) karena belum musim panen,” ungkapnya kepada Abdi Persada FM, Senin (29/8) siang.

Secara data yang disajikan dari kabupaten/kota di Kalsel, dirinya menuturkan, rata-rata harga komoditi telur ayam ras di pasaran saat ini memang telah berkisar antara Rp29.000 – Rp30.000.

“Tapi yang harganya 26.500 rupiah ada itu di Kotabaru. Tetapi, kalau rata-rata daerah lainnya sudah menyentuh tiga puluh ribuan,” jelasnya.

Meski ketersedian telur dipastikan mencukupi, namun, dibeberkannya, selain pakan yang mempengaruhi kenaikan. Ternyata pemicu lainnya juga disebabkan karena mahalnya obat-obatan serta vitamin bagi ternak ayam.

“Itu juga menyebabkan harga telur ikut mengalami kenaikan,” beber mantan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalsel.

Di lokasi berbeda, pedagang telur ayam ras di Banjarbaru, Lia, mengakui adanya kenaikan tersebut. Bahkan, sering mengalami pasang surut kenaikan harga komoditi ini.

“Mau tak mau seperti ini lah keadaan harganya. Kadang naik kadang turun,” ucapnya.

Ia menyebut, saat ini harga telur ayam ras sudah menembus Rp31.000 per kilogramnya. Sedangkan sebelumnya, hanya Rp24.000 – Rp25.000.

“Kami ini hanya menjualkan saja, meski kadang-kadang ada pembeli mengeluhkan soal harga telur ayam ras ini yang katanya mahal ya,” ujarnya sambil melayani pembeli.

Sementara itu, salah satu peternak ayam di Kabupaten Banjar, Andri, mengatakan, untuk satu kilogram pakan ternak ayam petelur premium dapat menembus hingga Rp9.000. Artinya, setiap satu sak pakan ternak seberat 50 Kilogram dapat menyentuh dikisaran Rp450.000.

“Sekarang harga pakannya segitu. Makanya mahal,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)

Bahas Raperda Penambahan Penyertaan Modal, DPRD Banjarmasin Kaji Usulan Bank Kalsel

BANJARMASIN – Ketua Panitia Khusus Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Awan Subarkah, dihadapan wartawan pada Senin (29/8) mengatakan, pihaknya akan mengkaji usukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp26 miliar ke Bank Kalsel, secara terperinci dilakukan kajian investasi tersebut.

“Kita agendakan pembahasan rapat selanjutnya pada Rabu (31/8) untuk mengetahui hasil kajian investasi terhadap rencana ini,” katanya

Disampaikan Awan, dalam draf Raperda ini, Pemerintah Kota Banjarmasin mengajukan penyertaan modal sebanyak tiga tahap, pertama Rp8 miliar pada APBD perubahan 2022, kemudian Rp8 miliar pada APBD 2023 dan Rp10 miliar lebih pada APBD 2024 mendatang, sehingga totalnya Rp26 miliar.

Ketua Pansus Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Awan Subarkah

“Saat ini, Pemko Banjarmasin sudah menyertakan modal sebesar Rp140 miliar kepada Bank Kalsel, pembagian deviden sebesar 12 persen atau sekitar Rp16 miliar per tahun,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, untuk usulan penambahan dan penyertaan modal ini, bertujuan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Modal Inti Minimum bank umum termasuk Bank Kalsel yaitu minimal Rp3 triliun hingga akhir Tahun 2024 mendatang.

Direktur Bisnis Bank Kalsel, Fachruddin

“Dengan penambahan penyertaan modal dari Pemko Banjarmasin, Bank Kalsel mampu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan OJK,” tutupnya

Untuk diketahui, rapat pembahasan Panitia Khusus ini digelar di ruang Komisi II DPRD Banjarmasin, dipimpin Ketua Pansus Awan Subarkah, didampingi Wakilnya Zainal Hakim, beserta seluruh anggota Pansus baik Legislatif dan Eksekutif, serta dihadiri Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Fachrudin. (NHF/RDM/RH)

Exit mobile version