Sumbang IHK 6,65 Persen, Inflasi Kotabaru Masuk Deretan Nasional

BANJARBARU – Perkembangan inflasi di beberapa daerah di Indonesia yang secara nasional, Kabupaten Kotabaru, masuk dalam deretan tersebut. Bahkan Indeks Harga Konsumen (IHK) kini berada dikisaran 6,65 persen. Bahkan tercatat mengalami inflasi diatas target 2022.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, menuturkan, dampak pemicu terjadinya inflasi di daerah itu dikarenakan adanya kenaikan komoditi seperti cabai rawit, bawang merah dan ikan tongkol. Sedangkan penyebab lainnya dipengaruhi oleh angkutan udara dan rokok kretek.

“Ini menjadi perhatian kita semua, kalau dilihat dari Januari – Juli 2022 andil untuk inflasi beberapa daerah di 20 kota se Indonesia memang berasal dari beberapa komoditi kebutuhan pokok dan tarif transportasi udara,” ujarnya dalam penyampaian secara virtual pada kegiatan rakoor nasional singkronisasi program inflasi bersama Menko Marves dan Mendagri, di Command Center Setdaprov Kalsel, Selasa (30/8) siang.

Pemicu lainnya lagi yang menyebabkan inflasi di 20 daerah termasuk Kotabaru, sebut Margo, juga melibatkan kebutuhan pangan, penggunaan energi dan bahan bakar rumah tangga.

“Termasuk premium, minyak goreng, bawang merah, cabai rawit (merah) dan angkutan udara. Artinya apabila tidak mau terjadinya inflasi secara besar-besaran harus dapat mengendalikan lima komoditas yang disebutkan,” ungkapnya.

Sesuai arahan Mendagri Tito Karanvian, secara khusus Pemerintah Provinsi Kalsel tentu turut berkewajiban untuk bisa menekan sekaligus mampu menurunkan inflasi ini. Meski hanya berada didalam satu daerah yakni Kotabaru. Namun, angka tersebut sangat perlu diwaspadai.

Menyikapi itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira, mengungkapkan, bakal memasukkan isu inflasi tersebut ke dalam daftar program skala prioritas kepala daerah agar dapat diselesaikan.

“Baik berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel,” ucapnya.

Bahkan, lanjutnya, akan mengeluarkan Belanja Tak Terduga (BTT) apabila diperlukan dalam mengentaskan inflasi di Kalsel.

“Penanganannya sama seperti pandemi COVID-19 sebenarnya. Untuk program jangka pendeknya bagi pemda tadi soal cabai merah dan bawang merah, tentu dapat melibatkan TNI/Polri untuk kepentingan masyarakat melalui menanam yang dapat dimulai di pekarangan rumah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel, Imam Subarkah, mengungkapkan, selain Kabupaten Kotabaru, Tabalong serta Kota Banjarmasin ternyata juga tercatat ikut mengalami inflasi.

“Beberapa program tadi dapat mencegah dan menekan angka inflasi. Tentu, kami akan turut mendukung Pemprov Kalsel dalam melakukan pengendalian tersebut,” jelasnya. (RHS/RDM/RH)