BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalsel menerima Tim Asesor yang melakukan asesmen dalam rangka surveilan ke 2 akreditasi, Senin (29/8).
Kepala Labkesda Kalsel, Riko Ijami menjelaskan ada dua agenda utama dalam pelaksanaan asesmen ini yaitu penambahan pada ruang lingkup sampling ISO/IEC 17025:2017 dan asesmen laboratorium lingkungan.
Suasana Assessment Surveilan ke 2 Akreditasi Labkesda Kalsel
“Penambahan pada ruang lingkup sampling meliputi kompetensi petugas, peralatan yang digunakan, serta proses pengambilan sampling apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau belum,” katanya.
Sedangkan asesmen laboratorium lingkungan berkaitan dengan kegiatan sampling pada udara, tanah dan air. Untuk pemeriksaan air ada dua yaitu air permukaan dan air limbah.
Ditambahkan Riko, tim asesor terdiri dari tiga orang yaitu PT Envilab Indonesia Toto Wiradisastra (Kepala Asesor), Balai Besar Pulp dan Kertas, Henggar Hardiani (Asesor) dan Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Nurlaila (Asesor).
“Kegiatan yang dilakukan selama dua hari yaitu 29 dan 30 Agustus 2022, tim assesor melakukan pengumpulan data sementara dan keliling laboratorium untuk pengecekan peralatan,” jelasnya.
Hasil asesmen, lanjut Riko, diharapkan tidak ada temuan yang terkategori berat. Sehingga bisa dipenuhi dalam waktu sesingkat-singkatnya karena waktu yang diperlukan untuk perbaikan hasil temuan itu kurang lebih dua bulan.
“Kalau bisa tidak ada temuan. Artinya punya kita sudah sesuai standar, regulasi dan ketentuan yang berlaku. Itu harapannya,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur.
Hal ini disampaikan langsung Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, akhir pekan lalu.
Gubernur Kalsel saat menemui Menteri LHK
“Pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalsel tahun 2020 – 2035, Pemprov Kalsel mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur,” kata Paman Birin.
Menurut Paman Birin, usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur terdiri dari eksisting jalan, eksisting fasum dan fasos, eksisting permukiman, pengembangan wilayah dan sentra energi dan penyangga pangan.
Disampaikan Paman Birin, pentingnya usulan ini untuk percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pengembangan infrastruktur eksisting jalan yang berada pada kawasan hutan.
Kemudian, kepentingan investasi, mengingat lokasi Provinsi Kalsel berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II sehingga dapat dikembangkan sebagai gerbang utama berbasis kemaritiman.
Selain itu, untuk memacu peluang investasi guna pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengedepankan upaya pelestarian dengan menjaga kawasan Geopark Pegunungan Meratus sebagai integral dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Menurut Paman Birin, secara umum konsep pengembangan RTRWP Kalsel 2020-2035 meliputi, Mekar putih sebagai Maritim Gate posisinya yang dilewati oleh jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan adanya rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan menjadikan wilayah ini berpotensi sebagai pusat kegiatan skala besar yang berbasis kemaritiman.
Kemudian, Kandangan sebagai pusat transit regional. Kandangan berpotensi menjadi titik pusat baru karena daerahnya yang dilewati oleh jalur-jalur pergerakan distribusi barang dan perdagangan regional, serta menjadi titik kumpul tengah wisata sungai dan geopark.
Selanjutnya, Interkonektivitas multi-moda dengan adanya pusat baru di Kandangan-Batulicin, maka Kalimantan akan memiliki ruas jaringan jalan berbentuk kupu- kupu yang akan menyambungkan setiap lokasi kegiatan dan titik kantong-kantong produksi agar saling terhubung dan melewati wilayah barat-selatan-timur Kalimantan Selatan.
Ditambahkannya, Jejaring Destinasi Wisata, dengan memanfaatkan wisata sungai dan geopark sebagai pemicu pengembangan yang terhubungkan dengan destinasi wisata lainnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, menyambut baik usulan yang di lakukan Pemprov Kalsel.
Menurutnya, dasar-dasar yang diusulkan Pemprov Kalsel merupakan priotas pembangunan seperti infrastruktur, permukiman dan lainnya.
Dikatakan Siti Nurbaya, pihaknya mendukung dan siap membantu untuk mempercepat pembangunan Kalimantan Selatan.
“Untuk itu, saya minta Pak Dirjen Kehutanan nggak boleh pelit-pelit yang terpenting seimbang antara lingkungannya dan ekonominya, kalau bisa jangan sampai lebih dari satu bulan bisa selesai,” katanya.
Menteri LHK, menilai usulan Pemprov Kalsel tidak sulit untuk dilaksanakan jika dibandingkan dengan daerah lainya.
“Kalsel kesulitannya tidak lebih dari 20 persen, kalau daerah lain bisa mencapai 70 persen,” katanya.
Siti Nurbaya menyebut Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor adalah sahabatnya. Karena telah menggelorakan semangat menanam.
“Bapak gubernur ini sahabat saya. Kenapa? Karena menanam pohonnya banyak banget dan bisa jadi contoh daerah lain,” tutupnya.
Turut hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Kehutanan Fatimatuzzahra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana, Plt Kepala Dinas PUPR Ahmad Solhan serta sejumlah bupati se-Kalimantan Selatan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), khususnya aspek sistem pembayaran dan sebagai bagian dari milestone digitalisasi sistem pembayaran Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik), pada Senin (29/8) di Jakarta.
KKP Domestik diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank milik Negara (HIMBARA). KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. KKP Domestik efektif diimplementasikan mulai 1 September 2022.
Pada kesempatan yang sama, Presiden RI juga meluncurkan QR Code Indonesian Standart (QRIS) Antarnegara. Kegiatan terdiri dari peluncuran Implementasi cross-border QR payment linkage antara Indonesia dengan Thailand, dan peluncuran dimulainya inisiasi kerja sama pembayaran berbasis kode QR lintas negara antara Indonesia dengan Singapura, masing – masing dengan Bank of Thailand (BoT) dan Monetary Authority of Singapore (MAS).
Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan HIMBARA (BNI, BRI dan Bank Mandiri) dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri. Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), antara lain Toko Daring.
KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash. Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas.
Dalam peluncuran KKP Domestik, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa peluncuran KKP Domestik akan menaikkan kelas jutaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM tersebut.
“Pada akhirnya, wujud GBBI tidak hanya dari sisi pembelanjaan produk barang dan jasa saja, tapi juga dari aspek sistem pembayaran,” tegas Presiden.
Presiden juga mengapresiasi pengembangan KKP Domestik dan juga meminta seluruh Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang hadir untuk mengoptimalisasi dan mempercepat perluasan penggunaan KKP Domestik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan pada launching KKP Domestik tersebut menyampaikan, bahwa inisiasi KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan presiden pada 25 Maret 2022 di Bali. KKP domestik sejalan dengan misi bangga buatan Indonesia yakni menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS, milik negeri sendiri untuk belanja produk dalam negeri.
Penggunaan KKP di pemerintah pusat maupun daerah diharapkan juga akan membantu meningkatkan kelas UMKM menuju digital melalui pemanfaatan ekosistem QRIS.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara menyampaikan penyelenggaran kedua acara merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk bersatu mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional serta penguatan kerjasama internasional khususnya di ASEAN sejalan dengan keketuaan Indonesia pada Presdiensi G20.
“Program KKP Domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas akseptansi transaksi non tunai lebih inklusif. Melalui ekosistem QRIS, K/L dan Pemda dapat menggunakan KKP Domestik di lebih dari 20 juta merchants QRIS se-Indonesia dan akan terus bertambah”, jelasnya.
Sehingga dengan potensi tersebut, KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.
HIMBARA berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBN/APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara teknis, KKP Domestik ini akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja saat melakukan belanja barang/jasa produk dalam negeri dengan QRIS pada aplikasi mobile banking tiga bank Himbara, yaitu BRImo, BNI Mobile Banking dan Livin’ by Mandiri. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus (pansus) Raperda Penanggulangan Kemiskinan DPRD Kota Banjarmasin, meminta seluruh SKPD dilingkup Pemko menyamakan persepsi kriteria warga miskin.
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Pansus Raperda Penanggulangan kemiskinan DPRD Kota Banjarmasin, Sukrowardhi, pada Jumat (26/8) menjelaskan, dari hasil pembahasan rapat sementara dengan beberapa SKPD lingkup Pemerintah Kota, untuk kriteria warga tidak mampu masih belum sinkron, SKPD memiliki kriteria masing-masing.
“Kita ingin disamakan dulu persepsi kriteria warga miskin, agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih,” pintanya.
Disampaikan Sukhrowardi, dengan adanya perbedaan kriteria dari masing-masing SKPD seperti Dinas Sosial, Barenlitbangda, Pendidikan dan Kesehatan, menyebabkan data miskin di kota ini sangat banyak, ada sekitar dua ribu orang tersebar di lima Kecamatan di kota ini.
“Data yang belum terklasifikasi ini, tidak bisa dijadikan acuan untuk ditangani raperda penanggulangan miskin,” jelasnya
Lebih lanjut Sukro menambahkan, dalam pasal yang dibahas untuk Raperda Penanggulangan Kemiskinan, warga tidak mampu bukan hanya diberikan bantuan seperti sembako atau subsidi saja, namun sebaiknya diberdayakan, sesuai dengan kemampuan, agar bisa produktif dan tidak tergantung terus menerus melalui bantuan Pemerintah.
“Bagi warga miskin tidak ada pekerjaan, maka bantulah dengan memberikan pelatihan kerja sehingga memiliki usaha sendiri,” tutup Sukro. (NHF/RDM/RH)
BANJAR – Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kabupaten Banjar mulai mengalami pergerakan positif di Semester II pada Triwulan ketiga. Hal ini juga dipicu pertumbuhan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor mulai meningkat serta diimbangi membaiknya perekonomian daerah.
Kepala UPPD Samsat Martapura, Zulkipli, saat berada di ruang kerjanya, mengakui, bahwa dua sektor tersebut mampu membawa dampak yang baik terhadap tren pendapatan.
Kepala UPPD Samsat Martapura, Zulkifli saat memaparkan tingkat penerimaan WP dan penerimannya
“Alhamdulillah, tingkat terhadap pembayaran pajak di Kabupaten Banjar mulai meningkat. Bahkan, mulai ke arah yang membaik,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (25/8) siang.
Tercatat dari data penerimaan PKB di Kabupaten Banjar mampu memperoleh kas daerah sebesar Rp51,8 miliar lebih atau sekitar 55,4 persen. Sedangkan, BBN-KB telah menyentuh realisasi Rp39,2 miliar lebih.
“Atau sekitar 61,7 persen (BBN-KB) dengan target tahun 2022 sebesar Rp63,6 miliar. Kalau target PKB mencapai Rp93,5 miliar,” ucapnya.
Terlebih, menurutnya, capaian ini sangat jauh berbeda dibandingkan tahun 2021 lalu. Yang malah turun dibawah angka 50 persen.
“Kondisi ini memang dipicu adanya dampak dari pengaruh pandemi COVID-19,” ungkapnya.
Dengan meningkatnya penerimaan, Zulkipli berharap, perekonomian Kabupaten Banjar dapat mampu tercapai dengan baik, seiring mulai bertumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah yang didukung dengan pembangunan.
“Semakin tingginya masyarakat yang membayar pajaknya untuk daerah otomatis pembangunan juga akan bagus,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sesuai visi dan misinya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moch Ansari Saleh Banjarmasin terus mengupayakan pengembangan pelayanan unggulan dibidang penyakit saraf, yaitu membuka Stroke Center berkapasitas 10 tempat tidur yang berada di gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) lantai dua.
Direktur RSUD Moch Ansari Saleh Banjarmasin, Among Wibowo mengatakan, layanan baru tersebut memberikan manfaat dan membuka harapan baru untuk pelayanan pasien stroke yang membutuhkan penanganan dan pemantauan khusus.
“Layanan Stroke Center tersebut terintegrasi dengan berbagai bidang keahlian yang mendapat penanganan dokter spesialis saraf, bedah saraf, penyakit dalam, jantung, anestesi dan rehabilitasi medis,” kata Among, belum lama tadi.
Menurut Among, apabila pasien datang ke rumah sakit dengan gejala stroke, maka mendapatkan penanganan di IGD dan selanjutnya bila kondisinya perlu pengawasan khusus dilakukan perawatan di ruang Stroke Center.
“Penyakit stroke menjadi salah satu perhatian pemerintah karena termasuk tiga besar penyakit penyebab kematian terbanyak dan kecacatan terbanyak,” jelasnya.
Among berharap, dengan dibukanya layanan Stroke Center di RSUD Moch Ansari Saleh dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lainnya.
“Mudah-mudahan bisa menekan angka kematian dan kecacatan serta pasien bisa dilayani di RSUD Moch Ansari Saleh secara komprehensif,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel telah memantapkan kesiapan dalam memfasilitasi peserta kafilah asal Bali pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional ke-29.
Hal ini sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bahwa dalam pelaksanaan MTQ tersebut masing-masing SKPD lingkup Pemprov bertugas mendampingi kafilah dari berbagai provinsi.
Plt Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat internal untuk menyukseskan kesiapan pelaksanaan MTQ, khususnya bagi kafilah Bali untuk akomodasi dan transportasi mereka.
“Kami akan memfasilitasi peserta kafilah dari Bali sebanyak 50 orang dan 10 orang official dengan menyediakan penginapan di salah satu hotel di Banjarbaru dan armada transportasi. Kalau ada tambahan armada lain, kami masih koordinasikan, saat ini kami masih menunggu petunjuk teknis dari panitia Pemprov,” kata Jaini kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jum’at (26/8).
Rencananya peserta kafilah dari Bali juga akan diajak mengunjungi wisata, khususnya di Banjarbaru kalau kondisi memungkinkan atau para peserta ada waktu luang disela kegiatan MTQ.
Jaini menambahkan sebagai tuan rumah MTQ Tingkat Nasional, sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik, bukan hanya menyukseskan pelaksanaan tetapi bisa memberikan kesan terbaik.
“Sehingga dari pelaksanaan MTQ tersebut bisa memberikan dampak yang baik pula bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pada penyelenggaraan Festival Olahraga Tradisional Paman Birin Achery Cup Tahun 2022, diharapkan dapat melahirkan atlet panahan berprestasi yang dapat membanggakan Provinsi Kalsel.
Harapan tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya, pada kegiatan di Festival Olahraga Tradisional Paman Birin Achery Cup Tahun 2022 di Lapangan Panahan Banjarbaru, Kamis (25/8).
Foto bersama Gubernur Kalsel dan panitia
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, saat ini cabang olahraga panahan semakin mempopulerkan di kalimantan selatan, sehingga dapat lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat dan dapat meningkatkan prestasi olahraga panahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Olahraga panahan memang tidak sepupuler olahraga-olahraga lainnya. namun sekarang, olahraga ini mulai banyak diminati masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Gubernur, sekarang banyak klub atau perkumpulan masyarakat yang menggelar latihan olahraga memanah, termasuk dari jajaran Dinas ESDM Kalsel, bahkan mampu menggelar sebuah turnamen.
“Kami berharap sekarang dan ke depan, olahraga memanah dapat terus menunjukkan progres peningkatan, baik dari segi pembinaan maupun raihan prestasi,” tutur Paman Birin.
Oleh karena itu, kepada para atlet panahan agar dapat meraih prestasi terbaik mereka, untuk Provinsi Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel Hermansyah mengapresiasi diselenggarakannya turnamen panahan paman birin cup ini.
“Peserta cukup antusias tidak hanya dari Kalsel saja terapi ada dari Kalteng dan Kaltim,” ungkapnya.
Sedangkan, Panitia Pelaksana Nor Bambang mengatakan, kegiatan festival panahan ini digelar mulai tanggal 25-28 Agustus 2022 dengan jumlah peserta 35 klub panahan berasal dari Kalsel, Kaltim dan Kalteng dengan total 304 atlet. Dengan kategori yang dipertandingan pada event ini yaitu Standarbow U10, Standarbow U12, Standarbow U15, Standarbow Nasional, Recurve Nasional, Fullset Umum 20m, Compound Nasional, Barebow Nasional 50m, Barebow Umum 20m, dengan Total peserta 304 Atlit. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, bakal terus mengawal penataan proyek revitalisasi kawasan Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, hingga tuntas agar proses pengerjaannya tak lagi asal-asalan.
Bupati Banjar Saidi Mansyur bersama Kemen PUPR RI saat meninjau lokasi penataan kawasan Sekumpul. (Dok. Humpro Pemkab Banjar/ist)
“Saya akan kawal di Badan anggaran (Banggar) di DPR karena ini merupakan aspirasi,” ucapnya, kepada awak media, saat di Martapura baru-baru tadi.
Terlebih, ia meminta dukungan dari seluruh pihak dan kalangan agar proses penataan proyek revitalisasi kawasan Sekumpul Martapura pada segmen kedua dan ketiga mampu berjalan sesuai harapan.
“Minta doanya saja agar semua aman,” tegasnya.
Terkait pengerjaannya yang sempat dituding asal-asalan, Rifqi menegaskan, agar proses tersebut diserahkan saja sepenuhnya kepada pemegang proyek dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Ini sedang direview (ditinjau) lagi, makanya, jangan terlalu banyak kritik. Fokus saja kalau ada persoalan biar serahkan saja kepada mereka (Kemen PUPR RI) yang jelas punya mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Mereka bisa saja memperbaiki ulang atau seterusnya,” jelas anggota DPR RI Dapil Kalsel I tersebut.
Maka dari itu, dirinya meminta agar proyek ini tidak dijadikan persoalan lagi yang tentu dapat menimbulkan banyak kegelisahan di kalangan masyarakat di Kabupaten Banjar.
“Tujuannya agar isu ini tidak liar dan tidak berkembang jadi persoalan,” tutupnya.
Untuk diketahui, proyek nasional yang dikerjakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR RI itu diketahui senilai Rp200 miliar. Namun, hingga saat ini pembangunan penataan kawasan Sekumpul telah menelan Rp38 miliar. (RHS/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor memaparkan tujuh perbaikan akuntabilitas kinerja pada kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2022, Kamis (25/8), melalui platform daring.
Paparan ini disampaikan dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021. Perbaikan yang telah dilakukan, pertama, ujar Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini, memastikan seluruh strategis perangkat daerah menggambarkan kinerja atau outcome yang saling berkaitan.
Kemudian, pada awal tahun 2022, BKD telah mengembangkan aplikasi e-dialog yang diterapkan di seluruh perangkat daerah, untuk mengakomodir pengukuran kinerja secara berjenjang.
“Selanjutnya, kami telah melakukan penyempurnaan terhadap pemetaan dan pengimplementasian crosscutting, sehingga terjadi sinergitas dan kolaborasi antar perangkat daerah,” jelas Paman Birin di hadapan tim evaluator SAKIP KemenpanRB.
Pada kesempatan ini, Paman Birin juga mengungkapkan penanggulangan kemiskinan di Kalsel melalui beberapa strategi.
“Yaitu dengan meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban pengeluaran penduduk miskin, serta dengan mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” kata Paman Birin.
Lebih lanjut, Gubernur menjabarkan, penanggulangan dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.
Penyampaian evaluasi kinerja ini dilakukan Paman Birin secara virtual di BPSDM Banjarbaru, usai memimpin pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Angkatan XXVII Tahun 2022.
Tampak ikut serta mendampingi, Kepala Biro Organisasi Galuh Tantri Narindra, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Sulkan, serta sejumlah pejabat terkait. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
