LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan bantuan keuangan tahun 2022 kepada 10 partai politik (parpol) yang mendapatkan kursi di DPRD Kalsel hasil Pemilu Tahun 2019.

Bantuan keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor kepada masing-masing perwakilan parpol di gedung Mahligai Pancasila, Kamis (28/4).

Dalam sambutannya, Sahbirin menyampaikan pemberian bantuan keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kaderisasi parpol yang dirancang dalam pengembangan program dan sumber daya politik.

“Selain itu, tujuan lain yang tidak kalah penting adalah untuk menghilangkan praktek-praktek transaksional serta mendorong tumbuhnya partisipasi politik masyarakat yang lebih berkualitas,” jelasnya.

Mengingat pentingnya peran parpol dalam membangun demokrasi khususnya di daerah, lanjut Sahbirin, di tahun 2022 ini, Pemprov Kalsel menaikkan jumlah bantuan kepada parpol yang memiliki kursi di DPRD Kalsel dari Rp1.200,- persuara menjadi Rp5.000,- persuara.

“Nilai ini kemudian dikalikan jumlah suara yang diperoleh partai politik masing-masing,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel, Heriansyah menambahkan secara keseluruhan jumlah bantuan tahun 2022 tersebut sebesar Rp9 miliar.

“Sesuai aturan, bantuan keuangan itu digunakan untuk pembinaan kader dan itu nanti akan diperiksa oleh BPK,” tegasnya.

Untuk diketahui, 10 parpol yang menerima bantuan keuangan dari Pemprov Kalsel yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Hanura. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pada Pelaksanaan Hari raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriyah tahun 2022, yang akan dilaksanakan umat muslim di Kalsel mulai Senin (2/5) hingga Selasa (3/5) mendatang, pihaknya akan menghentikan pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula selama pelaksanaan idul fitri. Penghentian operasi TPA ini masih dikoordinasikan dan dikomunikasikan bersama TPA Banjarbakula dan Kabupaten-Kota yang telah melakukan kerjasama untuk memproses sampah mereka di TPA Banjarbakula.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana, pada Rabu (27/4) tadi menyampaikan, Terkait libur panjang Idulfitri, pihaknya masih berdiskusi dengan TPA Banjarbakula agar bisa menghentikan pengoperasian di hari pertama dan kedua perayaan idul fitri. Penghentian operasi TPA Banjarbakula ini bertujuan untuk memberikan kompensasi libur selama 2 hari kepada TPA Regional, dikarenakan tidak adanya cuti panjang seperti SKPD lainnya.

“Kami coba komunikasikan dengan teman-teman Kabupaten-Kota untuk sementara memproses sampah di TPA mereka dulu, baru hari rabu nya kita sudah mulai beraktivitas seperti hari biasa,” ungkap Hanifah.

Hanifah melanjutkan, dengan berhentinya pengoperasian TPA Banjarbakula selama 2 hari pada hari raya idul fitri, maka Kabupaten-Kota harus bisa memanajemen pengelolaan sampah mereka sendiri agar dapat terhindar dari kelebihan muatan sampah didaerah masing-masing selama idul fitri.

“Takutnya teman-teman Kabupaten-Kota apalagi TPA nya sudah Overload akan menjadi dampak yang besar untuk lingkungan,” lanjut Hanifah.

Dilanjutkan Hanifah, apabila pemberhentian sementara pengoperasian TPA tidak memungkinkan, pihaknya pun meminta pengiriman sampah ke Banjarbakula dilakukan siang hari setelah petugas merayakan Idulfitri bersama keluarga. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pasar rakyat UMKM bergerak, yang dibuka Rabu (27/4).

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai menjelaskan, dalam kegiatan pasar rakyat UMKM bergerak ini, diikuti sebanyak 47 pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di 13 kabupaten dan kota, dengan tujuan membangkitkan perekonomian dan membantu warga dalam memenuhi keperluan bulan Ramadhan serta persiapan hari raya Idul Fitri.

“Harga yang ditawarkan dalam pasar rakyat UMKM bergerak ini lebih murah daripada di pasaran,” ucapnya

Disampaikan Rifai, dalam pasar rakyat UMKM bergerak ini, yang dijual berbagai produk mulai dari bahan pokok seperti telur, gula pasir, bawang merah, bawang putih dan minyak goreng, makanan siap saji, dan berbagai minuman kesehatan.

“Kain sasirangan serta tas purun kreasi juga ada dijual,” jelasnya

Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Elisa mengatakan, pihaknya mempromosikan kain sasirangan yang berkreasi yaitu dengan ecoprint. Kombinasi kain sasirangan, batik dan ecoprint warna, saat ini ramai dibeli dan diminati warga di banua anam.

“Produk yang kami jual mukena, dan pakaian jadi tunik,” tutupnya.

Untuk diketahui, pasar rakyat UMKM bergerak, dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dihadiri beberapa SKPD dilingkup Kalsel, berlokasi di halaman kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan A Yani KM 7,8 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Agenda Rapat Paripurna mengenai Hasil Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan terkait Laporan PertanggungJawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021, Rabu (27/4).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Karmila beserta Anggota Dewan lainnya.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan dalam memberikan rekomendasi ini melalui Keputusan DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah telah menyetujui untuk membentuk Empat Panitia Khusus yang bertugas membahas LKPj ini yaitu Pembahas Bidang Hukum dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat .

“Panitia Khusus tersebut telah melaksanakan pembahasan materi dan substansi LKPj dan sebagai proses akhir pembahasan pansus telah membuat rekomendasi serta telah diambil keputusan untuk menyetujui rekomendasi masing-masing Pansus, ” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila menambahkan bahwa DPRD Kalsel telah mempertimbangkan serta menyetujui pembentukan Empat Panitia Khusus (Pansus) dalam menjalankan tugas dibidangnya masing-masing untuk membahas LKPj.

“Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi kalimantan Selatan ini merupakan catatan strategis sebagai wujud nyata tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada masyarakat dan merupakan progres report dari Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun,” jelas Karmila. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Meski beberapa hari lagi umat muslim akan merayakan lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun, sampel layanan pengujian dan kalibrasi terus saja berdatangan.

Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kalsel, Tanwiriah, mengatakan, pihaknya kini telah menerima sampel hampir di atas 200. Kendati demikian, langkah tersebut merupakan capaian baik dalam penerimaan PAD April 2022.

“Sementara untuk layanan pengantaran baik sampel atau alat yang diuji hingga dikalibrasikan ke kantor induk itu kami menerima batas akhirnya hingga 28 April 2022 dan pengerjaannya nanti selesai lebaran,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Selasa (26/4).

Sebagai bentuk dedikasi terhadap pelanggannya, sebanyak 560 sampel sudah mereka dilayani bahkan diprakirakan akan terus mengalami penambahan per harinya.

“Alhamdulillah, ini merupakan capaian luar biasa di bulan Ramadan,” ucap mantan Kabag Keuangan RSJ Sambang Lihum itu.

Sementara layanan kalibrasi yang dilaksanakan selama Ramadan ini, beber Tanwiriah, sudah berhasil terealisasi 920 alat.

“Dari total keseluruhan ini sudah masuk dalam layanan insitu dan kantor induk di BPSMB Kalsel,” tuturnya.

Terlebih pada Ramadan kali ini, dirinya membeberkan, sudah hampir setiap hari pegawai teknis BPSMB Kalsel memenuhi jadwal secara insitu baik dalam maupun luar daerah.

“Hari ini saja ada sekitar 22 permintaan termasuk yang di luar Kalsel bahkan hingga 28 April masih ada jadwal yang harus didatangi,” ungkapnya.

Melihat kemajuan pesat itu, tak hanya perusahaan yang kini menjadi pelanggan tetap, sejumlah instansi pemerintahan mulai melirik keberadaan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalsel.

“Kami juga mulai mendapatkan pelanggan baru dari beberapa instansi pemerintahan,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Harga komoditi kedelai pada pekan keempat April 2022 di Kalimantan Selatan naik sebesar 2,5 persen atau sekitar Rp13.615. Meski pada minggu kelima hanya berada di kisaran harga Rp13.282.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Fathurrahman, mengatakan, meski tidak naik secara siginifikan. Tetapi, justru bakal sangat berpengaruh terhadap industri pengolah tahu dan tempe.

“Yang mengalami kenaikan saat ini memang kedelai namun hanya sekitar Rp400 saja,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Selasa (26/4).

Diungkapkannya, selama ini untuk pemasok kedelai yang menjadi bahan baku utama dalam industri pengolahan tahu dan tempe diakui memang diterima dari luar daerah.

“Memang kedelai 100 persen kita impor di luar daerah yakni Jawa Timur dan bahkan ada yang dari luar negeri,” ungkap mantan Kadis TPH Kalsel dan Staf Ahli Gubernur itu.

Namun, ia membeberkan, pada pekan kelima Maret 2022 lalu diketahui harga komoditi kedelai yang dijual dipasaran hanya berkisar Rp13.282.

“Tetapi, sekarang diminggu keempat atau April ini naik 2,5 persen menjadi Rp13.615,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)