Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan, terhadap pelaksanaan upaya pengurangan sampah di 13 kabupaten/kota terutama Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, banyak program lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin. Salah satu dukungan yang diberikan oleh pihaknya, adalah pengurangan sampah di Kota Banjarmasin.

Hanifah mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah konsen dalam pengurangan sampah tersebut.

“Salah satu program pengurangan sampah di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, adalah Sungai Martapura Bungas, yang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebagai Martapura Asri,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, usai menghadiri acara Peringatan Hari Perduli Sampah Nasional (HPSN) di Kota Banjarmasin, baru-baru tadi.

Namun, lanjutnya, hal tersebut tidak masalah antara Martapura Bungas dan Martapura Asri, yang tujuannya sama. Yaitu, membuat Sungai Martapura menjadi indah, bebas dari bahan pencemar, kemudian aman, serta bisa mereduksi banjir. Selain itu, untuk transportasi sungai serta pariwisata.

“Dalam menjalani program Martapura Asri ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Banjarmasin,” ucap Hanifah. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Side Event Women 20 Indonesia yang digelar di Kalsel selama 3 hari dari 23 – 25 Maret 2022 bakal diselenggarakan terbatas. Pasalnya, lonjakan kasus penularan COVID-19 menjadi pertimbangan.

Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel, Adi Santoso, menyampaikan, tak hanya digelar secara terbatas. Namun, kegiatan ini juga bakal diselenggarakan dengan cara virtual.

“Terkait masih masa pandemi COVID-19, prakiraan undangan datang pada tanggal 22 Maret 2022. Nantinya, akan kami konfirmasi lagi apakah 100 orang ini akan satu pesawat atau lebih dari satu silahkan promotor di kondisikan,” ujarnya dalam penyampaian rakoor Side Event Women 20 Indonesia di Kalsel bersama jajaran TNI/Polri, pemko Banjarbaru, Banjarmasin dan Pemkab Batola, Selasa (8/3).

Ia menyebut, dalam rapat koordinasi bersama Pemkab Banjar, Batola, Pemko Banjarmasin dan Banjarbaru ini juga bakal diundang secara terbatas meski acara tersebut akan dihadiri warga negara asing (WNA).

“Terlebih, pantia pusat telah menegaskan peserta terbatas dan untuk delegasi luar dari tidak lebih dari 100 orang serta undangan daerah tidak lebih dari 50, sehingga diharapkan menjadi perhatian protokol kegiatan nantinya,” ungkap pejabat yang pernah mengisi sebagai Asisten Bidang I Administrasi Umum Setdaprov Kalimantan Selatan ini.

Terlebih, dirinya mengungkapkan, para pejabat dilingkup Pemprov Kalsel dipastikan juga tidak seluruhnya mendapat undangan dalam kegiatan seminar internasional.

“Nanti kami akan list SKPD mana saja yang diundang dan promotor dapat menyesuaikan dan dikarenakan kapasitasnya terbatas, tetapi, bisa mengikuti lewat jaringan yang nanti akan dishare,” bebernya.

Kegiatan yang digelar di tiga daerah di Kalsel nantinya juga akan menyelengarakan Gala Dinner dan berlokasi di Banjarmasin.

“Karena tempatnya luas, kapasitas pembatasnya pun longgar maka seluruh SKPD diundang dalam acara Gala Dinner,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel bersama Forum Wartawan Ekonomi (FWE) Kalsel, kembali berkolaborasi dengan sejumlah mitra untuk melakukan aksi sosial jelang momen Ramadhan tahun ini.

Kali ini kolaborasi dilakukan Bank Kalsel, dengan membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat prasejahtera, yang terdampak pandemi COVID-19 dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Ada kurang lebih 200 paket sembako gratis yang akan kami bagikan kepada masyarakat prasejahtera,” ungkap Bendahara FWE Kalsel Raudah Annisa, disela penyerahan secara simbolis bantuan paket sembako gratis dari Bank Kalsel, pada Selasa (8/3) di Kantor Pusat Bank Kalsel di Banjarmasin.

Paket sembako gratis yang terdiri dari beras, gula, kopi, teh instan, mie goreng dan biskuit ini nantinya akan diberikan langsung ke rumah – rumah masyarakat prasejahtera untuk menghindari kerumunan.

“Terimakasih atas kolaborasinya. Kami tentunya sangat apresiasi kepada Bank Kalsel yang sudah secara konsisten memberikan dukungan kepada FWE Kalsel atas berbagai kegiatan sosial yang sudah dilaksanakan,” tambahnya.

Selain sembako gratis, FWE Kalsel jelang momen Ramadhan kali ini juga akan menggelar kegiatan sembako murah di beberapa titik yang tersebar di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, dengan menggandeng sejumlah mitra kerja lainnya.

“Ada pun paket sembako murah yang akan dijual nantinya adalah gula dan minyak goreng yang sudah disubsidi harganya. Kedua jenis sembako ini dipilih karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” timpalnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel Suriadi, menyambut baik kegiatan sembako gratis dan murah yang digelar oleh FWE Kalsel.

“Selama kegiatan tersebut memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Banua, Bank Kalsel senantiasa akan terus memberikan dukungan. Semoga dengan adanya bantuan paket sembako gratis ini, banyak masyarakat prasejahtera yang bisa terbantu guna memenuhi kebutuhan makan sehari-hari mereka,” tukasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi komparasi ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait tindak lanjut pasca dilakukannya penyederhanaan birokrasi, Jum’at (4/3).

Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi dua arah mengenai dua poin penting Dasar Regulasi Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Permenpan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias menilai untuk pelaksanaan penyederhanaan birokrasi cukup bagus dilaksanakan di DIY dimana prosesnya sudah hampir rampung dilaksanakan. Tetapi masalah-masalah lain yang masih belum jelas, lanjutnya, DIY masih menunggu peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat.

“Kedepannya, di DIY masih menunggu peraturan-peraturan yang dikeluarkan dari Kemenpan RI, seperti untuk jabatan-jabatan fungsional serta permasalahan tunjangannya yang masih disamakan dengan jabatan-jabatan struktural,” ungkapnya, belum lama tadi.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila yang mendampingi Komisi I DPRD Kalsel menambahkan penyederhanaan birokrasi di DIY dilakukan dua tahap yaitu pada Desember 2021 dan Januari 2022.

“Ternyata ada lima SKPD di DIY yang tidak disederhanakan diantaranya termasuk Dinas Tata Ruang, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Perhubungan,” kata Srikandi Dewan dari Fraksi PAN tersebut.

Diharapkan hasil pertemuan tersebut bisa menjadi masukan agar penyederhanaan birokrasi pada jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel dapat berjalan lancar atau tidak ada permasalahan mendasar. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Melihat kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berangsur melandai, membuat SMA/SMK meminta agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) kembali digelar 100 persen.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, pelaksanaan PTM masih harus dievaluasi sesuai dengan perkembangan kasus COVID-19 di daerah.

“Kita akan koordinasikan dulu ke Disdikbud Kalsel serta Satgas COVID-19 di Kabupaten Kota terkait pelaksanaan PTM ini,” ucapnya Senin (7/3).

Berdasarkan data yang didapatnya dari Dinas Kesehatan Kalsel, Roy membenarkan bahwa kasus COVID-19 sudah mulai menurun dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Kendati demikian, Roy mengaku saat ini Pemprov Kalsel masih berfokus pada pemaksimalan vaksinasi kedua dan kepada lansia.

“Sekarang kita masih fokus menggenjot vaksinasi dulu,” ungkapnya.

Demi percepatan vaksinasi, Roy mengungkapkan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bahkan rela langsung ke desa-desa untuk memantau pelaksanaan vaksinasi sekaligus menyapa warga.

“Pada tahap awal ini intinya percepatan vaksinasi menjadi prioritas kita,” tutupnya.

Seperti diketahui, sejak kasus COVID-19 di banua ini kembali meningkat, SMA/SMK/SLB kembali di minta menggelar pelaksanaan PTM secara terbatas dengan kapasitas 50 persen. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin, kepada Abdi Persada FM pada Selasa (8/3) mengatakan, saat ini untuk memajukan karya seni, maka teknologi digital harus mampu digunakan secara maksimal, terutama oleh para seniman. Momen peringatan Musik Nasional bukan hanya seremonial saja, namun lebih menjadikan setiap pergelaran dapat semakin maju terdepan.

“Medsos berperan besar, mengenalkan karya para seniman,” katanya

Disampaikan Syaripuddin, peran dari legislatif Provinsi Kalimantan Selatan untuk memajukan karya seni daerah, tentunya terus didukung dalam anggaran. Selain itu dengan dimilikinya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal, yang isinya menjadikan generasi muda untuk lebih mengenal budaya sendiri dan menyukainya.

“Kita sangatlah mengapresiasi pelaku seni terus berkarya, meski masih dalam suasana pandemi COVID-19,” ucap bang Dhin (sapaan akrabnya)

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (DPD PAPPRI) Kalimantan Selatan, Dino Sirajuddin menyampaikan, dengan diperingatinya Hari Musik Nasional ini, merupakan simbol kebangkitan musik daerah hingga ke tingkat nasional. Ia berharap dapat membuat seluruh lapisan masyarakat lebih mencintai dan menghargai karya musik terutama daerah masing-masing.

“Sekarang ini pelaku seni lebih mudah promosi dalam berkarya, terbantu dengan media sosial dan warga dapat menilai langsung hasilnya, sehingga haruslah memanfaatkan kecanggihan teknologi itu,” tutup Dino. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Taman Budaya dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, memperingati Hari Musik Nasional, melalui pergelaran seni dan budaya, selama dua hari yaitu 8 – 9 Maret 2022.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya, Disdikbud Provinsi Kalsel, Suharyanti kepada Abdi Persada FM pada Selasa (8/3) menjelaskan, pergelaran ini akan tampil enam group musik, yaitu Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Kalsel, JEF Banjar, grup musik Banjarbakula Enterprise, Pandaz Music, jurusan musik dari SMKN 4 Banjarmasin dan Orkes Melayu Sinar Bahagia.

“Pergelaran dilaksanaka di panggung terbuka Taman Budaya Kalsel, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ucapnya

Suharyanti menjelaskan, dalam pergelaran itu selain bisa disaksikan secara langsung, juga dapat ditonton melalui laman Youtube Taman Budaya Kalsel pada jam 20.30 WITA. Dan, Ia sangat mengapresiasi para seniman daerah, terutama pencipta lagu banjar yang terus memberikan karya terbaik, meski masih dalam suasana pandemi COVID-19.

“Kami terus membina kesenian daerah, agar makin maju hingga ke tingkat nasional,” jelasnya

Yanti (sapaan akrabnya) menambahkan, dengan diluncurkannya sebanyak 12 Album Musik Lagu Banjar pada bulan Januari 2022 tadi, berjudul ‘Balahindang Dindang Banua’ sebagai upaya memajukan kesenian musik daerah, baik yang tradisi maupun modern.

“Kita sarankan setiap event, lagu banjar menjadi prioritas untuk ditampilkan,” tutupnya

Untuk diketahui, setiap tanggal 9 Maret diperingati Hari Musik Nasional, untuk mengingat hari lahir Wage Rudolf (WR) Soepratman, yaitu pencipta lagu Indonesia Raya. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2013, disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disebutkan Hari Musik Nasional bukanlah hari libur. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan penghargaan bagi pelaku usaha menengah (UKM), yang mampu mengekspor produknya.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, pada Senin (7/3) mengatakan, pihaknya memberikan piagam penghargaan kepada dua sosok anak muda, karena telah mampu melakukan ekspor secara kontinyu dan konsisten yaitu kepada Muhammad Mahfud sebagai pelaku UKM produk minuman teh Gaharu dan Abdi sebagai pelaku UKM Sarigading yang selama ini juga aktif melakukan perdagangan antar provinsi serta dalam dan lua negeri.

“Kami beri penghargaan ini pekan kemarin, ia berharap mereka semakin memajukan produk usahanya,” pinta Birhasani.

Disampaikan Birhasani, pemberian penghargaan kepada pelaku usaha menengah ini, dari hasil penilaian keaktifan mereka menjaga ketersediaan bahan pokok, dan turut berpartisipasi dalam kegiatan pasar murah. Ia berharap dapat menjadi motivasi dan spirit bagi regenerasi muda di tiga belas kabupaten dan kota, terutama yang sudah aktif dalam menjalankan usahanya.

“Kami nilai pelaku usaha yang paling lama ikut berpatisipasi dalam kegiatan pasmur, baik dari jumlah atau komoditas barang,” jelasnya

Sementara itu, salah satu pelaku UKM Sarigading Abdi menyampaikan, pihaknya sangat berterima kasih telah diberikan penghargaan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, dan siap untuk semakin memajukan usahanya menjadi lebih baik serta besar lagi.

“Kita selama ini juga ikut aktif dalam kegiatan temu bisnis yang digelar Disdag Kalsel, manfaatnya mudah dalam setiap mempromosikan produk,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU– Penanganan stunting menjadi perhatian khusus di setiap daerah terutama di Kalsel. Ditahun 2024, Pemprov Kalsel menargetkan angka stunting di provinsi ini dapat mencapai 12 persen.

Diketahui, Kalsel saat ini masih berada dalam 10 besar tertinggi kasus stunting se Indonesia dengan jumlah presentase sebesar 30 persen.

Terpilih sebagai ketua pencegahan stunting Kalsel, Wagub Kalsel Muhidin berencana melaksanakan rapat penurunan stunting pada pertengahan tahun mendatang dengan menghadirkan seluruh perwakilan Kabupaten Kota se Kalsel yang terlibat dalam pencegahan ini.

“Kita akan pastikan penanganan stunting ini dapat menyasar keseluruh Kabupaten Kota se Kalsel,” ucap Muhidin dalam sambutannya pada kegiatan Coffee Morning di Setdaprov Kalsel, pada Senin (7/3).

Sementara itu Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar menekankan pentingnya kolaborasi dan gotong royong seluruh stakeholder dalam meminimalkan kasus stunting.

Pencegahan stunting menurutnya penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.

“Kita masih menyusun strategi dan pembiayaannya nanti seperti apa,” ucap Roy.

Beberapa upaya yang telah dan sedang dikerjakan dalam penanganan stunting di kalimantan selatan, dijelaskannya, antara lain denganmelakukan monev surveilans gizi melalui aplikasi EPPGBM setiap triwulan untuk mengetahui secara langsung hasil entry pengukuran berat badan, panjang badan/tinggi badan balita melalui pengukuran di tingkat posyandu.

Lalu melalui monitoring evaluasi kinerja Kabupaten Kota oleh tim KP2S provinsi, menindak lanjuti tahapan-tahapan aksi integrasi konvergensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota, meningkatkan kapasitas petugas di tingkat puskesmas dan jajarannya untuk optimalisasi pelaksanaan surveilans gizi, serta pemantapan kinerja KP2S Kabupaten Kota. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan SMA/Sederajat Tahun 2022 selama dua hari yaitu 7 dan 8 Maret 2022 di salah satu hotel berbintang. Kegiatan ini diikuti sekitar 90 orang pengelola perpustakaan SMA/Sederajat dari 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.

Dalam sambutannya pada acara pembukaan kegiatan, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie yang diwakili Sekretarisnya, Muhammad Ramadhan menyatakan rasa syukurnya bahwa ditahun 2022 ini, Kalsel diberi kesempatan untuk melaksanakan bimbingan teknis untuk pengelola perpustakaan sekolah.

“Hal ini berkat dukungan dari Perpustakaan Nasional RI sehingga melalui Bimtek ini, para pengelola perpustakaan sekolah di Kalsel akan mendapatkan tambahan wawasan, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan perpustakaannya dengan baik,” katanya, Senin (7/3).

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 23 disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Salah satu komponen standar untuk pengelolaan perpustakaan sekolah yang harus dipenuhi adalah tenaga pengelola perpustakaan sekolah yang terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, atau kompetensi.

“Seorang pustakawan memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma II dalam bidang perpustakaan. Jika yang bersangkutan bukan berlatar belakang ilmu perpustakaan maka diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan. Salah satu pelatihan dimaksud adalah seperti yang kita laksanakan pada hari ini,” jelas Ramadhan.

Seorang pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, lanjut Ramadhan, harus memiliki kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. Aspek pengetahuan adalah pengetahuan tentang ilmu perpustakaan dan informasi, termasuk keahlian dalam pekerjaan-pekerjaan teknis pengelolaan perpustakaan, dan sikap kerja dalam melayani para pemustaka yang datang perpustakaan.

Ditambahkan Ramadhan, tugas Pemerintah Daerah dalam hal ini Dispersip Kalsel berdasarkan UU tersebut yaitu menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing. Selain itu, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing serta mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

“Salah satu tugas pembinaan tersebut adalah melaksanakan pembinaan terhadap para pustakawan dan tenaga perpustakaan, terutama pada hari ini untuk para pengelola perpustakaan sekolah di Kalsel,” tambahnya .

Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Adriati selaku narasumber kegiatan, mengharapkan melalui kegiatan pelatihan ini, para peserta mendapatkan wawasan terkait pengelolaan perpustakaan. Sehingga setelah kegiatan ini, mereka dapat menyiapkan perpustakaan sekolah masing-masing agar mendapatkan akreditasi untuk memastikan perpustakaan itu dikelola secara tertib, teratur dan profesional.

“Sesuai data yang saya ketahui, dari 4 ribuan sekolah di Kalsel, baru 92 perpustakaan sekolah yang terakreditasi. Mudah-mudahan dengan adanya Bimtek ini, pengelola perpustakaan SMA/sederajat bisa menyiapkan perpustakaannya untuk diakreditasi,” harapnya. (NRH/RDM/RH)