Kategori: Provinsi Kalsel

TANAH BUMBU – Memberikan pemahaman terhadap produk hukum yang telah dituangkan melalui perundang-undangan menjadi satu diantara banyaknya kewajiban sebagai wakil rakyat. Inilah yang dilaksanakan oleh anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi, Senin (14/3). Yakni melaksanakan sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, bertempat di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Sosper inipun diikuti oleh pejabat dilingkungan Pemprov Kalsel, serta menghadirkan narasumber yang berasal dari RSUD Ulin sendiri, yakni Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan pada RSUD Ulin, Muhammad Aini serta Kepala Ruangan Radiologi RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Ayatullah.

Muhammad Aini, saat memberikan paparan dihadapan puluhan peserta menyampaikan, biaya operasional RSUD Ulin Banjarmasin tidak sepenuhnya didapatkan melalui APBD. Namun juga melalui biaya tarif yang ditarik dari masyarakat.

“Maka RSUD Ulin diberi kesempatan untuk memungut biaya, tetapi harus berdasarkan Perda,” paparnya.

Adanya Perda tentang tarif ini adalah satu bentuk jaminan kepada rumah sakit dalam menarik biaya dari masyarakat tanpa melanggar hukum atau pungutan liar. Yang mana juga tertuang dalam Pergub nomor 052 tahun 2019.

Aini menuturkan, titik berat dalam informasi biaya yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan ini bagi masyarakat yang tidak memilik kartu jaminan seperti BPJS. Sehingga masyarakat dapat mempersiapkan dana lebih awal sesuai dengan tarif dan layanan kesehatan yang digunakan.

“Mereka kadang-kadang menyiapkan dana yang dianggap cukup. Ternyata tidak,” tuturnya.

Namun begitu, informasi ini juga menjadi penting bagi pemilik kartu BPJS. Yang mana kerap kali menggunakan jasa kesehatan di luar dari kelas yang seharusnya.

“Untuk pengguna BPJS yang menggunakan jasa lebih tinggi, ada selisih tarif yang dikenakan,” tambahnya.

Tarif ini lanjutnya, dihitung berdasarkan belanja modal dari sebuah pelayanan. Kemudian sebelum tarif disampaikan kepada masyarakat, maka terlebih dahulu dibahas di DPRD Provinsi.

“Pertimbangan-pertimbangan di DPRD sangat terkait dengan daya jangkau masyarakat. Apabila terlalu tinggi, maka akan disesuaikan. Jangan sampai tarif membebani masyarakat, dan jangan sampai mengurangi mutu pelayanan rumah sakit,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi bersyukur atas terlaksananya kegiatan Sosper ini sebagai tanggungjawab untuk mensosialisasikan perda yang sudah dibuat.

“Perda ini harus disosialisasikan, agar masyarakat menjadi paham dan mengerti, terlebih tentang tarif layanan kesehatan yang sedang menjadi kebutuhan di masyarakat,” ujarnya.

Dengan Sosper tentang pola tarif pelayanan kesehatan pada (RSUD) Ulin Banjarmasin ini sebutnya, akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Sehingga tidak ada lagi yang merasa terbebani dengan mahalnya biaya kesehatan karena sudah mendapatkan informasi di awal.

“Mindset biaya RS mahal, orang miskin tidak boleh sakit, ini harus dirubah. Karena tarif yang dikenakan sesuai peraturan,” ucapnya.

Yani Helmi juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap RSUD Ulin yang mempunyai kualitas setara dengan Rumah Sakit yang ada di pulau Jawa.

“Mutu pelayanan kita nomor ‘wahid’ di regional Kalimantan. Jadi masyarakat patut berbangga dan tidak perlu jauh-jauh untuk berobat,” katanya.

Yani Helmi juga menegaskan, biaya RS untuk pasien umum ini, juga menjadi tanggungjawab pemerintah apabila masyarakat tersebut memenuhi syarat sebagai warga tidak mampu.

“Kalau ada Rumah Sakit Daerah yang menetapkan tarif tidak sewajarnya, lapor saya. Apalagi bagi masyarakat Tanah Bumbu dan Kotabaru, jangan main-main,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini Yani Helmi juga membagikan bingkisan untuk warga yang beruntung berupa bahan pokok serta kelengkapan alat kesehatan dimasa COVID-19.

Untuk diketahui, berbagai layanan di RSUD Ulin Banjarmasin yang sering menjadi rujukan Provinsi tetangga antara lain pusat layanan kanker dan pusat layanan jantung. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Penambahan jumlah penduduk baru di Kalsel diprakirakan bakal dirasakan pada saat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara resmi berpindah ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Kadis Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kalsel, Zulkipli, mengungkapkan, meski diakui administrasi kependudukan tak menjadi permasalahan. Namun, salah satu perhatiannya adalah daya tampung penduduk yang pindah dari Jawa ke Kalimantan.

 “Kemungkinan terjadinya kenaikan dari luar datang ke Kalimantan yakni Banjarmasin atau Banjarbaru itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Tetapi, justru yang jadi persoalan itu bagaimana daya tampung (carraying capacity) baik di Kalsel dan daerah lain,” ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (14/3) siang.

Sebagai pintu gerbang IKN nanti, dia mengungkapkan, penambahan penduduk juga bakal berpengaruh terhadap penambahan sejumlah lahan disegala sektor baik pengembangan maupun pembangunan.

“Ada tenaga kerja, produktivitas pertanian, lahan hingga aktivitas perindustrian itu juga harus menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada,” ungkap mantan Kadis PMD Kalsel ini.

Selaku instansi pelayanan, pihaknya hanya sebagai penyaji data atau informasi terkait sebesar apa kemungkinan penduduk yang berdatangan dan tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami di Disdukcapil mendata sebesar apa tenaga kerja ataupun penduduk di luar Kalimantan kita sendiri dan bahkan sebenarnya tidak menjadi masalah terlebih untuk Adminduk karena sudah terintegrasi secara nasional,” paparnya.

Terkait legalitas resmi keberadaan status daerah, ia menjelaskan, warga yang diketahui sebagai penduduk baru tetap wajib melaporkan data diri ke disdukcapil kabupaten/kota setempat agar tercatat dan setelahnya nanti diurus sesuai prosedur.

“Seandainya ingin pindah secara resmi, tinggal informasikan saja ke dukcapil setempat yang dituju dan nanti akan dibuatkan KTP. Selanjutnya, administrasi yang ada di kelurahan atau di RT hingga kecamatan justru dari dinas terkait akan memberitahu bahwa ada seorang penduduk yang berpindah tempat misalnya dari Jawa atau Sulawesi itu sesuaikan dengan administrasi dibawah, jadi tidak seperti dulu lagi,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan berencana melakukan kerjasama dengan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel, untuk mengenalkan sejarah dan budaya Kalsel kepada para pembina narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel, Lilik Sujandi,  pada Jumat (11/3) siang.

Menurut Lilik, kerjasama ini sangat berperan penting untuk lebih mengenalkan sejarah dan kebudayaan daerah sendiri, serta menanamkan semangat juang leluhur dan pahlawan nasional dari Kalsel dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari.

Seperti pengaturan regulasi dengan berakar pada berbagai macam struktur bangunan rumah yang berbentuk bubungan tinggi untuk para raja maupun sultan, rumah untuk pedagang, rumah untuk pemuka agama, dan sebagainya. Sehingga memudahkan pengidentifikasian dan mitigasi potensi konflik.

Hal lainnya, lanjut Lilik, dengan mencontoh semangat serta filosofi prinsip leluhur. Salah satunya seperti ornamen kayu Tampuk Manggis, yg bermakna kejujuran. Tampuk manggis yg terlihat tidak akan pernah berbohong atau berbeda dengan isi di dalamnya.

“Sejalan dengan citra ASN ‘Berakhlak’ yg saat ini diprioritaskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Selain itu Kalimantan Selatan juga memiliki banyak tokoh2 keagamaan maupun nasional yg kharismatik, yg diakui negara bahkan dunia.

“Seperti Sultan Suriansyah dan Pangeran Antasari, tak lupa ulama kharismatik seperti Tuan Guru Sekumpul, dan Guru Zuhdi,” jelasnya.

Sementara itu Plt Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel Rusmiady mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi atas kunjungan serta rencana kerjasama yang melibatkan budaya dan  sejarah banua ini.

“Kita ingin semua ASN baik di tingkat Pemprov maupun Kabupaten Kota dapat mengerti sejarah dan budaya kita,” harapnya.

Untuk diketahui, Lilik Sujandi baru saja dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantam Selatan pada 9 Maret 2022. Dimana sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. (SYA/RDM/RH)

KALIMANTAN TIMUR – Presiden Republik Indonesia – Joko Widodo (Jokowi), memimpin secara langsung prosesi Kendi Nusantara, yakni penyerahan air dan tanah Nusantara dari 34 Gubernur dari seluruh Indonesia, di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kecamatan Sepaku Kabupaten  Panajam Paser  Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3) pagi.

Para Gubernur dari seluruh Indonesia ini, secara bergiliran menyerahkan air dan tanah dari daerah masing-masing untuk diserahkan kepada Presiden.

Selanjutnya oleh Presiden, tanah dan air itu dituangkan kedalam bejana atau kendi ukuran cukup besar. Prosesi acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon dipimpin langsung Presiden RI 1, disertai dengan penyiraman tanah dan air dari 34 provinsi yang sudah disatukan.

Salah satu kepala daerah yang menyerahkan tanah dan air kepada Presiden RI itu, adalah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin.

Usai penyerahan, Paman Birin pun ikut menanam pohon bersama Presiden, para Menteri beserta  Gubernur dari 33 provinsi lainnya di Indonesia.

Usai acara Paman Birin mengatakan filosofi penyatuan tanah dan air dari seluruh  provinsi ini, memiliki makna, bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah  negara besar milik rakyat dan harus dirawat,  dijaga bersama seluruh rakyat Indonesia.

Kalsel sendiri, sebut Paman Birin, sangat mendukung kebijakan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menurutnya, jika pemindahan ibu kota negara terealisasi, maka akan memberikan multi efek luar biasa bagi kemajuan pembangunan, termasuk  di daerah atau provinsi sekitar IKN.

“Salah satu efek positif itu adalah Kalsel bisa mempersiapkan sebagai daerah pintu gerbang strategis bagi IKN. Dan Kalsel turut mendoakan kelancaran pembangunan IKN di Kaltim,” ucapnya.

Adapun tanah dan air dari Kalsel yang dibawa ke lokasi penanaman pohon di IKN, sebut Paman Birin diambil dari tanah di Desa Dalam Pagar, yaitu tempat kediaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan. Desa ini juga menjadi tempat beliau mengajarkan ilmu agama hingga lahirnya para alim ulama di Kalsel hingga sekarang.

Sedangkan airnya berasal dari sumur bernilai historis religius dari Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Sejarahnya, sumur ini digali atas arahan Tuan Guru KH Zainal Ilmi. Sejak digali hingga sekarang, sumur itu tidak pernah kering meski di daerah tersebut, dahulu pernah dilanda bencana kemarau panjang. Sumur itu, hingga kini menjadi salah satu sumber air bersih bagi masyarakat.

Sebelum dibawa ke lokasi IKN, tanah dan air ini terlebih dahulu dibacakan doa oleh KH Muhammad Wildan Salman (Guru Wildan), untuk memohonkan do’a kepada Allah SWT, agar senantiasa semua rencana pemerintah dimudahkan dan dilancarkan.

“Semoga air dan tanah yang kita bawa ini, dapat memberikan keberkahan, kebaikan, serta keselamatan, baik bagi banua kita maupun buat daerah IKN nantinya,” sebutnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Selama puluhan tahun, pada musim panen di Provinsi Kalsel harga jual gabah selalu mengalami penurunan, hal ini dikarenakan nilai jual yang diberikan para pengepul kepada para petani sangatlah rendah dibandingkan nilai jual normal. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalsel mengusulkan kepada Kementerian Pertanian, untuk menggganti subsidi pupuk yang diberikan Kementerian Pertanian menjadi subsidi harga. Adapun yang dimaksud subsidi harga yakni pemerintah akan memberikan harga subsidi kepada para petani pada saat musim panen, sehingga meskipun nilai jual gabah mengalami penurunan disaat musim panen, para petani tidak akan mengalami kerugian dikarenakan sudah disubsidi oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas TPH Provinsi Kalsel Syamsir Rahman belum lama tadi.

Syamsir menyampaikan, usulan mengganti subsidi pupuk menjadi subsidi harga yang pihaknya sampaikan kepada Kementerian Pertanian tersebut, bertujuan untuk meningkatkan nilai jual gabah pada musim panen, sehingga pada musim panen Pemerintah tinggal membeli harga bantuan untuk petani agar mereka percaya untuk menanam. Pasar pertanian di Kalsel sejak jaman dulu selalu mengalami penurunan harga dimusim panen, sehingga harus terdapat bantuan dari Pemerintah untuk memberikan subsidi harga.

“Saya sudah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, dari pada kita mensubsidi harga pupuk, lebih baik mensubsidi harga. Jadi kalau harga panen turun, pemerintah tinggal membantu dengan subsidi harga,” ungkap Syamsir.

Ia menambahkan, apabila tidak terdapat subsidi dari pemerintah, maka para petani lama kelamaan akan enggan untuk menanam dan kepercayaan para petani kepada Pemerintah akan berkurang.

“Lama kelamaan, kalau tidak ada bantuan pupuk subsidi, bantuan apapun, maka petani akan enggan untuk menanam, dan disisi lain bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan mereka sangat bergantung pada para petani,” tutup Syamsir Rahman. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Penggunaan pupuk kimiawi dan pupuk hayati masih menjadi polemik bagi para petani di Kalimantan Selatan. Murahnya harga pupuk kimia menjadi salah satu faktor para petani sering menggunakan pupuk ini untuk menyuburkan tanaman, namun kerugian pemakain pupuk juga dirasakan bagi para petani, seperti percepatan kerusakan lahan pertanian. Oleh karena itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) provinsi Kalsel mengimbau, agar para petani mengurangi penggunaan pupuk kimiawi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas TPH Provinsi Kalsel Syamsir Rahman belum lama tadi. Ia menyampaikan, petani-petani di Kalsel sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia dilahan mereka, penggunaan pupuk kimia berkelanjutan dapat menyebabkan beban tanah yang semakin berat akibat memikul beban kimiawi dan mengakibatkan percepatan kerusakan lahan. Sehingga untuk mengganti penggunaan pupuk kimia, para petani diimbau untuk menggunakan pupuk hayati.

“Memang harga pupuk hayati lebih mahal, namun keuntungannya banyak juga, pupuk hayati lebih ramah lingkungan dari pada pupuk kimiawi,” ungkap Syamsir Rahman.

Syamsir melanjutkan, dengan berganti menggunakan pupuk hayati, selain membuat lahan pertanian para petani akan semakin subur, pupuk hayati juga ramah terhadap lingkungan, tidak menimbulkan pencemaran, dan hasil produksi mampu bersaing dengan pupuk kimiawi.

“Sudah banyak pupuk hayati yang muncul walaupun harganya masih tinggi, tetapi para petani masih menganggap penggunaan pupuk kimiawi lebih mudah digunakan sehingga masih banyak yang memakai pupuk kimiawi,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Majunya industri-industri di banua Kalimantan Selatan, berbanding dengan masih kurangnya tenaga kerja kerja yang dibutuhkan para pelaku industri, contohnya saja hilirasi industri CPO, hilirasi industri Nikel, dan Hilirisasi industri baterai yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian analis kimia. Namun pendidikan vokasi dan SMK di Banua ini, masih belum ada yang mempunyai bidang studi tersebut, padahal lulusan dari bidang studi analis kimia sangat diperlukan bagi para pelaku industri. Dengan tidak adanya bidang studi Analis Kimia di Kalsel, menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalsel.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel Mahyuni menyampaikan, bidang studi Analis Kimia sangatlah diperlukan bagi pelaku industri di banua ini, apalagi sudah banyak pelaku industri yang melakukan hilirisasi industri seperti hilirisasi industri pengolahan biji besi, nikel, dan baterai, yang memerlukan analis kimia.

“Perusahaan – perusahaan terpaksa merekrut atau mengambil tenaga kerja dari luar daerah, karena di tempat kita tidak tersedia program studi yang diperlukan, yakni analis kimia baik ditingkat SMK sampai perguruan tinggi,” unkap Mahyuni.

Mahyuni menambahkan, ditahun 2022 ini sudah terdapat puluhan pelaku industri melakukan hilirisasi industri, sehingga untuk mengisi tenaga kerja pada industri bidang studi Analis Kimia harus segera ada dibanua ini.

“Itu memang tantangan kita kedepan untuk segera melakukam langkah-langkah agar kita lebih siap terhadap tenaga kerja yang diperlukan insdustri, dan kedepan bahwa investasi industri baik hilirasi industri dari CPO, biji besi, nikel atau baterai, semuanya memerlukan analis kimia dan teknik kimia,” lanjut Mahyuni.

Mahyuni mengungkapkan, masih banyak pelaku industri di Banua Kalsel yang merekrut tenaga kerja dari luar Daerah, yang kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan dan pulau Jawa, oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Semenjak peraturan baru pemerintah yang resmi mengeluarkan maklumat terkait tidak diberlakukannya lagi para pengguna jasa penerbangan untuk menujukkan surat hasil test negatif PCR ataupun Antigen, kini lonjakan jumlah penumpang Badara Internasional Syamsudin Noor, di Banjarbaru, meningkat drastis. Bahkan, presentasenya berhasil merangkak naik hingga 67 persen.

General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Dony Subandono, saat ditemui sejumlah wartawan, Jumat (11/3) siang, mengakui, adanya kenaikan yang tak biasa bahkan terhitung sejak Kamis (8/3) kemarin, jumlah pelaku jasa penerbangan telah mencapai 2.800 – 3.000.

“Jadi, kondisi penumpang setelah pemberlakuan aturan baru itu jumlahnya naik drastis, kemungkinan masih ada lagi pelaku penerbangan tambahan yang begitu datang langsung masuk,” ungkapnya.

Terlebih, ia menjelaskan, kenaikan sebelumnya atas diberlakukan aturan baru melalui Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan orang dalam negeri pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga sempat menambah jumlah penumpang sekitar 2.300.

“Jumlah ini hanya keberangkatan saja,” ucapnya.

Terkait sempat memberlakukan aturan antigen, dia menyebutkan, capaian penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, di Banjarbaru, juga mengalami lonjakan sebesar 3.000.

“Penggunaan antigen cukup berdampak positif terhadap jumlah penumpang,” ungkap General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Dony Subandono.

Kendati begitu, dirinya mengungkapkan, kondisi varian Omicron di Kalsel ternyata cukup berdampak terhadap jumlah pengguna jasa penerbangan di bandar udara yang telah berstatus internasional ini.

“Sempat turun dikisaran 1.800 – 2.000 dan maksimal sekitar 2.200. Tetapi, sekarang sudah agak naik menjadi 2.300 dan adanya pemberlakuan aturan baru tambah naik lagi,” jelasnya.

Sebelum pandemi menyebar di Kalsel, sedikitnya kouta penumpang yang terhitung sejak 2019 lalu diakui mampu mencapai hingga 4.000 – 5.000 orang. Tetapi, karena kondisi COVID-19 cukup memberikan dampak negatif terhadap bisnis penerbangan maka penurunan drastis pun dialami dengan menyisakan nilai presentase sekitar 16 persen.

“Kemudian naik diangka 20 persen, namun, semenjak saya bertugas disini, Alhamdulillah, sudah diatas 50 persen dan sekarang sudah 67 persen,” imbuhnya.

Ia menyampaikan melihat status jumlah penumpang pesawat yang kini diketahui sudah mulai normal. Sebaliknya, pada awal ramadan nanti, kouta pengguna jasa penerbangan untuk keberangkatan pesawat diprakirakan kembali menurun.

“Tetapi, pada pertengah puasa menuju lebaran hingga pasca Idul Fitri naik lagi. Kami minta doanya juga agar akhir tahun lonjakan penumpang bisa kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan mendatangkan seorang penulis novel “Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam”, Dian Purnomo ke Banua, Kamis (10/3).

Kepala Dispersip Kalsel melalui Sekretarisnya, Muhammad Ramadhan mengatakan bahwa mendatangkan penulis-penulis ternama ke Kalsel merupakan salah satu bentuk upaya dari Dispersip Kalsel untuk meningkatkan minat baca di Kalsel.

“Jadi ini salah bentuk upaya kami dalam meningkatkan minat baca bagi masyarakat Kalsel dengan mendatangkan penulis yang memang bisa membuat anak-anak muda dan masyarakat semakin cinta dengan tulisan dan buku yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kecerdasan mereka,” katanya kepada wartawan.

Selain itu, lanjut Ramadhan, program ini juga sebagai upaya untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi (IPL) Kalsel, yang mana pada tahun 2020 lalu menjadi IPL tertinggi dari seluruh provinsi se-Indonesia.

“Kegiatan ini juga bagian dari mempertahankan Indeks Pembangunan Literasi di Kalsel yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 lalu,” tambahnya.

Sementara itu, melalui kegiatan yang bertajuk ‘Memperjuangkan Keadilan Melalui Literasi’ ini, Dian Purnomo mengatakan literasi bisa menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan apabila diiringi dengan riset yang baik dan benar, serta target yang sesuai.

“Dari pengalaman saya, menyuarakan keadilan melalui literasi ini cukup efektif. Seperti halnya yang saya lakukan melalui novel saya yang berjudul perempuan yang menangis kepada bulan hitam, novel ini menceritakan tentang adat kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dimana perempuan yang menjadi korbannya,” jelasnya.

Menurut perspektif Dian, kawin tangkap di zaman kesetaraan gender seperti saat ini merupakan sebuah praktik kekerasan terhadap perempuan yang dibungkus dengan embel-embel budaya. Untuk itu, ia mengimbau dan mengajak masyarakat khususnya perempuan untuk melek dengan isu atau peristiwa kekerasan yang terjadi disekitar mereka agar bisa diminimalisir.

“Melek sih, kita harus tengok kiri-kanan karena isu itu tidak jauh dari kita kok. Jangan-jangan di dalam rumah kita sendiri juga ada isu-isu kekerasan ataupun ketimpangan,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Ramainya masyarakat di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang melakukan keberangkatan umrah membuat Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias berupaya memastikan pemberian pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Hal itu diwujudkannya dengan melakukan monitoring ke kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani KM 22 Landasan Ulin, Kamis (10/3).

Rachmah melihat langsung alur pelayanan yang diberikan kepada pemohon. Terpantau, tidak ada bludakan antrian karena permohonan bisa diajukan secara online melalui aplikasi M-Paspor, termasuk untuk proses pembayarannya. Pemohon hanya datang untuk berfoto dan melengkapi data seperti verifikasi sidik jari.

Legislator dari Partai Amanat Nasional ini menilai pelayanan yang diberikan oleh kantor imigrasi sudah sangat maksimal. Terlebih untuk menghindari kerumunan di masa pandemi ini.

“Kami memonitor pembuatan paspor sekalian bikin paspor. Alhamdulillah pelayanan sangat bagus tanpa antri karena kita sudah daftar online kemudian fasilitas pelayanan cukup baik. Segala fasilitas yang disyaratkan untu WBK dan WBBM sudah lengkap. Bahkan disediakan minuman teh dan kopi untuk pemohon,” katanya kepada wartawan.

Dalam kesempatan ini, Rachmah meminta agar kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin terus berupaya meningkatkan pelayanan. Apalagi pada April mendatang, lanjutnya, berpotensi terjadi peningkatan pemohon menyusul akan dihapuskannya kebijakan karantina untuk penerbangan internasional.

“Kalau melihat jumlah pemohon yang datang hari ini kemungkinan pembuatan paspor akan meningkat karena orang akan banyak yang umrah dan ditambah nantinya kebijakan bebas karantina. Mudah-mudahan layanan terus ditingkatkan dan sukses selalu untuk imigrasi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, Sahat Pasaribu mengakui sejak umrah kembali dibuka, memang terjadi peningkatan mencapai 30 pemohon perhari. Hanya saja, menurutnya, jumlah itu belum kembali normal dimana sebelum pandemi angka pemohon di atas 100 orang perhari.

“Pada saat musim pandemi dari Februari 2021, pemohonnya itu sehari bisa 8 orang, paling tinggi 15 orang. Tapi setelah Desember dibuka, naik dari 15 sampai 30 orang. Kemudian ditutup lagi. Tapi kalau sekarang tiap hari meningkat meningkat bisa rata-rata 30 pemohon perhari. Namun jumlah tersebut belum normal karena untuk Banjarmasin itu pelayanan paspor sekitar 85 persen untuk umrah dan haji rata-rata di atas 100 orang perhari. Selain itu, ada juga yang membuat paspor untuk wisata dan melanjutkan sekolah di luar negeri,” jelasnya .

Sahat menambahkan, saat ini dalam rangka mempermudah masyarakat yang ingin berumrah khususnya para lansia, kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin juga melakukan jemput bola dengan memberikan layanan eazy pasport yang ada di 11 kabupaten/kota di Kalsel kecuali Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

“Pemohon bisa secara kolektif mengajukan permohonan dan akan langsung didatangi oleh petugas imigrasi,” jelasnya.

Selain itu, kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin juga telah membuka unit layanan paspor (ULP) di kabupaten Tapin dan unit kerja kantor (UKK) di kabupaten Balangan untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. (NRH/RDM/RH)