Gelar Media Gathering, DLH Kalsel Terbuka Terhadap Kritik Membangun

BANJAR – Guna meningkatkan sinergitas serta membangun keakraban yang lebih harmonis, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Media Gathering bersama jurnalis Pemprov Kalsel, Rabu (29/12) bertempat di Pesanggrahan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam Mandiangin.

Kepala Dinas LH Kalsel Hanifah Dwi Nirwana

Silaturahmi yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas LH Kalsel Hanifah Dwi Nirwana ini berlangsung secara santai dengan suasana penuh keakraban.

Hanifah menyebut, media gathering ini merupakan momentum yang sangat penting untuk memaksimalkan peran media dalam pembangunan lingkungan hidup di Kalsel.

“Media punya peran strategis dan siginifikan dalam membangun informasi pembangunan di bidang lingkungan hidup,” ujarnya.

Berbagai program DLH, menurutnya baik yang akan maupun sedang dikerjakan sesuai dengan progres pembangunan Pemprov Kalsel sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dapat disosialisasikan dengan baik.

“Kami sangat berharap media dapat mengampanyekan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat setiap kebijakan yang diambil,” katanya.

Ia juga berujar, sangat siap menerima kritik dari awak media terkait setiap kebijakan yang diambil yang dianggap kurang pas maupun program yang dianggap mempunyai tingkat keberhasilan yang rendah.

“Kami juga menyadari media sebagai penyeimbang. Media silakan memberikan kritik kebijakan kami ataupun kekurang berhasilan kami. Yang mana ini akan menjadi bahan kami untuk regulasi maupun kebijakan kedepan dalam membangun lingkungan,” paparnya.

Untuk diketahui, media gathering yang diikuti oleh berbagai media massa baik cetak, online televisi maupun radio ini menghadirkan Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie sebagai narasumber mengenai peran media. Kemudian juga dari Diskominfo Kalsel dan Adpim Setdaprov Kalsel.

Dalam acara ini, juga dipaparkan mengenai IKLH, capaian kinerja dalam tahun berjalan dan program prioritas Dinas LH yang sudah melalui evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.
Capaian IKLH mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, banyak perubahan-perubahan yang telah dilakukan untuk menuju kualitas lingkungan yang lebih baik. (ASC/RDM/RH)

Pecah Rekor, Biro Adpim Fasilitasi 928 Orang Vaksinasi COVID-19

BANJARMASIN – Ikhtiar melindungi masyarakat dari COVID-19 terus digelorakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini Biro Administrasi Pimpinan turun ke lapangan, untuk fasilitasi vaksinasi begerak sebanyak 928 penerima di Banjarmasin, Rabu (29/12).

Suasana vaksinasi di SMAN 8 Banjarmasin

Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalsel menggandeng SMAN 8 Banjarmasin, untuk melindungi warga sekaligus meningkatkan capaian vaksinasi di Banua.

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak terutama Biro Adpim Setda Provinsi Kalsel, yang telah membantu untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Banua.

Disampaikan Paman Birin, hingga hari ini capaian vaksinasi sudah berada diangka 69,11 persen dari target 70 persen yang diinginkan Presiden Joko Widodo.

“Alhamdulillah capaian hari ini sudah 69,11 persen, kita terus berjuang untuk mencapai target 70 persen, saya optimis target bisa dicapai, karena rakyat kami adalah pejuang,” sebut Paman Birin.

Meski kasus COVID-19 mulai melandai, Paman Birin meminta masyarakat untuk tetap waspada. Terlebih Varian Omicron sudah masuk ke Indonesia.

Plt Kepala Biro Adpim Setda Prov Kalsel Suria Fadliansyah mengatakan, vaksinasi digelar menuntaskan vaksinasi di lingkungan pendidikan sesuai dengan arahan Paman Birin.

Kabag Materi dan Administrasi Pimpinan Agus Salim mengatakan, vaksinasi yang difasilitasi Biro Adpim Setda Prov Kalsel paling diminati. Awalnya hanya menargetkan 800 penerima ternyata masyarakat yang divaksin hingga 928.

“Kami tidak menyangka bisa sebanyak ini, awalnya hanya kami menargetkan 800 penerima, ternyata animo masyarakat sangat tinggi, hingga mencapai 928 penerima,” sebutnya.

Dirinya mengatakan, vaksinasi ini melibatkan SMA, SMK, SLB se Kota Banjarmasin dan masyarakat sekitar SMAN 8 Banjarmasin.

Sementara itu, Arafik Staf Tata Usaha SMAN 1 Banjarmasin, mengucapkan terima kasih kepada Paman Birin karena dapat menerima vaksinasi.

Disampaikanya, vaksin ini adalah vaksin pertama yang diterima karena sempat tekendala hipertensi.

“Alhamdulillah hari ini bisa menerima vaksin pertama, beberapa waktu yang lalu saya sempat terkendala tekanan darah tinggi,” ucapnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

DPRD Kalsel Tinjau Rehabilitasi Ruas Jalan Amuntai-Kalua-Tanjung

TABALONG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi pembangunan dan infrastruktur melakukan monitoring dan evaluasi proyek rehabilitasi ruas jalan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) – Kalua – Tanjung Kabupaten Tabalong, Selasa (28/12).

Pelaksanaan kegiatan tersebut didampingi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan, juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaff.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani mengatakan dari informasi yang disampaikan BPJN bahwa pengerjaan rehabilitasi jalan tersebut sudah mendekati 100 persen di akhir kontrak. Ia berharap di tahun 2022 perbaikan jalan yang menggunakan dana sekitar Rp34 Milyar ini bisa terlaksana dengan baik.

“Karena kita ketahui bersama bahwa saat ini jalan Tabalong-Amuntai sampai Pantai Hambawang sangat memprihatinkan. Tapi kita optimis dengan anggaran yang tersedia mudah-mudahan Balai Jalan bisa melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” harap Politisi Fraksi Golkar tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaff menyatakan terima kasih atas kedatangan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, BPJN Kalsel dan Dinas PUPR Kalsel yang meninjau langsung posisi pengerjaan jalan lintas Provinsi, antara Tabalong dengan Hulu Sungai Utara yang mana pengerjaannya hampir selesai.

“Mudah-mudahan anggaran berikutnya bisa melanjutkan infrastruktur jalan yang ada di antara Kabupaten Tabalong, HSU, HSS dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

DPRD Kalsel Ajak Pemprov Kembangkan Destinasi Wisata di Tabalong

TANJUNG – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimatan Selatan mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melalui Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga (Dispora) untuk bersama-sama mengembangkan sektor kepariwisataan di daerah, khususnya di Kabupaten Tabalong.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Haryanto saat melakukan kunjungan kerja bersama mitra kerjanya Dispora Kalsel ke Kabupaten Tabalong, Selasa (28/12).

Berdasarkan hasil pengamatan, menurutnya kemajuan perkembangan sektor pariwisata, baik wisata alam maupun wisata religi dan budaya di Kalsel, khususnya Tabalong mampu memberikan daya tarik dan kian diminati oleh wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara.

“Terlebih lagi Tabalong juga memiliki beragam potensi wisata dan kesenian daerah yang dapat dikembangkan lebih baik lagi, terutama dalam rangka mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga Ibukota Negara Baru,” jelasnya.

Oleh karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengajak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk bekerjasama dalam upaya mengembangkan destinasi wisata yang ada di “Bumi Saraba Kawa” tersebut.

“Pengembangan destinasi wisata perlu anggaran besar, makanya kita berharap teman-teman di DPRD dan Pemprov dapat mem-back up sehingga destinasi wisata yang ada di daerah bisa lebih berkembang,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dispora Kabupaten Tabalong Abdurrahman menyebutkan, obyek wisata yang paling sering dikunjungi adalah obyek wisata religius yaitu Makam Darunnafis dan Mesjid Pusaka disamping obyek wisata alam lainnya.

“Yang paling luar biasa banyak itu, biasanya haulan dan acara-acara religus,” ungkapnya.

Ia berharap adanya dukungan dan langkah nyata dari DPRD dan Pemprov Kalsel terhadap pembangunan destinasi wisata di Kabupaten Tabalong. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

Memotivasi Warga Bervaksin, Paman Birin Blusukan dari Subuh

BARITO KUALA – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor kembali blusukan atau turun ke desa untuk memberikan semangat dan edukasi kepada warga agar ikut vaksinasi COVID-19.

Diketahui, Paman Birin sapaan akrabnya, terus mendorong kabupaten/kota di daerah ini, untuk percepatan capaian 70 persen vaksinasi COVID-19 hingga akhir tahun ini.

Paman Birin tak pernah lelah berkeliling dari satu daerah ke daerah lain di provinsi ini, bahkan hingga pelosok pedesaan, demi memberikan semangat warga agar melakukan vaksinasi.

Seperti dilakukan Paman Birin pada Rabu (29/12) subuh hingga menjelang petang.

Usai melaksanakan Shalat Subuh, Paman Birin dan tim langsung meluncur dari rumah dinasnya di Banjarmasin menuju Desa Simpang Jaya Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam.

Gubernur Kalsel (memakai peci) menurunkan paket sembako dari mobil, dan akan dibagikan kepada warga di desa Wanaraya

Kepada warga yang hadir, Paman Birin mengingatkan, agar tetap waspada terhadap COVID-19, kendati data kasus yang terjadi di provinsi ini, mulai melandai.

Apalagi ujarnya, ada jenis virus varian baru yang mengancam yakni Omicron.

“Kita mengimbau untuk mengantisipasinya, karena ini penyakit dari luar, makanya kita harus berhati-hati,” pesannya.

Sementara itu, Wakil Bupati Batola, Rahmadian Noor menyampaikan terima kasih atas perhatian Paman Birin, dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memantau pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Batola yang saat ini berada dalam capaian vaksinasi 67 persen lebih, khusus di Kecamatan Wanaraya.

Gubernur Kalsel (berpeci) menyerahkan paket sembako kepada warga yang sudah bervaksin

“Kami yakin dengan datangnya Paman Birin, memberikan semangat, target 70 persen akan tercapai,” ujarnya.

Pemkab Batola di penghujung tahun ini memang gencar melaksanakan vaksinasi untuk mencapai target 70 persen vaksinasi. Bahkan untuk memacu minat warga, Pemkab Batola menawarkan berbagai hadiah, termasuk sepeda motor hingga umrah, yang akan diundi setelah target 70 persen tercapai. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Vaksinasi Lansia di PSTW Budi Sejahtera Martapura Tercapai 100 Persen

BANJARBARU – Cakupan vaksinasi dilingkungan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Sejahtera Kalsel untuk lanjut usia di Martapura, Banjar, sudah tercapai 100 persen.

Pemberian vaksin Pfizer kepada lansia di PSTW Budi Sejahtera Dinsos Kalsel di Martapura, Kabupaten Banjar.

Kepala Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Sejahtera Dinsos Provinsi Kalsel, Surya Fujianorrochim, mengatakan, untuk mendorong capaian vaksinasi hingga 70 persen. Langkah yang diambil, tentunya memaksimalkan pelaksanaan vaksin secara masif di lapangan.

“Total keseluruhan ada 54 orang yang mengikuti. Tak hanya lansia, masyarakat umum serta pegawai kami juga ikut berpartisipasi dalam mendukung capaian program angka vaksinasi,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (29/12) siang.

Ia mengutarakan, penyelenggaraan vaksinasi yang dikhususkan bagi lansia dikarenakan selain ikut berpartisipasi sebagai penyumbang angka penambahan jumlah. Hal ini menjadi ikhtiar dalam membentuk kekebalan tubuh secara maksimal.

“Untuk lansia yang mengikuti di Martapura ada 35 orang, sedangkan, 20 orang lainnya dari masyarakat umum dan pegawai. Bahkan, kami dari Dinsos Kalsel juga sudah melaksanakan kegiatan ini di panti di Landasan Ulin, Banjarbaru,” tuturnya.

Dengan adanya cakupan ini, Surya mengharapkan, lansia yang telah mendapatkan suntikan vaksin mampu terlindungi dari COVID-19.

“Semoga Herd Immunity lansia kita ini mampu terbentuk agar tidak mudah tertular dari virus ini lagi,” ungkapnya.

Koordinator vaksin Lansia di PSTW Budi Sejahtera Kalsel, dr Aditya Anin Primasari, menuturkan, secara akumulasi jumlah lansia yang tinggal dilingkungan panti itu secara total ada sekitar 70 orang yang setidaknya sudah mendapatkan vaksin.

“Untuk di Martapura sudah mencapai 100 persen, baik itu dosis pertama ataupun dosis kedua,” bebernya

Namun capaian vaksinasi yang ada di lingkungan PSTW Budi Sejahtera Kalsel di Landasan Ulin, Banjarbaru, masih berada diangka 70 persen.
 
“Itu karena sebagian lansia, perlu kita sadari bahwa kondisi kesehatan mereka juga menjadi perhatian,” ungkapnya. (RHS/RDM/RH)

Atlet Peraih Medali Emas PON dan Peparnas Papua Dapatkan Bonus 300 Juta

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga mengumumkan, besaran bonus, untuk para atlet peraih medali pada dua ajang olahraga bergengsi di Tanah Air. Yakni, Pekan Olahraga Nasional (PON) serta Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) di Papua beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, bahwa Gubernur sangat mengapresiasi perjuangan para atlet sehingga menaikkan jumlah bonus dibandingkan PON maupun Peparnas sebelumnya di Jawa Barat.

“Pak Gubernur memberikan perhatian terhadap para atlet berprestasi pada PON serta PEPARNAS di Papua, sehingga besaran bonus yang diberikan sama,” ungkap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan, Selasa (28/12).

Hermansyah membeberkan, untuk besaran bonus yang diberikan, sebagai penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Paman Birin yang menginginkan bonus ini bisa memberikan efek positif bagi kemajuan olahraga di provinsi ini.

Adapun besaran bonus sendiri, lanjutnya, untuk peraih medali emas PON maupun PEPARNAS mendapatkan bonus sebesar Rp300 juta untuk perorangan dan Rp350 juta untuk beregu.

Peraih medali perak mendapatkan Rp150 juta untuk perorangan dan Rp200 juta untuk beregu.

Sedangkan peraih medali perunggu mendapatkan Rp75 juta untuk perorangan dan Rp100 juta untuk beregu.

“Tidak hanya atlet, bonus juga akan diberikan untuk pelatih yakni sebesar 50 persen dari raihan medali atlet dan asisten pelatih mendapat 25 persen,” ucap Hermansyah lebih lanjut.

Hermansyah mengatakan, total anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp49 miliar pada APBD 2022 mendatang.

“Anggaran bonus atlet tersebut disiapkan pada APBD 2022 mendatang, begitu di sahkan maka akan langsung dicairkan, untuk para atlet,” ujar Hermansyah. (SRI/RDM/RH)

Berhasil Tingkatkan Produksi Gabah Kering, Paman Birin Apresiasi Kinerja Dinas TPH Kalsel

BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengungkapkan salut atas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalsel atas pencapaian perluasan tanam dan panen padi.

Salah satunya gelar panen padi terbaru adalah di kawasan Desa Kiram Kecamatan Karang Intan atau lebih dikenal dengan nama Alam Roh 88, pada Selasa (28/12).

Panen kali ini Paman Birin didampingi Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Staf Khusus Gubernur H Noor Aidi, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Syamsir Rahman serta para petani milenial.

Suasana panen di Alam Roh 88 yang dihadiri Gubernur Kalsel

Paman Birin mengucapkan syukur karena dapat kembali panen padi bersama para petani.

“Kita patut beryukur atas anugerah yang diberikan Allah ini,” katanya.

Selain itu, dirinya memuji Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan karena sukses menanam dan meningkatkan hasil panen padi.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari hasil kerja sama, yang baik antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan para petani khususnya para petani milenial,” katanya.

Paman Birin juga terus mendorong produktivitas padi Banua, mengingat Kalimantan Selatan bakal menjadi salah satu penyangga pangan Ibu Kota Negara di Kaltim.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman mengatakan, pihaknya berhasil menanam dan panen padi di lahan yang selama ini dianggap tidak produktif.

“Dulu kita mendapatkan tantangan dari Paman Birin untuk menanam padi di Alam Roh 88 Desa Kiram, kemudian hari ini kami membutikan bahwa padi bisa tumbuh disini dan kita berhasil panen,” sebutnya.

Menurutnya, menanam padi wilayah Alam Roh 88 tidaklah mudah. Kendala yang pihaknya alami adalah suplai air. Namun berkat sinergi yang baik pihaknya dapat mengatasi sehingga lahan bisa terairi dengan baik.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pengerukan aliran sungai agar lahan tidak tegenang banjir.

Syamsir menyebut jika lahan tergarap dengan maksimal maka potensi gabah kering yang dihasilkan bisa mencapai 6 ton per hektar.

Potensi itu bisa menambah produktivitas padi Kalsel yang selama ini suprlus. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Paman Birin Puji Keberhasilan Banjarbaru di Bidang Tata Kelola Lingkungan

BANJARBARU – Berhasil meraih raih dua penghargaan membanggakan dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Gubernur Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarbaru menghelat Declaration Open Defecation Free (ODF).

Kegiatan ODF adalah sebuah simbol penegasan Kota Banjarbaru telah terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan.

Kedua penghargaan ini adalah penghargaan pada kategori Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Dengan bebasnya dari perilaku buang air besar sembarangan, Kota Banjarbaru telah berhasil memenuhi pilar pertama, dari lima pilar yang ada di STBM itu sendiri.

Berhadir mewakili Gubernur Kalimantan Selatan dalam acara yang dilaksanakan pada Selasa (28/12) di Aula Gawi Sabarataan, Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Roy Rizali Anwar, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan apresiasinya atas capaian tata kelola lingkungan yang diperoleh kota Banjarbaru.

Dia juga berharap, kota Banjarbaru dapat menjadi contoh untuk Kota dan Kabupaten lain di Kalsel, menuju Kalsel Provinsi ODF.

“Ini adalah suatu capaian dan prestasi yang layak kita banggakan dan kita apresiasi. Semoga, ini menjadi inspirasi bagi daerah lainnya di banua kita, sehingga Provinsi Kalimantan Selatan bisa menjadi provinsi ODF.” sampainya.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Paman Birin juga menyampaikan tidak mudah untuk mengubah perilaku masyarakat terkait buang air besar sembarangan. Karena memang dengan keseharian yang akrab dengan sungai, sebagian masyarakat terbiasa melakukan aktivitas MCK di sungai.

Namun menurutnya, melihat kesuksesan Kota Banjarbaru dalam menjalankan beragam program dan akhirnya berhasil menjadi kota ODF, terbukti bahwa bukan tidak mungkin untuk mengubah perilaku masyarakat agar terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan.

“Hari ini Kota Banjarbaru menunjukkan usaha dan kerja keras tersebut. Program yang dilaksanakan sejak tahun 2014, akhirnya bisa mencapai status ODF di tahun 2021. Dari Kota Banjarbaru kita melihat, bahwa kita bisa membebaskan daerah kita dari perilaku buang air besar sembarangan,” sampainya.

Sekda Kota Banjarbaru, Said Abdullah, yang berhadir mewakili Walikota Banjarbaru, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kunci tercapainya ODF adalah perubahan perilaku masyarakat.

Menurutnya, meski pemerintah menyediakan fasilitas MCK yang baik, tetap tidak akan berhasil apabila tidak diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat.

“Perubahan perilaku adalah kuncinya. Kalau hanya mengadakan WC, mengadakan septic tank, tapi perilaku tidak diubah maka akan tetap susah,” sampainya.

Said juga menyatakan bahwa sertifikat dan penghargaan dari Kementrian Kesehatan di bidang STBM ini sebenarnya sudah diterima sejak beberapa waktu yang lalu, namun baru saja di deklarasikan hari ini.

“Sertifikasi dan penghargaan sudah lama diterima, jadi hari ini adalah deklarasi bahwa Kota Banjarbaru bebas perilaku buang air besar sembarangan atau ODF. Tidak ada lagi di Banjarbaru ini, yang buang air besar sembarangan,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Rizana Mirza dalam laporannya menyampaikan bahwa SBTM adalah program nasional yang ditetapkan dalam rangka perubahan perilaku masyarakat agar menerapkan prinsip higienis dan saniter secara mandiri yang dilaksanakan melalui lima pilar STBM.

“Pelaksanaan deklarasi ini bertujuan untuk menyatakan bahwa masyarakat Banjarbaru telah mencapai pilar pertama STBM, yaitu tidak ada lagi yang berperilaku buang air besar sembarangan,” ujarnya.

Capaian ini, membuat Kota Banjarbaru menjadi daerah ketiga se-Kalimantan, dan ke dua se-Kalsel, yang berhasil mencapai pilar pertama STBM.

Menurut Rizana, pencapaian ini merupakan hasil kerjasama segala pihak baik lintas program maupun lintas sektor, yang perlu ditingkatkan agar bisa mencapai pilar kedua hingga pilar kelima. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BPK RI Apresiasi Kinerja Tata Kelola Keuangan Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Gubernur Sahbirin Noor, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2021dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel, pada Selasa (28/12) siang, di Aula BPK Kalsel, Banjarbaru.

Laporan Kinerja yang diserahterimakan antara lain mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sarana Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021, serta Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 pada Pemprov Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan instansi terkait lainnya.

Selain Gubernur Sahbirin Noor, serah terima dilakukan dengan Ketua DPRD Kalsel, Walikota Banjarmasin, dan Wakil Walikota Banjarbaru.

Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank Kalsel turut menerima laporan berupa Operasional Bank Tahun Buku 2020 hingga Triwulan III 2021.

Kepala Perwakilan BPK Kalsel Ali Asyhar menerangkan, Pemprov Kalimantan Selatan delapan kali memperoleh Opini WTP.

Karena itu, Ia berpendapat tata kelola keuangan di Pemprov dan kabupaten kota yang setidaknya lima kali meraih WTP, pada dasarnya sudah bagus, pun sistem internalnya sudah kuat.

Sehingga BPK lebih memaksimalkan peran pada pemeriksaan aspek-aspek kinerja. Artinya, BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja terhadap isu-isu strategis, aktual, yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Seperti tahun lalu, kami melakukan pemeriksaan pada penanganan Covid6. Sedangkan tahun ini, kami memeriksa upaya distribusi atau pelaksanaan vaksinasi,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sahbirin Noor mengatakan, hasil evaluasi dan rekomendasi BPK dapat mendorong pemerintah daerah, BUMD, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

“Ada dua manfaat yang bisa kita ambil dari pemeriksaan ini, yaitu mendorong efisiensi dan efektivitas pengeluaran belanja daerah, serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucap Sahbirin melalui sambutannya.

Prosedur yang harus dilakukan setelah serah terima LHP ini, ujarnya, telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Terkait COVID-19, Gubernur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran varian baru, yakni Omicron. Dengan kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan, Ia berharap penyebaran bisa diminimalisir. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Exit mobile version