Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan Rudy M Harahap menyatakan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) di Provinsi Kalimantan Selatan, harus memperhatikan sustainability.

BLT-BBM tersebut mulai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial akibat kenaikan harga BBM.

Angka penerima bantuan itu, ungkap Rudy, berdasarkan data yang diserahkan Kementerian Sosial, meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Namun, realisasinya belum 100 persen.

“Based on data, per tanggal 19 September 2022, persentase realisasi penyaluran BLT BBM di wilayah Kalimantan Selatan masih sebesar 82,48 persen,” ungkap Rudy.

Rudy mengungkapkan, dari pantauan dan informasi di lapangan, jadwal penyaluran menyisakan satu wilayah terakhir, yaitu Kabupaten Kotabaru, dan akan dijadwalkan terakhir sampai dengan 23 September 2022.

“Dari segi capaian, realisasi tertinggi berada di kota Banjarmasin dengan capaian 89.08 persen, kedua Kabupaten Barito Kuala dengan capaian 87,80 persen, dan ketiga di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan capaian 87,06 persen,” tambahnya

Disamping penyaluran BLT BBM, Rudy menekankan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa di Kalimantan Selatan, tidak hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat, tetapi menggunakan anggaran yang tersedia.

Hal itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa Pemerintah Daerah dan Desa agar mengeksekusi anggaran pengendalian inflasi dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Transfer Umum (DTU) di daerahnya masing-masing.

Seperti diungkapkan sebelumnya, anggaran BTT dan anggaran Dana Transfer Umum sudah tersedia, yang tersebar pada seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan.
Dana tersebut, kata Rudy harus digunakan untuk menyiapkan masyarakat yang terdampak bisa bekerja. Seperti mengadakan pelatihan, yang anggarannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Hal lain yang dapat diterapkan adalah pemberian subsidi transportasi agar masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik. Termasuk juga penambahan stasiun pengisian bahan bakar dan modal tambahan untuk nelayan.

Persoalan yang dihadapi di lapangan bukan masalah kecukupan dana, kata Rudy, tetapi perhatian para Kepala Daerah agar program dari Pemerintah Pusat tidak tumpang tindih dengan program Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Pusat juga seperti biasa sudah memberikan bantuan subsidi pupuk dan penyediaan bibit unggul untuk petani. Ini tidak boleh tumpang tindih dengan program Pemerintah Daerah. Berbagai asosiasi di Kalimantan Selatan juga dapat mengusulkan kepada Pemerintah Daerah kebutuhan nyata di lapangan terkait perlindungan sosial yang tepat,” ujar Rudy.

Tidak hanya itu, atensi langsung dari Gubernur selaku Kepala Daerah dengan memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama dengan seluruh Bupati/Walikota perlu segera dilakukan. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi, telah dilakukannya ekspor kelapa tua dari Banua ini ke Negara Cina.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, kepada wartawan pada Kamis (22/9), pihaknya mengapresiasi langkah Koperasi Alumni Delapan Satu, melakukan ekspor perdana buah kelapa tua ke Hainan dan Haikou Cina, ini artinya telah bertambah satu komoditi di bidang pertanian, dengan demikian kualitas dan kuantitas hendaklah selalu dijaga.

“Masuk ke pasar Internasional merupakan bentuk kepercayaan dari investor,” ucapnya

Birhasani menyampaikan, dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam ekspor ini, memberi kemudahan pengurusan dokumen, konsultasi dan promosi dalam pemasaran, agar usahanya dapat terus semakin maju dan berkembang

“Kita terus bina bersama dengan Pemda dan instansi terkait,” jelasnya

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Edy Sabhara menilai, adanya langkah dari Koperasi Alumni Delapan Satu, dalam mengembangkan usahanya merupakan bentuk suatu kemajuan, pihaknya siap untuk membantu melalui pembinaan salah satunya dibidang permodalan.

“Saat ini sistem KUR pengajuan dibawah Rp100 juta tanpa ada agunan, sedangkan Rp500 juta bunganya lebih ringan kalau dari atas nama koperasi,” tutupnya

Dalam ekspor perdana buah kelapa tua ini, untuk satu kontainer berisi sekitar 17 ton, satu bulan ditargetkan 30 – 40 kontainer, untuk nilai rupiahnya, satu kontainer sebesar Rp50 juta rupiah, dan harga ekspor perbijinya mencapai Rp20 ribu.

Untuk diketahui, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Birhasani, resmi membuka ekspor perdana buah kelapa tua ke Cina, dihadiri Kepala Balai Karantina Pertanian Kepala Bea dan Cukai Banjarmasin, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Edy Sabhara, Ketua bersama pengurus Koperasi Alumni Delapan Satu Taufan, Ketua RT Lurah dan Camat setempat, berlokasi di Jalan Trans Kalimantan Sungai Lumbah Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo Kalsel) bekerjasama dengan Intelkam Siber Polda Kalsel, menggelar rapat koordinasi (rakor) pengembangan Computer Security Incident Response Team (CISRT) 13 Kabupaten Kota se Kalsel.

CISRT merupakan tim yang dibentuk oleh Pemprov Kalsel dengan melibatkan unsur terkait untuk melakukan tanggap darurat keamanan siber pada sistem pemerintahan provinsi ini.

Berpusat di Aula Diskominfo Kalsel, Kamis (22/9), kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Diskominfo kabupaten kota se Kalsel.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, pelaksanaan rakor yang menghadirkan narasumber dari kepolisian tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan komitmen dalam mencegah, mengendalikan, serta menangani gangguan yang berkaitan sengan siber.

“Untuk mencegah, mengendalikan, dan menangani gangguan siber ini tentu kita harus melibatkan berbagai pihak didalamnya,” terang Muslim.

Selain itu Muslim mengaku, CISRT saat ini hanya dimiliki oleh Pemprov Kalsel. Sehingga dengan rakor tersebut, mampu mendorong Pemkab/ko untuk membentuk tim yang serupa.

“Kalau ada tim ini (CISRT), apabila terjadi anomali, ada gangguan, ada serangan, bisa berkoordinasi dan menanggulangi dengan cepat dibawah sinergi dan komando BSSN,” jelas Muslim.

Tak hanya kepolisian, Muslim menyebut, pihaknya juga turut melibatkan unsur akademisi yang berkompeten dalam menanggulangi gangguan siber di Kalsel.

“Kita kerjasamakan dengan institusi berkompeten yang memiliki pengamanan siber, untuk menangani permasalahan kurangnya SDM yang kita miliki,” ucapnya.

Muslim membeberkan, kasus gangguan siber terhadap data pemerintah Kalsel sampai saat ini masih sering ditemukan. Namun diakuinya, gangguan tersebut masih tergolong aman dan dapat ditanggulangi.

“Makanya kita bentuk CISRT ini juga untuk mempermudah dalam mengenali, mengidentifikasi, mencegah dan menangani. Kalau sudah termasuk tindak kriminal, tentu akan kita serahkan ke badan hukum,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan pengujian mutu hasil perikanan, terlebih khususnya penyampaian permohonan pengujian mutu oleh para pengguna jasa, yakni para pengusaha perikanan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Kalimantan Selatan, telah menerapkan Inovasi pelayanan aplikasi E – mutu hasil perikanan (E – Mutu Silkan) pada pelayanan pengujian mutu hasil perikanan.

Hal ini disampaikan, Kepala UPTD BPMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Khairuddin, kepada Abdi Persada FM, Rabu (21/9) tadi.

Khairuddin menyampaikan, adanya aplikasi E – Mutu Silkan yang diterapkan pada tahun 2018 yang lalu, merupakan salah satu inovasi untuk mempermudah para pengguna jasa, yang dulunya menggunakan pelayanan manual, dimana para pengguna jasa berdatang kekantor untuk melakukan permohonan pengujian mutu hasil perikanan, sehingga satu kali pengujian para pengguna jasa perlu mendatangi Kantor UPTD BPMHP Kalsel sampai berkali – kali. Dengan adanya aplikasi E – Mutu Silkan, para pengguna jasa cukup melakukan permohonan uji melalui online di perusahaan masing – masing.

“Melalui aplikasi ini, terjadilah transaksi untuk melakukan pengujian mutu hasil perikanan, ” ungkap Khairuddin.

Khairuddin menambahkan, ditahun 2022 ini, pengembangan aplikasi E – Mutu Silkan terus dilakukan, yakni adanya penambahan Virtual Account untuk para pengguna jasa untuk mengetahui rekam jejak permohonan para pengguna jasa. Sehingga para pengguna jasa akan mengetahui rekam jejak permohonan perusahaan masing – masing untuk mempermudah memantau penyelesaian pengujian yang dilakukan UPTD BPMHP Kalsel.

“Di 2022 kami akan menambah Virtual Account pada aplikasi E – Mutu Silkan, sehingga para pengguna jasa tinggal menunggu ditempat masing – masing untuk melihat selesai atau tidaknya pengujian mutu hasil perikanan,” Lanjut Khairuddin.

Diharapkan Khairuddin, dengan banyaknya diberi kemudahan untuk para pengguna jasa, layanan milik UPTD BPMHP Kalsel dapat lebih efisien dan Efektif. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Rabu (21/9).

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kalsel mengambil keputusan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan APBD Tahun 2022 untuk diproses lebih lanjut menjadi Perda.

“Insya Allah, dengan disetujuinya raperda ini, kita semakin mantap untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kalsel, ” kata Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor saat menyampaikan pendapat akhirnya pada rapat paripurna DPRD Kalsel.

Laporan Badan Anggaran DPRD Kalsel yang disertai dengan berbagai saran, arahan serta koreksi yang konstruktif, lanjut Sahbirin, menjadi masukan yang sangat berharga dalam penentuan kebijakan, serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selanjutnya.

“Saran, masukan dan koreksi itu akan menjadi perhatian kami, sehingga perubahan APBD tahun 2022 semakin matang dan tepat sasaran, ” ungkapnya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengharapkan perubahan APBD tahun 2022 dapat memperbaiki kondisi daerah Kalsel pasca terjadinya pandemi COVID-19 untuk memulihkan perekonomian di Kalsel.

“Di sisi lain, perubahan APBD tahun 2022 ini, juga kita harapkan mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah, sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan, ” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023 disertai nota keuangan. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Selama dua tahun terakhir, Kabupaten Tabalong kembali menerima predikat Nindya Kota Layak Anak. Dari keberhasilan ini, Pemerintah Provinsi Kalsel menaruh harapan besar terhadap dua belas daerah lainya agar prestasi yang didapatkan itu dapat dicontoh.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel, Adi Santoso, mengatakan, predikat yang didapatkan kabupaten ini merupakan anugerah penghargaan KemenPPPA RI yang berada diatas level Madya.

“Tabalong telah melewati predikat Pratama dan Madya dan sekarang dilevel Nindya,” ujarnya usai membuka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Satgas Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) se Kalsel yang digelar di ruang rapat Tamrin SA, Bappeda Kalsel, Rabu (21/9) siang.

Selanjutnya, ia mengungkapkan, rencananya Pemerintah Kabupaten Tabalong siap mengejar predikat tertinggi yakni KLA Utama.

“Tahun depan, Bupati Tabalong menargetkan KLA Utama dan diharapkan juga dapat dicontoh oleh daerah lainnya di Kalsel, ” bebernya.

Tak ingin berpuas diri, lanjut Adi, melalui dukungan pernuh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Kabupaten Kotabaru juga akan didorong agar mampu menerima gelar Kota Layak Anak.

“Seizin dari beliau (Gubernur), kami disetujui untuk mengarahkan program-program strategis Dinas PPA Kalsel khususnya kewilayahan di Kabupaten Kotabaru,” ungkapnya.

Agar terealisasi, lanjutnya lagi, Pemprov Kalsel akan memberikan waktu bagi Kabupaten Kotabaru untuk merealisasi langkah strategis ini.

“Nanti juga ada pendampingan, sehingga bersama-sama dengan SKPD di wilayah itu dapat mewujudkan predikat KLA,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana serta dihadiri Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, anggota DPRD Kalsel, pejabat lingkup Pemprov dan Forkopimda, Rabu (21/9).

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kalsel yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana, disampaikan beberapa rekomendasi maupun saran kepada Pemerintah Daerah sebagai acuan ke depan baik dalam proses pelaksanaan APBD Perubahan maupun dalam penyusunan anggaran tahun-tahun mendatang, diantaranya komitmen dalam pencapaian target dari Pendapatan daerah harus menjadi hal pokok dan perhatian Pemerintah Daerah.

“Apalagi saat sekarang kondisi perekonomian baik di tingkat nasional maupun lokal bergerak ke arah positif,” katanya.

Selain itu, pencapaian target realisasi belanja daerah juga merupakan faktor penting dalam penilaian pelaksanaan APBD yang berbasis pada kinerja sehingga semestinya menjadi catatan dan evaluasi dari Pemerintah Daerah untuk memacu serapan anggaran yang tersisa pada kurun waktu semester kedua ini.

“Sehingga program kegiatan strategis yang bertujuan untuk menggerakan perekonomian masyarakat maupun program-program diberbagai sektor lainnya dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan,” jelasnya.

Mariana menambahkan dalam APBD-P Tahun 2022 ini dialokasikan anggaran untuk kegiatan MTQ Nasional pada Oktober 2022 mendatang. Menurutnya, DPRD Kalsel selalu mendukung langkah Pemprov Kalsel, mengingat hal itu sebagai sebuah prestasi dan prestise, Kalsel dapat menjadi tuan rumah MTQ Nasional kali ini.

“Semoga kita mampu menghadirkan prestasi yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses administrasi pertanggungjawaban,” harapnya.

Badan Anggaran mengapresiasi langkah cepat dari Pemprov Kalsel dalam menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, yaitu dengan sudah memperhitungkannya dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2022, yang dialokasikan melalui anggaran belanja tidak terduga.

“Anggaran belanja tidak terduga tersebut, disalurkan kepada SKPD Pengampu pengendali inflasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan mampu menekan tingkat inflasi di Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, memperhatikan penuh upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Banua.

Salah satu upaya itu adalah melalui pemberian hibah Pemprov Kalsel sebesar Rp3,3 miliar lebih atau persisnya Rp3.344.000.000 kepada Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

Secara simbolis pemberian dana hibah itu diberikan Gubernur Kalsel Paman Birin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suparno kepada Rektor ULM, Sutarto Hadi, pada acara Dies Natalis ke-64 di Auditorium ULM Banjarbaru pada Rabu (21/9).

Besarnya hibah tersebut diperuntukkan untuk beasiswa prodi pendidikan dokter, beasiswa untuk dosen dan tenaga pendidik, serta peningkatan sarana dan prasarana.

Rektor ULM periode 2014-2022, Sutarto Hadi dalam pidatonya menyampaikan rasa terima kasih atas perkembangan yang terjadi di masa kepemimpinannya.

“Rasa terimakasih juga saya disampaikan kepada Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor, atas perhatian Pemprov Kalsel untuk kemajuan ULM”, ujarnya.

Menurutnya perkembangan ini tercapai atas hasil kerja seluruh civitas akademika ULM.

Perkembangan ULM di bawah kepimpinan Sutarto Hadi diantaranya adalah didapatkannya dana hibah 12 gedung baru, memperbaiki fasilitas serta sarana – prasarana seperti auditorium, perpustakaan, gedung teater dan lain-lain. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BALI – Kontingen Pickleball Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili Indonesia pada Kejuaraan World Pickleball Championship, di Bali, berhasil membawa nama harum Indonesia khususnya Banua ini. Karena Tim Putri untuk kategori kelompok umur 50+ level 5.0 berhasil meraih medali perak, Rabu (21/9).

Official Kontingen Pickleball Indonesia (Kalsel) Maru’ful Kahri mengatakan, tentunya keberhasilan Tim Putri ini membanggakan.

“Peraih medali perak tersebut adalah Novi Amelia berpasangan dengan Susilawati,” ungkapnya.

Menurut Maru’ful, keberhasilan Tim Putri kelompok umur 50+ setelah mereka berhasil masuk babak semifinal. Dan, berhasil mengalahkan pasangan dari Malaysia Monaliza Ibrahim dan Rima Melati Ibrahim dengan skor 15-10.

Namun, lanjutnya, pada babak final pasangan Novi dan Susilawati dikalahkan oleh pasangan Pini Lee dan Varsha Majmudar dari Singapura.

“Keberhasilan tim Putri ini diharapkan mampu diraih oleh Tim putra serta lainnya. Pada kejuaraan ini diikuti 350 negara, diantaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, United Kingdom, USA, Pakistan, Thailand, serta lainnya,” tutur Maru’ful.

Sementara itu, untuk Tim Putra Kelompok Umur 19+ level 3.0 pasangan Mustaqiem dengan M Dody Ariyadi masuk ke babak 8 besar, setelah berhasil mengalahkan pasangan dari India. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan (BPSPTPH Kalsel), memiliki 500 lebih Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang siap untuk dipinjamkan kepada petani di Kalsel. Mulai dari mesin pompa air hingga excavator.

Kepala BPSPTP Kalsel, Syahriani menyebut, petani yang ingin meminjam Alsintan ke BPSPTPH Kalsel hanya perlu mengajukan proposal yang diantaranya berisi keterangan jenis unit yang diperlukan, luas serta kondisi lahan yang akan digarap.

“Jika semua berkas sudah lengkap, baru kita ajukan ke Kepala Dinas TPH untuk disetujui,” ucapnya, Rabu (21/9).

Untuk jumlah unit yang akan dipinjamnkan, Syahriani mengaku pihaknya sudah memiliki tim yang dapat mengalkulasi berdasarkan luasan lahan. Sehingga alat yang dipinjamkan tidak akan “mubazir” karena tidak dipakai.

“Kita juga survei terlebih dahulu lahan petaninya untuk memasikan kevalidan proposal yang diajukan. Selain itu, tujuan survei untuk menentukan berapa lama peminjamannya dengan melihat kondisi lahan,” jelasnya.

Bersumber dari APBD dan APBN, ratusan Alsintan di balai dibawah naungan Dinas TPH Kalsel ini, sejatinya mempermudah petani untuk mempercepat proses penanaman maupun panen mereka.

Kendati demikian, Syahriani membeberkan, tidak sedikit petani yang belum benar-benar menguasai penggunaan Alsintan dengan semestinya. Sehingga menyebabkan sebagian alat dikembalikan dengan keadaan rusak.

Kondisi ini menurut Syahriani, bukan hanya akan merugikan pemerintah dari segi biaya untuk perbaikan unit, melainkan juga akan berdampak pada hasil panen petani.

“Kalau secara sembarangan, nanti kan mereka juga yang kesusahan karena mesinnya macet ketika sedang memanen,” terangnya.

Sebab itu, Syahriani berencana meningkatkan pengetahuan petani melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara dan pengelolaan Alsintan, dengan mengundang Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok Tani se-Kalsel.

“Tahun 2023 mendatang akan kita laksanakan 3 kali. Semua persiapan insyallah sudah matang,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)