Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 189 tahun 2023 tentang kouta haji Indonesia tahun 1444 H / 2023 M yang ditandatangani secara elektronik oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 13 Februari 2023, disebutkan Kalimantan Selatan mendapatkan kuota sebanyak 3.818 orang.

“Alhamdulillah untuk Banua kita Kalsel kembali mendapatkan kuota normal. Hal ini patut kita syukuri bersama, setelah dua tahun tertunda karena pandemi pada tahun 2020 dan 2021, serta pembatasan kuota pada tahun 2022 lalu, akhirnya pada tahun ini kuota kita kembali normal seperti pada tahun 2019,” terang Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Kalsel, Muhammad Tambrin

Selanjutnya, Tambrin merincikan, dari kuota 3.818 tersebut terdiri dari jemaah haji sebanyak 3.583 orang, untuk prioritas lanjut usia 191 orang, untuk pembimbing KBIHU 11 orang, dan untuk Petugas Haji Daerah 33 orang.

“Kuota ini merupakan kuota pembagian dari kuota nasional yang berjumlah 221.000 yang terdiri dari kuota haji reguler 203.320 dan kuota haji khusus 17.680,” tambahnya.

Tambrin mengungkapkan, bagi provinsi yang menetapkan dan membagi kuota haji ke dalam kuota kabupaten/kota, ditetapkan secara proporsional berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim, dan atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota.

Selanjutnya jika sampai penutupan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih ada sisa kuota jemaah haji reguler, kuota prioritas lansia, kuota petugas pembimbing ibadah haji dari KBIHU, dan kuota Petugas Haji Daerah, maka sisa kuota tersebut digunakan untuk jemaah haji reguler nomor porsi berikutnya.

Berikut sebaran daftar kuota haji reguler per provinsi tahun 1443 H/ 2022 M:
(1)Aceh: 4.378, (2) Sumatera Utara: 8.328, (3) Sumatera Barat: 4.613, (4). Riau: 5.047, (5) Jambi: 2.909, (6) Sumatera Selatan: 7.012 (7) Bengkulu: 1.636 (8) Lampung: 7.050 (9) DKI Jakarta: 7.926 (10) Jawa Barat: 38.723 (11) Jawa Tengah: 30.377 (12) DI Yogyakarta: 3.147 (13) Jawa Timur: 35.152 (14) Bali: 698 (15) NTB: 4.499 (16) NTT: 668 (17) Kalimantan Barat: 2.519 (18) Kalimantan Tengah: 1.612 (19) Kalimantan Selatan: 3.818 (20) Kalimantan Timur: 2.586.

(21) Sulawesi Utara: 713 (22) Sulawesi Tengah: 1.993 (23) Sulawesi Selatan: 7.272 (24) Sulawesi Tenggara: 2.019 (25) Maluku: 1.086 (26) Papua: 1.076 (27) Bangka Belitung: 1.065 (28) Banten: 9.461 (29) Gorontalo: 978 (30) Maluku Utara: 1.076 (31) Kepulauan Riau: 1.291 (32) Sulawesi Barat: 1.453 (33) Papua Barat: 723 (34) Kalimantan Utara: 416. (KakanwilKemenagKalsel-RIW/NRH/RH)

BANJAR – Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diimbau agar lebih peka dan peduli dengan lingkungan sekitar dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Imbauan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias kepada wartawan, usai melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, pada Kamis (23/2).

Rachmah berharap melalui sosialisasi Perda tersebut, pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban perempuan dan anak dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bisa lebih meningkat.

“Dimana diharapkan masyarakat menjadi lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan melaporkan kepada Ketua RT maupun pihak Kelurahan, apabila menemukan kasus kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak. Contohnya anak-anak disuruh mengemis atau dipekerjakan menjadi badut untuk mencari nafkah”, jelasnya.

Sementara, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kertak Hanyar, Masruroh menyambut baik kegiatan sosialisasi Perda yang dilakukan Anggota Dewan tersebut dan akan menyebarluaskannya kepada masyarakat disekitarnya.

“Insya Allah kita akan turut menyosialisasikan Perda ini, apalagi kami di wilayah induk ada majelisnya, mungkin nanti akan bekerjasama dengan Anggota Dewan”, tambahnya.

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu, juga dirangkai dengan kegiatan Aisyiyah yang mengangkat tema “Penguatan Peran Keluarga Sebagai Basis Utama Pendidikan”. Tampak para peserta kegiatan ini yang berasal dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kertak Hanyar dan anggota Pengurus Wilayah Aisyiyah Kalsel sangat antusias mengikuti sosialisasi Perda ini. (NRH/RH)

BANJARMASIN – Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Banjarmasin menggelar Opening (Pembukaan) Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 dengan berbagai macam kegiatan selama satu bulan ke depan.

Kepala SMA Negeri 7, Tumiran menjelaskan gelaran Opening HUT ke 48 tahun SMAN 7 ini akan diisi dengan berbagai macam kegiatan seperti jalan santai, penampilan musik remaja, Asean Festival, Kampung Banjar, pentas seni setiap kelas, fashion show, paduan suara, lomba dance, drama musikal, serta tarian kreasi tradisional.

“Rangkaian kegiatan selama satu bulan akan kami gelar, karena di SMAN 7 ada banyak ekstra kurikuler,” katanya kepada wartawan, Jum’at (24/2).

Disampaikan Tumiran, setelah terlaksana seluruh kegiatan, pihaknya akan menggelar Closing (Penutupan) HUT ke- 48. Ia berharap penutupan nanti dapat dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

“Alhamdulillah pelaksanaan Opening HUT Ke-48 ini berjalan lancar,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah mengatakan, di momen ulang tahun ke 48 diharapkan dapat semakin memotivasi dan memacu semangat seluruh keluarga besar SMAN 7 Banjarmasin, agar dapat terus memajukan sekolah dengan melahirkan siswa siswi hebat, sebagai calon penerus cita-cita Bangsa di masa depan.

“Diusia yang sudah hampir setengah abad dan cukup matang ini, diharapkan SMAN 7 Banjarmasin dapat semakin maju dan mencetak generasi berkualitas,” tuturnya.

Untuk diketahui, Opening HUT ke 48 tahun, dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalsel yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah. Turut hadir dalam kegiatan itu antara lain, Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Daryatno, dan para Kepala Sekolah SMA.

Acara Opening HUT ke-48 yang digelar di halaman SMAN 7 yang ditandai dengan pemukulan gong, dilanjutkan pemotongan nasi tumpeng dan disertai pelepasan balon, berlangsung sangat meriah dengan penampilan band. Sementara ratusan siswa dan siswi tampak antusias mengikuti kegiatan, bahkan mereka menggunakan kostum unik. (NHF/NRH/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menaruh harapan besar agar pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Hal ini pun juga sudah tertuang di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan.

“Adanya aturan ini tentu diharapkan adalah pelayanan yang maksimal. Tak hanya ditingkat rumah sakit tetapi puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang juga dikoordinir pemerintah daerah,” ujarnya usai melaksanakan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2021, di Desa Pakatellu, Kusan Tengah, Tanah Bumbu, Jumat (24/2) siang.

Dalam perda ini, tutur Paman Yani (sapaan akrab), sudah mengatur berbagai macam fasilitas dan layanan kesehatan sesuai kebutuhan.

“Ada pula tentang obat-obatan, alat kesehatan yang memadai bagi masyarakat agar pemberian layanan baik rumah sakit dan sebagainya bisa berjalan secara optimal sesuai perda tersebut,” ucapnya.

Legislatif asal Dapil VI Tanah Bumbu dan Kotabaru ini berharap, setelah disosialisasikannya perda penyelenggaraan kesehatan, masyarakat mampu memahami secara mendalam. Agar setidaknya antara pemerintah dan warganya dapat mengetahui regulasi dan tata cara mendapat layanan.

“Aturan dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar untuk masyarakat yang ada di Kalsel. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi mereka,” harap politisi yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Ulin Banjarmasin, Muhammad Aini, mengungkapkan, dengan adanya perda yang mengatur penyelenggaraan kesehatan. Secara hukum pihaknya sudah terlindungi atas aturan tersebut.

“Setiap regulasi yang dibuat kami dari Pemerintah Provinsi Kalsel terus mendukung untuk kemaslahatan masyarakat di banua ini,” tuturnya.

Dilokasi yang sama, Kepala Desa Pakatellu, Hamaruddin, mengucapkan terima kasih atas sosialisasi yang diberikan. Bahkan, dirinya menyebut, informasi ini sangat bermanfaat.

“Dengan adanya perda ini diharapkan masyarakat mampu terlayani dengan baik apalagi penyelenggaraan kesehatan yang disosialisasikan sangat bermanfaat bagi kami,” jelasnya. (RHS/NRH/RH)

BANJARBARU – Berdasarkan dinamika atmosfer, wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) masih terdapat potensi peningkatan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah pada 24 Februari hingga 4 Maret 2023. Hampir seluruh wilayah Kalsel masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas yang bervariasi dari ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Wilayah di Kalsel yang perlu diwaspadai memiliki cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana banjir, yaitu wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Iswantoro menyampaikan dalam mewaspadai potensi cuaca ekstrim dan angin kencang di Kalsel, masyarakat dihimbau agar selalu waspada terhadap dampak potensi bencana hidrometerologi, dan terus memperbaharui perkembangan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan memanfaatkan kanal media BMKG.

“Pada bulan Februari ini, tingkat potensi banjir yang diperkirakan rendah hingga menengah, terjadi di sebagian besar Kecamatan di Kalimantan Selatan,” ungkap Iswantoro kepada Abdi Persada FM pada Jum’at (24/2).

Iswantoro menambahkan, BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor menetapkan status siaga untuk 2 (dua) Kabupaten/Kota hingga Sabtu (25/2) nanti. Daerah itu berstatus siaga karena masih berpotensi diguyur hujan lebat dan berpotensi banjir. Yakni Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

“Delapan daerah lainnya berstatus waspada. Yaitu, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin,” lanjut Iswantoro.

Daerah yang berstatus waspada ini dalam beberapa hari ke depan masih berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Cuaca ekstrim ini diakibatkan pengaruh dari gelombang Kelvin dan gelombang dengan low frecuency yang berpropagasi (merambat) ke arah timur dan mencakup wilayah Kalsel.

“Ini meningkatkan potensi dalam pertumbuhan awan konvektif yang memicu terjadinya hujan di wilayah Kalsel,” tambah Iswantoro.

Pemerintah Provinsi Kalsel melalui BPBD Provinsi Kalsel menghimbau masyarakat di Banua agar berhati-hati terhadap dampak hujan dan angin kencang yang dapat menyebabkan banjir, jalan licin, longsor, dan pohon tumbang. (MRF/NRH/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung program Bakti BUMN Untuk Indonesia yang dicanangkan Menteri BUMN dalam rangka mempersiapkan generasi muda masa depan sebagai generasi unggulan, PT Pelindo (Persero) bergerak serentak mengadakan kegiatan Pelindo Mengajar di SMA/SMK seluruh Indonesia.

Dengan tajuk Pelindo Mengajar Goes to Banjarmasin, Pelindo Sub Regional Kalimantan yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, turut mensukseskan program tersebut dengan mengunjungi langsung dan bertukar pikiran, serta berbagi pengalaman bersama perwakilan 150 siswa/ siswi kelas XII jurusan IPA SMA Negeri 7 Banjarmasin beserta para guru, pada Rabu (22/2).

Sebagai narasumber utama, CEO Pelindo Sub Regional Kalimantan Fariz Hariyoso didampingi pejabat srukturalnya, menyampaikan materi pelajaran seputar BUMN dan Pelindo, serta berdiskusi bersama seluruh peserta. Tidak kalah seru, di sela kegiatan juga diadakan kuis tanya jawab, perihal materi yang disampaikan. Seluruh siswa/siswi pun sangat antusias mengikuti kuis ini.

Suasana makin semarak tatkala puncak acara, saat penyerahan plakat penghargaan dan bantuan TIK berupa 5 unit laptop kepada pihak sekolah, dan 2 unit tablet kepada pelajar berprestasi, yang secara simbolis diberikan CEO Sub Regional Kalimantan Fariz Hariyoso kepada Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Banjarmasin, Edi Haryanta. Bantuan tersebut merupakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelindo untuk mencerdaskan anak bangsa, dan mendukung digitalisasi dalam bidang Pendidikan di Indonesia.

Harapan dan ucapan terima kasih disampaikan oleh Edi Haryanta pada sambutannya, sehubungan dengan program Pelindo Mengajar di SMA Negeri 7 Banjarmasin.

“Besar harapan kami kegiatan ini dapat memotivasi pelajar untuk lebih semangat belajar demi menggapai cita-cita lebih tinggi, serta dapat lebih mengenal BUMN sektor kepelabuhanan khususnya terkait PT Pelindo (Persero), yang notabene merupakan perusahaan milik negara yang mengelola pelabuhan di negara kepulauan Indonesia”, harapnya.

Sementara itu, Yolanda Wulansari kelas XII MIPA 2 sebagai salah seorang penerima bantuan sarana alat teknologi, memberikan testimoni dengan ucapan terima kasih atas bantuan berupa 1 unit tablet dan mengapresiasi program Pelindo Mengajar ini.

“Program ini mampu memotivasi generasi muda untuk lebih giat belajar dan semakin semangat menggapai cita-cita di masa mendatang”, ucapnya.

Dalam kesempatan sambutannya, Fariz Hariyoso memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh peserta Pelindo Mengajar, dengan menyampaikan Nilai AKHLAK yang menjadi core values BUMN.

“Bahwasanya generasi muda di masa mendatang diharapkan mampu dan siap menjadi generasi penerus yang unggul dengan mengemban amanah serta kompeten, sehingga dapat turut serta membangun Indonesia lebih maju dan dapat bersaing dengan negara lain”, tutupnya.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. (RIW-HumasPelindo/NRH/RH)

BANJARBARU – Rumah subsidi pemerintah kini sudah bisa dimiliki ASN dan Non ASN tanpa harus membayar uang muka (DP). Bunga yang diberikan flat 5 persen. Begitu pula, jangka waktu angsurannya (tenor) bisa dilakukan hingga 30 tahun.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan hal ini tentu merupakan kesempatan baik dan menguntungkan bagi mereka yang hingga kini belum memiliki tempat tinggal.

“Dengan ini Pemprov Kalsel terus berupaya agar pemenuhan terhadap perumahan baik dari berbagai konsep dan model. Mengingat, rumah yang layak menjadi hak setiap masyarakat,” ujarnya usai membuka resmi kegiatan sosialisasi peminatan pembangunan perumahan bagi ASN dan Non ASN di Provinsi Kalsel, Kamis (23/2).

Roy juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kalsel dalam memenuhi kebutuhan mereka yang selama ini menjadi harapan besar mereka khususnya Non ASN.

“Ini juga tidak lepas dari BP Tapera dan para pengembang dalam membantu program perumahan rakyat bagi ASN dan Non ASN,” ucapnya.

Seiring pertumbuhan penduduk yang mencapai 700 – 800 setiap tahunnya tentu kebutuhan perumahan juga menjadi prioritas masyarakat. Apalagi ini ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasil Rendah (MBR).

“Apalagi penambahan orang dari luar dan dalam juga menjadi perkirakan setiap tahunnya meningkat. Diketahui saat ini backlog kepemilikan rumah juga mencapai 12,75 juta dari data Susenas. Kalsel sendiri untuk backlognya sebanyak 29.503 unit hal ini disebabkan ketidaksesuaian sisi penawaran dan permintaan rumah,” papar mantan Kadis PUPR Provinsi Kalsel ini.

Namun, Roy menegaskan, agar pengembang penyedia perumahan juga tidak asal-asalan dalam membangun rumah bersubsidi tersebut.

“Harus sesuai spesifikasi dan standar dari Kementerian PUPR baik bahan atau pun tata pembangunannya. Terpenting pengembangnya harus yang profesional,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Provinsi Kalsel, Mursyidah Aminy, mengungkapkan, dengan hadirnya program tersebut dapat membantu pengurangan backlog perumahan sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

“Kalau target akan kita bangun sebanyak-banyaknya agar mampu mencapai harapan baik masyarakat dan pemerintah,” tuturnya.

Harga rumah yang ditawarkan untuk ASN dan Non ASN, Amini membeberkan, hanya berkisar Rp164 juta yang bisa dicicil melalui Bank Kalsel.

“Ini masih harga tahun sebelumnya yang menyesuaikan aturan Kementerian PUPR RI,” tutupnya. (RHS/NRH/RH)

BANJARMASIN – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pepabri, Jenderal TNI (Purnawirawan) Agum Gumelar.

Pengukuhan dan pelantikan tersebut dilaksanakan dalam acara Ramah Tamah Ketua Umum DPP Pepabri dengan tokoh-tokoh masyarakat Kalsel di gedung Mahligai Pancasila, pada Rabu (22/2) malam. Turut hadir diantaranya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov, pengurus FKPPI Kalsel serta tokoh-tokoh masyarakat.

Ketua Umum DPP Pepabri, Agum Gumelar meminta agar para pengurus Pepabri Kalsel yang baru untuk menerima jabatan ini sebagai bentuk kepercayaan dan kehormatan yang akan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Mereka harus bertekad dalam hati bahwa akan berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan ini,” katanya kepada wartawan.

Selain itu, Agum berharap agar Pepabri Kalsel dapat menjadi mitra pemerintah daerah dengan membantu dalam rangka mengenali dengan benar permasalahan masyarakat sehingga pemerintah dapat mencari solusi yang tepat dan bijak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sementara, dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengharapkan dukungan, doa serta kontribusi Pepabri dalam pelaksanaan pembangunan di Kalsel. Mengingat, pengalaman, semangat dan kekompakan Pepabri sangat dibutuhkan dan diharapkan agar pemerintah dan Pepabri dapat bersama-sama meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang dimiliki, membina dan membangun kehidupan masyarakat yang aman, damai, aktif dan produktif.

“Dengan begitu, kita berharap akan terwujud Kalimantan Selatan yang maju, yakni Kalsel yang makmur, sejahtera dan berkelanjutan, sebagai gerbang ibukota negara”, jelasnya.

Untuk diketahui, dalam acara ramah tamah itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menerima anugerah sebagai anggota kehormatan Pepabri yang ditandai dengan penyerahan plakat dan kartu anggota oleh Ketum DPP Pepabri, Agum Gumelar kepada Orang Nomor Satu di Kalsel itu.

Sementara, Pengurus DPD Pepabri Kalsel Masa Bakti Tahun 2023-2043 yang terpilih hasil Musyawarah Daerah Tahun 2023 yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, pada Rabu (22/2) siang, antara lain Kolonel Infantri (Purn) Nasib Alamsyah sebagai Ketua Pepabri Kalsel, Kapten (Purn) Odin Saepudin sebagai Sekretaris, Peltu (Purn) Djamhuri sebagai Bendahara. (NRH/RH)

BANJARMASIN – Tidak hanya sektor pertambangan, ternyata provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki sektor andalan lain, yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Banua. Diantaranya adalah sektor perikanan dan pertanian. Dua sektor ini, ternyata menarik perhatian para pengusaha asal Jawa Tengah, yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Jawa Tengah. Untuk memuluskan niat mereka berinvestasi pada dua sektor ini, KADIN Jawa Tengah bahkan boyongan ke Kalimantan Selatan, sejak Rabu (22/2) hingga Jumat (24/2).

Keseriusan para pengusaha asal Jawa Tengah ini untuk berinvestasi pada sektor perikanan, diperlihatkan dengan peninjauan langsung ke Pelabuhan Perikanan Banjar Raya Banjarmasin, pada Rabu (22/2) malam. Kehadiran rombongan yang langsung dipimpin Ketua Umumnya, Hary Nuryanto Soediro ini, disambut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono, dan juga Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjar Raya Banjarmasin, Akhmad Jaki. Turut mendampingi rombongan Jawa Tengah ini, adalah Ketua Umum KADIN Provinsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi, beserta jajaran pengurus provinsi dan kota Banjarmasin.

Usai melihat secara langsung kondisi lalu lintas ikan di Pelabuhan Perikanan Banjar Raya, kepada wartawan, Hary Nuryanto Soediro mengatakan, kehadiran mereka di Bumi Lambung Mangkurat ini, adalah untuk menjajaki kemungkinan investasi yang dapat dilakukan para anggotanya, serta menjalin kerjasama untuk memajukan pelaku UMKM.

“Kami sangat tertarik dengan sektor perikanan di Kalsel, terutama di Pelabuhan Perikanan ini, yang ternyata sebagian besar pasokan ikannya justru didatangkan dari Juwana, Pati, Jawa Tengah”, ujarnya.

Menanggapi hal ini, pada Kamis (23/2), ditandatanganilah MoU antara KADIN Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, untuk kerjasama perdagangan serta pelatihan bagi pelaku UMKM. Termasuk juga soal kepastian investasi perikanan dan pertanian, yang dijanjikan pengusaha Jawa Tengah.

Ditemui wartawan usai Talkshow Business Matching KADIN Jateng- KADIN Kalsel disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (23/2), Ketua Umum KADIN Kalsel, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, setidaknya ada dua investasi sektor perikanan yang ditawarkan pihak Jawa Tengah.

“Setelah kunjungan ke Pelabuhan Perikanan, para pengusaha ini memutuskan untuk berinvestasi cold storage dan pabrik es. Tujuannya untuk mendukung kelancaran lalu lintas ikan di pelabuhan Banjar Raya ini. Terutama untuk pabrik es, mereka mendengar sendiri penjelasan dari Kadis Perikanan, bahwa suplai es sangat kurang untuk satu kapal, dan hanya bisa digunakan untuk menyuplai kebutuhan boks ikan saja”, paparnya.

Sementara untuk cold storage, menurut Shinta Laksmi Dewi, potensinya cukup besar untuk dikembangkan di Pelabuhan Perikanan ini. Mengingat saat ini di lokasi pelabuhan, hanya terdapat satu cold storage, dengan kapasitas 300 ton.

Selain melakukan kunjungan ke lokasi strategis untuk berinvestasi dan menggelar diskusi bersama KADIN Kalimantan Selatan, rombongan KADIN Jawa Tengah ini juga tidak melewatkan kesempatan menikmati kuliner khas Kalsel. Diantaranya ketupat Kandangan, dan juga ikan bakar khas Banua. Menutup kunjungan mereka di Kalimantan Selatan, KADIN Jawa Tengah juga dijadwalkan melakukan wisata susur sungai menuju pasar terapung, pada Jumat (24/2), sebelum siangnya kembali bertolak ke kampung halaman mereka. (RIW/NRH/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melakukan kerjasama dengan media untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Banua. Salah satunya, Polda Kalsel melakukan penandatanganan naskah kerjasama atau MoU bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Abdi Persada FM, serta delapan pimpinan media elektronik, yang ada di Kalsel.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM, Ibnu Min Haji bersama Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Moch Rifai, di Polda Kalsel, Kamis (23/2).

Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Moch Rifai menjelaskan penandatanganan ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Polda Kalsel terhadap media yang ada di Kalsel.

“Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari reka rekan media serta begitu juga sebaliknya,” ucap Rifa’i.

Polda Kalsel, lanjutnya, terus melakukan peningkatan kerjasama dengan awak media tak terkecuali media elektronik, yakni televisi dan radio, yang rutin diperbaharui setiap dua tahun sekali.

“Dengan adanya kerjasama dengan media, maka kami akan lebih aktif lagi untuk membagikan pemberitaan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sehingga, tambah Rifa’i, pemberitaan tentang himbauan kepada masyarakat dari kepolisian tidak kalah dengan pemberitaan lainnya, yang ada di media online serta lainnya.

Mengingat pemberitaan di media sosial saat ini rawan hoaks. Sehingga dengan begitu masyarakat akan bisa menyaring pemberitaan.

Sementara itu, Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM, Ibnu Min Haji mengatakan tentunya kerjasama dengan Polda Kalsel ini, merupakan kerjasama yang terjalin baik antara Radio Abdi Persada FM dengan pihak Kepolisian tersebut.

“Kerjasama yang terjalin selama ini dalam bentuk program dialog atau talk show,” jelasnya.

Ibnu menjelaskan, pemberitaan yang disampaikan melalui LPPL Radio Abdi Persada FM merupakan bentuk pemberitaan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Seperti diketahui, Penandatanganan MoU Tahun 2023 ini mengambil tema, “Penyelenggaraan Penyiaran dalam rangka Pembentukan Opini Positif Masyarakat terkait keamanan dan Ketertiban Wilayah Kalimantan Selatan dalam Menghadapi Pemilu 2024, di Aula Rupatama Mapolda Kalsel, dilakukan oleh sembilan media elektronik, yakni tiga televisi dan enam radio. (SRI/NRH/RH)