Kategori: Provinsi Kalsel

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melantik Gubernur Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, bersama 961 orang kepala daerah di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/2) pagi.

Acara pelantikan ini turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan MPR dan DPR, serta menteri Kabinet Merah Putih.

Ratusan kepala daerah ini dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, kemudian berlanjut ke pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Di istana, Presiden Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti 961 orang, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

“Bersediakah saudara – saudara mengucapkan sumpah janji sesuai agama masing-masing?,” ujar Prabowo.

“Bersedia,” ucap para kepala daerah.

Presiden Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah.

“Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” demikian bunyi sumpah yang dibacakan Presiden Prabowo dan diikuti semua kepala daerah yang dilantik.

Presiden Prabowo menyebut bahwa kepala daerah harus memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

Setelah pelantikan, Gubernur, Muhidin yang didampingi istri, Fathul Jannah dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman yang didampingi istri drg. Ellyana Trisya menyempatkan untuk mengabadikan momen foto bersama.

“Alhamdulillah, hari ini kami dilantik dan sebelumnya, saya dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekarang, dilantik bersama-sama dengan seluruh kepala daerah yang merupakan bagian sejarah Indonesia,” sampai Gubernur Muhidin didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman usai pelantikan.

Sejak malam tadi, Gubernur, Muhidin mengaku, telah menjaga kondisi dan makan teratur. Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Kalsel merasa turut bangga dan bahagia dalam momentum pelantikan serentak tersebut.

Kemudian, Muhidin menjelaskan bahwa setelah dilantik akan menyiapkan diri mengikuti kegiatan retret Kepala Daerah di Akmil Magelang. Sejak besok, nantinya sebagai kepala daerah yang terpilih siap menjalani latihan selama 8 hari sejak 21-28 Februari.

“Program makan gratis kan tidak dibebankan ke pemerintah daerah. Sementara, provinsi diperintahkan oleh Presiden agar memperhatikan sekolah-sekolah,” ungkap Muhidin.

Untuk hal itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengecek sekolah-sekolah di Banua. Gubernur H. Muhidin ingin sekolah yang tidak layak maka segera diperbaiki.

“Mungkin di daerah, Wakil Gubernur dulu yang menangani urusan kantor. Setelah kegiatan retret, kita akan memimpin bersama-sama sesuai tagline kita Bekerja Bersama, Merangkul Semua,” pungkasnya. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengelola kesehatan olahraga di kabupaten/kota se-Kalsel.

Kegiatan yang berlangsung pada 19-20 Februari 2025 di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru ini mengusung tema “Bekerja Bersama Wujudkan Jemaah Haji Kalimantan Selatan Segar (Sehat dan Bugar) Menuju Zero Angka Kematian”.

Kepala BKOM Kalsel, Susi Hermina, menjelaskan, bimtek ini diikuti oleh perwakilan petugas pengelola kesehatan jamaah haji dari 13 kabupaten/kota di Kalsel. Setiap daerah mengirimkan dua orang perwakilan yang akan dibekali sistem baru dalam pengukuran kebugaran calon jamaah haji.

“Harapannya, petugas ini bisa melakukan pengukuran kebugaran dengan sistem yang baru. Saat ini, nilai istitha’ah (kemampuan fisik) menjadi penentu apakah calon jamaah bisa berangkat atau tidak. Setelah mendapatkan nilai istitha’ah, baru bisa melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH),” jelas Susi Hermina, Rabu (19/2).

Bimtek ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang telah digelar sebelumnya. BKOM Kalsel menargetkan nol angka kematian jamaah haji pada tahun 2030 dan menekan angka kesakitan selama pelaksanaan ibadah haji.

“Kita ingin jamaah haji asal Kalimantan Selatan dalam kondisi sehat dan bugar. Oleh karena itu, kita menyiapkan petugas yang mampu melakukan pengukuran kebugaran dengan baik,” tambahnya.

Dalam bimtek ini, peserta diberikan materi mengenai prosedur pengukuran kebugaran jamaah haji. Pengukuran dilakukan dengan membagi jamaah ke dalam dua klaster berdasarkan usia.

Klaster usia 60 tahun ke atas diharuskan melakukan lari kecil atau jalan cepat selama enam menit untuk mengetahui jarak yang mampu ditempuh. Sementara itu, klaster usia di bawah 60 tahun harus melakukan lari sejauh 1.600 meter untuk menilai tingkat kebugaran.

Data yang diperoleh dari pengukuran ini seperti berat badan, tinggi badan, tekanan darah, lingkar pinggang, serta jarak dan waktu tempuh, akan dimasukkan ke dalam sistem perhitungan untuk menentukan tingkat kebugaran jamaah.

Jika ditemukan kondisi kurang bugar, maka akan dilakukan intervensi sejak enam bulan sebelum keberangkatan.

“Petugas di kabupaten/kota diharapkan mulai melakukan pengukuran kebugaran sejak enam bulan sebelum keberangkatan. Setelah itu, harus dilakukan pemantauan secara berkala melalui grup WhatsApp atau metode lainnya agar jamaah tetap rutin berolahraga minimal 30 menit per hari,” ujarnya.

Selain jamaah haji reguler, Susi Hermina juga menyoroti pentingnya pengukuran kebugaran bagi jamaah haji plus dan umrah.

“Haji plus saja belum diwajibkan melakukan pengukuran kebugaran, padahal mereka juga membutuhkan kesiapan fisik. Begitu juga dengan jamaah umrah yang selama ini tidak melalui prosedur kesehatan seperti jamaah haji reguler,” katanya.

BKOM Kalsel telah berupaya berkoordinasi dengan agen perjalanan untuk menerapkan pemeriksaan kebugaran bagi jamaah umrah. Biaya pemeriksaan ini juga tergolong terjangkau, yakni hanya Rp105.000 per orang sesuai Perda Tarif yang berlaku.

“Jika kebugaran jamaah diketahui sejak awal, maka agen travel juga tidak perlu khawatir. Jika ada jamaah yang perlu pendampingan khusus, hal ini bisa dipersiapkan lebih awal agar tidak menjadi kendala selama pelaksanaan ibadah,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel membuka layanan dapur umum dalam rangka Haul ke-5 Abah Guru Zuhdi yang akan dilaksanakan pada 25 Februari 2025. Langkah ini sesuai dengan arahan Gubernur Kalsel, Muhidin, guna mendukung kelancaran acara dan kenyamanan jamaah.

Plt Kepala Dinsos Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifa’i, melalui Kepala Bidang Penanganan Bencana, Achmadi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan membagikan sekitar 6.000 hingga 7.000 paket makanan siap saji kepada jamaah haul.

“Kami akan mulai bekerja pada 23 Februari untuk melakukan berbagai persiapan,” ujar Achmadi di ruang kerjanya, Rabu (19/2).

Achmadi menjelaskan dapur umum Dinsos Kalsel akan berlokasi di halaman STIKIP Sabilal Muhtadin, Jalan Malkon Temon, Banjarmasin. Lokasi ini dipilih karena berada di jalur utama menuju kubah Abah Guru Zuhdi.

“Kami mengerahkan sekitar 200 petugas yang terdiri dari Tagana, relawan, serta karyawan dan karyawati Dinsos Kalsel. Selain itu, turut serta anggota Kwarda Kalsel dan BPBD Kalsel,” jelasnya.

Selain menyediakan makanan, menurut Achmadi, Dinsos Kalsel juga memberikan layanan bagi jamaah yang menggunakan jalur sungai dengan mengerahkan tiga kapal, yakni satu kapal Sea Rider dan dua kapal tambahan. Kapal ini akan membantu mengangkut jamaah yang tidak dapat melalui jalur darat.

“Posko jalur sungai berada di Siring Nol Kilometer. Kapal akan bersiaga di sana, dibantu oleh kapal dari Lanal, Polair, BPBD Kalsel, dan BPBD Kota Banjarmasin. Jamaah akan dibawa melalui sungai ke kawasan Antasan Kecil Timur dekat lokasi haul,” tambahnya.

Dinsos Kalsel juga menyiapkan ambulans di depan Masjid Jami Gang Gusti Galuh untuk melayani jamaah yang membutuhkan pertolongan medis. Jika terjadi kondisi darurat, pasien dapat diangkut melalui jalur sungai. Layanan kesehatan ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, RSUD Ulin, dan RSUD Sultan Suriansyah.

Achmadi menambahkan bahwa persiapan dapur umum telah mencapai 90 persen. Ia berharap pelaksanaan Haul ke-5 Abah Guru Zuhdi berjalan dengan lancar.

“Semoga apa yang kami lakukan menjadi ladang amal bagi kita semua, dan pelaksanaan haul ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh berkah,” tutupnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Setelah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) sejak Senin (17/2) lalu, ratusan juru potong hewan dari Kabupaten Tanah Bumbu diberikan sertifikasi sebagai Juru Sembelih Halal (Juleha).

Kegiatan bimtek sekaligus penyerahan serifikasi berlangsung di Embarkasi Haji Banjarmasin, dari hasil kerjasama Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor, bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dijumpai saat penutupan bimtek, Rabu (19/2), Sudian Noor yang merupakan penggagas kegiatan tersebut mengatakan, tujuan bimtek yakni untuk mendukung keinginan pemerintah agar seluruh juru potong hewan memiliki sertifikasi dari BNSP.

Menurutnya, melalui bimtek tersebut juru potong hewan akan memiliki keterampilan pemotongan hewan yang higienis serta sesuai dengan syariat Islam.

“Jaminan halal ini sangat penting, kalau di makanan, itu mulai dari penyembelihan atau pemotongannya harus sesuai syariat,” katanya.

Ia sendiri telah menginisiasi program Satu Desa Satu Juleha. Artinya selain juru potong hewan dari Tanah Bumbu, seluruh desa di Indonesia khususnya Kalsel secara bertahap akan mendapat bimtek dan sertifikasi.

“Mereka yang sudah dilatih dan bersertifikat tentu bisa dipekerjakan ke luar negeri. Saya siap untuk membantu pelatihan dasar bahasa asing jika mereka mau,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BPJPH Afriansyah Noor mengaku sangat mendukung program Satu Desa Satu Juleha. Bahkan dia menginginkan agar setiap desa memiliki dua juleha.

Sebab menurutnya, kompetensi yang dimiliki Juleha bisa bermanfaat untuk pribadi dan masyarakat luas.

“Mudah-mudahan program ini mendapat dukungan dari pemangku kepentingan setempat,” harapnya.

Senada, Kepala BNSP Syamsi Hari menjelaskan, juru potong hewan yang mendapat sertifikasi mampu meningkatkan taraf ekonomi.

Sebab selain selain memiliki keahlian dalam memotong hewan sesuai syariat Islam, Juleha juga dibekali dengan pengetahuan lain seperti keselamatan kerja, sanitasi, cara membuang limbah hingga cara penularan penyakit dan metode pengendaliannya.

“Juru potong hewan memiliki sertifikasi artinya SDM nya berkompetensi. Seluruh masyarakat di Indonesia akan merasakan dampak positif nya,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung hak-hak anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA KB) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pengembangan pondok pesantren ramah anak.

Kepala DPPPA KB Kalsel, Sri Mawarni, mengatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Ramah Anak yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, dimana pondok pesantren harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak dalam mengembangkan potensi.

Oleh karena itu, pihaknya aktif melakukan advokasi dan pelatihan bagi pengasuh serta pimpinan pesantren agar dapat memenuhi standar ramah anak.

“Pondok pesantren ramah anak merupakan bagian dari visi nasional dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Kami ingin memastikan bahwa setiap pesantren di Kalsel dapat menjadi tempat yang tidak hanya mendidik secara akademik dan agama, tetapi juga menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik,” Kata Mawar, Rabu (19/2).

Sebagai salah satu wujud nyata dari program ini, Pondok Pesantren Alfalah Putra telah ditetapkan sebagai pondok pesantren ramah anak pertama di Kalsel.

Pesantren ini telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

“Pesantren ini bisa menjadi model bagi pesantren lain di Kalsel. Namun, upaya ini tidak berhenti di sini. Kami terus melakukan pendampingan agar semakin banyak pesantren yang menerapkan prinsip ramah anak,” tambahnya.

Meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, DPPPA KB Kalsel tetap berkomitmen menjalankan program ini secara efektif.

Salah satu solusi yang akan diterapkan adalah mengadakan pelatihan secara daring guna menjangkau lebih banyak pondok pesantren di seluruh kabupaten/kota.

“Kami menyesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Oleh karena itu, pendampingan ke depan akan lebih banyak dilakukan secara virtual agar program ini tetap berjalan optimal,” jelas mawar.

Ia juga menambahkan bahwa pengembangan pondok pesantren ramah anak merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kalimantan Selatan.

“Pondok pesantren ramah anak juga merupakan indikator KLA. Harapan kami, seluruh pesantren di Kalsel bisa menjadi tempat yang benar-benar mendukung tumbuh kembang anak tanpa adanya kekerasan atau diskriminasi,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Program Hibah Bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), akan kembali disalurkan ke para BUMDes yang tersebar di 11 Kabupaten se Kalsel.

Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Dinas PMD Provinsi Kalsel, Indah Novita Purnamasari mengungkapkan, Program bantuan dana hibah BUMDes tahun 2025 akan kembali direalisasikan dan disalurkan kepada BUMDes yang tersebar di 11 Kabupaten se Kalsel. untuk itu pihaknya akan mendata BUMDesa mana saja yang berhak mendapatkan dana tersebut.

“Selain menyalurkan bantuan dana bagi BUMDes, kami (Dinas PMD Kalsel) juga melakukan monitor perkembangan implementasi bantuan ini termasuk dampaknya terhadap pengembangan usaha BUMDes,” ungkap Indah, saat ditemui di kantornya, Selasa (18/2) sore.

Ditahun 2025 ini, fokus bantuan dana BUMDes kembali ditujukan untuk peningkatan sektor ketahanan pangan. Melalui dukungan yang diberikan,bBUMDes didorong untuk berperan sebagai penyedia pangan di daerahnya terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan.

“Hal ini tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi desa tetapi juga mendukung ketahanan pangan secara keseluruhan,” lanjut Indah.

Terkait pendanaan, Indah mengungkapkan bahwa hibah dana untuk BUMDes masih dalam proses pembahasan, karena adanya efisiensi anggaran. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan lebih lanjut sebelum memastikan alokasi anggaran bagi pengembangan BUMDes.

“Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi BUMDes dalam mendukung program ketahanan pangan desa, seiring dengan kebijakan dari pemerintah pusat yang menekankan pentingnya swasembada pangan di tingkat desa,” lanjut Indah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan terus mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta produk unggulan desa melalui kolaborasi dengan tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja agar pembinaan BUMDes lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami juga akan membina BUMDes agar berperan dalam pengelolaan ketahanan pangan desa. Ini sejalan dengan kebijakan pusat yang mendorong desa lebih mandiri dalam mencukupi kebutuhan pangannya,” tutup Indah. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan mendukung kepengurusan baru Spesial Olympics Indonesia (SOIna) Kalsel Masa Bakti 2025 sampai 2029.

Dukungan ini disampaikan Plt Kadispora Kalsel Fitri Hernandi melalui Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono, kepada sejumlah wartawan, Rabu (19/2).

Budiono mengatakan, pada pelantikan tersebut dihadiri langsung Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Fitri Hernandi.

“Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah bagian dari kewajiban untuk mendorong kemajuan SOIna,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Budiono, niat dan kemajuan untuk maju dari SOIna harus mendapatkan apresiasi, karena tanpa hal tersebut, pencapaian target akan sulit diraih.

“Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terlihat dari dana hibah yang dialokasikan melalui Dispora Kalsel, tidak hanya digunakan untuk pembinaan atlet, tetapi juga untuk berbagai agenda kegiatan serta lainnya,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut Dispora Kalsel juga melepas atlet SOIna Kalsel untuk mengikuti kejuaraan Special Olympics World Winter Games Turin 2025.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melepas atlet SOIna Kalsel untuk mengikuti pertandingan tingkat internasional tersebut,” ungkapnya.

Tentunya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap keberangkatan atlet SOIna Kalimantan Selatan untuk mewakili Indonesia pada pertandingan di Italia tersebut.

Pada Pertandingan Special Olympics World Winter Games Turin 2025 , SOIna Provinsi Kalimantan Selatan mengirim 1 Pelatih, 1 Atlet, serta 1 Tenaga Medis.

Atlet SOIna Kalsel akan bertanding pada olahraga Sport Dance. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Rabu (19/2).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo ini membahas empat agenda utama, termasuk penyampaian pendapat akhir Gubernur Kalsel terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta penjelasan gubernur mengenai tiga Raperda lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan pendapat akhirnya terhadap dua Raperda yang disetujui menjadi Perda, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah serta Raperda tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi. Ia menekankan bahwa kedua regulasi ini sangat penting untuk mendukung kemajuan Kalimantan Selatan, terutama dalam aspek penelitian dan penguatan budaya literasi.

“Kami berharap Raperda tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah ini dapat menjadi payung hukum yang kuat, sehingga riset dan inovasi yang dilakukan di daerah ini semakin terencana, terintegrasi, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan serta daya saing daerah,” ujarnya.

Sementara itu, terkait Raperda tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi, Gubernur menegaskan bahwa regulasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat.

“Literasi adalah kunci kemajuan. Dengan adanya regulasi ini, kita ingin memastikan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” sambungnya.

Selain menyampaikan pendapat akhir terhadap dua Raperda tersebut, Gubernur juga memberikan penjelasan mengenai tiga Raperda lainnya yang tengah dibahas, yaitu Raperda tentang Pembiayaan Tahun Jamak, Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Dalam penjelasannya terkait Pembiayaan Tahun Jamak, Gubernur menyebut bahwa pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan membutuhkan perencanaan pembiayaan yang berkelanjutan.

“Infrastruktur yang merata sangat dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah. Oleh karena itu, kita memerlukan skema pembiayaan yang berkelanjutan agar pembangunan tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran tahunan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait Grand Design Pembangunan Kependudukan, Gubernur menekankan pentingnya pengelolaan jumlah dan kualitas penduduk secara berdaya guna serta berhasil guna.

“Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola kependudukan dengan baik. Regulasi ini akan memastikan adanya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas SDM, dan distribusi yang merata di Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, Gubernur menegaskan bahwa revisi regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.

“Kepastian hukum adalah faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modalnya. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan adaptif, kita berharap investasi di Kalimantan Selatan semakin meningkat, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Rapat paripurna ini menjadi forum strategis bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun kebijakan yang mendukung pembangunan daerah. Dengan adanya pembahasan berbagai regulasi ini, diharapkan Kalimantan Selatan dapat terus berkembang menuju daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Bidang Kebudayaan Seksi Kesenian, menggelar Workshop Seni Sastra sejak 19 – 21 Februari 2025, bertempat disalah satu hotel berbintang Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Muhammadun, melalui Sekretaris Disdikbud Kalsel Hadeli Rosyaidi, disela kegiatan pada Rabu (19/2) mengatakan, Workshop Seni Sastra ini sangat penting yang merupakan cermin dari budaya dan peradaban suatu Bangsa. Dimana, memegang peran dalam membentuk khazanah kebudayaan. Pemerintah Provinsi akan terus berupaya dan berkomitmen dalam memajukan kesenian sastra.

“Sastra bukanlah sekedar kata-kata yang indah, tetapi suatu kecakapan dalam menggunakan bahasa berbentuk dan bernilai,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Seksi Kesenian D. Sunjaya Adhiarso menyampaikan, gelaran ini telah diikuti 70 orang peserta yakni Tenaga Pendidik SMA dan SMK Mata Pelajaran Seni, Bahasa serta Sastra di Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Kota Banjarmasin serta Banjarbaru. Dimana, ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh narasumber berkompeten, salah satunya sastra jurnalistik.

“Kegiatan ini untuk menambah literasi,” jelasnya

Lebih lanjut Sunjaya menambahkan, hasil Workshop Seni Sastra ini dapat diimplementasikan kepada peserta didik melalui Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Aruh Sastra Kalsel. Sehingga mempunyai potensi tentang seni sastra.

“Kita ingin kalangan pelajar mampu mengembangkan potensi, dan mengikuti ke jenjang nasional,” tutup Jaya

Untuk diketahui, Workshop Seni Sastra dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Muhammadun, diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel Hadeli Rosyaidi, didampingi Kasi Kesenian D Sunjaya Adhiarso, dan Jajaran Kesenian Bidang Kebudayaan Kalsel. (NHF/RDM/RH)