DPRD Kalsel Studi ke DPRD Bali, Cari Terobosan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

DENPASAR — Dalam upaya menekan angka kemiskinan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali, Senin (28/4). Studi komparasi ini juga melibatkan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dan diterima oleh perwakilan Sekretariat DPRD Bali, Ni Ketut Alit Suryatni, SE, MAP, serta perwakilan Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali, Ida Bagus Buddha.

Menurut Gusti Iskandar, Bali dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki sejumlah kesamaan dengan Kalsel, seperti jumlah penduduk, komposisi DPRD, dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menjadikan Bali sebagai daerah pembanding yang relevan dalam mencari referensi kebijakan peningkatan kesejahteraan.

“Ternyata banyak program terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Bali, dan itu bisa jadi inspirasi. Mulai dari pengelolaan dana hibah hingga sinergi antar-lembaga untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Gusti Iskandar.

Salah satu poin menarik yang dipelajari dalam pertemuan ini adalah keberadaan petunjuk teknis (juknis) dari Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bali, yang memungkinkan pengalokasian dana hibah berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD.

“Juknis ini memudahkan pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disalurkan oleh dewan, sehingga kebutuhan riil warga bisa terakomodir dengan baik dalam APBD,” tambahnya.

Sekretaris Komisi IV, Bambang Yanto Permono, menambahkan bahwa pengelolaan dana hibah di Bali tidak hanya menyentuh aspek keagamaan, tetapi juga infrastruktur. Bahkan, Pemprov Bali menempatkan staf Kesra di DPRD untuk membantu memilah dan mengelola permohonan hibah secara lebih efisien.

“Hibahnya menyentuh banyak bidang, bahkan ditangani langsung oleh Dinas PU. Ini menunjukkan koordinasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif,” ujar Bambang.

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel, Fakthan, menyatakan bahwa pihaknya siap untuk mengadopsi pola-pola kebijakan yang dinilai efektif dari Bali. Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi dalam merancang program berbasis aspirasi masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana usulan masyarakat bisa direspons secara sinergis oleh DPRD dan Pemprov, agar dampaknya terasa langsung bagi kesejahteraan rakyat Kalsel,” pungkas Fakthan. (ADV-NRH/RDM/RH)