BANJARBARU – Beredarnya kabar sebagian petani di Desa Andika, Kabupaten Tapin yang menjual gabah hasil panen mereka kepada para tengkulak dengan harga Rp. 5.000 yang kemudian dijual lagi oleh para tengkulak kepada Badan Urusan Logistik (BULOG), dipastikan tidak terjadi pada 2025 ini.
Hal ini diungkapkan, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Imam Subarkah, Senin (17/2).
Ia menyampaikan, BULOG diperintahkan oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan serapan gabah di Kalimantan Selatan sebesar 6.350 ton gabah secara beras. BULOG diwajibkan untuk membeli hasil produksi dari petani langsung dan tidak diperbolehkan membeli gabah dari para tengkulak.
Sekretaris Dinas PKP Kalsel, Imam Subarkah
“Terkait adanya berita simpang siur tentang BULOG yang membeli gabah dari para tengkulak di Desa Andika Kabupaten Tapin, saya pastikan itu tidaklah benar, dimana hal ini hanyalah ucapan para tengkulak kepada para petani,” ungkap Imam.
Sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tahun 2025, BULOG akan membeli gabah kepada para petani dengan harga Rp6.500 dengan kondisi gabah seperti apapun. Sehingga apabila terdapat pembelian dibawah harga tersebut, dihimbau kepada para petani untuk tidak menjual gabah dibawah HPP.
“Kami (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel) bersama Dinas Pertanian Kabupaten – Kota terus mensosialisasikan HPP ini kepada para petani Kabupaten – Kota agar tidak terdapat pembelian gabah dibawah HPP,” tutup Imam. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE), yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Senin (17/2).
Foto bersama usai pembukaan Rakor Penerapan TTE
Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari setiap SKPD dan UPTD.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, mengatakan pentingnya pemanfaatan TTE dalam mendukung layanan pemerintahan yang lebih cepat dan efisien.
“Penerapan TTE sangat membantu dalam mempercepat proses pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas kerja. Selain itu, TTE juga berperan dalam menjaga keamanan informasi agar tetap terlindungi,” ujarnya.
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar
Suci menambahkan bahwa salah satu kendala dalam penerapan TTE, terutama di UPTD tingkat kabupaten/kota, adalah infrastruktur jaringan internet yang belum stabil serta keterbatasan pemahaman sumber daya manusia mengenai TTE tersebut.
Selain itu, masih ada kekhawatiran terkait keamanan data yang membuat sebagian pihak ragu untuk menggunakannya.
“Sebagian masih meragukan apakah TTE benar-benar aman, padahal sistem ini memiliki perlindungan yang sulit untuk ditiru atau dipalsukan,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya kembali mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi ini agar dapat digunakan secara maksimal oleh pejabat struktural maupun ASN lainnya.
“Dan juga kami berharap semua pihak dapat memanfaatkan TTE ini dengan baik tanpa ragu, karena keamanannya sudah dijamin oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik,” katanya.
Di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, penerapan TTE telah mencapai 100 persen, dengan capaian ini, dinilai dapat memperkuat keamanan informasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan dapat semakin lebih optimal.
“Sehingga diharapkan pelayanan publik di berbagai sektor dapat semakin cepat dan efisien, serta mendukung upaya dalam percepatan transformasi digital di Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Sementara itu, Sandiman Ahli Muda Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Abdul Aziz, memastikan bahwa teknologi TTE yang dikelola oleh pihaknya telah dilengkapi dengan sistem persandian khusus untuk menjaga keamanannya.
“Meskipun tampilan visualnya serupa dengan TTE lainnya, sistem yang kami gunakan memiliki fungsi persandian sehingga tidak mudah dipalsukan. Kami juga bisa melacak siapa yang melakukan tanda tangan tersebut,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memastikan diri, siap mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, pada 21-28 Februari 2025 mendatang. Kelengkapan ragam baju telah disiapkan, baik itu baju putih, baju olahraga dan baju batik
Gubernur Kalsel saat tiba di Kemendagri RI
Di halaman kantor Kemendagri, di hadapan wartawan, Gubernur, Muhidin mengatakan, akan membawa delapan pakaian untuk mengikuti kegiatan Retreat Akmil Magelang.
“Baju putih kita bawa selengkapnya. Mungkin bisa 7 atau 8. Kita bawa. baju putih, baju olahraga dipersiapkan. Batik itu 3 lembar sudah cukup,” kata Muhidin usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (17/2) pagi.
Gubernur Kalsel saat memberikan keterangan kepada wartawan
Dalam kesempatan itu, Muhidin mengaku sudah mempersiapkan diri secara matang, apalagi hasil pemeriksaan kesehatan, menunjukkan hasil yang baik. Bersama wakilnya, Hasnuryadi Sulaiman sudah menjalani pemeriksaan kesehatan tersebut.
Gubernur, Muhidin menilai, kegiatan retreat bukanlah hal yang memberatkan. Sebab, menurutnya dengan mengikuti retreat ini dapat mengenal kepala daerah dari seluruh Indonesia.
“Enggak memberatkan. Malah ini kita untuk istirahat di sana. Kalau di daerah kita sibuk. Dan diharapkan adalah mungkin kita silaturahmi dengan yang lain, selama satu minggu mungkin cukup berkenalan dengan yang lain,” ungkap Muhidin.
Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pemeriksaan kesehatan lanjutan dan registrasi untuk 242 kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hari kedua, Senin (17/2).
Pemeriksaan kesehatan hari kedua, digelar dalam tiga sesi. Sesi pembuka pukul 08.00-10.00 WIB, sesi kedua 10.00-12.00 WIB, sesi terakhir pukul 13.00-15.00 WIB.
Registrasi dan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan rangkaian dari pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2).
Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga penting dilakukan untuk mengecek kesiapan kepala daerah mengikuti orientasi atau retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terpilih, Hasnuryadi Sulaiman, menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2) pagi.
Gubernur dan Wagub Kalsel Terpilih saat memberikan keterangan usai menjalani pemeriksaan kesehatan
Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari tahapan wajib sebelum pelantikan, sebagaimana tertuang dalam Surat Radiogram Kemendagri Nomor 100.2.1.3/644/SJ. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (20/2) mendatang.
Pemeriksaan kesehatan bagi kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024 ini, berlangsung selama dua hari, dari 16 hingga 17 Februari 2025. Pemeriksaan mencakup berbagai aspek kesehatan dasar, seperti pengecekan gula darah, tekanan darah, kolesterol, serta asam urat.
Usai menjalani pemeriksaan, Muhidin menyampaikan, bahwa semua tahapan berjalan lancar dan hasil tes menunjukkan kondisi kesehatan mereka dalam keadaan baik.
“Alhamdulillah, hari ini saya bersama Adinda Hasnur telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Kami telah menjalani berbagai tes seperti pemeriksaan darah, kolesterol, asam urat, dan lainnya. Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi normal,” ujar Muhidin dengan penuh syukur.
Sementara itu, Hasnuryadi Sulaiman menambahkan bahwa dirinya telah mempersiapkan diri dengan menjaga pola makan dan istirahat yang cukup sebelum menjalani pemeriksaan.
Lebih lanjut, Muhidin menegaskan, bahwa dirinya dan Hasnur siap untuk pelantikan serta menjalani tahapan berikutnya, termasuk orientasi kepala daerah atau retreat yang akan berlangsung di Magelang, Jawa Tengah.
Sebagai informasi, setelah dilantik, para kepala daerah terpilih nantinya diwajibkan mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama sepekan, yakni dari 21 hingga 28 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan wawasan kebangsaan guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan kesiapan yang matang, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman optimis dapat mengemban amanah sebagai pemimpin Kalimantan Selatan “Bekerja Bersama, Merangkul Semua” demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banua. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar pelatihan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalsel.
Suasana upacara pembukaan pelatihan penyusunan renstra bagi ASN Pemprov Kalsel
Pelatihan itu berlangsung di BPSDMD Kalsel, selama lima hari dan diikuti oleh 30 orang peserta dari berbagai ASN di lingkungan Pemprov Kalsel.
Upacara pembukaan dilaksanakan di Aula Kampus I BPSDMD Kalsel, Senin (17/2), dan dipimpin Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel membacakan sambutan Gubernur Kalsel
Dalam sambutan tertulis, Muhidin menegaskan kepada peserta pelatihan bahwa visi Kalsel dalam 5 tahun ke depan yaitu “Kalimantan Selatan Bekerja”, yang mencakup 5 misi dan 33 program prioritas, termasuk 10 janji politik Muhidin – Hasnur, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel terpilih periode 2025-2029.
“Kita harus mampu memiliki prioritas yang lebih tajam agar Renstra bukanlah hanya sekedar kebijakan dan kegiatan yang bersifat administratif, tetapi merupakan kebijakan yang implementatif,” katanya.
Muhidin menekankan, Renstra harus memiliki sasaran yang jelas, anggaran yang terukur, serta institusi penanggung jawab yang jelas.
Konsistensi antara hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renstra SKPD, menurutnya harus dijaga agar arah pembangunan Kalsel menjadi lebih terukur.
“Untuk itu saya mengharapkan kepada seluruh peserta pelatihan agar bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan, sehingga muncul SDM yang mampu melahirkan Renstra yang bermutu dan sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta Perusahaan Air Minum (PAM) Bandarmasih dapat meningkatkan, pelayanan kepada warga Kota Banjarmasin.
Permintaan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin melalui Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Setdaprov Kalsel Husnul khatimah, pada saat menghadiri Family Gathering HUT Perusahaan Air Minum Banjarmasin ke 52, di Banjarmasin, Minggu (16/2).
Staf Ahli Gubernur Kalsel Husnul Khatimah
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat HUT PAM Banjarmasin ke 53,” ungkap Gubernur.
Ia berharap, PAM Bandarmasih dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Banjarmasin.
Mengingat, lanjutnya, layanan air bersih ini untuk mendukung kesehatan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan akan air bersih tersebut.
“Dengan semakin meningkatnya kualitas air bersih maka kesejahteraan dan kesehatan juga semakin meningkat di Kota Banjarmasin,” ucapnya.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, pada HUT ke 52 PAM Bandarmasih ini, dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya.
“Saat ini PAM Bandarmasih sudah memasuki usia 52 tahun atau setengah abad lebih. Maka, sesuai dengan tema yang diangkat tahun ini, air mengalir kepada seluruh pelanggan dengan kebaikan,” ungkapnya.
Sehingga, lanjut Ibnu, diharapkan pemasangan pipa induk dari Jalan A Yani ke Soetoyo S dapat terlaksana. Untuk melayani warga Kota Banjarmasin di kawasan Kecamatan Banjarmasin Barat.
“Mengingat dikawasan tersebut kurang maksimal mendapatkan layanan dari PAM Banjarmasih,” ujarnya.
Ibnu berharap, pekerjaan pembangunan pemasangan pipa induk tersebut dapat terlaksana tahun ini. (SRI/RDM/RH)
JAKARTA – Potensi pendapatan Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jakarta diharapkan dapat dimaksimalkan. Harapan ini disampaikan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, yang akrab disapa Paman Yani, saat memimpin rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel dalam rangka monitoring ke Banhub Provinsi Kalsel di Jakarta Pusat, Jumat (14/2).
“Ada potensi pendapatan daerah melalui penginapan di Banhub Provinsi Kalsel di Jakarta ini. Kami berharap hal ini dapat berkontribusi pada pendapatan Provinsi Kalsel,” ujar Paman Yani.
Selain itu, Paman Yani juga menyoroti keberadaan Anjungan Kalsel yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ia berharap agar Anjungan Kalsel dapat dimaksimalkan sebagai etalase budaya Kalsel untuk promosi.
“Semoga Anjungan TMII ini terus berkembang, agar masyarakat semakin tertarik untuk mengunjungi Kalsel melalui pameran dan showcase yang ada di sana,” tambahnya.
Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel disambut oleh Kasubid Pelayanan dan Akomodasi Banhub Provinsi Kalsel, Irisandy Nasution. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan para wakil rakyat “Rumah Banjar”.
“Terima kasih atas kunjungan ini. Kehadiran Bapak dan Ibu anggota DPRD Provinsi Kalsel memberikan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan. Dukungan dari DPRD sangat kami harapkan,” ujar Irisandy. (ADV-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, menggelar kegiatan promosi kuliner ikan khas daerah di Anjungan Kalsel Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada Sabtu (15/2)
Produk ikan khas Kalsel yang turut dipromosikan
Kegiatan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Kalsel, Muhidin dan istri, Fathul Jannah, Plh Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, dan unsur dari DPRD Kalsel, Direktur TMII, Kepala Cabang Bank Kalsel di Jakarta, dan para kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Gubernur (tengah) berfoto bersama usai membuka kegiatan promosi ikan khas Kalsel di anjungan TMII
Kegiatan dibuka Gubernur, Muhidin dan dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini bukan sekadar ajang kuliner, tetapi juga bagian dari upaya untuk melestarikan budaya, memperkenalkan kekayaan kuliner Banjar, dan membangun kebanggaan terhadap warisan daerah Banua tercinta.
Provinsi Kalsel dikenal memiliki tanah yang kaya akan budaya dan tradisi, termasuk dalam hal kuliner. Ikan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat banjar, baik sebagai sumber pangan maupun sebagai identitas kuliner yang unik.
Patin baubar, haruan masak habang, pais patin, iwak karing, dan berbagai hidangan berbahan dasar ikan lainnya bukan hanya menggugah selera, tetapi juga menyimpan nilai historis dan filosofi mendalam tentang kebersamaan, kearifan lokal, serta keberlanjutan sumber daya alam.
Oleh karena itu, Muhidin mengajak seluruh masyarakat Kalsel yang berada di Jabodetabek dan Bandung Raya, untuk turut serta mempromosikan dan melestarikan kuliner khas daerah ini.
“Kita harus memastikan bahwa kuliner ikan khas daerah aman untuk dikonsumsi, halalan thayyiban, serta memenuhi standar kesehatan dan kualitas terbaik, sehingga semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.
Gubernur, Muhidin lalu mengajak semua pihak agar memanfaatkan momentum promosi kuliner ikan khas daerah Provinsi Kalsel ini sebagai ajang silaturahmi, mempererat persaudaraan, serta membangun jaringan yang lebih kuat sesama putra-putri Banua.
“Semoga acara ini semakin memperkaya kecintaan kita terhadap warisan kuliner daerah serta memperkuat rasa bangga kita sebagai bagian dari Kalimantan Selatan,” ujar Muhidin sekaligus membuka kegiatan.
Turut hadir, Kepala Badan Penghubung Kalsel, Ketua Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB), Pengurus KBB Jabodetabek, Pengurus KBB Bandung Raya, perkumpulan mahasiswa Kalsel di Jakarta, SMK Satya Bhakti 2 Jakarta, Komite SMK Satya Bhakti 2 Jakarta, TK Nusantara Jakarta, Kelompok Solidaritas Galuh Bungas, Komunikasi Gajah Balambang, dan Forum Seni Daerah TMII.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono dalam laporannya menyebutkan, kegiatan promosi kuliner ikan khas Provinsi Kalsel ini bertujuan untuk memperkenalkan aneka masakan ikan khas Banua ke tingkat nasional, seperti ketupat kandangan ikan haruan, nasi kuning ikan haruan, wadai ipau, dan ikan haruan.
Selain itu, juga untuk mendukung gerakan memasyarakatkan makan ikan melalui demo memasak ikan olahan hasil perikanan.
Tidak kalah penting ujar Rusdi, kegiatan promosi kuliner ikan khas daerah ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi masyarakat Kalsel di kawasan Jabodetabek dan Bandung Raya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel, menggelar Forum Perangkat Daerah 2025.
Suasana Rapat Forum Perangkat Daerah 2025
Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan usai acara pada Jumat (14/2) mengatakan, agenda utama dari forum ini membahas dan memberikan masukan terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kalsel tahun 2025 – 2029. Pihaknya mengapresiasi, melalui gelaran ini telah banyak diberikan masukan dan saran oleh Perwakilan SKPD Pemprov Kalsel, Ketua YLK Intan Kalsel, OJK Kalsel serta Dinas Perdagangan Kabupaten dan Kota.
“Dengan banyak saran dan masukan, tentu Dinas Perdagangan Kalsel memiliki perencanaan yang lebih konfrehensif,” ungkapnya
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, saat diwancara (ditengah)
Sulkan menjelaskan, Provinsi Kalsel akan menjadi pintu Gerbang Logistik Kalimantan. Dimana, sebagai pusat distribusi bagi produk-produk utama, seperti bahan pangan dan barang elektronik. Sehingga, dibahas lebih detail rencana pengembangan Infrastruktur distribusi, yang akan menjadi titik fokus penting, dalam strategi perdagangan daerah. Dimana, perlu membangun dan memperkuat pusat-pusat distribusi produk utama.
“Beberapa pasar-pasar induk yang berada di Kabupaten Tabalong, Kotabaru, HST, Banjarmasin, dan Tanah Laut, harus berstandar Nasional,” jelas Sulkan
Lebih lanjut Sulkan menambahkan, dalam pengembangan sistem distribusi, beberapa program terkait, seperti Sistem Resi Gudang (SRG), memerlukan kerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel. Dimana, potensi produk-produk yang berkaitan dengan sektor-sektor tersebut.
“Melalui diperkuat kolaborasi bersama pihak terkait, dapat menjadikan Kalsel sebagai pusat Logistik yang mendukung distribusi barang untuk seluruh wilayah di Kalimantan,” tutupnya
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel, menggelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Awal (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2025-2029. Dibuka secara resmi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, didampingi Sekretaris, Kabid Kasi dan Jajaran Disdag Kalsel. Menghadirkan Narasumber Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Ariadi Noor, dihadiri Perwakilan SKPD Pemprov Kalsel diantaranya Dinas Koperasi dan UKM Kalsel dan Dinas Kehutanan Kalsel, bertempat di Aula Disdag Kalsel. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, atas dukungan terhadap pelaksanaan Pasar Wadai Ramadhan di Tahun 2025.
“Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya berterima kasih atas inisiatif untuk menyantukan Pasar Wadai Pemprov dengan Pasar Wadai Pemko Banjarmasin,” ungkap Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, usai mengikuti rapat bersama persiapan pelaksanaan Pasar Wadai Ramadhan Tahun 2025, di Eks Kantor Gubernur, di Banjarmasin, Kamis (13/2).
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina
Ibnu mengatakan, dengan menjadi satunya Pasar Ramadhan ini, bertujuan untuk kemaslahatan dari pelaku UMKM yang ada di Kota Banjarmasin. Yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Ramadhan Kota Banjarmasin.
“Kami berharap dapat lebih meriah, lebih besar serta tertata dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Ibnu, Pasar Wadai Ramadhan Tahun ini bisa menjadi ajang silaturahmi sekaligus membantu masyarakat mendapatkan masakan yang lebih berkualitas dengan harga terjangkau.
“Pasar Wadai Ramadhan tahun ini akan diikuti 145 stand, dengan anggaran sharing antara Pemko Banjarmasin dengan Pemprov Kalsel, melalui CSR Bank Kalsel,” jelas Ibnu.
Ibnu menjelaskan, pada pelaksanaan Pasar Wadai Ramadhan tahun ini, Pemerintah Kota Banjarmasin hanya mengalokasikan anggaran untuk 80 stand.
“Namun, berkat dukungan Gubernur dan CSR dari Bank Kalsel menjadi sebanyak 145 stand yang bisa terakomodasi pada Pasar Ramadhan Tahun 2025,” ucapnya.
Selain itu, Bank Kalsel juga akan menyediakan 50 unit tenda kerucut yang akan disebar pada lokasi Pasar Wadai Ramadhan di kawasan Eks Kantor Gubernur, di Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)
