Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Kalimantan mencatatkan peningkatan jumlah arus penumpang mudik lebaran yang cukup signifikan di wilayah kerjanya. Semenjak dimulainya arus mudik lebaran yaitu 15 hari sebelum lebaran (H-15) hingga 15 Hari Setelah lebaran (H+15), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan mencatat peningkatan arus penumpang kedatangan maupun keberangkatan disejumlah terminal penumpang mencapai 138.282 orang untuk embarkasi dan debarkasi. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 131% dibanding dengan lebaran tahun 2022 yang hanya mencapai sekitar 105.451 orang.

Meskipun mengalami peningkatan jumlah penumpang yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, namun hal tersebut tak lantas menurunkan kualitas layanan Pelindo Sub Regional Kalimantan dalam menjamin kelancaran dan kenyamanan para pemudik jalur laut pada momen arus mudik di 4 terminal penumpang kelolaannya.

CEO Sub Regional Kalimantan Fariz Hariyoso mengatakan, peningkatan jumlah penumpang ini didominasi terjadi dibeberapa terminal penumpang utama, diantaranya adalah terminal penumpang Panglima Utar di Pelabuhan Kumai yang mencapai 59.777 penumpang, terminal penumpang Bandarmasih di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin 39.623 penumpang, terminal penumpang Pelabuhan Sampit 18.626 penumpang, terminal penumpang Pelabuhan Batulicin 15.994 penumpang dan yang terakhir terminal penumpang Pelabuhan Kotabaru sejumlah 4.262 penumpang

Pihaknya memprediksi, peningkatan penumpang ini dipicu karena penambahan masa libur lebaran oleh pemerintah serta pelonggaran aturan perjalanan jauh yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun begitu, pihaknya telah mengantisipasi dengan berkordinasi berbagai pihak seperti kepolisian dan KSOP setempat menyiapkan sejumlah Pos Pengaman Idul Fitri di sejumlah terminal penumpang untuk menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang.

“Sejumlah terminal kita mengalami kenaikan arus penumpang yang cukup signifikan bahkan Pelabuhan Kumai di Kalimantan Tengah mencapai lebih dari 59 ribu penumpang. Ini menjadi indikasi bahwa sarana trasnportasi laut menjadi salah satu alternatif favorit untuk mudik tahun ini,” ujar CEO Sub Regional Kalimantan Fariz Hariyoso.

Sementara itu, pada kesempatan lain Kepala KSOP Kelas I Pelabuhan Banjarmasin Agustinus Maun mewakili Direktur Jenderal Hubla mengatakan, bahwa pelayanan angkutan mudik terutama di pelabuhan saat ini sudah cukup baik, sehingga para pemudik cukup antusias menggunakan sarana transportasi ini. Terbukti dengan peningkatan jumlah pemudik jalur laut yang meningkat 2-3 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Kemenhub juga mengapresiasi atas kesiapan dan kesigapan sejumlah pihak terutama Pelindo sebagai operator pelabuhan yang telah mengantisipasi lonjakan signifikan pemudik tersebut dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak dan menyiapkan segala sarana dan prasarana di terminalnya sehingga para pemudik bisa terlayani dengan baik.

“Seluruh penumpang merasa sangat nyaman mudik melalui jalur laut ini, baik selama perjalanan di dalam kapal maupun di terminal dan pelabuhan. Terimakasih saya ucapakan kepada seluruh pihak yang telah berkoordinasi menyiapkan segala sesuatunya hingga berjalan lancar,” pungkas Agustinus Maun.

Sebelumnya dalam rangka menjamin keamanan dan kelancaran arus mudik jalur laut, Pelindo Sub Regional Kalimantan yang berada di bawah pengelolaan Pelindo Regional 3 telah menyiapkan berbagai fasilitas umum di 4 teminal penumpang dibawah kelolaannya. Hal tersebut guna menunjang kelancaran arus mudik 2023. (PELINDO-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Seleksi Calon Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2023.

Seleksi dilaksanakan di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (15/5). Dibuka Kabid Pemberdayaan Pemuda Rokhyatin Effendi mewakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah.

Dalam sambutan Hermansyah yang dibacakan Rokhyatin mengatakan, dilaksanakannya kegiatan ini, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas generasi muda.

“Selain itu, pemilihan ini juga untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, pengembangan sikap kepemimpinan, disiplin tekad dan semangat kuat serta menumbuhkan sikap tanggap, terhadap setiap tantangan masa kini dan masa depan,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, program PPAP merupakan ajang untuk menggali dan mengembangkan potensi pemuda di daerah.

“Diharapkan, kepada para pemuda yang mengikuti seleksi ini, dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan oleh panitia, dengan tekun dan sungguh-sungguh, sehingga terpilih nantinya pemuda yang berkualitas untuk mewakili Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Sumberdaya Pemuda Dinas Kependudukan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Aridha Riswanti menjelaskan, peserta seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tingkat Kalimantan Selatan sebanyak 54 orang, terdiri dari peserta putra dan putra.

“Pihaknya bersyukur dengan banyaknya pemuda yang mendaftar pada PPAP Tingkat Kalsel,” ujar Aridha.

Peserta akan mengikuti 4 sampai 5 tahapan seleksi, untuk dapat terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Seleksi terdiri dari tahapan tertulis, wawancara, seni budaya, keterampilan yang dimiliki, serta lainnya.

Seperti diketahui, Seleksi dilaksanakan mulai 15 – 17 Mei 2023. Sementara Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tahun 2023 ini, dilaksanakan di Kotabaru. (SRI/RDM/RH)

JAKARTA – Kementerian Agama kembali memperpanjang kesempatan bagi jemaah Indonesia, untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan, bahwa pelunasan biaya haji diperpanjang mulai hari ini Senin (15/5) hingga 19 Mei 2023.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Pelunasan Bipih berlangsung sejak 11 April hingga 5 Mei 2023. Saat itu, ada 188.964 jemaah yang melunasi biaya haji. Proses pelunasan lalu diperpanjang hingga 12 Mei 2023.

“Sampai penutupan, ada 196.377 jemaah yang melunasi. Karena masih ada sisa kuota, maka pelunasan kembali diperpanjang,” terang Saiful Mujab di Jakarta, pada Senin (15/5).

Menurut Saiful, jemaah yang namanya tercantum dalam daftar jemaah berhak melunasi 1444 H sejak 11 April 2023, namun belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan, tetap diberi kesempatan.

“Jemaah yang masuk kuota tahun ini namun belum sempat melunasi, kami harap pada perpanjangan kali ini bisa segera melunasi,” tambahnya.

Aturan ini juga berlaku bagi jemaah lunas tunda tahun 2020 dan 2022 yang diberi kesempatan pada tahun ini hanya melakukan konfirmasi pelunasan saja, masih diberi kesempatan.

“Ini agar dimanfaatkan karena tahun depan belum tentu diberlakukan kebijakan yang sama,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Saiful Mujab, pada tahap perpanjangan ini, pihaknya juga tetap memberikan kesempatan kepada jemaah haji reguler yang masuk dalam kategori cadangan untuk melakukan pelunasan Bipih. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini, bahkan menambah jumlah jemaah cadangan dari awalnya diberlakukan secara merata sebesar 15 persen dari kuota masing-masing provinsi, menjadi dihitung secara proporsional.

Provinsi dengan sisa kuota masih cukup banyak, jumlah cadangan yang diberi kesempatan melunasi mencapai 40 persen. Sementara jika sisa kuotanya tinggal sedikit, jumlah cadangan ditambah menjadi 20 persen.

“Kuota cadangan setiap provinsi pada tahap perpanjangan ini kita hitung secara proporsional, dengan besaran prosentase dari 20 persen sampai 40 persen,” sebut Saiful.

Ada sembilan provinsi dengan kuota cadangan 20 persen, yaitu Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sebanyak 12 provinsi dengan kuota cadangan 25%, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.

Provinsi dengan kuota cadangan 30% adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.

“Kuota cadangan di Provinsi Jawa Timur dan Maluku sebesar 35 persen. Sedang DKI Jakarta mencapai 40 persen,” jelas Saiful.

Jemaah yang melunasi biaya haji dengan status cadangan akan diberangkatkan jika sampai dengan penutupan seluruh tahapan pelunasan masih ada sisa kuota pada masing-masing provinsi.

“Jika mereka tidak bisa berangkat tahun ini akan menjadi prioritas untuk keberangkatan tahun depan,” sambungnya.

Jemaah cadangan yang berhak melunasi adalah mereka yang berada pada urutan nomor porsi berikutnya berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan: a) berstatus cicil aktif; b) belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan c) telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 24 Mei 2023 atau sudah menikah.

“Jemaah yang tidak memenuhi kriteria ini, berarti belum berhak melakukan pelunasan haji 1444 H. Jangan tergiur jika ada pihak-pihak yang menjanjikan keberangkatan. Apalagi dengan meminta biaya pelunasan dengan dalih mereka yang akan membayarkan ke bank,” tegas Saiful.

Ditegaskan Saiful, bahwa pembayaran setoran lunas Bipih dilakukan pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti. Jadwal pelunasan Bipih reguler dilakukan setiap hari kerja, dengan waktu pelunasan dilakukan mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB. (KemenagRI-RIW/RDM/RH)

KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, terus mengingatkan agar kerukunan dan persatuan selalu dijaga dengan baik. Terlebih jelang pemilu 2024, tingkat kerawanan konflik harus dihindarkan.

“Pentingnya kebersamaan kita jaga. Kerekatan antar sesama bisa saling tumbuh, agar pada saat pesta demokrasi berjalan aman dan damai,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, usai menggelar Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila di Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, (12/5).

Ia juga mengingatkan, implementasi terhadap empat pilar berbangsa dan bernegara terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai amanat Undang-Undang (UU) yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita terus kawal ini agar NKRI khususnya di banua Kalsel terjaga dengan baik. serta kita mengharapkan, upaya ini dapat memberikan edukasi agar masyarakat dapat berpikir cerdas dalam memilah informasi serta mengimplemasikannya nilai-nilai yang kita berikan kepada mereka,” ucap legislator yang akrab disapa Paman Yani tersebut.

Disamping meredam terjadinya konflik, penggunaan sosial media juga harus bijak. Bahkan, di jejaring dunia maya sangat rawan terjadi.

“Pemilihan kepala daerah hingga legislatif biasanya sangat rawan. Maka dari itu, kewajiban kita adalah benar-benar menjaganya. Selain itu, bijaklah dalam menggunakan sosial media agar tidak termakan informasi yang belum tentu kebenaran, jelas ini harus ditangk bersama-sama,” tegas legislator dari Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Sementara itu, Kasubbid Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu Badan Kesbangpol Kalsel, Harry Widhiyatmoko, menyampaikan, jelang memasuki pemilu serentak 2024 tentu menjaga keamanan agar kondusif adalah tanggungjawab bersama.

“Tentu, kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel sangat mengapresiasi sekali atas partisipasi Paman Yani dalam menekan adanya radikalisme hingga meredam konflik jelang pemilu. Kita ketahui, menjaga keutuhan bangsa serta menjaga persatuan dan kesatuan harus ditumbuhkan. Yang diinginkan adalah perdamaian,” tutur dia.

Bahkan, ia berpesan, agar masyarakat Kalsel terkhusus di Sebatung ini mampu memegang teguh empat pilar berbangsa. Pasalnya, menjaga kedaulatan negara tak hanya dari kehidupan sehari-hari melainkan juga dari berbagai sektor.

“Beraneka ragam budaya di Kalsel ini tentu jangan sampai kita mudah terpecah belah. Artinya, kita harus kuat dan tetap memegang nilai-nilai ideologi terhadap lambang negara yaitu Pancasila,” ucapnya.

Dilokasi yang sama, Kepala Desa Sebatung, Tajuddin Noor, mengungkapkan, dengan adanya sosialisasi penanaman nilai ideologi Pancasila yang diberikan kepada masyarakatnya agar turut mampu mengimplementasikan hal tersebut.

“Apa yang disampaikan Paman Yani pada sosialisasi tersebut sangat bermanfaat. Bahkan betul, menjelang pesta demokrasi nanti masyarakat harua cerdas dan dapat menangkal apapun agar kerukunan antar warga serta keamanan mampu tercipta,” harapnya. (RHS/RDM/RH)

KOTABARU – Rombongan Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) di DPRD Kalsel mengikuti jamuan makan malam (Gala Dinner) dalam rangka kunjungan kerjanya di Kotabaru, Sabtu (13/5) malam.

Ketua Gatriwara Kalsel, Faridah Supian HK, diwakili Bendahara, Yuana Dewi Yani Helmi, mengapresiasi dan berterima kasih atas jamuan makan yang digelar sangat meriah hingga memberi kesan terbaik kepada rombonganya tersebut.

“Pemprov Kalsel dalam hal ini UPPD Samsat dan Pelabuhan Perikanan Kotabaru yang sudah menyelenggarakan acara gala dinner yang turut mengundang rombongan kami,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, ia turut memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara atau fasilitator dalam kegiatan jamuan makan malam kepada Gatriwara Provinsi Kalsel.

“Yang jelas, saya sangat mengapresiasi adanya penyambutan dari UPPD Samsat Kotabaru dan Pelabuhan Perikanan. Sukses terus untuk Gatriwara Kalsel,” ucapnya legislator dari Dapil VI Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Dalam kunjungan kerja yang digelar Gartriwara Kalsel di Bumi Saijaan itu, juga mengunjungi Puncak Meranti. Selain dalam rangka melihat potensi ekonominya, mereka sekaligus juga ingin menikmati pemandangan yang disajikan. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Masa perpanjangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap pertama telah ditutup hari ini, Jumat (12/5).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel Dr. H. Muhammad Tamrin, M.M.Pd menjelaskan, jumlah porsi Kalsel yang berhak melunasi Bipih pada pelunasan tahap 1 adalah 3.818 orang (non cadangan) dan 358 orang (cadangan).

“Selanjutnya pada perpanjangan pelunasan ada tambahan cadangan sebanyak 191 orang, sehingga totalnya jemaah haji Kalsel yang berhak melunasi Bipih menjadi 4.367 orang”, jelas Tambrin dalam rilisnya.

Selanjutnya, berdasarkan data rekapitulasi per Jumat (12/5), jemaah haji yang telah melunasi Bipih berjumlah 3.725 orang dan yang tidak melunasi Bipih sebanyak 542 orang.

“Berdasarkan data tersebut, maka porsi Kalsel yang berjumlah 3.818 dikurangi dengan jumlah yang sudah melunasi secara keseluruhan cadangan dan non cadangan sebanyak 3.725, maka kekurangan porsi Kalsel hanya 93 jemaah,” katanya di Banjarmasin.

Tambrin mengungkapkan, kekurangan porsi ini tidak hanya terjadi di Kalsel tetapi juga di provinsi lain pun demikian.

“Oleh karenanya kita tunggu saja upaya selanjutnya dari pemerintah pusat terhadap kekurangan kouta tersebut. Apakah nanti akan ada pelunasan tahap dua atau bagaimananya kita tunggu saja kebijakan selanjutnya,” katanya.

Tambrin menyebutkan, ada beberapa alasan yang menjadi sebab bagi jemaah haji untuk tidak dapat melunasi. Yakni karena sakit, menunggu penggabungan mahram, menunggu pendampingan lansia, belum ada biaya, wafat, hamil/menyusui, pembatalan haji, sudah pernah berhaji, serta menunda dengan alasan lainnya.

“Berdasarkan data rekapitulasi, alasan yang paling banyak jemaah haji tidak melunasi Bipih dikarenakan tiga hal. Yakni pertama karena menunggu penggabungan mahram sebanyak 125 orang, kedua belum ada biaya 104 orang, dan menunda dengan alasan lain sebanyak 111 orang, selebihnya karena alasan lainnya sebagai mana yang saya sebutkan sebelumnya,” katanya.

Terakhir Tambrin mengajak kepada semua lapisan masyarakat, untuk dapat bersama – sama mensyukseskan penyelenggaraan pemberangkatan ibadah haji di Banua, terkhusus kepada para jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan sembari menunggu masa pemberangkatan agar senantiasa menjaga kondisi kesehatannya, serta menambah pengetahuan tentang manasik haji.

Dijadwalkan, jemaah haji kloter pertama akan masuk asrama haji Embarkasi Banjarmasin pada 28 Mei dan selanjutnya diberangkatkan pada 29 Mei 2023. (KEMENAG.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebagai bentuk kepedulian sosial kemasyarakatan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel memberikan bantuan kepada Aliqa Az-Zahra anak dari pasangan Najir dan Nur Hidayani, berupa dana sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya pemasangan alat Cortegra pada jantung, serta biaya akomodasi selama di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta.

Bantuan secara simbolis diserahkan Pj. Bupati Barito Kuala, H. Mujiyat didampingi Direktur Kepatuhan, IGK. Prasetya; Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi dan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suriadi kepada Aliqa Az-Zahra yang merupakan warga Desa Puntik Luar, Mandastana, Barito Kuala.

Kegiatan ini berlangsung di SDN Berangas 2, Jalan Berangas Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, pada Kamis (11/5).

“Alhamdulillah, hari ini telah dilakukan penyerahan bantuan kepada penderita kelainan jantung pada anak yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun yang bernama Aliqa Az-Zahra, dana yang telah disalurkan ini nantinya akan digunakan untuk biaya pemasangan cortegra serta akomodasi perawatan. Saya berharap dengan bantuan ini keadaan Aliqa akan segera membaik, dapat melakukan aktivitas keseharian dengan lebih baik, serta menjadi kebanggaan bagi orang tuanya,” tutur Prasetya.

Sebelumnya, di kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan CSR Bank Kalsel senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diperuntukkan kepada anak stunting di wilayah Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Berangas, sebagai bentuk dukungan Bank Kalsel terhadap Program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Selatan (Kalsel) sangat mendukung rencana pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah, melalui Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, Agus Prabowo, dengan adanya organisasi tersebut di tingkat daerah, dapat mempercepat penyampaian informasi mengenai adanya radikalisme dan terorisme ke Kesbangpol Provinsi.

“Data yang disajikan pun nantinya juga akan lebih akurat,” ujarnya, Jumat (12/5).

Selain itu, Agus menyebut, adanya FKPT di tingkat Kabupaten/Kota itu juga akan mendukung aparat intelejen yang bertugas di wilayah tersebut.

“Termasuk organisasi milik Kesbangpol yakni Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),” ungkapnya.

Agus menambahkan, pembentukan organisasi itu juga harus mendapat dukungan dari Kepala Daerah setempat terutama dalam hal pendanaan.

Jika tidak, menurutnya, Badan Kesbangpol setempat yang akan mengalami kesulitan.

“Karena anggaran sementara dari sana (Kesbangpol). Karena mereka belum berdiri sendiri, kalau sudah berdiri sendiri nanti baru ada dana hibah untuk FKPT Kabupaten Kota,” terangnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pasca insiden tongkang menabrak puluhan rumah warga di Desa Keladan, Kabupaten Tapin, pada hari pertama lebaran Sabtu (22/4) lalu, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait, untuk melakukan peningkatan keselamatan pelayaran di Banua ini.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel Fitri Hernadi mengatakan, pihaknya memastikan bahwa kolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten terkait keselamatan pelayaran akan melibatkan semua stakeholder terutama pemegang kewenangan di perairan yaitu KSOP (kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Kelas I Banjarmasin dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Wilayah XV Kalimantan Selatan serta BWS (Balai Wilayah Sungai). Akan mulai memetakan tambatan-tambatan tongkang yang tidak termonitor di luar teritori tersus (terminal khusus).

“Tidak hanya itu kami juga akan melibatkan pemerintahan desa dan masyarakat sekitarnya, untuk turutserta dalam peningkatan keselamatan dalam pelayaran,” ungkap Fitri kepada Abdi Persada FM melalui pesan WhatsApp, Jumat (12/5).

Saat ini, lanjutnya, Kemenhub pun sedang dalam proses perluasan wilayah perairan wajib tunda (tug boat) demi peningkatan keselamatan pelayaran.

“Diharapkan dengan begitu dapat meminimalisir terjadinya kembali tongkang lepas tak terkendali yang merugikan banyak pihak,” ucap Fitri.

Menurut Fitri, seperti arahan dari Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin Agustinus Maun yang meminta, bahwa pemerintah daerah mendapat pelimpahan kewenangan untuk turut memperhatikan keamanan pelayaran.

“Pada arahan tersebut KSOP Kelas 1 Banjarmasin meminta, Pemprov Kalsel melalui Dinas Perhubungan untuk berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala dan Tapin mengidentifikasi blankspot yang membahayakan,” jelas Fitri lebih lanjut.

Dimana, nanti dengan dukungan Komisi III akan merekomendasikan pembangunan mooring tambatan tongkang untuk menggantikan tambatan yang selama ini dioperasikan illegal di luar tersus.

“Tambatan tongkang yang selama ini dioperasikan oleh masyarakat atau oleh pihak lainnya perlu mendapat perhatian ekstra dikarenakan dalam operasinya tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran,” tuturnya lagi.

Namun, selama ini tetap existing untuk memenuhi kurangnya lokasi tambat.

Pemetaan ini merupakan salah satu rekomendasi dari hasil pertemuan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel bersama Dishub Provinsi Kalsel, KSOP, BPTD, BWS, pihak keagenan kapal pandu, perusahaan pemilik tongkang serta Pihak Kecamatan Candi Laras Utara, pada Rabu 12 Mei 2023.

Selain membahas tindak lanjut pasca insiden terutama terkait percepatan proses ganti rugi kepada masyarakat terdampak, juga mengantisipasi kejadian serupa terulang lagi pada masa mendatang.

Seperti diketahui, pada Sabtu 22 April 2023 lalu, tercatat ada lima buah rumah warga Desa Sungai Salai Hilir, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Mengalami kerusakan parah akibat dihantam tongkang.

Kejadian tersebut menjadi perhatian dari Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengusulkan pembentukan Perda untuk peningkatan keamanan pelayaran di semua perairan Kalsel. Termasuk percepatan identifikasi wilayah-wilayah pelayaran tongkang yang berpotensi membahayakan bagi rumah warga masyarakat sepanjang tepi sungai.

DPRD Provinsi Kalsel mendorong percepatan pembangunan infrastruktur terminal dengan tambatan tongkang/mooring yang memenuhi faktor persyaratan keselamatan pelayaran. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Produk lokal Kalimantan Selatan, memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan dipasarkan secata nasional. Sebut saja, kain Sasirangan yang tidak kalah bersaing dengan Batik, yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat Indonesia. Bahkan saat ini sudah banyak pejabat hingga artis nasional, yang mengenakan busana dengan bahan kain Sasirangan. Termasuk para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hingga Presiden RI, Joko Widodo.

Potensi ini pula yang dilihat rombongan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan, saat melakukan kunjungan ke sejumlah pengrajin industri logam, di wilayah Nagara kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Kamis (11/5). Kehadiran KADIN Provinsi Kalsel di HSS ini, dipimpin langsung Ketua Umum KADIN Provinsi, Shinta Laksmi Dewi.

Kepada Abdi Persada FM pada Jumat (12/5), Shinta memaparkan, daerah Nagara sudah sejak lama dikenal memiliki banyak UMKM yang bergerak di bidang industri muatan lokal, berupa industri logam. Mulai dari logam cor, emas hingga baling – baling kapal. Sayangnya, keberadaan industri ini, belum memberikan kebanggaan tersendiri bagi para pelakunya.

“Terbukti saat kita tanya para pengrajin soal kualitas, mereka beranggapan bahwa produknya masih kalah dengan produk dari pulau Jawa. Terutama untuk produk seperti panci dan wajan. Mereka merendahkan produk mereka hanya berdasarkan pada perkiraan semata, bukan atas perbandingan secara data. Padahal saat saya lihat sendiri produk mereka, saya yakin kualitasnya tidak kalah dengan pulau Jawa,” papar Shinta.

Namun sebaliknya, untuk produk baling – baling, menurut Shinta, pengrajin mengaku produksi mereka jauh lebih bagus dibanding pulau Jawa.

“Bahkan harga yang mereka tawarkan jauh lebih murah. Contoh untuk produk baling – baling Mikasa dari pulau Jawa, dipasarkan dengan harga sekitar 4 juta rupiah. Sementara produk baling – baling Nagara hanya dijual dengan harga 2 juta rupiah,” jelasnya.

Persoalan ini menurut Shinta, muncul karena tidak adanya standar baku yang diterapkan untuk produk kearifan lokal Kalimantan Selatan itu. Dengan kata lain, produk logam Nagara ini belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Padahal standar ini sangat penting, untuk memastikan kualitas produk industri ataupun UMKM.

“Untuk itu, KADIN siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, untuk membantu UMKM dengan kearifan lokal ini, naik kelas. Sehingga kedepannya, para pengrajin ini dapat memasarkan produknya hingga ke tingkat nasional, dan memiliki kebanggaan tersendiri dengan produk yang sudah mereka hasilkan selama ini,” tutupnya.

Selain mengunjungi sejumlah UMKM industri logam, rombongan KADIN Provinsi Kalsel juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat teras kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mulai dari Camat Daha Utara, Sekretaris Daerah hingga Wakil Bupati. Tujuannya tidak lain, untuk mendorong kerjasama yang lebih komprehensif memajukan perekonomian Kalimantan Selatan, termasuk pada sektor industri logam. Selain itu, kunjungan ini juga dalam rangka persiapan pembentukan KADIN kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sempat vakum selama 2 tahun terakhir. (RIW/RDM/RH)