News – Laman 550 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pansus RPPLH DPRD Banjarmasin Bahas Limbah Industri

BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DPRD Banjarmasin, membahas soal Limbah Industri.

Ketua Pansus Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, kepada sejumlah wartawan, pada Kamis (15/12) siang menjelaskan, dalam pembahasan, telah difokuskan pengaturan pembuangan limbah cair dari industri kain sasirangan, yang tidak boleh langsung dibuang ke sungai, karena berdampak menimbulkan pencemaran air sungai.

Ketua Pansus Raperda RPPLH, DPRD Banjarmasin, Afrizaldi

“Kami ingin limbah itu aman bagi semua lingkungan,” katanya.

Disampaikan Afrizaldi, dalam pembahasan akan diatur ketersediaan tutupan lahan, sebagai resapan air serta Ruang Terbuka Hijau yang dinilai masih minim. Hal itu disebabkan sempitnya lahan kosong di tengah kota, maka untuk memenuhi lahan RTH haruslah dilakukan beberapa Dinas lain, seperti Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman melibatkan setiap developer dapat menyediaan RTH, sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dapat menyiapkan lahan kosong membangun taman hijau sebagai pengganti RTH, dan untuk Dinas PUPR ikut berkontribusi dalam tutupan lahan sebagai daerah serapan air.

“Penyusunan RPLLH ini baru kerangka umum, nanti akan dibahas detail,” jelas Politisi PAN DPRD Banjarmasin ini.

Lebih lanjut Afrizaldi menambahkan, rencananya satu kali pertemuan akan dilakukan finalisasi bersama SKPD terkait, karena sudah melalui tahap harmonisasi dengan Kemenkumham dan Kementerian LH.

“Setiap draf pasal tinggal disinkronkan dan disesuaikan,” tutupnya.

Untuk diketahui, pembahasan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipimpin Ketua Afrizaldi, bersama Anggota Hilyah Aulia, Hendra, Darma Sri Handayani, dan Taufik Husin, dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Banjarmasin Alive Yoesfah Love dan perwakilan Bagian Hukum Banjarmasin, rapat berlangsung di ruang Komisi III DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Bank Kalsel Raih Top Digital Awards 2022

BANJARMASIN – Reputasi Bank Kalsel sebagai salah satu bank daerah yang berkinerja sangat baik dan profesional, semakin bersinar di tingkat nasional. Berdasarkan penilaian terbaru dari Majalah IT Work, Bank Kalsel layak menjadi peraih penghargaan TOP DIGITAL Awards 2022, karena manajemen Bank Kalsel telah mengelola bisnis secara modern, profesional, dan lebih terpercaya dengan mengimplementasikan serta memanfaatkan teknologi informasi dan digital yang lebih canggih.

Dua penghargaan yang diterima Bank Kalsel

TOP DIGITAL Awards 2022 ini merupakan penghargaan di bidang Teknologi Digital (IT and TELCO) di Indonesia, diberikan kepada Perusahaan dan Instansi Pemerintahan, sejak tahun 2016, diselenggarakan oleh Majalah IT Work. Sebagai apresiasi atas kinerja yang sangat memuaskan itu, dimana telah melalui uji kelayakan dan penilaian yang ketat oleh Dewan Juri kredibel, Bank Kalsel dianugerahi penghargaan spesial sebagai Top Digital Implementation 2022 dengan Predikat “Bintang 4 – Sangat Baik” pada ajang TOP DIGITAL Awards 2022, yang dihelat disalah satu hotel berbintang di Jakarta pada Kamis (15/12).

Penghargaan semakin lengkap dengan diberikannya penghargaan kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya sebagai TOP Leader on Digital Implementation 2022. Penghargaan tersebut diterima Suriadi selaku Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, mewakili Direktur Utama Bank Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, Suriadi menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan.

“Saya mewakili seluruh manajemen dan seluruh insan Bank Kalsel berterima kasih kepada Majalah IT Work beserta Dewan Juri yang telah memilih Bank Kalsel sebagai pemenang. Tentunya, terimakasih juga atas kepercayaan dari seluruh Pemegang Saham dan nasabah setia Bank Kalsel,” tuturnya.

Suriadi juga menambahkan, bahwa TOP DIGITAL Awards 2022 ini akan menjadi stimulus bagi seluruh insan Bank Kalsel untuk berkontribusi semakin baik lagi.

“Penghargaan ini patut disyukuri serta membanggakan. Saya berharap penghargaan ini menjadi pemacu semangat kami untuk mengoptimalkan implementasi dan pemanfaatan Teknologi Digital, sehingga memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kinerja bisnis dan meningkatkan citra serta kepercayaan nasabah. Hal ini menjadi pendorong Bank Kalsel untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan nasional,” pungkas Suriadi. (ADV-RIW/RDM/RH)

Haryanto Gandeng Camat dan Danramil Sosialisasikan Wasbang

BANJARBARU – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Haryanto menggandeng Camat Banjarbaru Utara, Indra Putra dan Komandan Rayon Militer (Danramil) 07 Banjarbaru Kodim 1006 Banjar, Kapten Infantri Pupun Punanjar untuk melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang). Kegiatan sosialisasi tersebut bertempat di kantor Kecamatan Banjarbaru Utara, Jum’at (16/12) pagi.

Haryanto menilai kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan penting dilakukan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarbaru Utara untuk mengenal lebih dalam terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Suasana Soswasbang Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Haryanto

Meskipun secara umum wilayah Banjarbaru relatif lebih damai, namun menurut Haryanto, masyarakat tetap terus dibekali nilai-nilai Pancasila dan Wasbang sebagai bagian upaya preventif dini untuk mencegah adanya konflik yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Secara umum, kondisi Banjarbaru relatif jauh lebih damai, tidak pernah kita mendengar berita-berita terkait anti demokrasi ataupun ideologi yang menyimpang dari Pancasila. Namun demikian tetap kita bekali sehingga kemudian antisipasi preventif dini jauh lebih bagus,” katanya.

Haryanto mengimbau semua pihak untuk selalu mengingatkan tentang penting ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan kecintaan terhadap NKRI.

Sementara itu, Camat Banjarbaru Utara, Indra Putra mengapresiasi kegiatan sosialisasi Wasbang ini karena dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi, termasuk berita hoax yang berpotensi mengikis rasa persatuan dan kerukunan masyarakat.

“Apalagi dengan ditetapkannya kota Banjarbaru sebagai ibukota provinsi Kalsel, tentu tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang berpotensi dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

Oleh karena itu, Indra berharap agar sosialisasi wawasan kebangsaan lebih digencarkan lagi dalam rangka memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan, Komandan Rayon Militer 07 Banjarbaru Kodim 1006 Banjar, Kapten Infantri Pupun Punanjar, dalam sosialisasi itu memaparkan mengenai sejarah tentang kebangsaan sehingga para peserta dapat sepaham dan turut serta mewujudkan cita-cita nasional.

“Disintegrasi bangsa itu tidak hanya dari pemuda saja, bisa semua pihak karena ada keinginan sesuai pahamnya sendiri. Sehingga kita harus mengingat sejarah bangsa Indonesia sampai mencapai kemerdekaan itu penuh dengan perjuangan dan nilai-nilai kebangsaan itulah yang harus kita tingkatkan,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

DPRD Kalsel Harapkan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Seiring Peningkatan Tipe Sekwan

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan peningkatan kinerja dan pelayanan seiring dengan peningkatan status Sekretariat DPRD Kalsel dari sebelumnya tipe C menjadi tipe B. Harapan itu disampaikan, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas kepada wartawan, Jum’at (16/12).

Menurut Suripno, perubahan status Sekretariat DPRD Kalsel menjadi tipe B berdampak terhadap adanya penambahan sejumlah sub bagian sehingga dinilai mampu membantu kinerja Sekretariat DPRD Kalsel agar lebih efektif dan efisien dengan susunan struktural yang baru tersebut.

Suasana Kunjungan Komisi I DPRD Kalsel ke Biro Organisasi Pemprov Jatim

“Dengan kenaikan tipe ini, kita menginginkan adanya peningkatan pelayanan karena adanya penambahan bidang dan perubahan nomenklatur,” katanya.

Lebih lanjut, Suripno menjelaskan peningkatan tipe Sekretariat DPRD Kalsel akan segera direalisasikan setelah nanti Raperda tentang Revisi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Kalsel disetujui menjadi Perda dalam rapat paripurna Dewan.

“Apabila perda itu sudah disetujui, maka Pemprov Kalsel akan segera membuat Pergub dan mengatur nomenklatur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota,” tambahnya.

Sementara itu, untuk menggali lebih dalam terkait peningkatan tipe Sekretariat DPRD Kalsel tersebut, Komisi I DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Senin (12/12). Rombongan Dewan Kalsel diterima oleh Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Pemprov Jatim, Supriyadi beserta jajarannya. (NRH/RDM/RH)

Cegah Radikalisme, Rachmah Bekali Wasbang Kepada Generasi Milenial

BANJARMASIN – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rachmah Norlias membekali puluhan generasi milenial dari kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel serta Dewan Guru dari beberapa sekolah di Banjarmasin dengan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Kamis (15/12).

Menurut Rachmah, dalam kesempatan ini dirinya lebih menekankan kepada generasi milenial agar tidak mudah terpengaruh dengan paham-paham yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Mengingat, generasi milenial ini rentan terpapar paham-paham tersebut.

“Anak muda biasanya kontrol emosinya masih labil, masih suka cari tantangan baru. Sementara wawasan kebangsaan dan pengetahuan keagamaan mereka masih tumbuh dan berkembang, belum matang,” jelasnya.

Suasana Soswasbang Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias

Oleh karena itu, Rachmah berharap pemahaman generasi milenial mengenai ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bisa lebih dimantapkan lagi melalui kegiatan sosialisasi ini.

“Kita harapkan mereka bisa menyampaikan kepada teman-temannya bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila maupun pilar-pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

DKP Kalsel Turut Serta Pada Pasar Murah TPID 2 Kalsel

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan kembali, turutserta pada Pasar Murah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2 di Kota Banjarmasin.

Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Wahdah mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan turutserta dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karena itu pihaknya ikut dalam pelaksanaan Pasar Murah TPID Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Siring Nol Kilometer, Kota Banjarmasin.

Menurut Wahdah, pada pasar murah kali ini, pihaknya membawa ikan patin sebanyak 75 kilo, serta produk olahan ikan siap saji.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan subsidi untuk, ikan patin serta produk olahan ikan tersebut sebesar Rp 10 ribu, untuk masing masing produk tersebut,” jelasnya kepada Abdi Persada, Jumat (16/12).

Dalam kesempatan tersebut, Wahdah juga mengatakan, ikan patin jadi primadona.

“Pada pelaksanaan Pasar Murah ini, warga antusias untuk membeli ikan patin yang kami bawa,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Wahdah, dalam waktu kurang lebih dari 30 menit ikan patin sebanyak 75 kilo tersebut, laku terjual.

“Untuk harga ikan patin dijual sebesar Rp15.000 per kilo, karena mendapatkan subsidi sebesar Rp10.000 perkilo, dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Wahdah. (SRI/RDM/RH)

Jelang Berakhirnya Pemutihan dan Diskon PKB, UPPD Samsat Martapura Berhasil Realisasikan 8,4 M

BANJAR – Menjelang berakhirnya pemutihan dan diskon denda pajak kendaraan bermotor (PKB) di UPPD Samsat Kabupaten/Kota, masyarakat Kalsel yang saat ini masih menunggak pajak kendaraan bermotornya diharapkan agar dapat memanfaatkan program dari Pemerintah Provinsi Kalsel untuk segera membayarkan pajak kendaraannya sebelum waktu berakhir pada 24 Desember nanti.

Kepada Abdi Persada FM Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli menyampaikan, pada program pemutihan dan diskon denda pajak kendaraan bermotor di wilayahnya, pihaknya sudah berhasil merealisasikan sebesar Rp8,4 Milyar. Realisasi tersebut dinilai tinggi di daerah kabupaten Banjar dengan rincian diskon/pengurangan denda sebanyak Rp4,3 miliar, dan pemutihan/pembebasan denda sebanyak Rp4,1 miliar.

“Program Pembebasan denda dan diskon di UPPD Samsat Martapura sampai dengan November 2022 sudah terealisasi dengan total 8,4 miliar rupiah,” ungkap Zulkifli, Rabu (14/12).

Diharapkannya, masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak diimbau agar sesegera mungkin memanfaatkan program pemutihan dan diskon denda pajak kendaraan bermotor. Agar masyarakat tidak membayar denda tunggakan PKB yang nominalnya terbilang cukup besar.

“Mumpung dendanya tidak dikenakan, jadi harus memanfaatkan waktu yang tersisa,” ajaknya.

Selain bagi masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor, Zulkifli mengungkapkan pada program tersebut juga memudahkan masyarakat yang taat membayar pajak, yakni mereka mendapatkan keringanan berupa diskon pengurangan Pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan persentase pengurangan pajak mulai dari 5 Persen, 7,5 Persen, hingga 10 Persen.

“Pelanggan taat pajak juga dapat memanfaatkan program ini karena ada diskon pengurangan pajak baik 10 Persen, 7,5 Persen, maupun 5 Persen,” tutup Zulkifli. (MRF/RDM/RH)

Salurkan Hak UMKM, Pemkab Banjar Kucurkan 10,5 M ke BPR Martapura

BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar menyertakan modal melalui APBD TA 2023 sebesar Rp10,5 miliar untuk Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Banjar Sejahtera Martapura.

Ini merupakan tindak lanjut menunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar melalui pengkreditan dengan suku bunga nol persen. Apalagi, saat ini UMKM masih menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Banjar melalui pemulihan ekonomi.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Ahmad Sarwani, mengatakan, dengan adanya penyaluran bantuan melalui tambahan penyertaan modal sedikitnya dapat memberikan ruang kesejahteraan bagi pelaku UMKM yang kini berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Ahmad Sarwani saat menyampaikan hasil paripurna penyertaan modal BPR Martapura

“Sudah tepat sasaran. Artinya BPR sudah menjalankan program ini dengan dengan berbagai dinas,” ujarnya usai mengikuti rapat paripurna penyertaan modal Pemkab Banjar untuk BPR Banjar Sejahtera Martapura, Kamis (15/12) sore.

Dari hasil evaluasi, ia menuturkan, penyaluran program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis (KURMA MANIS) yang dipinjamkan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Banjar Sejahtera Martapura berjalan cukup lancar.

“Meski sempat ada satu atau dua orang yang mengalami keterlambatan. Tetapi, dari sisi lain itu sudah suatu kebanggan karena memberikan fasilitas dengan cicilan bunga nol persen,” ucapnya.

Dirinya menjabarkan, untuk mendapatkan kredit usaha ini harus mendapat rekomendasi dari sejumlah instansi di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP), Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) serta Pertanian Kabupaten Banjar.

“Memang empat dinas ini yang memberikan rekomendasi pantas tidaknya atau disetujui untuk pencairan tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Dirut BPR Banjar Sejahtera Martapura, Ari Rosadi, mengungkapkan, sesuai yang disampaikan Bupati Banjar bahwa penyertaan modal yang diberikan oleh Pemkab bertujuan untuk membantu pelaku UMKM. Bahkan, fokus pemerintah adalah membangkitkan sektor ini.

Dirut BPR Banjar Sejahtera Martapura, Ari Rosadi, saat dikonfirmasi awak media soal penyertaan modal bagi UMKM di Kabupaten Banjar

“Selain itu, langkahnya juga bertujuan untuk meningkat PAD dan melakukan pemerataan bagi UMKM di Kabupaten Banjar,” bebernya.

Penyaluran kredit, dijelaskan Ari, tahap pertama pada 2023 dikucurkan senilai Rp4,5 miliar. Tahun 2024 – 2026 masing-masing sebesar Rp2 miliar yang ditujukan khusus bagi pelaku UMKM.

“Untuk syarat pengajuan tidak ada perubahan. Yang jelas berdomisili di Kabupaten Banjar,” tuturnya.

Adapun dari hasil data yang dihimpun, tercatat penerima bantuan melalui bank milik Pemerintah Kabupaten Banjar ini telah merealisasikan Rp923 juta untuk 174 nasabah yang memanfaatkan pengembangan dari usaha. (RHS/RDM/RH)

BBPOM Banjarmasin dan KPID Kalsel Awasi Iklan Obat dan Makanan

BANJARMASIN – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan, melakukan pengawasan terhadap iklan obat dan makanan.

Kepala Balai Besar POM Banjarmasin, Leonard Duma, kepada wartawan saat ditemui di salah satu stasiun televisi swasta di Banjarmasin, pada Rabu (14/12) Petang menjelaskan, untuk memperkuat sinergitas pengawasan iklan obat, dan makanan, pihaknya menjalin kerjasama dengan KPID Kalsel, dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

“Pengawasan program iklan tentang obat dan makanan di media penyiaran perlu dilakukan, untuk melindungi warga, agar menerima informasi yang objektif, tidak menyesatkan,” ungkapnya

Leonard menjelaskan, setiap iklan obat dan makanan harus memiliki keseimbangan antara kepentingan komersial dan unsur edukasi publik, sehingga kalau ada ditemukan promosi menyesatkan, maka akan ditindak takedown.

“Saat ini kita sudah take down ratusan lebih iklan yang bermasalah, tidak hanya obat dan makanan, juga kosmetik,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPID Kalimantan Selatan, Azhari Fadli menyampaikan, baru-baru tadi KPID Kalsel telah melakukan MoU dengan BBPOM di Banjarmasin terkait pengawasan iklan obat, jamu, suplemen dan kosmetik. Dengan adanya kerja sama ini, akan semakin gencar memberi sosialisasi kepada lembaga penyiaran, agar memperhatikan iklan yang boleh disiarkan.

“Iklan ini penting karena masyarakat yang menerima siaran,” ucapnya

Azhari mengimbau, kepada lembaga penyiaran untuk berhati-hati menerima iklan, seperti obat, jamu, suplemen dan kosmetik, dengan harus memastikan terlebih dahulu izin BBPOM.

“Kami tidak ingin ada oknum yang promosi dengan cara menyalahgunaan obat, jamu, makanan, dan suplemen lagi di masyarakat,” tutup Azhari. (NHF/RDM/RH)

Perkaya Materi, Pansus Raperda Koperasi dan UMKM di Kalsel Gelar Uji Publik

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggelar Seminar Uji Publik, Rabu (14/12).

Suasana Seminar Uji Publik Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di Kalsel

Uji publik itu dipimpin Ketua Pansus Raperda tersebut, Nor Fajeri di ruang rapat aula Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel, dihadiri antara lain, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifa’i, Dinas Koperasi dan UMKM tingkat Kabupaten/Kota, perwakilan beberapa koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten/Kota, serta tenaga ahli DPRD Kalsel Masrudi Muchtar.

Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Nor Fajeri menyampaikan uji publik ini digelar guna memantapkan draf materi Raperda yang telah disusun.

“Kesempatan kali ini sangat berharga sekaligus silahturahmi dan memperdalam Raperda terkait opini dari pegiat koperasi dan UMKM, selain dari draf yang kami buat,” jelasnya.

Nor Fajeri menilai koperasi dan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam kontek stabilitas pertumbuhan ekonomi.
Dalam kontek stabilitas pertumbuhan ekonomi yang kuat inklusif dan berkelanjutan, menurutnya, koperasi dan UMKM memiliki fungsi besar dan memiliki daya tahan yang terbukti sepak terjangnya dalam situasi COVID-19 maupun krisis ekonomi.

Lebih lanjut, Pansus bertekad akan segera menuntaskan draf Raperda ini menjadi sebuah Perda agar koperasi dan UMKM di Banua semakin tumbuh di era digital.

“Kedepannya kami akan lebih intens dengan Bank Kalsel untuk terus berkontribusi kepada UMKM serta koperasi kita di Kalsel. Kemudian setelah penyempurnaan draf ini, kita akan fasilitasi Raperda ke Kementerian Dalam Negeri untuk segera dijadikan perda,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)