Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menyoroti untuk Kelurahan Pangeran tidak ada bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal itu terungkap dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang) di tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara, Rabu (8/2).

Kepada wartawan, Anggota DPRD Daerah Pemilihan Banjarmasin Utara, Zainal Hakim mengatakan, berbagai usulan disampaikan untuk pembangunan untuk tahun 2024 baik fisik dan non fisik. Ia menilai dari 10 Kelurahan, ada satu Kelurahan yang tidak ada memiliki bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP), padahal sangat penting dalam melanjutkan pendidikan setelah menempuh Sekolah Dasar (SD).

“Ini menjadi atensi kita, karena pasti orangtua akan kerepotan mencari sekolah lanjutan pertama yang terdekat dengan tempat tinggal,” ungkapnya

Disampaikan Hakim, selama ini mulai tingkat SD, SMP dan SMA sudah menerapkan sistem zonasi, untuk melanjutkan pendidikan. Dengan demikian bagaimana caranya mereka memfasilitasi anak-anak disana, agar bisa masuk ke sekolah di zona lain. Hal ini menjadi pembahasan pihak DPRD Banjarmasin bersama Pemerintah Kota, terkait menyamarakan sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Pangeran tersebut.

“Kami ingin tahu formulanya, jangan sampai karena sekolah jauh, ada anak-anak yang enggan melanjutkan ke tingkat SMP,” kata Hakim

Menanggapi hal itu, Camat Banjarmasin Utara, Norrahmawati menjelaskan, pihaknya akan segera menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, untuk bersama – sama mencari solusi yang tepat.

“Ini menjadi perhatian, karena di satu Kelurahan tidak ada SMP, sehingga skala prioritas,” ucapnya

Lebih lanjut Norrahmawati menambahkan, dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang) di Kecamatan Banjarmasin Utara, 10 Kelurahan umumnya mengusulkan pembangunan fisik seperti perbaikan jalan dan jembatan pasca banjir, sanitasi lingkungan, revitalisasi sungai serta penanggulangan kawasan kumuh.

“Usulan jatah dalam Musrenbang akan dikumpulkan 40 infrastruktur yang terdiri dari 30 fisik dan 10 yang nonfisik, semua akan dicermati,” tutupnya.

Untuk diketahui, kegiatan Musrenbang bertempat di Aula Kantor Banjarmasin Utara, dibuka oleh Camat Banjarmasin Utara Norrahmawati, dihadiri perwakilan DPRD Kota Banjarmasin, perwakilan SKPD lingkup Pemko Banjarmasin, Forkopimda tokoh agama serta tokoh masyarakat se Kecamatan Banjarmasin Utara. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Menjamurnya pendirian cafe dan restoran di Kota Banjarmasin, memberikan dampak positif, kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Karena, pajak restoran tersebutlah menjadi penyumbang terbesar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin Edi Wibowo mengatakan, untuk di Kota Banjarmasin terdapat, 9 sumber wajib pajak sebagai penyumbang PAD di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

9 sumber wajib pajak tersebut pajak parkir, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hotel, pajak sarang walet, pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (PHTB), pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

“Dari ke 9 wajib pajak tersebut, pajak restoran sebagai penyumbang terbesar,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Rabu (7/2).

Oleh karena itu, lanjutnya, warga Kota Banjarmasin diimbau, untuk taat membayar pajak.

“Hasil pembayaran dari pajak yang dibayarkan tersebut, untuk pembangunan di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Sehingga, lanjut Edi, ketaatan dalam membayar pajak inilah, yang diperlukan. Agar pembangunan dapat terus berjalan.

Edi mengharapkan, di Tahun 2023 ini ketaatan warga dalam membayar pajak, lebih ditingkatkan.

“Kami berharap di Tahun 2023 ini warga lebih taat lagi membayar pajak,” ucap Edi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, Gabungan Istri Wakil Rakyat DPRD Banjarmasin, menggelar sosialisasi pencegahan sejak dini kanker serviks.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Gatriwara DPRD Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, kepada sejumlah wartawan, pada Selasa (7/2) usai menggelar acara di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin,

Ia menjelaskan, setiap bulan selalu digelar pertemuan rutin, biasanya ada pengajian dengan mengundang Ustadzah. Namun pada tanggal 4 Februari diperingati hari kanker sedunia, maka pihaknya mengisi dengan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan sejak dini kanker serviks.

“Melalui edukasi ini, para wanita sejak dini mengetahui gejala awal, agar segera mengobati,” katanya

Hal senada disampaikan, istri Sekretaris Dewan Banjarmasin Rita Mahanani, ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, terkait kanker serviks, supaya dapat menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada masyarakat.

“Kami harapkan vaksin kanker serviks bisa segera terealisasi, terutama bagi anak sekolah berusia 9 – 14 tahun,” pintanya

Sementara itu, Narasumber dari Yayasan Kanker Indonesia Cabang Banjarmasin, Sintia Damayanti, menyampaikan, berdasarkan data tahun 2020, Negara Indonesia nomor 2 terbanyak dari kasus yang terserang penyakit kanker serviks, yaitu 89 kasus baru dan 57 wanita meninggal setiap harinya. Beberapa faktor resiko kanker serviks diantaranya, menikah dibawah dua puluh tahun, berganti pasangan seksual, memiliki riwayat infeksi di daerah kelamin, dan perempuan perokok aktif berisiko dua koma lima lebih besar dari perokok pasip satu koma empat.

“Dengan adanya deteksi dini supaya tidak menyebar ke organ tubuh lain, dan mencegah kematian,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tingginya harga daging ayam sampai saat di Kota Banjarmasin. Disebabkan, mahalnya harga pakan ternak ayam.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichrom Mustezar mengatakan, tingginya harga daging ayam saat ini di Kota Banjarmasin, disebabkan mahalnya harga pakan ternak ayam.

“Karena harga pakan ternak ayam yang mahal tersebut, berimbas kepada tingginya harga daging ayam potong, sampai saat ini, di pasaran,” ungkap Tezar, kepada sejumlah wartawan, Selasa (7/2).

Oleh karena itu, lanjutnya, warga diminta untuk dapat mengkonsumsi makanan lain, selain daging ayam.

“Kami menghimbau, warga Kota Banjarmasin dapat beralih untuk mengkonsumsi dari daging ayam ke komoditas pangan lainnya,” ucap Tezar.

Tezar mengatakan, di Kota Banjarmasin tersedia beragam jenis lauk yang bisa dikonsumsi, oleh warga.

Sehingga, lanjutnya, warga memiliki banyak alternatif pilihan pangan mereka. Tidak tergantung pada daging ayam saja.

“Di pasar tradisional di Kota Banjarmasin, tersedia berbagai macam jenis ikan, yang bisa menjadi pilihan atau alternatif lain dari warga. Untuk memenuhi kebutuhan protein mereka,” ujar Tezar. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Ristianto, kepada wartawan baru – baru mengatakan, pembangunan Gedung baru DPRD Kota Banjarmasin saat ini masih berlangsung, meski sebelumnya pada awal Januari 2023 tadi, pihaknya bersama Komisi III Dewan Banjarmasin, melakukan peninjauan, untuk capaian pembangunan itu secara keseluruhan hampir mencapai 60 persen.

“Memang Desember 2022 lalu, sempat ada deviasi sekitar tiga persen, namun target capaian sudah hampir terpenuhi,” kata Iwan

Iwan menyampaikan, setelah pengerjaan selesai dilaksanakan oleh pihak pelaksana yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin bersama kontraktor, rencananya sekitar Oktober dan November 2023, akan dilakukan persiapan sarana dan prasarana pendukung lain.

“Pengadaan seperti meubeler akan dilakukan, semoga ini selesai tepat waktu, agar awal tahun 2024 sudah dapat ditempati,” tutupnya

Untuk diketahui, Groundbreaking atau tanda dimulainya pekerjaan gedung baru DPRD Banjarmasin, dilakukan pada bulan Agustus. Pembangunan dengan sistem multiyears selama dua tahun anggaran, yaitu tahun 2022 hingga 2023 dengan total anggaran sekitar Rp39 miliar.

Penambahan Gedung baru DPRD Kota Banjarmasin didesain dengan mengusung konsep rumah adat Banjar Bubungan Tinggi berlantai tiga, yaitu lantai satu dibangun basement atau tempat parkir, lantai dua ruang komisi dan anggota. Sedangkan lantai tiga untuk ruang rapat dan pimpinan. Selain itu didukung fasilitas lain seperti mushola dan ruang press room untuk wartawan. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Potensi Zakat Profesi Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin mencapai 10 miliar rupiah

Potensi Zakat Profesi Penghasilan ASN ini diungkapkan, oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, pada saat Baznas Kota Banjarmasin melakukan Sosialisasi Pemotongan Penghasilan ASN Dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Jumat (3/2).

“Saat ini di Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar dua sosialisasi bersama Baznas tersebut. Pertama mengenai sistem pembayaran payroll dari Baznas Kota Banjarmasin, kedua optimalisasi pendapatan penghasilan zakat dari tunjangan profesi ASN dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu.

Menurut Ibnu, jumlah pegawai ASN Di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini mencapai kurang lebih 7 ribu.

“Dengan jumlah tersebut, potensi pendapatan zakat profesi ASN dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin mencapai 9 hingga 10 miliar rupiah” ungkapnya lagi.

Namun, tambah Ibnu, selama ini pendapatan zakat dari penghasilan profesi ASN di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, mencapai kurang lebih 1,3 Miliar.

“Melihat jumlah tersebut, maka pendapat yang baru tertanggih hanya berkisar 10 persen saja,” ucap Ibnu.

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada seluruh ASN Muslim agar dapat mematuhi aturan zakat penghasilan ini. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pedagang Makanan di kawasan Pasar Pandu Kota Banjarmasin mengeluh, kenaikan beberapa kebutuhan pokok di kota tersebut.

Pemilik Warung Makan Bunda Hajah Ijah mengatakan, kenaikan beberapa kebutuhan bahan pokok, seperti daging ayam, ikan, serta minyak goreng. Tentunya memberatkan bagi pedagang kecil sepertinya.

“Dengan adanya kenaikan bahan pokok tersebut, membuat modal untuk membeli bahan masakan bertambah,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Kamis (2/2).

Dengan bertambahnya modal maka, menurutnya keuntungan sedikit. Karena, mereka tidak bisa menaikan harga jualan, agar pelanggan tidak berpindah ke tempat lainnya.

“Pedagang kecil yang berjualan di tempat ini, tidak bisa menaikan harga dagangan. Karena pembeli kami terbatas,” tuturnya lebih lanjut.

Oleh karena itu, meski saat ini mendapatkan keuntungan sedikit, mereka tetap bejualan. Untuk menjaga keberadaan pelanggan mereka tersebut.

Keluhan yang sama juga disampaikan Sukarno Pedagang Mie Ayam di Pasar Pandu.

Sukarno mengatakan, kenaikan daging ayam dan minyak goreng, tentunya memberikan pengaruh terhadap dagangan mereka.

“Saya menggunakan minyak goreng sebanyak 2 liter per hari, untuk menggoreng pangsit, serta lainnya,” ungkap Sukarno.

Selain itu, lanjutnya, kenaikan daging ayam juga sangat berpengaruh terhadap dagangannya tersebut.

Kedua pedagang tersebut meminta kepada Pemerintah agar dapat menormalkan kembali harga kebutuhan bahan pokok tersebut. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan legislatif meminta rencana pembangunan mall pelayanan publik, dikaji dalam kurun waktu satu bulan kedepan.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Faisal Heriyadi, pada Rabu (1/2) menjelaskan, pihaknya menerima permohonan dari Pemerintah Kota, terkait pengajuan pembangunan mall pelayanan publik, bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarmasin berlokasi di Jalan Sultan Adam, dari hasil rapat telah disepakati, agar dikaji ulang terlebih dahulu.

“Rapat ini kami gelar dengan lintas Komisi, yaitu Komisi I dan Komisi III DPRD Banjarmasin,” ucapnya

Disampaikan Faisal, pihaknya akan menunggu selama satu bulan, untuk kembali nanti digelar rapat bersama Pemerintah kota Banjarmasin, sehingga hasil kajian dapat disampaikan, mulai dari tempat representatif, dan kondisi parkir yang luas.

“Kami ingin mall pelayanan publik mudah diakses, karena seluruh pelayanan ditangani,” jelasnya

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin Ari Yani, mengatakan, hasil keputusan rapat lintas Komisi, akan segera disampaikan ke Wali Kota Banjarmasin. Terkait alasan dipilihnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarmasin, gedungnya dinilai representatif, apalagi selama ini belum memiliki mall pelayanan publik.

“Kami akan segera melakukan pengkajian,” tutupnya

Untuk diketahui, mall pelayanan publik direncanakan akan dibangun di gedung eks Mitra Plaza, namun pemilik sebelumnya, melakukan sengketa ke ranah hukum. (NHF/RDM/RH)