Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Rombongan tamu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, melakukan sharing informasi ke DPRD Kota Banjarmasin, terkait Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Alat Kelengkapan Dewan, pada Senin (30/1). Hal itu disampaikan, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Budiansyah Noor, kepada wartawan.

Tujuan sharing ke DPRD Banjarmasin, untuk mengetahui jalinan komunikasi dan koordinasi selama ini yang dilakukan, dalam rangka meningkatkan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Alat Kelengkapan Dewan, apalagi baru saja dilakukan revisi oleh panitia kerja tentang tata tertib di DPRD Banjarmasin.

“Kami ingin memantapkan langkah untuk pelaksanaan program dan kegiatan, agar berjalan maksimal di lapangan,” katanya

Disampaikan Budiansyah, dari hasil sharing untuk kegiatan reses selama ini di DPRD Banjarmasin, ternyata dilaksanakan secara berkelompok sesuai daerah pemilihan dengan mengundang konstituen Kelurahan masing- masing. Sedangkan DPRD Kabupaten HST masih perseorangan, digelar dari satu desa ke desa lain.

“Pelaksanaan reses Dewan Banjarmasin di lima Kecamatan, hal ini akan pihaknya komunikasikan kembali untuk tahun 2023,” ucap Budiansyah

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, mengaku mengapresiasi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sharing soal hal ini dan pihaknya telah membahas revisi tata tertib dewan, poin utama kehadiran saat rapat panitia khusus, rapat paripurna, dan rapat dengar pendapat, serta pengambilan keputusan harus sesuai kuorum.

“Revisi tatib dewan sangat penting, untuk semakin meningkatkan kinerja dan tugas wakil rakyat,” ungkapnya

Lebih lanjut Yamin menambahkan, untuk kegiatan reses sekarang ini memang secara berkelompok, sudah lama dilaksanakan, meski beberapa tahun lalu, pernah juga digelar perorangan. Namun semuanya tidak ada kendala, yaitu berjalan lancar dilapangan, karena aspirasi warga tetap diakomodir melalui pokok pikiran dewan.

“Selama reses, dihadiri Camat, Lurah dan SKPD terkait, untuk mendengar langsung keluhan warga,” tutup Yamin

Untuk diketahui, selain menerima tamu DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, juga dari DPRD Kota Batu Provinsi Jawa Timur, sharing Alokasi Penyertaan Modal dalam Struktur APBD Tahun Anggaran 2023, puluhan tamu diterima bertempat di ruang Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

JAWA BARAT – Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Bupati Subang, Ruhimat, menandatangani kesepakatan bersama terkait pengendalian inflasi di kota Banjarmasin dan kabupaten Subang. Kesepakatan itu ditandatangani di aula Abdul Wahyan, rumah dinas Bupati Subang, pada Jumat (27/1).

Ruang lingkup kesepakatan bersama berfokus pada perdagangan antar daerah untuk menjaga kestabilan harga dan pemasaran bahan pangan. Di samping itu, mendukung ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan.

Dalam sambutannya, Ibnu Sina mengatakan, inflasi telah menjadi perhatian nasional dan oleh sebab itu upaya pengendalian inflasi membutuhkan kerja keras dan sinergi antar daerah. Pada tahap awal, kerja sama antara Banjarmasin dan Subang akan berfokus pada komoditas beras, di mana Subang berperan sebagai daerah pemasok, dan Banjarmasin sebagai pasarnya.

“Karena karakteristik beras Subang, khususnya Beras Pamanukan, dinilai cocok bagi preferensi masyarakat Banjarmasin yang menyukai beras pera atau karau,” ujarnya.

Dirinya juga berkata, tahun 2022, harga beras di Banjarmasin cenderung meningkat, akibat imbas dari kenaikan harga BBM serta serangan hama tungro yang menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, pihaknya meyakini kerja sama ini akan mengatasi masalah kurangnya pasokan beras yang menjadi pemicu kenaikan harga beras di Banjarmasin.

“Ke depan, tidak menutup kemungkinan ruang lingkup kerjasama akan ditingkatkan pada komoditas yang lain, karena Banjarmasin dan Subang, sama sama memiliki pelabuhan,” ujarnya.

Menyambut baik kerja sama itu, Bupati Subang Ruhimat dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Subang adalah salah satu lumbung padi nasional. Ruhimat pun menyatakan bahwa pihaknya akan tetap mempertahankan Subang sebagai lumbung padi nasional, karena menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi.

“Tingkat Inflasi kami masih di bawah rata-rata provinsi Jawa Barat, karena kami lumbung padi, sehingga kami mencoba untuk mengatasi dan mempertahankan hal itu,” tutur Ruhimat.

Kerja sama antara Pemkot Banjarmasin dan Pemkab Subang merupakan bentuk kerja sama Government to Government (G to G). Dalam waktu dekat, kerja sama tersebut akan dilanjutkan dan diimplementasikan hingga ke tataran _Business to Business (B to B), antara BUMD Subang (PT Subang Sejahtera) dan BUMD Kalimantan Selatan (PT Bangun Banua), sehingga ketersediaan beras di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan bisa ditingkatkan.

Kerja sama antara Pemkot Banjarmasin dan Pemkab Subang dalam rangka pengendalian inflasi ini, tidak lepas dari dukungan penuh dan sinergi dengan Bank Indonesia, yang juga turut hadir menjadi saksi momen bersejarah tersebut.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Bimo Epyanto mengatakan, Bank Indonesia, baik Kantor Perwakilan di Kalimantan Selatan maupun di Jawa Barat, akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kerjasama antar daerah (KAD) antara Pemkot Banjarmasin dengan Pemkab Subang merupakan wujud nyata upaya ekstra pengendalian inflasi, khususnya dari sisi ketersediaan pasokan.

“Upaya ini dilakukan agar inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1persen pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1persen pada semester II 2023,” pungkas Bimo. (BIKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan legislatif mendukung langkah Pemerintah Kota, menjalin kerjasama untuk mengatasi kekurangan stok beras.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada wartawan pada Jumat (20/1).

Awan menjelaskan, saat rapat dengar pendapat, dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin, terungkap untuk stok beras lokal mengalami kekurangan, disebabkan produksi panen tahun lalu terjadi penurunan, akibat serangan hama tungro, berdampak harganya tinggi di pasaran.

“Rata-rata harga beras lokal mencapai Rp20 ribu rupiah perliter,” katanya

Disampaikan Awan, dari hasil RDP dengan Disperdagin Banjarmasin mempersiapkan kerjasama khususnya ketersediaan beras, bersama Kabupaten Tanah Laut, Barito Kuala, dan Luar Daerah yaitu Provinsi Jawa Barat. Ia berharap adanya beras luar, warga di Kota ini tidak akan keberatan untuk mengkonsumsinya.

“Kita ingin perjanjian kerjasama hanya sebatas memenuhi kekurangan stok beras lokal, kalau sudah normal, kembali ke beras sendiri,” pinta politisi PKS DPRD Banjarmasin.

Lebih lanjut Awan menambahkan, langkah cepat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin, bekerjasama dalam rangka mendatangkan beras luar, juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya inflasi tinggi.

“Semoga inflasi di Banjarmasin dapat menurun hingga dibawah satu persen,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan Jembatan Sulawesi 2, yang saat ini diberi nama Jembatan Masjid Jami.

Peresmian dilakukan langsung oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Jumat (20/1).

“Atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin kami bersyukur atas diresmikannya Jembatan Sulawesi 2, serta dilakukan pemberian nama,” ungkapnya.

Pada awalnya, nama untuk Jembatan Sulawesi 2 tersebut ditawarkan, nama tokoh agama yang cukup terkenal dikawasan tersebut alm Guru Zuhdi, Tokoh Nasional Surgi Mufti, atau kebiasaan masyarakat sewaktu dulu menyembut Jembatan Sulawesi 2 dengan Jembatan Masjid Jami.

Karena, lanjut Ibnu, masyarakat setempat tetap menginginkan nama Jembatan Sulawesi 2 dengan sebutan Jembatan Masjid Jami.

“Maka, secara resmi Pemerintah Kota Banjarmasin menyematkan nama Jembatan Masjid Jami,” ucap Ibnu.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga meminta agar masyarakat dapat menjaga aset dari Jembatan Masjid tersebut. Jangan sampai alat alat pada Jembatan tersebut tidak dicuri dan lainnya.

“Kami berharap Jembatan Masjid Jami ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Dan, tidak lagi terjadi kemacetan,” ujar Ibnu.

Pada hari yang sama Walikota Banjarmasin ini juga meresmikan, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pressroom Balaikota Banjarmasin.

Ibnu Sina mengatakan, diresmikan ruang Pressroom Balaikota Banjarmasin ini, merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah Kota Banjarmasin, terhadap para media yang melakukan peliputan di Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Sedangkan, untuk peresmian pemanfaatan gedung baru, yang digunakan untuk Kantor BPBD Kota Banjarmasin. Saat ini sudah dapat menampung semua logistik yang dimiliki oleh BPBD Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kecamatan Banjarmasin Barat saat ini, akan meningkatkan potensi pariwisata di kawasan sungai di Jafri Zam Zam.

Peningkatan wisata ini dikatakan Camat Banjarmasin Barat Ibnu Sabil, kepada sejumlah wartawan, di Balaikota Banjarmasin, Kamis (19/1).

“Untuk peningkatan wisata di kawasan Jafri Zam Zam tersebut, kami menilai memiliki potensi,” ungkapnya.

Potensi tersebut, lanjut Ibnu Sabil, berdasarkan hasil survei pihaknya bersama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdawis) setempat.

“Kami mendapatkan masukan dari masyarakat untuk rumah rumah yang kumuh berada di pinggir kawasan sungai, agar dapat di cat agar terlihat menarik,” jelas Ibnu Sabil.

Selain itu, tambahnya, masyarakat menginginkan untuk Pasar Terapung Kuin yang saat ini, sudah tidak berfungsi lagi. Agar dapat dipindahkan ke kawasan Sungai Jafri Zam Zam tersebut.

“Menurut warga apabila kondisi sungai surut, namun jukung atau perahu tetap dapat masuk ke dalam Sungai Jafri Zam Zam,” ucapnya.

Sehingga kondisi tersebut, dianggap cocok untuk Pasar Terapung Kuin agar hidup kembali di Sungai Jafri Zam Zam.

Selain itu, untuk wisata air lainnya juga akan dikembangkan di kawasan tersebut. Seperti berjukung jukungan serta lainnya.

“Untuk peningkatan potensi wisata, akan ditawarkan kepada pihak ketiga, seperti perusahaan serta lainnya,” ucap Ibnu Sabil. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Diprediksi akan terjadi kelangkaan minyak goreng curah murah di pasaran, pada Februari dan Maret 2023 di Kota Banjarmasin.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Rakhman Noorahim mengatakan, prediksi kelangkaan minyak goreng curah murah tersebut, disampaikan pada Rapat Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, beberapa waktu lalu. Hal ini harus diketahui, agar Pemerintah Daerah dapat mengatasi hal tersebut.

“Pada Rakor bersama pihak Kementerian Perdagangan tersebut, disampaikan akan terjadi kelangkaan minyak goreng curah murah (minyakkita),” ungkap Rakhman, kepada Abdi Persada FM, Selasa (17/1).

Kelangkaan tersebut, lanjutnya, tidak hanya terjadi di Kota Banjarmasin. Namun, diseluruh wilayah di Tanah Air.

“Jadi tidak ada kenaikan harga, minyak goreng curah tetap dijual dikisaran Rp14 ribu per liter,” ucapnya.

Sedangkan, tambah Rakhman, penyebab kelangkaan tersebut, karena minyak goreng curah murah tidak lagi di produksi, karena tidak ada kejelasan aturan.

Dalam kesempatan tersebut, Rakhman mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik, dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng curah murah tersebut.

Karena, tambahnya, untuk ketersediaan minyak goreng kemasan premium masih tersedia di pasaran.

“Untuk warga Kota Banjarmasin diminta tidak panik, terhadap ketersediaan minyak goreng curah yang saat ini beransur ansur berkurang di pasaran,” ucap Rakhman. (SRI/RDM/RH)