Banjarmasin – Laman 82 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Pelindo Raih Penghargaan Custom Award Tahun 2023

Banjarmasin – Komitmen PT Pelindo (Persero) dalam mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, berbuah manis dengan berbagai macam prestasi yang diraih.

Salah satunya yang patut dibanggakan, yakni Pelindo Sub Regional Kalimantan berhasil meraih penghargaan Custom Award 2023, sebagai mitra kerja pendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) periode tahun 2022, yang diselenggarakan Bea Cukai Banjarmasin. Penyerahan penghargaan dilakukan disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, baru – baru tadi.

Capaian tersebut merupakan hasil dari upaya sinergi berkelanjutan, khususnya antara Pelindo dan Bea Cukai serta seluruh stakeholder yang turut berupaya menstimulus pertumbahan ekonomi di pelosok daerah, serta mendorong UMKM yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, mengembangkan produk dan bisnisnya untuk dapat Go Internasional.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin, Edy Susetyo menyampaikan, bahwa pada tahun 2022 Bea Cukai Banjarmasin berhasil mengasistensi beberapa perusahaan untuk go internasional.

*Seluruh penerima penghargaan berfoto bersama*

“Ada beberapa perusahaan di Kalimantan Selatan, yang berhasil kita dorong untuk melakukan ekspor produk unggulannya Yaitu ekspor kepiting hidup ke China (CV Tiga A), ekspor perdana getah damar ke Malaysia (UD Elcent), ekspor sarang burung walet ke Hongkong (PT Agrika Gatya Arum), ekspor tanaman hias tanduk rusa Banjarmasin ke Taiwan (CV Kebun Bunga Urban), serta ekspor perdana tanaman hias anthurium ke Thailand (CV Exotic Greenhouse),” jelas Edy.

Pada kesempatan berikutnya, CEO Pelindo Sub Regional Kalimantan Fariz Hariyoso menegaskan, bahwa komitmen dalam visi dan misi Pelindo akan terus digaungkan.

“Terutama untuk menggerakkan roda ekonomi Indonesia, khususnya produk UMKM daerah agar dapat dikenal dan mampu bersaing di dunia Internasional,” ujarnya.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. (Pelindo-RIW/RDM/APR)

Pemko Banjarmasin Gelar Bazar Pasar Murah di Banjarmasin Selatan

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini kembali menggelar Bazar Pasar Murah, kali ini di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Rabu (15/2), dan dibuka oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

“Dilaksanakan Bazar Pasar Murah ini dalam rangka penurunan angka inflasi di Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi, kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang telah melaksanakan Bazar Pasar Murah di Kota Banjarmasin.

“Harga yang dijual pada pelaksanaan Bazar Pasar Murah tersebut, dengan harga distributor, lebih murah dari harga di pasaran,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Banjarmasin ini juga mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini, mulai melakukan persiapan pemenuhan pasokan bahan pokok, pada saat Bulan Ramadhan mendatang.

Ibnu mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin meminta kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjarmasin, untuk mempersiapkan skema ketersediaan bahan pokok. Jelang pelaksanaan Bulan Ramadhan, serta Lebaran idul Fitri.

“Permintaan bahan pokok di Bulan Ramadhan dipastikan, mengalami peningkatan di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ibnu, pihaknya meminta ketersediaan bahan pokok tersebut, benar benar tersedia. (SRI/RDM/RH)

BPKPAD Banjarmasin Tertibkan Objek Pajak Reklame Tak Taat Pajak

BANJARMASIN – Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, melakukan penertiban objek pajak yang belum melunasi pajak mereka.

Kabid Penagihan dan Pengawasan BPKPAD Banjarmasin Ashadi Himawan mengatakan, saat ini ada 12 objek pajak reklame yang mereka tertibkan. Yang sampai saat ini belum memasukkan permohonan perpanjangan pembayaran serta perizinan.

“Kami saat ini melakukan penertiban objek pajak reklame,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Selasa (14/2).

Menurut Ashadi, objek pajak reklame yang ditertibkan dengan memasang spanduk yang berisikan, pengumuman bahwa objek pajak reklame ini belum melakukan pembayaran pajak di salah satu ruko yang berada di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Banjarmasin.

“Objek pajak reklame yang ditertibkan ini, belum melalukan pembayaran pajak reklame mereka selama tiga tahun,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ashadi juga mengatakan pihaknya memberikan waktu selama 20 hari kepada pemilik untuk melakukan pelunasan objek pajak reklame tersebut.

“Pabila tidak dibayarkan maka akan dilakukan pembongkaran objek pajak reklame tersebut,” ujarnya.

Menurut Ashadi, potensi pajak reklame yang belum melakukan pembayaran serta tidak berizin di Kota Banjarmasin, sebesar kurang lebih 120 juta.

Ashadi mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada potensi pajak reklame.

“Potensi pendapatan dari pajak reklame ini, cukup besar di Kota Banjarmasin. Yang akan terus digali,” ucapnya.

Ashadi menghimbau, kepada seluruh pengusaha reklame tersebut, agar lebih taat dalam melakukan pembayaran pajak mereka tersebut. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Siapkan Rapat Paripurna Penentuan Reses

BANJARMASIN – Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, pada Senin (13/2) menjelaskan, adanya usulan reses di tahun 2023 ini dari masing – masing fraksi yaitu sistemnya perorangan dan perkelompok, maka nanti akan digelar rapat paripurna untuk menentukan keputusan yang diambil dari hasil kesepakatan seluruh anggota dewan.

“Rapur direncanakan pada Rabu tanggal 22 Februari 2023,” katanya

Disampaikan Harry, hasil pertemuan sementara dengan masing – masing Ketua Fraksi, enam Fraksi mengusulkan reses dengan sistem perorangan, yaitu Fraksi PAN, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Gerindra dan Fraksi Restorasi Bintang Pembangunan gabungan (PPP, Nasdem, serta PBB). Sedangkan Fraksi Demokrat serta Golkar, memberi usulan tetap secara berkelompok.

“Sebagian besar mengusulkan reses kembali ke konsep awal secara perorangan, karena pandemi COVID-19 sudah melandai,” katanya.

Lebih lanjut Harry menambahkan, untuk kegiatan reses nanti akan digelar masa sidang pertama tahun 2023 yaitu pada Maret mendatang. Namun hasilnya baik perorangan atau perkelompok akan diputuskan dalam rapat paripurna.

“Apapun keputusannya nanti, itu hasil dari musyawarah mufakat,” tutup Harry. (NHF/RDM/RH)

Siring Menara Pandang Banjarmasin, Jadi Lokasi Pasar Wadai Ramadhan Tahun ini

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan, untuk lokasi Pasar Wadai Ramadhan Tahun 2023 adalah di kawasan Siring Menara Pandang.

Pada saat melakukan peninjauan ke lokasi rencana Pasar Wadai Ramadhan

“Dipilihnya kawasan Menara Pandang tersebut, karena merupakan kawasan wisata yang ada di Kota Banjarmasin,” ungkap Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, kepada sejumlah wartawan, usai Rapat penentuan Lokasi Pasar Wadai Ramadhan Kota Banjarmasin Tahun 2023, di aula Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Senin (13/2).

Sehingga, lanjutnya, warga bisa sambil menunggu waktu berbuka puasa di kawasan ini. Karena Menara Pandang memiliki lahan yang luas, sehingga ada tempat untuk warga bersantai.

“Biasanya warga setelah berbuka akan bersantai, maka kawasan Siring Menara Pandang ini, merupakan pilihannya,” jelas Arifin.

Oleh karena itu, saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin bersama pihak terkait lainnya, untuk segera melakukan pembenahan kawasan Siring Menara Pandang, untuk persiapan Pasar Wadai tersebut.

“Disisa waktu 1 bulan ini diharapkan pembenahan lokasi Pasar Wadai Ramadhan dapat selesai,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Iwan Fitriadi mengatakan, saat ini pihaknya masih membicarakan ketersediaan tempat, untuk para pedagang di kawasan Pasar Ramadhan.

“Kami meminta kepada pihak penyelenggara Event organizer untuk segera mendesain lokasi Pasar Wadai Ramadhan tersebut,” ujarnya.

Mengingat, lanjut Iwan, setiap pelaksanaan Pasar Ramadhan, diikuti dengan Pedagang Kaki Lima. Untuk PKL pihaknya masih membicarakan apakah dapat difasilitasi atau tidak.

“Namun yang terpenting ketersediaan tempat untuk 160 pedagang yang tergabung pada Panguyuban Pasar Wadai Ramadhan Kota Banjarmasin,” ucap Iwan. (SRI/RDM/RH)

Lunasi Utang Pajak, Tersangka Pidana Pajak Dibebaskan

BANJARMASIN – Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, mengadakan konferensi pers terkait penghentian penuntutan terhadap tersangka tindak pidana perpajakan berinisial KS.

Suasana saat konferensi pers di Kejari Banjarmasin

Penghentian penuntutan dilakukan, karena tersangka telah melunasi pokok pajak terutang dan denda 3x jumlah kerugian negara dengan total sebesar Rp1,3 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dengan demikian, pihak Kejari Banjarmasin akan segera mengusulkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka KS, atas kasus tindak pidana pajak yang dilakukannya.

Sebelumnya, pada 1 Februari 2023, penyidik pajak telah melakukan penyidikan tahap II (P-22) yakni penyerahan tersangka KS dan barang bukti beserta barang sitaan berupa uang tunai sebesar Rp200 juta dan sertifikat tanah seluas 1,75 hektat kepada Kejari Banjarmasin. Tersangka KS melalui CV. AWN, diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Perbuatan tersangka KS tersebut melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU KUP, yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp372,8 juta.

Konferensi pers ini dihadiri Kepala Kejari Banjarmasin Indah Laila didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Arri Wokas, serta Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Pemeriksaan Kanwil DJP Kalselteng Budi Susila dan Fungsional Penyidik Pajak, Riska Anwar.

“Kami dari pihak DJP melakukan hal ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana yang kita tahu uang pajak yang terkumpul akan digunakan untuk pembangunan,” tutur Budi.

Insiden ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sekaligus peringatan kepada wajib pajak yang lain, agar selalu patuh memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menyetor dan melaporkan pajak secara mandiri, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang sudah taat pajak. (DJPKalselteng-RIW/RDM/RH)

Legislatif Banjarmasin Ajak Warga Kawal Program NUFReP

BANJARMASIN – Kalangan legislatif mengajak masyarakat, untuk mengawal bersama – sama dalam pelaksanaan program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).

Kepada wartawan, Anggota DPRD Banjarmasin Sukrowardhi, pada Jumat (10/2) menjelaskan, program NUFReP telah mendapatkan bantuan dana hibah dari World Bank, akan direalisasikan oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini tentu sangat penting bagi kota Banjarmasin, karena bantuan ini untuk membantu mengatasi banjir.

“Berkaca dari pengalaman banjir dua tahun lalu, sebagian wilayah mengalami terendam hampir dua minggu, sehingga Pemerintah harus memiliki skema sungai dan wilayah yang akan mendapatkan program,” katanya.

Disampaikan Sukro, program ini akan dikerjakan selama lima tahun ke depan mulai tahun 2023. Rencananya di sungai Veteran dilanjutkan ke sungai – sungai lain. Ia berharap dalam pelaksanaan tidak hanya DPRD yang mengawal, juga dari masyarakat turut serta memberikan pengawasan.

“Warga bisa memberikan masukan sungai yang layak mendapatkan bantuan hibah,” jelasnya

Lebih lanjut Sukro menambahkan, anggaran NUFReP ini sangat besar yaitu 1 trilyun rupiah, bukan hanya untuk penanganan Sungai Veteran, juga ke sungai – sungai lain.

“Semoga pelaksanaan dilapangan dapat berjalan maksimal,” tutupnya.

Untuk diketahui, program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), akan di mulai tahun 2023 hingga 2027, bersumber dari World Bank setelah penandatanganan MoU sebesar 400 juta US Dollar atau sekitar Rp 6 Triliun. Namun dana sebesar Rp 6 Triliun, dibagi enam Kota di Indonesia yaitu Kota Bima (NTB), Manado ( Sulawesi Utara), Medan (Sumatera Utara), Semarang (Jawa Tengah) dan Panajam Paser Utara (Kalimantan Timur) dan Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan). (NHF/RDM/RH)

Pasien DBD di RSUD Ulin Tidak Ada Peningkatan Signifikan

BANJARMASIN – Untuk kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di RSUD Ulin Banjarmasin, tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar mengatakan, pada musim pancaroba dan curah hujan saat ini mulai tinggi, diminta kepada warga untuk lebih waspada terhadap DBD.

“Mengingat, nyamuk penyebab demam berdarah menyukai genangan air yang jernih, oleh karena itu warga diminta untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Kamis (9/2).

Menurut Izzak, berdasarkan catatan pasien DBD yang ada di RSUD Ulin Banjarmasin. Pada Januari 2023 ini tercatat sebanyak 7 pasien.

Pada Desember 2022 lalu tercatat 3 pasien, sedangkan November tercatat 10 pasien, serta di Oktober tercatat hanya 5 pasien.

“Dengan melihat dari data tersebut, untuk kenaikan kasus DBD di RSUD Ulin Banjarmasin, tidak terpengaruh signifikan,” ucapnya.

Izzak mengatakan, rendahnya angka pasien DBD di RSUD Ulin Banjarmasin. Maka, pihaknya menilai kemungkinan pasien DBD tersebut telah tertangani pada Rumah Sakit tipe B dan C.

Sehingga, lanjutnya, tidak perlu mendapatkan rujukan ke RSUD Ulin Banjarmasin, cukup di Rumah Sakit daerah tersebut.

“Kami berharap, penyakit DBD di Kalimantan Selatan dapat tertangani dengan baik,” ujar Izzak. (SRI/RDM/RH)

RSUD Ulin Ditetapkan Kemenkes RI Untuk Prioritas KJSUK

BANJARMASIN – Tahun 2023 ini RSUD Ulin Banjarmasin telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI, untuk menjadi prioritas rujukan penanganan penyakit kanker, jantung, stroke, urunetpro, serta kematian ibu dan anak (KIA).

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar mengatakan, karena telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Maka, saat ini RSUD Ulin Banjarmasin melakukan pembenahan terhadap hal tersebut.

Seperti, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang untuk penanganan kanker, jantung, stroke, urunetpro, serta KIA.

Selain itu, RSUD Ulin Banjarmasin juga meningkatkan dari segi pelayanan.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar

“Saat ini untuk pendaftaran pasien di RSUD Ulin Banjarmasin, sudah bisa melalui online. Sehingga, masyarakat tidak perlu mengantre lagi, untuk mendaftar,” ungkap Izzak kepada Abdi Persada FM, Kamis (9/2).

Hal lainnya juga dilakukan, seperti peningkatan SDM di RSUD Ulin Banjarmasin. Saat ini ada beberapa dokter yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis.

Peningkatan sarana fasilitas parkir, lanjut Izzak, juga akan dilakukan oleh RSUD Ulin Banjarmasin. Mengingat, selama ini parkir masih menjadi salah satu keluhan dari masyarakat.

“Maka dengan begitu, RSUD Ulin Banjarmasin siap melaksanakan dan mensukseskan program dari Kementerian Kesehatan RI tersebut,” ucap Izzak. (SRI/RDM/RH)

Beras Bulog di Bazar Murah Pemko Banjarmasin Diserbu Warga

BANJARMASIN – Dalam rangka menekan angka inflasi di Kota Banjarmasin, karena kota ini masih menjadi salah satu daerah yang tinggi inflasi di Kalimantan Selatan.

Karena itu, pemerintah setempat menggelar Bazar Pasar Murah, yang berlokasi di Halaman Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat. Dibuka Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, Kamis (9/2).

Arifin mengatakan, digelarnya Bazar Murah ini, dalam rangka menekan laju inflasi di Kota Banjarmasin, sehingga, dengan adanya Bazar Murah ini, dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

“Bazar Pasar Murah yang digelar dalam rangka menekan laju inflasi,” ungkap Arifin.

Menurut Arifin, pada Bazar Pasar Murah ini, dijual dengan harga Distributor sehingga, kebutuhan pokok dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasaran.

“Pemko Banjarmasin berharap, Bazar Pasar Murah ini dapat membantu masyarakat,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, pantauan Abdi Persada FM, beras yang disediakan Bulog, diserbu oleh warga setempat.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichrom Mustezar mengatakan, karena saat ini harga beras sedang mengalami kenaikan di pasaran, maka masyarakat antusias dalam membeli beras premium dan medium yang disediakan oleh Bulog. Pada Bazar Pasar Murah di Kecamatan Banjarmasin Barat.

Kadisperdagin Banjarmasin Ichrom Mustezar

“Alhamdulillah masyarakat terbantu dengan adanya beras dari Bulog ini,” ungkap Tezar.

Menurut Tezar, harga beras premium Bulog dijual dengan harga 60 ribu per 5 kg. Sedangkan, harga beras medium dijual dengan harga 45 ribu per 5 kg.

Sementara itu, Salah seorang pembeli beras di Bazar Pasar Murah Kecamatan Banjarmasin Barat Mumun mengatakan, pihaknya terbantu dengan adanya penjualan beras Bulog ini. Ditengah naiknya harga beras lokal di Kota Banjarmasin.

Untuk diketahui, saat ini dinpasaran untuk beras lokal dijual dengan harga beranekaragam, sesuai dengan pilihan jenis beras, dijual dari harga sekitar 13 sampai 25 ribu per liter. Untuk jenis beras lokal yang disukai warga Banjarmasin, seperti Unus, Mayang, Karang Dukuh, Mutiara, Arjuna, dijual dengan harga dikisaran 18 ribu sampai 20 ribu perliter. (SRI/RDM/RH)